AKADEMISI UNPAR PERTANYAKAN PILKADA KURANG PEMINAT

19 Agustus 2015 9:23 D0100815000394 10-AUG-15 PLK BJM Banjarmasin, 10/8 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlam MS PH mempertanyakan, Pilkada tahun 2015 kurang peminatnya. Sedangkan Pilkada lalu selalu diikuti secara antusias oleh masyarakat dari berbagai unsur, ujar Guru Besar Unpar tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Minggu malam. Ia berasumsi rendahnya peminat para calon Gubernur/Wakil Gubernur demikian juga calon bupati/wali kota dan calon wakilnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena terbitnya peraturan/perundangan yang menetapkan PNS yang mencalonkan diri, harus berhenti dari PNS. Begitu pula untuk Gubernur/ Wakil Gubernur dan calon bupati/ wali kota serta wakil bupati/wali kota maka yang mendaftarkan diri sebagai calon ia harus mundur dan berhenti pada jabatan sebelumnya. "Syukur kalau terkabul. Kalau tidak maka petaka akan menimpa nasib si calon yang gagal bertarung," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu. Mungkin, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut, peraturan seperti sekarang ini, perlu diubah, karena bisa mematikan karier seseorang yang mencalon. Karena dengan peraturan tersebut, berarti kesempatan untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota hanya berpeluang bagi mereka yang non PNS dan non pejabat tertentu. "Apa yang bakal terjadi kalau belum memiliki pengalaman. Saya melihat seperti Wali Kota Surabaya, siapa mau mencalon karena Wali Kota sekarang berpeluang besar untuk kembali menduduki jabatan periode ke 2 karena prestasinya. sehingga tak ada orang yang berani mencalonkan diri," tuturnya. Sebab mereka yang mau mencalon menduga pasti kalah. Kalau kalah maka petaka jabatan sebelumnya tidak akan ada lagi, lanjutnya. Contoh lain di Kota Palangka Raya, Kalteng, Wali Kota H. Riban Setia mundur dari pencalonan gubernur setempat, karena kalau ia gagal jadi gubernur provinsinya, jabatan Wali Kota yang sudah dia lepas. Tak akan dia jabat lagi. Begitu pula status PNS Riban sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di salah satu perguruan tinggi juga hilang. Tentu saja sayang. Oleh sebab itu wajar kalau dia memilih mundur dari percalonan gubernur, agar aman dari jabatan Wali Kota dan PNSnya yang sudah dia tekuni puluhan lahun tersebut sampai hilang percuma. "Besar kemungkinan yang bakal jadi Gubernur/Bupati/Wali Kota mereka yang tak pernah bekerja apa-apa di pemerintahan. Tiba-tiba memerintah mereka yang sudah profesional, syukur kalau perintah itu sesuai. Kalau tidak sesuai, apa kata dunia," demikian Norsanie. ***2*** (T.KR-SKR/C/H. Zainudin/H. Zainudin) 10-08-2015 16:05:49

DI PENDIDIKAN FORMAL TERNYATA ADA JUGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

