Jangan Lupakan Pendidikan Nonformal

seharusnya "...ini pembinaan terhadap pendidikan nonformal seakan kurang dipedulikan, terbukti hampir tak ada anggaran yang disediakan untuk pendidikan nonformal tersebut," ujar Prof Dr H.M Norsanie Darlan, Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangkaraya, Selasa (27/10). TERKAIT: Awas... 50 Persen Lembaga Kursus di Cimahi Tak Bernomor Induk! Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak untuk Mematikan PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh diharapkan mulai memperhatikan pendidikan nonformal, salah satunya mengalokasikan anggaran lebih besar dalam pembinaan bidang pendidikan itu. Demikian hal tersebut dikemukakan oleh pemerhati masalah pendidikan dari Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Prof Dr H.M Norsanie Darlan. Norsanie meminta pemerintah untuk ke depannya lebih memperhatikan pendidikan nonformal. "Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan non formal, karena jenis pendidikan ini merupakan tuntutan lapangan pekerjaan," ujarnya di Palangkaraya, Selasa (27/10). "Selama ini pembinaan terhadap pendidikan nonformal seakan kurang dipedulikan, terbukti hampir tak ada anggaran yang disediakan untuk pendidikan nonformal tersebut," tambah Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangkaraya ini. Padahal, lanjut Norsanie pendidikan nonformal belakangan sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak lapangan pekerjaan, lanjut dia, yang mensyaratkan seorang pencari kerja mengantongi ijazah pendidikan nonformal. Selain itu, pendidikan jenis ini pun biasanya lebih mengarah ke bidang keterampilan khusus sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga lulusannya banyak dicari ketimbang hanya memiliki ijazah pendidikan formal. Adapun jenis pendidikan nonformal yang dimaksudkannya itu misalnya Pendidikan dan Latihan (Diklat), lembaga-lembaga kursus, atau Balai Latihan Kerja (BLK), dan jenis lembaga pendidikan lainnya, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta

Pilkada bupati dan walikota ditiadakan

Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH: Pilkada bupati dan walikota ditiadakan Newbie – Join: 09-09-2013, Post: 55 16-09-2013 08:08 Exclamation Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH: Pilkada bupati dan walikota ditiadakan Pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH mengusulkan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada bupati/wali kota di Indonesia sebaiknya ditiadakan. "Usul tersebut saya sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin. Pasalnya, lanjut utusan Dewan Pakar Orwil ICMI Kalteng itu, jika Pilkada bupati/wali kota berlanjut, dan ditinjau dari sudut untung ruginya, lebih banyak mudarat daripada manfaat. "Karena, kalau pilkada bupati/wali kota tetap berlanjut, tidak menutup kemungkinan seringnya terjada rasa permusuhan," ujar Guru Besar pada satu-satunya perguruan tinggi negeri dan tertua di 'Bumi Isen Mulang' Kalteng ini. Menurut dia, dengan pilkada sekarang yang hampir setiap minggu terjadi perselisihan, sebagaimana pemberitaan, baik melalui media elektronik berupa televisi maupun media cetak. "Perselisihan tersebut, apakah saling menyampaikan pengaduan ataukah terjadi saling bentrok sesama, karena saling ingin memenangkan dukungannya," lanjut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. "Tidak sampai disitu saja. Tapi juga membuat saling rasa permusuhan antar kelompok. Walau bupati/wali kota itu sudah dilantik. Bukankah hal tersebut, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, dan kurang bermanfaat," tandasnya. Selain itu, menurut dia, dari segi biaya, tentu sangat mahal. Karena masing-masing konsestan mengeluarkan biaya untuk tim suksesnya tidak sedikit. "Kalau tidak berhasil, tentu siapa yang bakal membayar utang Pilkada itu. Sementara di pihak lain Mendagri mengomentari biaya Pilkada Jatim periode lalu mencapai triliunan rupiah," ujarnya. "Biaya tersebut, tentu sangat mahal ini. Kenapa tidak dikembalikan seperti masa lalu," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu. Oleh sebab itu, pemilihan bupati/wali kota lewat DPRD mungkin bisa menjadi renungan dan pemikiran bersama, serta patut diatur kembali, demikian Norsanie Darlan. Dalam Rapimnas yang berlangsung di "kota hujan" Bogor 15 - 16 September 2013 itu muncul berbagai usulan dari berbagai daerah, termasuk perutusan Orwil ICMI Kalteng, dan untuk menyongsong Silaturrahmi Nasional ICMI Desember mendatang. Sumber (www.antarabengkulu.com)

