Tribun Kalteng, Kamis, 7 November 2013

Kalteng Kita » Palangka Raya

Guru Besar Sumbang Buku Untuk Perpustakaan BP2PNFI

Jumat, 1 November 2013 15:02 WIB

antara

Guru Besar Universitas Palangkaraya, Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Guru Besar Universitas Palangka Raya, Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH menyumbang sejumlah buku untuk koleksi perpustakaan balai pengembangan pendidikan nonformal Provinsi Kalimantan Tengah.
"Semua buku tersebut saya harapkan dapat menjadi bahan bacaan tambahan, dan sekaligus menambah koleksi perpustakaan balai pengembangan pendidikan nonformal (BP2PNFI) Kalteng," katanya melalui telepon seluler di Palangkaraya, Jumat.
Norsanie mengatakan, buku-buku tentang pendidikan luar sekolah (PLS) itu merupakan hasil karyanya dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Isinya lebih pada pemikiran soal pendidikan yang dipaparkan di berbagai universitas di Indonesia.
Guru Besar universitas tertua di "Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila" itu sering tampil memberi materi kuliah umum mahasiswa di Kalimantan Tengah, Universitas Negeri Malang (UNM), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Sebelas judul buku masing-masing lima eksemplar, termasuk pemikirannya dalam kuliah umum di Sekolah Pascasarjana UPI yang diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan koleksi itu, diterima Kepala perpustakaan BP2PNFI Dra Yustina Timpung.
Karya tulis di luar Kalimantan Tengah berjudul Pamong Belajar, Pengelola Kursus dan Pelatihan, Instruktur serta Penilik yang mengawiliki kabupaten/kota dilima provinsi, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel), Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Kalimantan Utara.
"Semua pemikiran yang saya tuangkan dalam berbagai buku tersebut merupakan persoalan pendidikan nonformal di masyarakat. Banyak masalah pendidikan nonformal yang perlu diberi perhatian serius di masa mendatang," ujarnya.
Buku berjudul "Mengenali Berbagai Teori Pendidikan Andragogi bagi Orang Dewasa" dipaparkan dalam forum Dewan Pengerus Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia Pendidikan Nonformal (HISPPI PNF) 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
Kegiatan yang berlangsung di Diklat Dasar 27 Oktober-1 November 2013 dan dibuka oleh Kasubdit P2TK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr Kastum itu dihadiri instruktur dan pengelola lembaga penyelenggara pendidikan nonformal.
(antara)

Forum KasKus Mempublikasikan:

Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH: Pilkada bupati dan walikota ditiadakan

16-09-2013 08:08 Pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH mengusulkan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada bupati/wali kota di Indonesia sebaiknya ditiadakan.

"Usul tersebut saya sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin.

Pasalnya, lanjut utusan Dewan Pakar Orwil ICMI Kalteng itu, jika Pilkada bupati/wali kota berlanjut, dan ditinjau dari sudut untung ruginya, lebih banyak mudarat daripada manfaat.

"Karena, kalau pilkada bupati/wali kota tetap berlanjut, tidak menutup kemungkinan seringnya terjada rasa permusuhan," ujar Guru Besar yang satu-satunya Bidang PLS perguruan tinggi negeri dan tertua di 'Bumi Isen Mulang' Kalteng ini.

Menurut dia, dengan pilkada sekarang yang hampir setiap minggu terjadi perselisihan, sebagaimana pemberitaan, baik melalui media elektronik berupa televisi maupun media cetak.

"Perselisihan tersebut, apakah saling menyampaikan pengaduan ataukah terjadi saling bentrok sesama, karena saling ingin memenangkan dukungannya," lanjut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu.

"Tidak sampai disitu saja. Tapi juga membuat saling rasa permusuhan antar kelompok. Walau bupati/wali kota itu sudah dilantik. Bukankah hal tersebut, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, dan kurang bermanfaat, bahkan ada pula yang menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK)" tandasnya.

Selain itu, menurut dia, dari segi biaya, tentu sangat mahal. Karena masing-masing konsestan mengeluarkan biaya untuk tim suksesnya tidak sedikit.

"Kalau tidak berhasil, tentu siapa yang bakal membayar utang Pilkada itu. Sementara di pihak lain Mendagri mengomentari biaya Pilkada Jatim  periode lalu mencapai triliunan rupiah," ujarnya.

"Biaya tersebut, tentu sangat mahal ini. Kenapa tidak dikembalikan seperti masa lalu," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu.

Oleh sebab itu, pemilihan bupati/wali kota lewat DPRD mungkin bisa menjadi renungan dan pemikiran bersama, serta patut diatur kembali, demikian Norsanie Darlan.

Dalam Rapimnas yang berlangsung di "kota hujan" Bogor 15 - 16 September 2013 itu muncul berbagai usulan dari berbagai daerah, termasuk perutusan Orwil ICMI Kalteng, dan untuk menyongsong Silaturrahmi Nasional ICMI Desember mendatang.