07 Agustus 2015 10:19 Oleh : H.M.Norsanie Darlan Guru Besar PLS/PNF Pascasarjana Universitas Palangka Raya Apa Pendidikan Formal Memang pendidikan formal adalah sebutan dari bahasa asing yang artinya pendidikan yang dislenggarakan melalui sistem persekolahan. Selama ini kita terpaku dengan sekolah-sekolah apakah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Penyelenggaraannya dengan sistem persekolahan. Dalam pendidikan formal, gedung sekolahnya sudah tersedia, fasilitas belajar juga sudah tersedia, materi belajarnya disiapkan berupa buku-buku bacaan para siswa/mahasiswanya. Demikian juga guru mendapatkan gaji tetap dari pihak pemerintah. Segala hal di atas, telah di atur dalam sebuah sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional secara jelas pula ada 3 jalur pendidikan, namun dalam emplementasinya cenderung berpihak kepada pendidikan formal. Karena pelaksanaan itu selalu didominasi oleh para alumnus pendidikan formal. Mengapa pendidikan formal mendominasi hal-hal disebutkan di atas, adalah karena mereka tidak sadar bahwa banyak pekerjaan yang mereka lakukan pada jalur pendidikan non formal, tapi anggapan mereka selalu yang dilakukan itu adalah pendidikan formal. Sebagai contoh di Dinas Pendidikan pegawainya ikut diklat prajabatan, pendidikan ini adalah pendidikan luar sekolah. Tapi hal itu tidak disadari oleh yang bersangkutan bahwa ia sedang belajar dalam jalur pendidikan non formal. Dengan memperhatikan apa yang dimaksud di atas, bahwa pendidikan formal yang banyak dimengerti oleh banyak orang, tapi ia tidak sadar bahwa perjalanan hidupnya belajar melalui pendidikan non formal, tapi ia tidak sadar hal itu terjadi. Bagaimana Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan luar sekolah (PLS) sama halnya/artinya dengan pendidikan non formal (PNF). Pendidikan non formal ini sebenarnya ada di mana-mana. Ada di lembaga penyelenggara pendidikan, lembaga kursus, lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan berbagai pendidikan non formal lainnya. Seperti sanggar kegiatan belajar, BP2PNFI peran pamong belajar sangat diperlukan. Demikian juga keahliannya. Bagi mereka yang berasal dari Sarjana PLS/PNF tentu lebih mudah dalam mereka yang non PLS. Banyak orang yang menganaktirikan pendidikan non formal ini, seperti pada Paket A, B, dan C yang ada diselenggarakan oleh PKBM. Padahal harganya, nilainya setelah dengan pendidikan formal. Misalnya bila orang mengikuti paket A dan mendapatkan ijazah. Maka jazahnya setera dengan ijazah SDN. Demikian juga Paket B setara dengan ijazah SMPN. Dan paket C setara SMAN. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah punya nilai setara dengan pendidikan formal. Tapi disadari sebelumnya oleh para praktisi pendidikan luar sekolah bahwa mereka bersusah payah menganggkat harkat dan martabat pendidikan non formal, tapi tingkat kepercayaan masyarakat masih meragukannya. Kasus ini terjadi di saat ujian akhir SLA beberapa waktu lalu, bahwa banyak anak SLA yang tidak lulus ujian yang diselenggarakan Pendidikan Nasional. Ternyata sebagian besar putra-purti kita gagal dalam ujian sekolah formal. Pemerintah menyarankan agar anak-anak mereka tersebut mengikuti ujain paket C. Banyak masyarakat yang takut anaknya ikut ujian ke paket C yang diselenggarakan oleh PKBM. Penulis menyadari bahwa warga belajar di PKBM memang tidak seperti di pendidikan formal. pendidikan non formal, gedung belajarnya tidak tersedia, atau tidak disediakan oleh pemerintah. fasilitas belajar tidak tersedia yang memadai, materi belajarnya disiapkan oleh tutor untuk bahan bacaan para warga belajarnya. Demikian juga guru mendapatkan gaji tidak disediakan dari pihak pemerintah. Itulah sebabnya banyak guru formal yang pindah ke pamong belajar di SKB atau BP2PNFI kesulitan naik pangkat, karena tidak memiliki underdil ke-PLS-an. Sebab membentuk kelompok belajar di masyarakat harus bisa bertahan. Agar Warga Belajarnya tidak semakin hari semakin berkurang. Karena dalam implementasinya di lapangan mahasiswa PLS sejak dini dilatih untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat serta bagaimana impelentasinya di masyarakat itu sendiri. Di Pendidikan Formal ada PLS Memang kalau kita tidak jeli melihat secara cermat, apakah di sekolah itu seluruhnya terselenggara pendidikan formal ?. jawabnya tidak seluruh pendidikan yang diselenggarakan di sekolah selalu pendidikan formal. Karena di sekolah ada Pramuka, ada UKS dan ada pula PMR. Pramukan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2003, dijelas berada di jalur pendidikan luar sekolah. Tetapi sangat ketinggalan kalau sebuah sekolah tidak ada siswanya yang dididik kepramukaan. Berarti ada pendidikan non formal atau PLS di sekolah formal. Demikian juga mengenai Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja. Dengan demikian di pendidikan formal sekalipun ada pendidikan non formal / PLS, tinggal sadar atau tidak para guru di sekolah itu bahwa PLS diperlukan di sekolah mereka. Masih banyak lagi yang lainnya, yang tak bisa penulis uraikan satu persatu dalam tulisan ini. Selamat belajar.

