AKADEMISI UNPAR APRESIASI DUA DIRJEN YANG MUNDUR

D0311215000996 31-12-2015 PLK BJM Banjarmasin, 31/12 (Antara); Republika; Kompas; Pelita - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengapresiasi terhadap sikap dua Direktur Jenderal pada dua Kementerian di Indonesia yang mengundurkan diri. "Kita patut memberi jempol atau mengapresiasi terhadap dua Direktur Jenderal (Dirjen) pada dua Kementerian di Indonesia yang mengundurkan diri," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis. Kedua Dirjen yang mengundurkan diri itu masing-masing Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Sigit Priadi Pramudito dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono. Pengunduran diri kedua Dirjen Pajak dan Perhubungan Daerah karena merasa kurang mampu mengemban tugas atau amanah yang cukup berat di negeri ini, dan pengunduran diri mereka itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. "Memang kita ketahui bersama di banyak negara, seseorang yang mendapat amanah dan merasa dirinya tidak mampu mencapai target atau gagal dalam menjalankan tugas, dia lebih baik memilih mundur," ujarnya. Menurut Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, pengunduran diri kedua Dirjen tersebut merupakan sikap "gentleman" (kelaki-lakian/bertanggung jawab) dan jalan terbaik. "Jangan sudah tahu gagal menjalankan tugas, tapi dia berusaha melindungi kegagalan itu dengan berbagai cara," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. Di negeri ini atau Indonesia, pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara, seperti Dirjen Pajak dan Perhubungan Darat tergolong baru, yang secara jantan mengakui target yang dia emban belum tercapai. Oleh karenanya dari pada proyek pembangunan gagal maka dia dengan legowo menyerahkan jabatannya kepada atasan. Dan untuk diserahkan kepada orang lain dianggap mempunyai kemampuan meneruskannya. Sementara di negeri tercinta ini agak aneh mendengar pengunduran diri dua orang Dirjen dalam kurun waktu yang tidak terlalu beda, ujar sang profesor, kelahiran Anjir Serapat Kuala Kapuas, Kalteng tersebut. "Saya salut kepada kedua Dirjen tersebut dan juga angkat jempol sekaligus angkat topi, agar mereka menjadi contoh dan pahlawan pembangunan yang mendidik, lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabandiklat) Pemprovinsi Kalteng itu. "Karena berapa banyak seseorang yang menjadi cemoohhan masyarakat dan bahkan disuruh mundur saja tidak mau. Sebagai akibat ketidakmampuannya dalam menjalankan amanah yang dititipkan pimpinan kepadanya. Walau diangkat sumpah / janji kepada Tuhan," demikian Norsanie.***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 31-12-2015 18:57:53

RENDAHNYA MINAT CALON PILKADA DIDUGA KARENA PERATURAN BERUBAH

Oleh Sukarli Banjarmasin, 12/12 (Antara), Harian Pelita (Jakarta) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr H.M. Norsanie Darlan MS PH menduga rendahnya peminat calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2015 karena peraturan berubah. "Mungkin karena peraturan berubah dibandingkan masa lampau, sehingga peminat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada kali ini rendah," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat malam. Karena, lanjut Guru Besar PNF Unpar itu, masa lampau mereka yang masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (PASN) bisa mencalon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tapi kini tidak lagi mendapat kesempatan. Sebab peraturan yang ada sekarang, bagi PNS yang mencalon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, harus berhenti sebagaii PNS. "Siapa mau kalau usianya masih muda, kendati berpotensi menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, kalau dia PNS. Tapi setelah berakhir masa jabatan tersebut, dia akan menjadi pengangguran," tuturnya. "Tentu saja hal tersebut menjadi perhitungan oleh banyak kalangan. Syukur kalau berhasil. Kalau gugur atau tidak terpilih. Tentu akan gigit jari. Karena PNSnya masih puluhan tahun lagi terpaksa harus dilepas," lanjutnya. Menurut dia, peraturan atau perundang-undangan yang ada seperti sekarang memang menguntungkan kepada pihak tertentu. Padahal pihak mereka itu, tidak seluruhnya berpengalaman dalam managerial pemerintahan, termasuk keuangan. Oleh karenanya para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dimonopoli kelompok tertentu, dan para pensiunan yang secara perhitungan kurang produktif lagi. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu berpendapat, kalau peraturan tersebut tidak segera diubah, bagaimana nasib bangsa ke depan. Begitu pula kalau belum berpengalaman sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (PASN), ternyata ada juga yang harus berurusan dengan penegak hukum. Walau hal ini tidak seluruhnya terjadi, demikian Norsanie. ***2*** (T.KR-SKR/C/H. Zainudin/H. Zainudin) 12-12-2015 22:43:00

