BERITA TERKAIT KORUPSI:

Remisi Bagi Koruptor Menghianati Rasa Keadilan

Senin, 20 Agustus 2012 | 05:35:53

Gawat, Baru 9 Koruptor Divonis Hukuman Maksimal

Banyak yang Kecewa! Koruptor Kakap Itu Hanya Divonis 10 Tahun

Kejati Sumut Terima Berkas Koruptor Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal

Ratusan Narapidana di LP Binjai Dapat Remisi

PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): Sebaiknya remisi bagi pelaku korupsi di Indonesia tidak diberikan karena dinilai tidak mendidik dan kurang efek jera bagi nara pidana di Tanah Air, kata Prof. H.M Norsanie Darlan di Palangka Raya.

Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) itu mengatakan, instansi terkait yang memberi remisi hingga bebas bersyarat terkesan "mengkhianati" rasa keadialan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di negeri ini.

"Remisi yang diberikan setiap hari-hari besar kenegaraan seperti 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Pemerintah memberikan remisi kepada Napi, tapi alangkah indahnya diberikan remisi mereka yang bukan kasus korupsi. Kalau remisi diberikan kepada mereka karena kasus korupsi, tidak mendidik," katanya. Minggu 19 Augustus 2012.

Dia mengatakan, jika remisi diberikan kepada pelaku koruptor diprediksi akan semakin berani dilakukan oleh calon-calon koruptor lainnya. Karena mereka tidak akan mendapat efek jera. Justru mereka bertambah berani dengan perhitungan akan ada remisi jika terbukti bersalah dan divonis hakim pengadilan.

"Walau ketangkap, dan divonis, hukuman tidak selama masa putusan mengadilan karena adanya remesi. Remisi sebaiknya diberikan kepada mereka yang dipidana kasus lain, selain korupsi," katanya.

Boleh-boleh saja remisi diberikan kepada napi dalam kasus apapun karena sudah diatur dalam tata arutan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun agaknya perlu ditinjau dan dikaji kembali PP Nomor 28 Tahun 2006 terkait remisi tersebut.

"Kita sama mengetahui bahwa selain Gayus Tambunan (koruptor perpajakan), beberapa terpidana korupsi yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin juga mendapat remisi," katanya.

Pelaku korupsi lainnya yang mendapat remisi 17 Agustus dan remisi khusus Idul Fitri, di antaranya terpidana kasus penyuapan terhadap hakim S., P.W. yang divonis 3,5 tahun penjara pada 2011 itu mendapatkan remisi tiga bulan serta remisi khusus Idul Fitri tiga bulan, tambah Norsanie.

Guru Besar bidang studi pendidikan luar sekolah (PLS) tersebut mengatakan, ini memberikan para pemakai duit rakyat. Jadi mereka akan bertambah berani dan tidak mendidik, baik bagi koruptor yang dipidana maupun yang belum tercium atau tersentuh hukum.

Norsanie mengatakan, mantan Wakil Bupati Subang MY mendapat remisi umum tiga bulan dan remisi khusus Idul Fitri 1 bulan, serta mantan Bupati Garut AS mendapat remisi umum tiga bulan dan remisi khusus Idul Fitri 1 bulan. Ini suatu kebijakan yang dinilai tidak mendidik masyarakat.(antara)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com

Selasa, 4 April 2013

•  

Dua Harga BBM Sulitkan Pengawasan

BANJARMASIN, tribunkaltim.co.id - Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, bila pemerintah memberlakukan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berbeda, maka pengawasan akan  makin sulit.

Sebagai contoh pengangkutan BBM untuk daerah pedalaman, seperti di Kalimantan masih banyak menggunakan angkutan sungai, sehingga sulit melakukan pengawasan, lanjut dosen Unpar tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin.

"Karena masyarakat pada umumnya tak mengetahui mana BBM bersubsidi dan non subsidi, sehingga berpotensi pula penyimpangan peruntukan. Penyimpangan peruntukan itu bisa terjadi di perkotaan, terlebih di daerah pedalaman," ujarnya.

Sedangkan aparat keamanan tak mungkin melakukan pengawasan terus menerus atau dalam jangka panjang, karena banyak pula tugas lain yang menjadi tanggung jawab mereka, lanjutnya.

Ia mencontohkan bentuk penyimpangan peruntukan, yaitu sebuah angkutan umum yang tidak beraktivitas/tak mengangkut penumpang, mengatre di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Namun BBM itu dia jual dengan harga non subsidi.

