BARITO POST, Mempublikasikan:

Jakarta Banjir, Mengapa

Ibu Kota Pemerintahan Tak Pindah

Barito Post, 15 Januari 2014

Jakarta, bukan masalah baru, tapi sudah lama di ibu kota RI Jakarta menjadi langganan Banjir yang tak kunjung henti. Sementara Kalimantan Tengah, sekitar Palangka Raya menawarkan luasnya lahan yang dipersiapkan untuk pemindahan ibu kota pemerintahan negeri ini. Tujuannya agar ibu kota pemerintahan tidak terendam air. Kalau dibiarkan seperti ini, sangat memperpanjang penderitaan rakyat .Kata: Prof. Dr. H.M.Norsanie Darlan, MS PH Guru Besar PLS Universitas Palangka Raya.

Kita sama maklumi penderitaan rakyat bagi yang bertempat tinggal di Jakarta sudah bertahun-tahun  menderita akibat banjir yang ada kalanya di lingkungan mereka tak ada hujanpun, tapi banjir datang secara tiba-tiba. Apa lagi hujan deras  dalam kota membuat kota perdagangan dan pemerintahan ini diterjang banjir. Tentu saja harta benda mereka (penduduk) terancam dan listrik pun dimatikan karena takut berbahaya.  Para penduduk yang kebanjiran enggan meninggalkan rumahnya. Karena ada rasa takut terhadap keamanan harta benda yang merika miliki selama ini, jadi hilang percuma.

Sebagai akibat banjir ini juga penduduk setempat tidak dapat melaksanakan tugas rutinnya ke tempat mereka bekerja. Karena selalu terkendala jalan menuju tempat kerjanya kebanjiran.

Bila melihat kenyataan dewasa ini, perlu pemikiran secara jernih ibu kota pemerintahan yang dipikirkan. Karena  banjir beberapa waktu lalu, istana negara saja kebanjiran. Kepada tidak dipikirkan dari sekarang. Jalan yang terendam air dibuat jembatan, masih belum memberikan pemecahan problema jakarta. Karena rumah-rumah penduduk akan tetap saja diterjang banjir.

Melihat negeri tetangga kita (Malaysia) sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya ke tempat yang baru. Negeri paman Sam pun kantor pemerintahan mereka  juga dipindahkan ke kota lain dan negara-negara lainnya. Kenapa banjir yang di sana-sini menerjang kota Jakarta tidak kita pikirkan bersama untuk mencari pemecahannya. Biarlah Jakarta sebagai kota perdagangan dipertahankan di Jakarta. Tapi kota pemerintahan harus dicarikan tempat yang baru, secepatnya.

Kalimantan Tengah Palangka Raya, memiliki lahan yang sangat luas seperti di akhir masa orde baru di tempatkan persawahan sejuta hektar saja tidak terlihat apa-apa. Karena saking luasnya. Apa lagi ibu kota pemerintahan pasti sukses. Dan letak Palangka Raya betul-betul di tengah-tengah negara sehingga mudah dijangkau mereka baik dari Aceh maupun dari Papua, ujar Prof. Norsanie Darlan.

Lambannya proses pemindahan kota pemerintahan, ada dugaan bagi pejabat enggan ibu kota dipindahkan, karena mereka akan memikirkan perumahan baru, perpindahan keluarga ke luar Jawa. Namun hal itu sebetulnya masalah pribadi. Bukan masalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari pada ibu kota Jakarta sebagian lumpuh akibat banjir. Seperti di Kramat Jati, arah Kp Pulo, kp melayu dan sekitarnya,  Cileduk Tanggerang,  dan lain-lain yang menurut perhitungan 10% kota Jakarta bulan januari 2014 ini, Jakarta terendam air. Sedangkan ketinggian air bervariasi. Sebenarnya makin cepat proses pemindahan ibu kota pemerintahan, maka maikn baik pula negeri kita.

