Mohon Perhatikan Pendidikan Nonformal

Banjarmasin (Antara Bali) - Pengamat masalah sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan meminta, pemerintah agar meningkatkan perhatian terhadap pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkapkan harapan itu saat berbincang dengan ANTARA Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sabtu, berkaitan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan non formal selama ini. Padahal, menurut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng itu, peran pendidikan non formal juga cukup besar terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai contoh dalam penuntasan penyandang buta aksara, serta berbagai kursus, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan keahlian, keterampilan dan kecakapan seseorang. "Karenanya seiring perkembangan dan kemajuan zaman, keberadaan pendidikan non formal telah dikenal dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan," ujar Prof Dr HM Norsanie Darlan yang meniti karir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. Namun pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan. (LHS/T007) Editor: Masuki COPYRIGHT © ANTARA 2016

sebuah pemikiran

IBU KOTA PINDAH Kalimantan Dinilai Siap dan Strategis Newswire/JIBI/Kabar24 | Sebuah Ilustrasi yang menarik BANJARMASIN– Wacana seorang guru besar putra Kalimantan Tengah dari Universitas Palangka Raya tentang pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjauan dari berbagai aspek. “Perhatian itu sebuah kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia umum lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Rabu (23/1/2013). “Apalagi kota metropolitan tersebut belakangan seakan sudah menjadi langganan banjir. Sementara pemerintah tampaknya masih kesulitan mencari solusi agar persoalan itu tidak lagi menghambat jalan roda pemerintahan,” katanya. Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemindahan ibu kota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam. “Karena pemindahan ibu kota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain,” kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu. Menurut dia, memang sudah selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI. “Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir,” kata politisi PKS tersebut. “Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI,” demikian Riswandi. Sementara itu, guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkit kembali keinginan Presiden RI Soekarno yang mau menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Presiden RI pertama melontarkan keinginannya itu pada tahun 1950-an saat peresmian kota Pahandut sebagai ibu kota Kalteng, yang belakangan ibu kota provinsi tersebut bernama Palangka Raya. “Saya kira pemikiran Bung Karno itu cukup beralasan dan visioner, bukan cuma untuk sesaat atau jangka pendek, tapi jauh ke depan,” kata putra Indonesia kelahiran “Bumi Isen Mulang” Kalteng tersebut. “Oleh karenanya pemikiran proklamator RI tersebut perlu menjadi perhatian bersama, guna masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai,” demikian Norsanie Darlan.

SEMINAR MULTI KEAKSARAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pada Selasa, 21 Juni 2016 7:32, "syamsuddin.hasan@ymail.com" menulis: D0200616001073 20-06-2016 KSR BJM SEMINAR MULTI KEAKSARAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Banjarbaru, 20/6 (Antara) - Sejumlah pamong belajar dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Regional IV Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan melakukan Seminar Multi Keaksaraan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil, Senin. Pendamping/pembimbing makalah seminar tersebut Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH merangkan, seminar itu dalam rangka mempersiapkan materi/bahan ajar bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). "Materi/bahan ajar itu tentang bagaimana mengadakan pendekatan dengan KAT tersebut," ujar Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) itu kepada Antara Kalsel di Banjarmasin. Selain itu, membicarakan bekal guna memberikan kecakapan hidup bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar masa depan mereka lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sementara paparan tiga pemakalah berisikkan bagaimana pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat, termasuk KAT. "Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) itu agar bisa mengetahui apa saja di lingkungan mereka yang dapat menyumbangkan manfaat untuk kehidupan sehingga menjadi sejahtera," tutur profesor berasal dari Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Ia berharap, konsep bahan ajar yang mereka buat dalam seminar itu tidak saja untuk para pamong belajar pada lima provinsi di Kalimantan. Melainkan berlaku pula untuk berbagai daerah di tanah air. "Karena hasil uji coba itu akan memberi manfaat dalam proses pembelajaran yang lebih luas," demikian Norsanie Darlan. Pemakalah seminar yang sehari itu masing-masing Dra Nunung Nurazizah M.Pd, Rusmilawati, M.Pd dan Wulan Surandika, S.Pd, serta itu dibuka oleh Kabid Pembinaan Program Dr. Didik Tri Yusmanto M.Pd Pendamping/pembimbing seminar yang berlangsung di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Regional IV Kalimantan di Banjarbaru (30 kilometer utara Banjarmasin) itu juga Prof H Suratno M.Pd dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. ***4*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 20-06-2016 18:15:31