"Nah, mungkinkah aparat kepolisian bisa mengawasi praktek seperti itu. Sementara personel kepolisian terbatas dan mereka yang berbuat penyimpangan itu biasanya sembunyi-sembunyi," ujarnya.

Selain itu, dengan dua harga BBM yang berbeda, bisa menimbulkan kecemburuan sosial, baik di perkotaan maupun daerah pedalaman, tambah Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di "Bumi Isen Mulang" Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut. 
Oleh karenanya, anak desa Anjir Kapuas, Kalteng yang meniti karir dari pegawai bawahan (pesuruh) hingga menjadi profesor itu, menyarankan, sebaiknya harga BBM disamakan saja atau ada perbedaan.

Sebagai contoh rencana penetapan harga BBM per liter untuk mobil pribadi Rp6.500 dan sepedamotor atau angkutan penumpang umum Rp4.500, lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu.

Sebab itu pula, mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dari "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut sependapat atau setuju kalau pemerintah menaikan harga BBM dengan batas-batas kewajaran, sehingga cuma ada satu jenis harga.

"Penetapan satu harga BBM tersebut, guna memudahkan pengawasan serta menghindari kecemburua sosial yang bisa berunjung pada hal-hal yang tak kita inginkan bersama," demikian Norsanie Darlan.   

Berikut tugas yang harus di serahkan saat pertemuan kuliah selanjutnya :

Problematika Bidang PLS Ke  (3)

     (tugas Rumah diserahkan saat masuk kuliah)

1.Buatkan sebuah kasus PKBM yang turut sdr mengabaikan keaksaraan. Jelaskan

2.Apa yang melatar penyelenggara pendidikan Luar sekolah ini

   bertindak demikian? jelaskan

3.Apa yang dimasud dengan Pendidikan Revolusioner ? jelaskan

4.Samuel Bowles adalah sebuah keutamaan pengalaman mendasar dalam

   kematangan sosial seseorang. Apa maksudnya ?

5.Kenapa problematika pendidikan tiada yang dapat menjabarkannya?

6.Apa sebenarnya persyaratan guru / tutor yang profesional ? jelaskan

7.Diantara sekian banyak ungkapan potensi genetik individu, hanya beberapa

   yang cocok dengan reproduksi komunitas. Apa maksudnya ? Jelaskan

8.Apa problematika tuntutan hidup sosial atau individu sehingga mereka

   gagal gagal dalam pendidikan ? Jelaskan.

9.Bagaimana problematika yang timbul  bila seorang manager bekerja di luar

   bidang keahliannya. ? Jelaskan

10.Djudju mengkritik Terhadap Pendidikan Sekolah yang sejalan dengan adanya

    perbedaan karakteristik antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF  (2)

        (Tugas Rumah Tidak Perlu Menyontek ya)

1.Tulis: apa judul menelitian yang sdr rencanakan;

2.Penomena apa yang membuat sdr tertarik memilih judul penelitian tsb.?

  jelaskan;

3.Buat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sdr.

4.Apakah telah tersedia literatur untuk itu? Jelaskan buku-buku apa saja

   yang diperlukan ?

5.Apa rumusan penelitian itu nanti ? Tuliskan.

6.Apa tujuan sdr sebenarnya dalam meneliti hal tersebut? Jelaskan

7.Apa saja manfaatnya jika penelitian ini sdr lakukan? Jelaskan

8.Apakah dengan mempelajari metodologi penelitian ini, sudah dapat mewujudkan

    tujuan untuk memudahkan sdr dalam penyelesaian  tesis nanti ?.

9. Apa yang sdr keluhkan selama dalam mata kuliah ini ? Jelaskan.

10.Bagaimana bila judul penelitian sdr  sama dengan kawan yang lain? jelaskan

Rapimnas Dewan Pakar ICMI Di Bogor Menghasilkan Berbgai Usulan Daerah

Dalam rangka rapat pimpinan Dewan Pakar ICMI se-Indonesia di Bogor betemu para Dewan Pakar untuk menyongsong Silaturrahmi Nasional (Silaknas) desember mendatang, berbagai wilayah hadir dan menyampaikan usulan. Prof. Dr. H.M.Norsanie Darlan, MS PH sebagai utusan Dewan Pakar Orwil Kalimantan Tengah, mengusulkan agar  pemilu kada Bupati/Walikota seluruh Indonesia ditiadakan. Karena jika berlanjut ditinjau sudut untuk ruginya, lebih besar mudharat dari pada manfaatnya. Karena tidak menutup kemungkinan seringnya terjadi rasa permusuhan.