Pengamat dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH

Kalteng Kita   Palangka Raya

Wakil Rakyat Sebaiknya Hanya Awasi Anggaran

Rabu, 1 Januari 2014 11:39 WIB

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA -
      Pengamat dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menilai Wakil Rakyat di DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebaiknya hanya mengawasi anggaran dan jangan turut menentukan besaran anggaran agar tidak sering terjerat masalah hukum.
      "Saya merasa sedih, kenapa wakil-wakil kita di DPR/DPRD sering terjerat hukum. Dari berbagai kasus keuangan yang muncul di negeri ini, ternyata sebagian jutsru dari anggota DPR/DPRD," kata: Guru Besar Unpar itu.
     Menurut dia, kekurangtahuan anggota DPR/DPRD tentang proses anggaran memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang justru dilakukan pegawai di sekretariat dewan. "Bisa jadi, ada kuitansi yang ditandatangani akibat ketidaktahuannya," katanya.
      Hal itu bisa terjadi akibat terlalu luasnya kewenangan DPR/DPRD, termasuk dalam hal keuangan pembangunan dengan ikut menentukan besaran anggaran pembangunan bagi instansi-instansi.
     "Jadi, terkesan apa maunya DPR/DPRD dalam memberikan anggaran pembangunan, karena itu sebaiknya kembali saja pada fungsi sebagai pengawas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga terhindar dari masalah keuangan," katanya. tentu saja tidak menabur janji. kalau ada janji inilah yang bisa menjadikan  mereka terjerat hukum. memang ada yang lolos, tapi ada pula yang terkena naas. sehingga tugasnya di DPR/DPRD terhenti, karena ketangkap KPK/Jaksa.Polisi.
      Apalagi, kata Norsanie yang aktif memantau isu lokal dan nasional terkait permasalahan tertangkap tangan anggota DPR/DPRD dalam isu suap di tingkat daerah maupun nasional itu, proses penentuan besaran anggaran itu sering diwarnai negosiasi dan janji-janji.
      "Bila kita melihat banyaknya kasus anggota DPR/DPRD yang diduga terlibat dalam berbagai kasus keuangan pembangunan, maka dipandang perlu peninjauan kembali terhadap terlalu luasnya kekuasaan DPRD dalam penetapkan pembagian keuangan," katanya.
      Oleh karena itu, Norsanie menyatakan perlunya dikembalikan seperti masa lampau. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah yang merencanakan dan mengelola pembangunan, sedang DPR/DPRD kembali sebagai pangawasan yang merupakan fungsi legeslatif.
     "Saya perhatikan banyaknya anggota DPR/DPRD, baik di pusat maupun di daerah yang terjerat hukum. Kasihan anggota DPR/DPRD yang terhormat terjerat hukum. Kenapa, karena terlalu luasnya campur tangan legislatif dalam masalah penetapan anggaran," katanya.
     Ada anggota DPR/DPRD yang tertangkap tangan, baik oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) maupun oleh aparat kepolisian. "Ini bisa jadi akibat `main mata` antara anggota DPR/DPRD dengan pemerintah dalam penetapan anggaran," katanya.
     "Seandainya fungsi pengawasan dilakukan anggota DPR/DPRD dalam pembangunan, mungkin tidak banyak terjadi hal-hal seperti sekarang, dan wibawa anggota dewan yang terhormat itu akan kembali dihormati rakyat," katanya.
     Ia mengharapkan wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD sebaiknya kembali pada fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (eksekutif). "Jangan lebih dari itu agar tidak ada masalah," katanya.

Berita Jumat, 18 Januari 2013 : 17.58

Palangka Raya, Ideal Gantikan Jakarta

ChanelSatu, PALANGKARAYA - 

Pusat pemerintahan negara Indonesia sudah selayaknya dipindah ke Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, seperti pernah digagas Presiden Soekarno sekitar tahun 1957, kata seorang akademisi di Palangka Raya.

"Melihat kondisi yang terjadi di Jakarta, agaknya sudah waktunya ibukota pemerintahan dipindahkan ke Palangka Raya seperti digagaskan Presiden pertama Indonesia sekitar 55 tahun lalu itu," kata Prof HM Norsanie Darlan, PS PH seperti di kutip dari ANTARA, Jumat (18/1/2013).