AKADEMISI: PLS/PNF TIDAK MENGENAL BATAS USIA

D0180616000382 18-06-2016 KSR BJM Banjarmasin, 18/6 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengingatkan bahwa pendidikan luar sekolah atau non formal tidak mengenal batas usia. "Oleh sebab itu, walau usia sudah tua tidak perlu risau dalam hal pendidikan, karena masih bisa mengikuti pendidikan luar sekolah atau non formal (PLS/PNF)," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu. "Berbeda dengan pendidikan formal ada batas usia, sementara bagi PLS/PNF tidak mengenal batasan usia, sekalipun sudah menjadi kakek-kakek," lanjut profesor yang berkarier mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. Ia mengatakan, pada pendidikan formal ada batas waktu paling tinggi 20 tahun sudah tidak sekolah dasar (SD) ataupun sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). "Karena rata-rata di sekolah formal secara jelas usia SD 6-12 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 13-15 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maksimal 18-20 tahun," lanjut dosen pascasarjana PLS pada Unpar tersebut. Ia menambahkan, PLS/PNF sebagai perwujudan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa". "Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tampaknya gampang (mudah), tapi sulit," ujar Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng tersebut. "Gampangnya menyebut, sulitnya melaksanakan. Bahkan ada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) sendiri tidak mengerti tugas dan onderdil di dalamnya, terlebih bidang PLS/PNF," lanjutnya. Oleh sebab itu Kepala Disdik tidak mengerti PLS/PNF, maka sebaiknya yang bersangkutan jangan menjabat atau bupati/wali kota tidak memberikan jabatan tersebut, karena bisa merusak citra dunia pendidikan, sarannya. "Karena kalau seorang Kepala Disdik tidak mengerti PLS/PNF akan membuat malu bupati atau wali kotanya," lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu. Ia menerangkan, ada sejumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal itu, antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Untuk lebih jelasnya ke tiga jenis PLS/PNF tersebut, yaitu PKBM sebuah lembaga yang menyelenggarakan Paket A setara dengan ijazah SD, Paket B setera SMP, dan Paket C setara SMA. Ketiga macam ijazah dari paket A, B dan C tersebut resmi dan sah berdasarkan Undang-Undang. Namun PKBM tutornya masih beroientasi dari masyarakat untuk masyarakat, demikian Norsanie. ***4*** (T.KR-SKR/B/T. Susilo/T. Susilo) 18-06-2016 10:38:09

BERITA UTAMA REPUBLIKA

Pengolahan Ikan Lele Dapat Mengangkat Desa Tertinggal Post on: 26 Mei 2016 Kabarna olahan-ikan-lele-ilustrasi-_130712115758-717.jpg BANJARMASIN — Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengatakan, pengolahan ikan lele dapat mengangkat desa tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi. “Keadaan itu terungkap dari hasil penelitian mahasiswi pascasarjana (S2) Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Unpar di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng,” ujarnya kepada Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu (25/5). “Desa Sigi dulu masuk kategori tertinggal, tapi kini tidak tertinggal lagi,” lanjut Guru Besar atau dosen pascasarjana S2 PLS/PNF Unpar tersebut mengutip hasil penelitian mahasiswinya itu. Penelitian oleh Elly Misna, mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau (sekitar 113 kilometer barat Banjarmasin atau 85 kilometer timur Palangkaraya, ibukota Kalteng) itu sebanyak dua kali selama empat bulan lebih. Berdasarkan penelitian tersebut warga masyarakat Desa Sigi memang tidak terlalu menyenangi ikan lele, karena masih jenis ikan lain yang bisa mereka konsumsi. Namun warga masyarakat Desa Sigi itu mengolah ikan lele menjadi empat produk jenis makanan ringan, ternyata banyak pula orang menyukai oleh rumah tangga (home industry) tersebut. Pasalnya untuk membudidayakan ikan lele di kawasan Desa Sigi dan sekitarnya relatif, sehingga tidak kekurangan bahan baku buat produk makanan ringan itu. Pada seminar hasil penelitian itu, 25 Mei 2016, Kepala Desa Sigi Muriyanto menerangkan, sebelumnya warga desa tersebut mendapatkan motivasi dan pelatihan mengolah ikan lele yang cukup potensial, namun mereka belum memanfaatkan secara maksimal. Pelatihan itu bagi kaum ibu berusia 45 – 50 tahun yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam usaha masyarakat, seperti menyadap karet, mengambil rotan di kebun dan lainnya. “Kita mengapresiasi atas kerja sama mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar dengan Kepala Desa Sigi yang memotivasi warga masyarakat setempat, sehingga desa tersebut menjadi terangkat dari semula tertinggal kini tak lagi tertinggal,” demikian Norsanie Darlan. Source: Republika