Setelah di luar ruang sidang ditanya wartawan LKBN Antara wilayah Jakarta dan Bogor dan berbagai media elektronik ia menjelaskan bahwa dengan pemilu kada sekarang hampir setiap minggu terjadi perselisihan. Apakah saling menyampaikan pengaduan, ataukah terjadi saling bentrok sesama, karena saling ingin memenangkan dukungannya. Tidak sampai disitu saja. Tapi juga membuat saling rasa permusuhan antar kelompok. Walau Bupati/Walikota itu sudah dilantik. Bukankah hal ini, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, dan kurang bermanfaat.

Selain itu dari segi biaya, tentu sangat mahal. Karena masing-masing konsestan mengeluarkan biaya untuk tim suksesnya tidak sedikit. Kalau tidak berhasil tentu siapa yang bakal membayar utang Pilkada itu. Sementara di pihak lain Mendagri mengumentari biaya Pilkada Jatim periode lalu saja trilionan rupiah. Tentu sangat mahal ini, kenapa tidak dikembalikan seperti masa orde baru lalu. Dipihak lain, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) sekalu Menko Kesra Hatta Rajasa, melarang partainya jika memungut kepada calon Bupati/Walikota. Kalau ditemukan harap dilaporkan kepadanya.   Dengan demikian pemilihan lewat DPRD tentu harus diatur lagi.

Guru Besar Unpar Beri Materi Kepenilikan Se-Kalimantan

Tabengan, 26 Sept

Guru Besar Unpar Beri Materi Kepenilikan Se-Kalimantan, dalam rangka Orientasi Teknis yang diikuti wakil-wakil Penilik dari berbagai Kabupaten/kota di Tingkat Regional IV Kalimantan. Dari 10 materi kegiatan, 1 materi dipaparkan oleh Prof. Dr. H.M.Norsanie Darlan, MS PH guru besar PLS Universitas Palangka Raya. Ia memaparkan tentang Pengkajian Data dan Mutu Program Pendidikan Luar Sekolah atau yang sekarang sering disebut pendidikan nonformal. Yang kebetulan di 5 provinsi Kalimantan,  satu-satunya guru besar pendidikan nonformal ini.

Peserta sebagai utusan tenaga Penilik dari berbagai Kabupaten/kota di Tingkat Regional IV Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sendiri dan Provinsi Baru Kalimantan Utara.

Untuk diketahui para tenaga yang bertugas sebagai penilik ini ada 3 macam yang disebut penilik. Masing-masing :

1.Penilik Pendidikan masyarakat; 2.Penilik Pembinaan Generasi Muda; dan 3.Penilik Keolahragaan.  Jika dipelajari dari aspek tupoksi Penilik: terdiri 11 macam yang harus mereka menjalankan tugasnya sehari-hari. Diantara: Menyusun rencana kegiatan, Mengemdalikan program dengan membimbing, dan mengevaluasi kegiatan. Dll.

Adapun tugas Penilik ”Pendidikan Masyarakat” sangat luas mencakup pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didalamnya ada pengelola dan tutor (guru), Lembaga Kursus dan Pelatihan ada pengelola dan instruktur. Di PKBM membantu sesama kepada mereka yang karena sesuatu dan lain hal belum tuntas wajib belajarnya. Maka PKBMlah yang dapat membantu mereka. Misalnya di sekelompok masyarakat ada yang karena sesuatu dan lain hal mereka tidak bisa membaca dan menulis serta berhitung (calistung), mereka setelah dewasa misal usia sudah 20 tahun lebih. Tidak mungkin belajar (sekolah) SD. Maka mereka di PKBM diberikan pendidikan kesetaraan sekolah dasar. Karena bila usia mereka sudah 20 tahun ke atas, dimasukan ke SD tentu saja sudah tidak mungkin. Maka pemerintah menetapkan mereka itu untuk belajar di PKBM. Demikian pula mereka yang pernah lulus SD, tapi mau belajar ke SMP atau yang sederajat. Tapi karena faktor usia juga tidak bisa. Maka di PKBM mereka untuk belajar paket B. Demikian pula bagi mereka yang tidak memiliki ijazah SLA sementara masuk sekolah formal terhalang karena usia. Maka di PKBM mereka ikut paket C.  Hal-hal inilah binaan penilik pendidikan masyarakat.