      Guru Besar Universitas Palangka Raya itu mengatakan, beberapa tahun lalu wacana Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan masih digelorakan, dan sampai 2012 tetap dibicarakan dalam beberapa kesempatan di daerah tersebut.

     "Saya teringat lagi setelah menyaksikan bencana alam banjir yang melanda DKI Jakarta. Musibah itu mengundang prihatin anak bangsa di negeri ini, termasuk masyarakat di kota Palangka Raya yang pernah diwacanakan menjadi ibukota pemerintahan Indonesia," katanya.

     Norsanie mengatakan, "Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila" itu sangat strategis seperti diprediksi Soekarno pada 1957, apalagi memiliki lahan luas yang memungkinkan dibangun sejumlah perkantoran kementerian, tetap tidak akan penuh.
     dengan melihat kondisi sekarang (2014) ini, kota Jakarta sungguh menyedihkan. ada kalanya tidak terjadi hujan, namun kota yang tergabung ibu kota Pemerintahan dengan Perdagangan ini perlu berpikir jernih ke depan. apakah tidak sebaiknya kota pemerintahan dipindahkan ke Palangka Raya. hal itu juga tidak asing dan bukan masalah baru. karena berbagai negara sudah memisahkan antara kota pemerintahan dengan Perdagangan. misal: Malaysia, Amereka Serikat dln. kenapa Indonesia juga bertindak demikian ? Ujar Prof. Norsanie di sela-sela kesibukannya.

Prof. Noersanie Darlan. (ANTARA/Ronny NT)

KPK harus proaktif ke semua daerah 

Banjarmasin (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya proaktif ke semua daerah, kata pengamat sosial kemasyarak dan Guru Besar di Universitas Palangka Raya (Unpar), Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Noersanie Darlan MS PH.

"Bukan cuma terpusat di Jakarta," kata dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar itu kepada ANTARA News di Banjarmasin, Minggu.

Pasalnya, menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IMPI) tersebut, tidak menutup kemungkinan di berbagai daerah terjadi pula kasus-kasus korupsi besar.

"Hanya saja, kasus-kasus korupsi tersebut mungkin belum banyak tercium pusat, sehingga petugas KPK tidak bisa segera menangkap tangan pelaku, karena lokasinya yang jauh atau sulit terjangkau," ujar profesor yang pernah menjadi pesuruh kantor.

Ia berharap, dengan keberadaan KPK di daerah-daerah, maka minimal bisa memberikan rasa takut kepada pelaku korupsi sekaligus menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap kerugian rakyat.

"Apalagi, misalnya proyek yang dipreteli itu, pembiayaan bersumber dari uang rakyat," lanjut pria kelahiran di Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, itu.

Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu mengemukakan kagum atas kinerja KPK, terutama saat menangkap seorang jaksa di Praya Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Memang kebanyakan pelaku korupsi itu orang-orang yang sudah berkelas atau mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Tapi, mereka itu tidak tahan melihat uang untuk lebih kaya, dan ingin lebih kaya lagi," ujarnya.

Noersanie Darlan menimpali, "Mereka itu tidak sadar bahwa uang yang ia kelola atau korupsi tersebut, adalah uang rakyat, dan merupakan amanah untuk menyejahterakan rakyat."
Pewarta: Syamsudin Hasan (T.KR-SHN/Rw.P003)