PEMISAHAN DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN DIKNAS MEMBAWA MASALAH

07 Juli 2015 2:29 REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Norsanie Darlan berharap, pemecahan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi dua pada Kabinet Kerja Jokowi - JK, tidak menimbulkan masalah. "Saya khawatir dengan adanya dua kementerian yang mengurusi pendidikan di negeri ini bisa menimbulkan kesulitan atau masalah," ujar dosen Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut kepada Antara, Rabu (29/10). Seperti diketahui, dalam Kebinet Kerja Jokowi - JK ada dua Menteri yang hampir sama atau banyak bersinggungan satu sama lain dalam tugas dan fungsi, yaitu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi. Kekhawatiran itu, menurut Norsanie, karena tugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pedidikan Tinggi (Dikti) salah satunya bertugas memproduk profesor."Saya belum yakin semua profesor yang diproduk orang-orang perguruan tinggi/dosen. Siapa tahu non dosen juga bisa muncul masalah baru," katanya. Ternyata tunjangan dosen di Universitas Palangka Raya sejak januari-Juni 2015 belum dibayar dengan berbagai alasan karena perubahan nomenkalator Kementerian semula Dirjen pendidikan tinggi kementrian Diknas berubah menjadi Kementerian Riset dan dan Dirjen Pendidikan Tinggi, membuat sudah para dosen selama setengah tahun tak terima tunjangan dosennya. dengan berbagai alasan.

BERITA DI LKBN ANTARA BANJARMASIN

02 Juli 2015 20:15 D0270615000526 27-JUN-15 KSR BJM PLS UNPAR KALTENG CETAK ENAM MAGISTER PENDIDIKAN Banjarmasin, 27/6 (Antara) - Ketua Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menerangkan, program studi tersebut mencetak enam orang magister pendidikan pada periode bulan Juni 2015. Pendidikan strata dua (S2) itu dalam rangka peningkatan kualitas akademisi atau dosen program magister Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Unpar, ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sabtu. Sebanyak enam orang Magister Pendidikan (MPd) baru yang menyelesaikan studi pada Program Magister PLS/PNF Unpar itu masing-masing Drs Suriansyah (guru SMAN 2 Palangkaraya), Dra Kurnia Idati dan Dra Erita Agustina (keduanya guru SMAN 3 Palangkaraya). "Ketiga penyandang gelar MPd itu, lulus sebelum kontrak waktu perkuliahan berakhir. Artinya mereka dapat menyelesaikan studi dalam kurun waktu hanya 23 bulan," ungkap Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di Kalteng tersebut. Sedangkan tiga orang lainnya selesai studi pada semester enam masing-masing Drs Ebeng (Kepala SMPN Jaberen), Drs Kariyanson (Kepala SMPN Tumbang Nusa-2) keduanya dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. Kemudian Dra Eny Oktavia (guru SDN-5 Bukit Tunggal Palangkaraya) dan ia juga pengelola Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) di ibu kota Provinsi Kalteng tersebut. Mereka yang menyelesaikan studi pada program magister pendidikan tersebut, kini mempersiapkan diri untuk mengikuti wisuda, yang dijadwalkan Unpar, Agustus mendatang. Ia menambahkan, program S2 PLS/PNF Unpar saat ini masih menerima mahasiswa antarbidang, dan berakhir masa pendaftaran 4 Juli 2015. Selain itu, program S2 PLS/PNF Unpar juga menanti aktivis pendidikan non formal, baik tutor, pamong belajar, serta pekerja sosial maupun pengelola PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan serta guru, demikian Norsanie. ***4*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 27-06-2015 20:00:32