Bila kita memperhatikan pasang surutnya paket C terjadi pada tahun-tahun tertentu. Ada kalanya berlomba masuk, dan adakalanya pula sepi. Karena ijazah paket C setara SMA ini, banyak dipergunakan juga bagi mereka untuk melamar kerja, kuliah, mencalon anggota DPRD. Dan di Indonesia diawal tahun 2000 an, 3 bupati di tanah air yang menjadi Bupati dengan menggunakan Ijazah paket C. Satu orang diantara mereka adalah Bupati wanita. Sebab pendidikan luar sekolah paket C ini, ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan Ujiannyapun sama ujian negara seperti SMA. Hanya saja penghargaan, pengakuan masyarakat yang berbeda-beda. Adakalanya dengan melihat fasilitas belajar di PKBM yang tempatnya tidak seperti di sekolah formal. Demikian juga jadwal belajarnya.

Penyelenggara kegiatan  ini, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dina Non Formal dan Informal Regional IV Kalimantan di Banjarbaru, yang dipimpin oleh Dr. Samto, M.Pd itu, tanggal 24-27 Septermber 2013 di hotel Nasa Banjarmasin.

Updated: Sun, 28 Apr 2013 08:32:50 GMT

Peneliti Temukan Keberadaan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah Sejak 1926

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN -- Peneliti dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan

---

• Bagikan

  0
• 
  
• Bagikan

• 
  
• 
  
• 
  

---

Peneliti Temukan Keberadaan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah Sejak 1926

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN -- Peneliti dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH bersama tim menemukan keberadaan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1926.

"Dari hasil penelitian kami, ternyata keberadaan Muhammadiyah di Kalteng sebelum kemerdekaan Indonesia atau sejak 1926," ungkapnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Ahad.

Berdasarkan penelitian tersebut, dari 14 kabupaten/kota di Kalteng tercatat Muhammadiyah pertama kali berdiri di Kabupaten Kapuas, kecamatan Kapuas Timur, bukan di ibukota Kabupaten Kapuas (sekitar 40 Km barat Banjarmasin). karena pendirinya berasal dari Hambuku Hlulu, desa ini tetangga Alabio.

Guru besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di "Bumi Isen Mulang" Kalteng itu menerangkan penelitian itu dilakukan dalam rangka mewujudkan sebuah pepatah Bung Karno tempo dulu.

"Pepatah mendiang presiden pertama Republik Indonesia itu berbunyi; bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya," ungkapnya.

Profesor yang meniti karir sejak dari pegawai rendahan (pesuruh) itu mengaku pepatah Bung Karno tersebut yang menginspirasi dirinya melakukan penelitian tentang berdirinya Muhammadiyah di Kalteng.

Penelitian yang dibantu enam orang dosen untuk menulis sejarah masuknya Muhammadiyah di Bumi Isen Mulang (pantang mundur) itu juga berkaitan dengan seabad lebih berdirinya organisasi tersebut secara nasional.

"Dari seluruh provinsi di Indonesia mungkin hanya atau baru Muhammadiyah Kalteng yang melakukan penelitian, sekaligus membukukan sejarah organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan seabad silam itu di wilayahnya," katanya.

Sebagai salah satu bukti sejarah keberadaan Muhammadiyah di Kuala Kapuas sejak 1926 antara lain sekolah dan masjid.

Hal itu karena pendiri atau perintis berdirinya Muhammadiyah di provinsi yang memiliki luas lebih dari 154.000 Km2 itu satu persatu telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa.

"Namun kita dapat membayangkan, betapa berat tantangan mendirikan Muhammadiyah ketika itu masih berada dalam cengkeraman penjajah Belanda," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut.

Buku hasil penelitian berdirinya Muhammadiyah di Kalteng tersebut dibedah di Darul Arqam, Komplek Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, di ibu kota provinsi itu.