Harian Kompas Memberitakan

Aspek Ujian Nasional Antardaerah Tidak Berimban

PALANGKARAYA, KOMPAS.com -
Ujian Nasional (UN) yang dilakukan secara serentak di Indonesia dinilai tak berimbang jika dilihat dari berbagai aspek antara satu daerah dengan lainnya. Di Jawa misalnya, faktor-faktor seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan sarana transportasi tentu lebih siap.
Guru Besar Program Magister Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pascasarjana Universitas Palangkaraya Norsanie Darlan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (21/4/2013), mengatakan, tidak fair jika UN diterapkan untuk semua daerah dengan perlakuan sama rata.
"Jauh sekali sarana dan prasarananya. Kualitas tenaga pengajar di Kalimantan atau Papua tentu tidak sebaik di Jawa," tuturnya. Guru-guru di Jawa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk kuliah di perguruan tinggi ternama. Namun, banyak guru di luar Jawa tak mendapatkan kesempatan itu.
Jarak yang jauh antardaerah di luar Jawa khususnya di pelosok, membuat guru-guru tidak komunikatif. Berdasarkan itu, Norsanie yakin, nilai rata-rata peserta UN di Jawa dan luar pulau itu tidak sama. Norsanie menambahkan, UN saat ini seperti peristiwa yang amat menakutkan.
"Ujian disakralkan, bahkan didramatisir sehingga orangtua dan murid ketakutan. Kenapa tidak percaya dengan sekolah masing-masing saja untuk menguji para pelajarnya," ucap Norsanie.

Pengamat dari Universitas Palangka Raya Berkomentar

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - 

 Pengamat dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menilai Wakil Rakyat di DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebaiknya hanya mengawasi anggaran dan jangan turut menentukan besaran anggaran agar tidak sering terjerat masalah hukum.

"Saya merasa sedih, kenapa wakil-wakil kita di DPR/DPRD sering terjerat hukum. Dari berbagai kasus keuangan yang muncul di negeri ini, ternyata sebagian jutsru dari anggota DPR/DPRD," kata Guru Besar Unpar itu.
Menurut dia, kekurangtahuan anggota DPR/DPRD tentang proses anggaran memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang justru dilakukan pegawai di sekretariat dewan. "Bisa jadi, ada kuitansi yang ditandatangani akibat ketidaktahuannya," katanya.
Hal itu bisa terjadi akibat terlalu luasnya kewenangan DPR/DPRD, termasuk dalam hal keuangan pembangunan dengan ikut menentukan besaran anggaran pembangunan bagi instansi-instansi.
"Jadi, terkesan apa maunya DPR/DPRD dalam memberikan anggaran pembangunan, karena itu sebaiknya kembali saja pada fungsi sebagai pengawas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga terhindar dari masalah keuangan," katanya.
Apalagi, kata Norsanie yang aktif memantau isu lokal dan nasional terkait permasalahan tertangkap tangan anggota DPR/DPRD dalam isu suap di tingkat daerah maupun nasional itu, proses penentuan besaran anggaran itu sering diwarnai negosiasi dan janji-janji.
"Bila kita melihat banyaknya kasus anggota DPR/DPRD yang diduga terlibat dalam berbagai kasus keuangan pembangunan, maka dipandang perlu peninjauan kembali terhadap terlalu luasnya kekuasaan DPRD dalam penetapkan pembagian keuangan," katanya.
Oleh karena itu, Norsanie menyatakan perlunya dikembalikan seperti masa lampau. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah yang merencanakan dan mengelola pembangunan, sedang DPR/DPRD kembali sebagai pangawasan yang merupakan fungsi legeslatif.
"Saya perhatikan banyaknya anggota DPR/DPRD, baik di pusat maupun di daerah yang terjerat hukum. Kasihan anggota DPR/DPRD yang terhormat terjerat hukum. Kenapa, karena terlalu luasnya campur tangan legislatif dalam masalah penetapan anggaran," katanya.
Ada anggota DPR/DPRD yang tertangkap tangan, baik oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) maupun oleh aparat kepolisian. "Ini bisa jadi akibat `main mata` antara anggota DPR/DPRD dengan pemerintah dalam penetapan anggaran," katanya.
"Seandainya fungsi pengawasan dilakukan anggota DPR/DPRD dalam pembangunan, mungkin tidak banyak terjadi hal-hal seperti sekarang, dan wibawa anggota dewan yang terhormat itu akan kembali dihormati rakyat," katanya.
Ia mengharapkan wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD sebaiknya kembali pada fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (eksekutif). "Jangan lebih dari itu agar tidak ada masalah," katanya.