PRODI PLS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TAMBAH DOKTOR

25 Juni 2015 13:29 Banjarmasin, 22/6 (Antara) - Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau Non Formal Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah menambah seorang doktor lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Guru Besar Program Studi (Prodi) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar tersebut Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengungkapkan hal itu kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin. Tambahan doktor pada Prodi PLS Unpar itu atas nama Wahyu Edy Setiawan SPi, MPd yang berhasil mempertahankan disertasi dengan pridikat kelulusan sangat memuaskan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Bara (Jabar). Dr Wahyu Edy Setiawan kelahiran Palangka`Raya, 20 Maret 1977 itu, mempertahankan disertasinya berjudul: Model Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Meningkatkan Kemandirian Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, di Bandung, Senin (22/6) pukul 10.00 WIB. Sedangkan penguji sebanyak lima orang masing-masing Prof Dr H Mustafa Kamil MPd (Promotor), Prof Dr Hj Ihat Hatimah MPd (co Promotor), Prof Dr Suryana`Sumantri MSIP (co Promotor), Prof Dr H Achmad Hufat MEd (co Promotor) dan Dr Jajat Sudrajat Ardiwinata MPd. Untuk disertasi tersebut, penelitian mengambil tempat di salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian itu, dia menemukan bagaimana memberikan kemandirian kaum perempuan yang "single parent" agar mampu menjalankan fungsi ganda baik sebagai ibu rumah tangga juga kepala rumah tangga yang baik. Dengan selesainya studi program doktoral selama enam tahun, Wahyu akan kembali mengajar mahasiswa S1 dan S2 PLS/pendidikan non formal Unpar sebagai seorang dosen yang telah memiliki derajat tertinggi pendidikannya yaitu doktor. Putra kelahiran "kota cantik" Palangka Raya itu mengikuti program doktoral di "kota kembang" Bandung, guna peningkatan kualitas tenaga pengajar terutma pada prodi PLS/Pendidikan Non Formal. Pada Prodi PLS Unpar selama ini, untuk S1 baru ada tiga doktor dan satu Guru Besar (profesor), kemudian S2 ada empat doktor dan lima profesor, demikian Norsanie Darlan. ***4*** (T.KR-SKR/B/T. Susilo/T. Susilo) 22-06-2015 18:20:

Guru Besar: Minat Baca Masyarakat Perlu Dipacu

Guru Besar: Minat Baca Masyarakat Perlu Dipacu 21 Juni 2012, 10:37:49 WIB oleh Admin | dilihat: 155 kali Print Kalimantan Tengah-PALANGKA RAYA, (kalimantan-news) - Minat baca masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah perlu dipacu dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik dan perpustakaan representatif, kata Guru Besar Universitas Palangka Raya Prof Norsanie Darlan. Melalui surat elektronik yang disampaikan kepada ANTARA di Palangka Raya, Kamis, ia mengatakan, bahan bacaan yang kurang memikat dan terbatasnya sarana perpustakaan sekolah menjadi salah satu penyebab rendahnya minat baca masyarakat Provinsi Kalteng. Pemerintah melalui lembaga yang relevan sudah mencanangkan program minat baca, hanya saja belum optimal dan perlu dukungan semua pihak untuk menumbuhkan minat baca sejak dini agar Bangsa Indonesia lebih cerdas di masa mendatang, katanya. "Dukungan semua pihak penting karena tidak semua sekolah mampu menyediakan sarana dan bahan bacaan menarik dan memikat pelajar. Saya kira, dukungan semua pihak diperlukan untuk mendorong minat baca masyarakat daerah ini," kata Norsanie yang Guru Besar pendidikan luar sekolah (PLS) Unpar tersebut. Selain itu, sekolah tidak selalu mampu mendorong dan menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan pelajar karena kondisi dan kualitas bahan bacaan, termasuk buku pelajaran memprihatinkan karena padatnya kurikulum, dan metode pembelajaran yang menekankan hafalan materi justru "membunuh" minat membaca. Mengutip pendapat guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof Riri K Toha Sarumpaet, Norsanie Darlan mengatakan, sekolah belum memadai sebagai tempat untuk menumbuhkan minat baca anak-anak peserta didik. Hal ini tidak terlepas dari kurikulum yang terlalu padat membuat siswa tidak punya waktu untuk membaca. Riris mengemukakan bahwa siswa terlalu sibuk dengan pelajaran yang harus diikuti setiap hari. Belum lagi harus mengerjakan pekerjaan rumah (PR). "Oleh karena itu, solusi terbaik dalam membuka jalan pikiran seorang siswa agar mereka mempunyai wawasan yang luas, adalah dengan cara membaca. Agar siswa dapat membaca buku secara ajeg, maka kepada mereka perlu disediakan bahan bacaan yang cukup koleksinya," tambah Prof Norsanie. Dia mengatakan, perpustakaan lengkap dengan bahan bacaan serba baru dan menarik seperti buku fiksi, nonfiksi, referensi, majalah, koran, kaset serta alat peraga dinilai dapat mendorong minat baca pelajar. Semua buku standar agaknya bisa meningkatkan minat baca pelajar di setiap sekolah. Kondisi perpustakaan hampir di semua sekolah belum memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan jika dikaitkan dengan minat bacaa. Perpustakaan belum sepenuhnya berfungsi. Jumlah buku didominasi bahan bacaan terkait pelajaran dan jauh dari kebutuhan dan tuntutan meningkatkan minat baca pelajar. "Perpustakaan sekolah merupakan sarana vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga perpustakaan desa yang perlu diperjuangkan karena pedesaan juga perlu mendapatkan perhatian. Apakah istilah perpustakaan desa ataukah Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perlu diperhatikan," katanya. Dia mengatakan, upaya memperluas jangkauan layanan perpustakaan baik melalui perpustakaan menetap atau perpustakaan keliling di pusat-pusat kegiatan masyarakat desa, RW/RT secara merata dan berkesinambungan akan dapat menjadikan masyarakat membaca (reading society) perlu ditingkatkan. "Bila fasilitas perpustakaan lengkap dengan buku memadai dan bervariasi, dinilai dapat meningkatkan minat baca masyarakat perdesaan. Semakin besar peluang bagi masyarakat untuk membaca melalui fasilitas yang tersebar luas, semakin besar pula stimulasi membaca sesama warga masyarakat," ujarnya. (das/ant)