Berita di media cetak kota Banjarmasin

Senin, 26 Agustus 2013 | 08:42 WIB

Pengamat : Kewirausahaan Pemuda Pelopor Ekonomi Bangsa

Banjarmasin, Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH, pengamat sosial ekonomi dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah berpendapat, kewirausahaan pemuda sebagai pelopor pembangunan ekonomi bangsa. "Oleh sebab itu, wajar kalau kita semua, terlebih pemerintah mengapresiasi pemuda yang mau berwirausaha. Karena selain sebagai pelopor pembangunan ekonomi, juga bisa menjadi peluang lapangan kerja," ujarnya, di Banjarmasin, Senin. Karena itu, Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut juga mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang memberi pembekalan kewirausahaan kepada mereka yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka. "Kita apresiasi kepada Pemprov Kalteng yang bukan saja membekali kesemaptaan dan kewiraan kepada pemuda-pemudanya yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka, tapi juga mengenai kewirausahaan," tandasnya. "Apalagi Kalteng yang luasnya hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bisa menjadi modal atau pendorong pemuda-pemuda setempat untuk berwirausaha," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia tersebut.

Ia berharap, pemuda pelajar yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka yang mendapat pembekalan kewirausahaan, bukan cuma bisa menalarkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat, tapi juga sebagai pelopor.

Menurut dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Universitas Palangka Raya itu, kewirausahaan bagi pemuda, mungkin bisa untuk menghadapi tantangan masa depan, yang semakin berat dan kompetitif.

Karena menurut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, dengan melihat fenomena kehidupan belakangan ini, setidaknya ada tiga tantangan generasi muda, yaitu tantangan masuk sekolah.

Selain itu, tantangan untuk melanjutkan sekolah, seperti masuk perguruan tinggi, serta tantangan masuk lapangan kerja, manakala tidak ada persiapan dan kesiapan, lanjut anak petani dari Desa Anjir Serapat Kapuas, Kalteng tersebut.

"Tapi dengan kewirausahaan, tantangan tersebut bukan cuma menjadi kecil, tapi tidak menjadi permasalahan yang besar dan mendasar," demikian Norsanie Darlan. (ant/ds)

Skripsi Sarjana Muda

MOTIVASI BELAJAR MASYARAKAT

ANJIR SERAPAT UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

DALAM UPAYA MENCERDASKAN BANGSA

Oleh:

M.Norsanie Darlan

ABSTRAK

       Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui apakah warga masyarakat Anjir Serapat masih ada yang buta huruf; (2) Untuk mengetahui bagaimana motivasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan; (3) Untuk mengetahui adakah warga masyarakat yang mau mendidik anaknya sampai ke jenjang sekolah menengah dan tinggi; dan (4) Untuk mengetahui apa dirasakan masyarakat setelah anak-anak mereka pasca pendidikan tinggi.

      Metoda penelitian deskriptif ini dengan diambil pada 3 desa dalam wilayah kecamatan kapuas timur kabupaten kapuas Kalimantan Tengah. Tepatnya Anjir serapat Timur, tengah dan barat. Subjek penelitian ini para orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan tokoh masyarakat, masing-masing desa diambil antara 10 responden. Peneliti turun lapangan dengan membawa alat berupa pedoman wawancara dan observasi serta dokumentasi. Sambil mengumpul data juga dilakukan reduksi. Kemudian diolah dan yang belum sempurnya dilakukan wawancara ulang sampai tuntas. Sebelum pulang, laporan awal diminta kepada responden dan tokoh masyarakat untuk membaca dan mengoreksi konsep hasil yang ditulis. Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari – Mei 1979.

       Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Warga masyarakat Anjir Serapat, khususnya dalam wilayah penelitian, memang dikatakan masih ada yang buta huruf. Namun buta huruf mereka sudah tidak murni lagi. Karena mereka bisa berhitung, artinya hanya dalam kemampuan  membaca dan menulis huruf latin yang masih rendah. Tapi mereka sungguh menakjubkan, ternyata yang dikatakan buta huruf ini, sudah bisa pula membaca Al-Qur’an (mengaji); (2) Bahwa motivasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan sangat tinggi. Karena di  desa-desa ini, anak-anak mereka banyak yang sekolah ke luar, sebab fasilitas belajar belum tersedia; (3) Bahwa warga masyarakat yang mau mendidik anaknya sampai ke jenjang sekolah menengah sangat tinggi. Karena mereka merasakan tingkat pendidikan orang tua yang terlalu rendah, agar anak-anaknya jangan sampai terjadi seperti orang tuanya. Namun fasilitas pendidikan saat penelitian ini berlangsung hanya sampai sekolah menengah pertama dan Tsanawiyah; (4) Sangat besar motivasi masyarakat setelah anak-anak mereka pasca pendidikan menengah atas. Agar anak-anak mereka mau kembali ke desa untuk menggantikan pekerjaan orang tuanya di sawah dan perkebunan. Namun bagi anaknya yang mengambil sekolah kejuruan seperti: SPG, SMOA/SGO dan PGAA, dan SPR langsung mengabdi menjadi guru dan perawat di sekitar desa mereka. Tapi yang mengambil SMA dan SMEA banyak pula yang melanjutkan ke pendidikan tinggi.  Mereka belajar ke Jawa. Namun banyak rasa kekecewaan orang tua, kenapa anak-anak mereka tidak mau pulang dan bekerja kembali ke desa. Ternyata anak-anak mereka yang sudah berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap tidak dapat pulang. Ternyata tidak mungkin lagi bekerja di desanya. Setelah melamar kerja dan di tempatkan keberbagai kota besar di tanah air. Dan tidak mungkin bekerja dan di tempatkan kedesanya.

Skripsi Sarjana Lengkap

PERAN KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT

DESA KEDUNG KANDANG MALANG DALAM UPAYA MENCERDASKAN BANGSA

Oleh:

M.Norsanie Darlan

ABSTRAK

      Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana warga masyarakat Kedung Kandang Malang agar bisa membaca dan menulis latin; (2) Ingin mengetahui dengan cara apa menuntaskan warga masyarakat dari 3 buta di kelompok belajar   desa Kedung Kandang; (3) Ingin mengetahui  apakah mereka mau diajak belajar padahal mereka bekerja sepanjang hari.

   Metodologi penelitian menggunakan, penelitian deskriptif naturalistik dengan mencobakan bahan belajar sederhana dan sering mereka gunakan sehari-hari, dengan subjek ibu-ibu pedang keliling dan tokoh masyarakat di desa Kedung Kandang kota Malang. Instrumen penelitian disiapkan sejak penyusunan proposal dan dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Sumber data baik primer maupun sekonder. Apakah menggali data dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam reduksi data penelitian dilakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpul. Sebelum dianalisis lebih jauh, konsep laporan diserahkan kepada tokoh masyarakat untuk perbaikan. Jika terjadi hal-hal yang kurang relevan, dilakukan perbaikan. Pengolahan data yang telah diambil, dilaporkan secara deskriptif dalam sebuah laporan akhir. Waktu pelaksanaan penelitian ini, dari bulan juli – September 1982.

       Dari penelitian ini, menghasilkan bahwa: (1) Warga belajar masyarakat desa Kedung Kandang Malang agar terbebas dari tuna aksara diadakan suatu pendekatan kekerabatan. Karena tanpa menggunakan pendekatan itu, mereka ini sudah tidak merasakan pentingnya membaca, menulis dan berhitung Calistung). Karena tanpa belajar mereka sudah bisa berdagang/berjualan setiap hari; (2) Cara menuntaskan warga masyarakat dari 3 buta di kelompok belajar   desa Kedung Kandang adalah dengan menggunakan keaksaraan fungsional huruf Arab ke huruf latin. Sebab mereka-mereka yang tuna aksara ini, sebenarnya bisa dibelajarkan dengan pengenalan huruf Alif sama dengan huruf A. Dan seterusnya; (3) Bila pendekatan secara kekeluargaan, maka mereka akan mau diajak belajar. Padahal mereka bekerja sepanjang hari dari jam 07 bagi menjual dagangannya dari gang ke gang dari kampung yang satu ke kampung yang lain, hingga menjelang petang. Tapi karena pelaksanaan berkumpul di kelompok belajar ini waktunya malam hari, dan materi pembelaran hanya memindahkan tulisan huruf Arab ke huruf Latin. Ternyata dapat mempermudah proses pembelajaran bagi mereka yang mayoritas berasal dari Pulau Garam itu.