SEKELUMIT SIAPA TUTOR ITU

H.M.Norsanie Darlan Sebagai tenaga pendidik pendidikan luar sekolah (PNF) dalam kesempatan ini akan diuraikan sekelumit siapa sebenarnya yang disebut tutor itu ? jadi tutor itu ia adalah: seorang pendidik di jalur pendidikan luar sekolah (PLS/PNF) yang selama tidak begitu dikenal masyarakat luas. Tugas pokok tutor yaitu: memberikan pembelajaran secara ikhlas kepada mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat menikmati pendidikan formal selama hidupnya, maka tutor sebagai insan manusia tentu punya rasa iba melihat warga di sekelilingnya yang karena sesuatu dan lain hal itu, ia tidak sempat belajar di bangku sekolah (formal). Sementara mereka mereka juga ingin setara dalam aspek pendidikan dengan orang lain. Maka proses itu hanya ada di jalur pendidikan luar sekolah /pendidikan non formalah yang mampu menyelesaikannya. Misalnya tutor memberikan proses pembelajaran kepada mereka yang belum lulus sekolah dasar bahwa ia harus kembali bersekolah. Tapi faktor usia tidak bisa difungkiri. Misalnya yang bersangkutan sudah menginjak usia 35 tahun. Kawan-kawannya sudah pada berhasil. Bahkan sudah ada yang jadi sarjana. Sementara ia SD atau sederajat belum pernah lulus. Jika yang bersangkutan sekolah dan masuk SD, mungkin ia lebih tua dari guru SD dan belum tuntas membaca dan menulis alias tuna aksara latin dan angka. Untuk pemecahan hal seperti ini tidak layak ia belajar di sekolah formal. Maka peranan tutor lah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menuntaskannya. Apakah paket A, B atau C. Dengan contoh di atas, peran tutor sangat penting. Dan di negeri kita masih ada di sana-sini ditemukan mereka yang seperti ini. Dan para tutor dengan kerendahan hatinya untuk memberikan pembelajaran di luar sekolah, atau dapat memanusiakan manusia Indonesia, agar isi pembukaan UUD’1945 dapat terwujud, dengan sebutan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti uraian di atas. Sekarang siapa sebetulnya tutor itu ?. Tutor adalah orang yang mau mengabdikan dirinya kepada orang lain. Banyak sebetulnya tutor itu. Misal guru ngaji yang membimbing anak atau orang dewasa agar bisa membaca Al-Qur’an. Demikian juga tutor membimbing orang lain agar bisa membaca dan menulis huruf latin dan angka. Pertanyaan yang muncul siapa yang membayar gaji/upah tutor ini? Hal seperti ini sudah setengah abad negeri kita ini, merdeka. Cita-cita pendiri Republik Indonesia ini upaya mencerdaskan bangsa sudah mendekati sempurna. Dan UUD’45 sudah beberapa kali di amandemen. Tapi tutor belum mendapatkan upah yang layak dari pemerintah. Ia dibayar oleh masyarakat. Itupun kalau warga masyarakat ada yang merasakan nikmatnya bisa membaca dan menulis. Kalau tidak ? aduh kasihan, negeri yang kaya penduduknya kurang perhatian terhadap orang di sekelilingnya. Jadi melalui media ini, saya menyarankan kepada Dinas terkait. Dinas pendidikan dari berbagai tingkatan, agar para tutor yang berjuang mencerdaskan bangsa supaya mendapatkan upah yang layak kepada para tutor demi kemanusiaan. Tanpa tutor bangsa kita, pasti lebih banyak dari sekarang yang buta huruf. Contoh di atas pekerjaan tutor adalah hanya sebagian kecil. Masih banyak tugas tutor yang lebih berat, sementara upahnya tidak ada kepastian. Hal ini perlu perhatian anggota DPRD yang membidangi pendidikan. dan masih ada anggota DPRD yang juga berjuang untuk menjadi anggota DPRD yang mensyaratkan paket C setara SLTA dapat menjadi anggota DPRD, karena hasil belajarnya atas pembelajaran yang diberikan oleh para tutor. Sudah banyak juga bupati di negeri tercinta kita ini yang yang terpilih dengan melampirkan sebagai persyarakatan pendidikannya dengan paket C. Kenapa para tutor. Kini perlu diperjuangkan gaji/upah mereka yang layak seperti di pendidikan formal. Padahal perjuangan tutor lebih berat dari pendidikan formal. Guru dipendidikan formal ia diangkat menjadi tenaga pengajar sudah disediakan gedung sekolah, materi belajar, kursi meja tersedia, muridnya datang ke sekolah sendiri. Dan upah/gaji dibayar setiap bulan. Sementara tutor dengan berlinang air mata dari rumah ke rumah mencari warga belajar. Siapa yang ingin cerdas? Siapa yang masih belum tuntas pendidikannya? Setelah menemukan warga belajar di mana belajarnya. Mungkin di rumah penduduk, di balai desa atau di rumah pak RT. Bila sudah menemukan hal itu, pelajaran apa yang harus diberikan, sementara tutor belum mendapatkan upah yang pasti. Ini ada kalanya dengan kegigihan tutor dalam proses pembelajar, warga masyarakat sadar bahwa tutor perlu diberikan gaji/upah yang layak. Walau tidak begitu pantas, dan ada pula yang karena tuntutan sanubari seorang tutor dengan tidak memperhatikan dibayar atau tidak. Tapi ia melihat kalau tidak ada yang membelajarkan masyarakat akan buta huruf semua. Sementara tutor juga punya anak isteri. Dari mana ia dapat memberikan biaya hidup anak dan isterinya, kalau tidak diberikan gaji/upah yang layak seperti kalangan guru di pendidikan formal.