AKADEMISI : SUDAH WAKTUNYA INDONESIA KEMBALI PUNYA GBHN

D0130116000330 13-01-2016 PLK BJM Banjarmasin, 13/1 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr H.M Nornasie Darlan MS PH berpendapat, sudah waktunya Indonesia kembali mempunyai Garis-Garis Besar Haluan Negera (GBHN). Pasalnya GBHN bukan saja pedoman, tapi juga menjadi panduan yang jelas arah pembangunan negeri tercinta ini (Indonesia) untuk menggapai kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan, ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa malam. Menurut profesor yang berkarir dari bawah (pesuruh) itu, sejak masa reformasi 1998 negeri tercinta ini seakan tidak menggunakan GBHN. "Karena di masa Orde Baru (Orba) jalannya pemerintahan terkendali dan pembangunan cukup terarah dengan adanya GBHN, yang kemudian penjabarannya melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)," ujarnya. Sebab, lanjut putra Indonesia kelahiran Desa Anjir Serapat Kuala Kapuas, Kalteng itu, GBHN merupakan panduan, pedoman bagi masing-masing instansi di negeri ini. Ada juga sebutan lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). "Namun masyarakat banyak tidak banyak pula mengetahui RPJPN. Berbeda dengan masa Orba masyarakat bisa mendapatkan GBHN di berbagai toko buku," ungkap mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu. Oleh karenanya masyarakat banyak pula mengenal arah dan kebijakan pembangunan, baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang, lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kalteng tersebut. Ia mengemukakan pengalaman masa lalu, kalau menulis sesuatu atau objek tertentu bisa menggunakan GBHN sebagai reprensi agar tulisan tidak menyimpang dari sasaran pembahasan. Karena, menurut dia, GBHN isinya susuai dengan tujuan pembangunan. "Tapi dewasa ini sulit memang untuk berbicara hal itu. Karena satu dengan yang lain obyek yang mau kita tulis ada kalanya nyasar dari kebijakan," ujarnya. Pasalnya, lanjut Guru Besar Unpar tersebut, belum jelas di mana untuk memperoleh RPJPN itu. Kecuali Undang-Undang. Ini terlalu permanen. Tentu saja tidak mudah. "Kebijakan para pucuk pimpinan saja di instansi itu, sementara instansi lain tidak banyak mengenalinya. Karena buku tentang panduan tersebut tidak seperti masa berlakunya GBHN," lanjutnya. Ia mengaku, 2 Agustus 2012 turut serta memberikan masukan dalam rencana, apakah GBHN masih diperlukan atau tidak. "Saya berpikir positif, dengan rencana itu. Walau topik makalah saya berjudul Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal (Huma Betang) sebagai konsep rumah Adat Masyarakat Dayak yang dimintakan oleh Majelas Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)," ungkapnya. "Tapi dalam makalah tersebut, saya turut memberikan masukan tentang pentingnya GBHN buat negeri kita tercinta ini. Namun kapan GBHN itu mulai diterapkan saya belum tahu persis," ujarnya. Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu berharap adanya kembali dengan GBHN seperti dulu, apalagi sering menulis tentang obyek tertentu. "Dalam membuat suatu tulisan, terkadang saya merasa kurang yakin apa tulisan itu sudah benar atau tidak. Karena tidak punya pegangan GBHN tersebut," demikian Norsanie.***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 13-01-2016 18:29:48