Tesis   

PERAN PENYULUHAN YANG DIBERIKAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KEPADA CALON PENGANTIN WANITA DALAM USAHA MENINGKATKAN CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXID DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

M.Norsanie Darlan

Abstrak

Tujuan penelitian ini: (1). Untuk mengetahui hubungan antara kegiatan dengan intensitas penyuluhan yang diberikan Pegawai Pencatat Nikah (F'PN) kepada calon pengantin wanita dengan cakupan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) di Daerah Istimewa Yogyakarta. (2). Untuk mengetahui adanya perbedaan cakupan dengan angka Drop Out (D.0) imunisasi TT antara cara-cara penyuluhan tertulis (book late), lisan (ceramah), dengan kombinasi antara tertulis dengan lisan.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini eksperimentasi quasi dengan melakukan pengukuran dalam aspek: pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengukuran sebelum perlakuan, disebut pre-test. Lalu dikenakan perlakuan berupa model-model penyuluhan, seperti telah di uraikan di atas. Kepada masing-masing kelompok dengan perlakuan yang berbeda-beda, selama 6 minggu sejak 1 juli -15 Agustus 1988, kemudian setelah pengukuran pertama dilakukan pula pengukuran tahap ke kedua, disebut dengan post-test. Dan dilihat hasilnya terhadap ada tidaknya penurunan angka D.O. TT2 di Puskesmas-puskesmas wilayah penelitian. Obyek penelitian ini calon pengantin wanita, usia 18 - 30 tahun di 4 wilayah KUA kecamatan Kotamadya Yogyakarta, mewakili masyarakat perkotaan. Dan 4 wilayah KUA kecamatan lagi di Kabupaten Bantul Yogyakarta mewakili masyarakat pedesaan. Tiap-tiap KUA ditetapkan hanya 1 model penyuluhan, yaitu model ceramah, tertulis, kombinasi antara ceramah dengan tertulis. Sedangkan 1 wilayah KUA lagi baik di Kotamadya maupun di Kabupaten Bantul dijadikan wilayah kontrol. Kemudian untuk tiap-tiap wilayah KUA kecamatan ditetapkan 15 orang responden.

Hasil penelitian ini, (1) ternyata dalam aspek pengetahuan terdapat perbedaan yang bermakna, antara pre dan post test. Akibat intervensi yaitu: P<0,001. Sedangkan dari aspek sikap juga terdapat perbedaan yang bermakna dengan P<0,001. Sedangkan aspek tindakan 'untuk responden datang puskesmas guna mendapatkan TT2 (2) ternyata terdapat perbedaan yang bermakna antara model yang satu dengan model yang lain dari masing-masing model penyuluhan, terhadap cakupan TT2. Dengan kata lain D.O. TT2 bervariasi antara masing-masing model penyuluhan. Berarti tiap-­tiap model penyuluhan mempunyai keampuhan sendiri-sendiri. Bila ditinjau secara keseluruhan, ternyata model kombinasi lebih berhasil untuk pelaksanaan penyuluhan imunisasi TT di KUA. Namun kalau diperinci sendiri-sendiri, wilayah Kotamadya Yogyakarta mewakili wilayah perkotaan, ternyata model yang terbanyak TT2-nya adalah model penyuluhan kombinasi. Sedangkan Kabupaten Bantul Yogyakarta yang mewakili masyarakat pedesaan, ternyata model penyuluhan ceramah yang dianggap sesuai untuk dilaksanakan, guna meningkatkan cakupan TT2 kepada calon pengantin wanita. Setelah dilakukan uji statistik terhadap perubahan D.0 TT1 dengan TT2, ternyata signifikan.  Hal ini terbukti X = 0,449. Derajat kebebasan (Df) 3. Dengan P.> 0,005.

Disertasi

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI MASYARAKAT DESA TERTINGGAL

KAWASAN PANTAI

(Studi Kasus Pemberdayaan Kaum Perempuan Keluarga Nelayan Desa Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah)

Oleh:

H. M. Norsanie Darlan

ABSTRAK

      Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui kondisi potensi SDM dan SDA, desa Sei Pudak dan hambatan yang dialami kaum perempuan keluarga nelayan jadi tak­ berdaya; (2) Ingin menemukan model pelatihan keterampilan apa bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai supaya dapat menaklukkan alam di sekitarnya; (3) Ingin mengembangkan model keterampilan tersebut sesuai tuntutan SDA di sekitarnya, mendorong mereka agar dapat memanfaatkan waktu luangnya; dan (4) Ingin mendayagunakan hasil pelatihan keterampilan untuk menghadapi masa depan kaum nelayan di perdesaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif. Dengan dua tahap yakni tahap: pertama penelitian eksplorasi dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus 2000, hasilnya dilaporkan secara singkat di uraikan dalam Bab IV; Kedua penelitian dan pengembangan dilaksanakan bulan Mei sampai Agustus 2001, dengan tehnik mengumpul data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengembangkan model yang telah dipersiapkan kepada mereka dengan memanfaatkan limbah perkebunan kelapa (SDA) yang ada disekitar mereka. Dan mendatangkan tenaga pelatih dalam memberikan keterampilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Sedangkan subyek penelitian ini, adalah Kaum Perempuan (ibu rumah tangga dan remaja puteri) keluarga nelayan di Desa Sei Pudak Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Waktu penelitian pengembangan model sejak April-September  2001.