PENGOLAHAN IKAN LELE ANGKAT DESA TERTINGGAL

D0250516001266 25-05-2016 IBU BJM AKADEMISI : PENGOLAHAN IKAN LELE ANGKAT DESA TERTINGGAL Banjarmasin, 25/5 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengatakan, pengolahan ikan lele dapat mengangkat desa tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi. "Keadaan itu terungkap dari hasil penelitian mahasiswi pascasarjana (S2) Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Unpar di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng," ujarnya kepada Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu. "Desa Sigi dulu masuk kategori tertinggal, tapi kini tidak tertinggal lagi," lanjut Guru Besar atau dosen pascasarjana S2 PLS/PNF Unpar tersebut mengutip hasil penelitian mahasiswinya itu. Penelitian oleh Elly Misna, mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau (sekitar 113 kilometer barat Banjarmasin atau 85 kilometer timur Palangkaraya, ibukota Kalteng) itu sebanyak dua kali selama empat bulan lebih. Berdasarkan penelitian tersebut warga masyarakat Desa Sigi memang tidak terlalu menyenangi ikan lele, karena masih jenis dan macam ikan lain yang bisa mereka konsumsi. Namun warga masyarakat Desa Sigi itu mengolah ikan lele menjadi empat produk jenis makanan ringan, ternyata banyak pula orang menyukai oleh ibu rumah tangga (home industry) tersebut. sekarang sudah memasuki pasar dan ada beberapa rumah makan yang turut memasarkannya. hanya saja masih menunggu label halal dari lemabaga yang berwenang. Pasalnya untuk membudidayakan ikan lele di kawasan Desa Sigi dan sekitarnya relatif mudah, sehingga tidak kekurangan bahan baku buat produk makanan ringan itu. Pada seminar hasil penelitian itu, 25 Mei 2016, Kepala Desa Sigi Muriyanto menerangkan, sebelumnya warga desa tersebut mendapatkan motivasi dan pelatihan mengolah ikan lele yang cukup potensial, namun mereka belum memanfaatkan secara maksimal. Pelatihan bagi kaum ibu berusia 45 - 50 tahun yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam usaha masyarakat, seperti menyadap karet, mengambil rotan di kebun dan lainnya. sehingga perlu ada keterampilan tertentu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. "Kita mengapresiasi atas kerja sama mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar dengan Kepala Desa Sigi yang memotivasi warga masyarakat setempat, sehingga desa tersebut menjadi terangkat dari semula tertinggal kini tak lagi tertinggal," demikian Norsanie Darlan.***3*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 25-05-2016 17:06:51