Sukses Bina PKBM: Dua Mahasiswa S-2 PLS Unpar Diundang Ke Istana

Beranda Kalteng Palangkaraya Sukses Bina PKBM: Dua Mahasiswa S-2 Unpar Diundang Ke Istana LKBN Antara Minggu, 06 Desember 2015 - 18:38 WIB Dua orang mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Non Formal (PNF) di strata dua atau S-2 Unpar diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan tingkat nasional. Mereka itu berhasil menekuni pada bidangnya dan dapat lulus menjadi juara I kategore Paket A dan Paket C. Kedua mahasiswa program magister PLS/PNF itu adalah Enny Oktavia, yang lulus dalam kejuaraan perlombaan Paket A pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ia bina selama menjadi mahasiswa S-2 PLS/PNF Universitas Palagka Raya. Dan yang satu lagi Khairil Ulfah membina Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lutfillah yang ia bina selama menjadi mahasiswa S-2 PLS/PNF juga di Universitas Palagka Raya. Pendidikan luar sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyelenggarakan diantaranya pendidikan kesetaraan Paket A setara Sekolah dasar, paket B setara SLP dan paket C setara SLA pada jalur pendidikan formal (persekolahan). Keberhasilan mereka berdua adalah berkat ketekunannya dalam membina Paket A dan B pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ia bina selama menjadi mahasiswa S-2. Karena di semester III mahasiswa magister PLS diajak dan didampingi oleh sejumlah dosen melihat dari dekat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus dan pelatihan (LPK) di luar provinsi Kalimantan Tengah. Sekelembalinya mereka ini, ditugaskan lagi mendampingi lembaga penyelenggara PLS/PNF di kota Palangka Raya. Dengan melihat berbagai lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah/pendidikan non formal di luar daerah, maka para mahasiswa S-2 yang kita bina akan dapat berkreatif dalam pembinaan PLS/PNF itu di Kalimantan Tengah. Menurut ketua Program Magister S-2 PLS/PNF Pascasarjana Universitas Palangka Raya Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS PH ke dua mahasiswa yang menerima penghargaan berprestasi dan berdedekasi tingkat Nasional dalam jalur pendidikan Non Formal ini sekarang Enny Oktavia baru saja diwisuda bulan April lalu sebagai Magister Pendidikan Luar Sekolah dan sudah diketahui ia telah mendapatkan panggilan dari Presiden Jokowo ke Istana Negara bersama Khairil Ulfah yang juga berprestasi di pendidikan non formal ini, ia sedang menulis thesis. Karena kurang aktif sehingga tertinggal oleh Enny Oktavia.