       Penelitian ini, membuahkan beberapa hasil sebagai berikut: (1) Kondisi rendahnya tingkat pendidikan SDM di desa Sei Pudak dapat diatasi dengan pemberdayaan diri mereka berupa pelatihan keterampilan mengolah limbah SDA di sekitarnya bagi kaum perempuan keluarga nelayan; (2)Ternyata kaum perempuan ibu rumah tangga  dan remaja puteri keluarga nelayan dapat menaklukkan alam dengan mengolah limbah dari SDA di sekitar lingkungannya untuk mendapatkan nilai tambah, setelah diberikan model pengembangan pelatihan kepada mereka, berupa cara mengolah limbah yang selama ini, tidak berguna bagi mereka dan dapat menciptakan nilai jual; (3) Kaum perempuan setelah mendapatkan model pelatihan termotivasi untuk memanfaatkan SDA di sekitarnya, seperti: mengolah dan merajut sabut kelapa untuk dijadikan sapu dan keset. Sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya. Sehingga kaum hawa tidak lagi menganggur selama suami mereka pergi melaut.; (4) Kaum perempuan setelah diberikan pengembangan model pelatihan tersebut, ternyata mampu mengembangkan usaha-usaha produktif bidang industri rumah tangga walau masih terbatas pada limbah SDA kelapa. Sehingga dengan mendayagunakan hasil pelatihan keterampilan itu. Mereka menghadapi masa depan kaum nelayan di perdesaan jika terjadi masa-masa paceklik. Kaum hawa dapat mengolah limbah dan hasilnya membantu suami untuk mendapatkan tambahan penghasil keluarga.

Prospektif Pilkada

Pemilihan Bupati Dikembalikan ke DPRD

Banjarmasin (Metrobali.com)-
Pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Nornasie Darlan MS, PH berpendapat, pemilihan bupati/wali kota sebaiknya dikembalikan ke DPRD.  “Pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pilkada dalam sepuluh tahun terakhir terlihat lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,” ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu  (9/8/13).
“Pemilukada (pilkada-red), secara demokratis mungkin memang betul dirasakan, tapi juga menimbulkan rasa perpecahan yang mendalam di masyarakat,” lanjut guru besar PLS pada universitas negeri tertua di “Bumi Isen Mulang” Kalimantan Tengah tersebut.
Menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, banyak terjadi perpecahan masyarakat, apakah antar kelompok atau sesama keluarga, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa kian menipis.
“Dengan pilkada memang secara hak azasi betul terpenuhi. Artinya hak semua orang untuk memilih betul-betul terlaksana. Tinggal apakah yang bersangkutan mau turun ke tempat pemungutan suara (TPS) ataukah tidak. Sementara pesan sponsor sering terjadi,” ujarnya.
Namun secara anggaran, biaya pilkada untuk mewujudkan demokrasi yang belum efektif itu, sangat besar, lanjutnya mencontohkan Pilkada Jawa Timur yang dilaksanakan tiga putaran.
“Sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pembiayaan pilkada yang sangat besar itu juga terjadi di provinsi lain, termasuk Pemilu Kada Jatim” ungkap Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pascasarjana Unpar tersebut.
Oleh karenanya, anak desa Anjir Serapat, Kapuas, Kalteng, yang meniti karier mulai pegawai bawahan (pesuruh) hingga menjadi profesor itu, sependapat bila Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada kembali seperti masa lampau, yaitu ke DPRD.
“Dengan pemilihan bupati/wali kota kembali ke sistem lampau (DPRD), maka selain bisa menghemat pembiayaan, juga menghindari makin menipisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena perpecahan keluarga ataupun masyarakat,” lanjutnya.
“Pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD itu, juga sesuai nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita, sebagaimana termaktub dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” demikian Norsanie. AN-MB
Short URL: http://metrobali.com/?p=34105