Pengamat Pendidikan: Ujian Negara (UN) Terkesan Menakutkan Bagi Siswa

Diposkan oleh piens di 20.04 Pengamat: UN Terkesan Menakutkan Bagi Siswa BANJARMASIN, KOMPAS.com - Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, Ujian Nasional (UN) tahun 2013, membuat siswa peserta UN stres. "Pasalnya UN terkesan menakutkan bagi siswa dan orang tuanya, sehingga perlu pemikiran mencari pemecahan yang dapat menguntungkan dan rasa toleransi terhadap anak didik tersebut," kata HM Norsanie Darlan kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Minggu (28/4/2013). Selain itu, beberapa tempat di tanah air ujian tertunda sampai jam 14 pada hari yang sama. Bukankah hal ini tidak merugikan siswa, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. "Mengapa merugikan siswa? Karena anak-anak dari rumah turun lebih awal, untuk mengikuti ujian yang direncanakan pukul 08-00 pagi. Jika ditunda hingga pukul 14.00, bagaimana makan siang mereka," ujarnya. "Apakah semua anak membawa uang untuk makan siang. Apakah cafe atau warung di sekolah menyediakan makanan untuk sejumlah siswa mereka. Kalau tidak, kan jadi merepotkan dan bisa membuat steres," lanjutnya. Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Kalteng itu, meminta, jangan masalah ujian nasional dijadikan semakin tahun semakin diperberat, sehingga terkesan menakutkan, terlebih dengan pengawalan aparat kepolisian. Menurut Profesor itu, UN 2013 sebuah peristiwa menggemparkan, dan pasti tercatat dalam sejarah pendidikan di Indonesia, dimana 11 provinsi tidak dapat melaksanakan ujian secara bersamaan. "Apakah soal ujiannya tetap sama bagi provinsi yang terlambat. Kalau soalnya sama, tidak menutup kemungkinan terjadi jawaban soal akan dibantu oleh mereka yang rajin memberikan jawaban," ujarnya. Seharusnya, menurut Direktur Program Pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar itu, semakin tahun penanganan UN semakin canggih, serta memberi harapan yang lebih baik. "Tapi mengapa UN 2013 terjadi tahun yang suram. Ini perlu pemikiran ulang, apakah perhitungan yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah tepat?," tanyanya. "Namun kalau memperhatikan 11 dari 32 provinsi di Indonesia terlambat, bararti ada masalah besar. Sementara tahun-tahun sebelumnya tidak demikian, dan kalau cuma satu atau dua kabupaten yang terlambat bisa ditoleransi," kata Norsanie.

Di Arab, ada WNI meminta terjemahan Alquran berbahasa daerah Alquran

Di Arab, ada WNI meminta terjemahan Alquran berbahasa daerah Reporter : Mohamad Taufik | Jumat, 8 Agustus 2014 18:28 Merdeka.com - Warga Negara Indonesia (WNI) yang diundang umrah Pemerintah Arab Saudi sebanyak 20 orang, diketahui meminta terjemahan Alquran ke berbagai bahasa daerah di tanah air. Permintaan itu terungkap dalam tanya jawab saat mereka mengunjungi Percetakan Alquran Terbesar di Dunia, di Madinatul Munawarah Arab Saudi 7 Agustus 2014 atau Kamis pukul 09.00 waktu setempat. Hal itu dikatakan salah satu peserta umrah HM Norsanie Darlan dalam surat elektronik kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (08/08). Guru Besar Universitas Palangkaraya (Unpar) Kalimantan Tengah (Kalteng), itu mengungkapkan alasan permintaan terjemahan Alquran ke berbagai bahasa daerah, yaitu karena di Indonesia banyak sekali suku bangsa. "Pasalnya dari sejumlah suku bangsa tersebut, mungkin banyak pula yang membaca Alquran, tapi belum tahu apa makna yang terkandung dalam kitab suci umat Islam tersebut," ujarnya. Ketika tanya jawab tersebut, salah satu direktur percetakan Alquran itu juga menjelaskan beserta alat peraganya dalam penulisan kitab suci umat Islam tersebut, bahwa sejak zaman Khalifah Usman bin Affan yang mengumpulkan tulisan karena penghafalnya satu per satu meninggal dunia. Oleh karena itu, lanjutnya, tulisan Alquran tersebut dikumpulkan pada daun lontar, tulang-tulang dan berbagai sumber lain, ungkapnya mengutip penjelasan direktur percetakan Alquran terbesar di dunia itu. Dari penjelasan saat itu, lanjutnya, diperagakan pula penulisan Alquran dari huruf gundul dengan Khat, sudah dikoreksi oleh sembilan ahlinya dari tiga tenaga tenaga ahli penulisnya. Kesembilan orang yang mengoreksi itu, apakah sudah betul-betul cocok ataukah ada goresan-goresan yang tidak sesuai. Kemudian tim yang mencocokkan dengan bahasa, artinya dan sebagainya. "Oleh sebab itu pula, selembar Alquran bisa terbit harus melalui 90 orang tim satu sama lain yang bertugas mengoreksi," ungkap mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 - 11.45 waktu setempat itu, jamaah umrah asal Indonesia tersebut mendapat bingkisan Alquran masing-masing dua berbahasa Arab, satu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan satu lagi Alquran dalam bentuk kecil. [mtf]