AKADEMISI : PERS JANGAN GUNAKAN KEBEBASAN SEENAKNYA

D0030315000491 03-MAR-15 IBU BJM Oleh Syamsuddin Hasan Palangkaraya, 3/3 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengingatkan, pers jangan menggunakan kebebasan seenaknya. "Bagaimanapun juga, kebebasan manusia (termasuk insan pers) tidak bersifat mutlak," ujarnya di hadapan peserta pelatihan pers bagi mahasiswa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, di Palangkaraya, Selasa. Kebebasan itu, menurut Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut, bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Oleh sebab itu, pers tidak bisa seeanaknya memberitakan informasi tertentu yang juga mendapat hak perlindungan secara hukum, dan wajib menghormati hak pribadi orang lain. Untuk itu, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Kalimantan Tengah tersebut setidaknya ada tiga kewajiban pers yang harus menjadi perhatian, yaitu menjunjung tinggi kebenaran. Selain itu, wajib menghormati privacy orang atau subyek tertentu, dan wajib menjunjung tinggi prinsip, bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat dipertanggungjawabkan, tegasnya. Dalam pelatihan pers bagi mahasiswa di "kota cantik" Palangkaraya itu, dia mengutip isi Undang-Undang (UU) RI Nomor 40 tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pers. Berdasarkan UU 40/1999, kutipnya, tanggung jawab pers, yaitu: pers harus memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi, wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Selain itu, pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah, dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/atau melanggar kerukunan hidup antarumat beragama, serta memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Jadi, lanjut Koordinator Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu, kebebasan pers tidak bisa terlepas dari tanggung jawab, artinya bebas yang bertanggungjawab. Pasalnya, kebebasan pers memiliki hubungan erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. "Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan," tuturnya. Ia menambahkan, dalam masyarakat demokratis, pers berfungsi menyediakan informasi dan alternatif serta evaluasi yang dibutuhkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap proses penyelenggaraan negara. "Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan," demikian Norsanie Darlan. Pada pelatihan yang berlangsung di Hotel Barito Sweet Shinta Palangkaraya itu, anak asal Desa Anjir Serapat Kapuas Kalteng yang berkarir dari bawah (pesuruh) hingga profesor tersebut mengetengah topik "Pers Dalam Persepsi Publik". ***2*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 03-03-2015 09:16:51

AKADEMISI : PIDANA MATI BAGI COKONG NARKOBA MENDIDIK

D0230215000331 23-FEB-15 HKM BJM AKADEMISI : PIDANA MATI BAGI COKONG NARKOBA MENDIDIK Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 23/2 (Antara) - Akademisi Universitas Pelangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, sanksi pidana mati bagi cokong narkoba selain memberi efek jera, juga mendidik. "Oleh sebab itu, sebuah keputusan bangsa yang memberikan sanksi pidana mati terhadap narapidana (napi) yang terbukti bersalah dalam kasus narkoba, saya kira benar," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, Minggu malam. Kenapa? lanjut Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut, karena kasus Narkoba membahayakan rakyat Indonesia, yang pada akhirnya bangsa ini bisa sirna. "Sebab ada kala dengan tipu daya seorang cokong Narkoba terhadap individu rakyat Indonesia. Cokongnya bebas, warga negara kita bukan cuma tertangkap tangan kemudian dihukum, tapi jiwa dan raga menjadi rusak," tuturnya. Lebih tragis lagi, karena narkoba tersebut berujung pada kematian, ujar Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalimantan Tengah (Kalteng) itu. Sementara cokongnya dicari entah kemana, melarikan diri atau bersembunyi di tempat perlindungan tertentu, tambah mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng tersebut. Karena itu, menurut dia, wajar pemberian hukuman mati bagi pengedar atau penjual narkoba, sebab mereka yang merusak generasi sebagai penerus bangsa. Apakah pelaku itu orang asing atau warga negara Indonesia sendiri. "Dengan hukuman mati itu, kita berharap selain membuat jera, juga dapat mendidik agar bagi yang lain tidak lagi membawa barang terlarang dan haram tersebut ke negeri kita," katanya. Mengenai tantangan hukuman mati dari berbagai negara, seperti Australia, Brazilia, Prancis, dan bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dia berpendapat, hal itu tak perlu ditanggapi atau diambil hati. Karena, tegasnya, hukuman mati hak pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang bermain narkoba. "Jadi hukum mati tidak dapat dipengaruhi oleh campur tangan negara lain," katanya. Kalau Australia sampai perdana menterinya ngomong tentang sumbangan mereka terhadap bencana Tsunami Aceh, itu sebagai ucapan keputus asaannya terhadap rakyatnya yang dihukum mati. "Dia (perdana menteri Australia) tidak sadar, bahwa rakyatnya yang dihukum mati itu merusak putra-putri bangsa Indonesia dan mencidrai nama baik 'negara kangoro' itu sendiri," ujarnya. Oleh sebab itu pula, langkah para demonstran mengumpulkan dana untuk mengembalikan uang kepada Perdana Menteri Australia, adalah demi nama baik bangsa. "Hal itu perlu kita dukung bersama," ajaknya. "Hukuman mati bagi napi kasus narkoba akan memberikan pendidikan positif kepada siapa saja yang semula berhasrat membawa masuk narkoba ke negeri kita, akan terperanjat dan akan takut membawa barang haram itu," lanjutnya. Pernyataan berbagai negara atas terjadinya hukum mati di Indonesia bagi sejumlah negara, menurut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, hal tersebut wajar-wajar saja. "Sebab bangsa kita TKI/TKW yang bekerja di luar negeri mau dihukum pancung oleh pemerintah negara di mana bangsa kita bekerja, pasti ada rasa iba. Walau tahu bangsa bangsa kita itu bersalah. Bahkan ada yang ditebus agar tidak dihukum mati juga oleh bangsa kita pernah terjadi," demikian Norsanie. ***2*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 23-02-2015 08:10:25

DEATH FOR DRUG DEALERS A LESSON FOR OTHER PEOPLE : ACADEMICIAN

D0230215000332 23-FEB-15 NAT BJM Banjarmasin, S Kalimantan, Feb 23 (Antara) - An academician from the University of Pelangka Raya, Central Kalimantan, Prof. Dr H.M Norsanie Darlan, MS PH said in addition to serving as deterrent, death sentence gives a lesson to other people. Drug causes death , therefore, drug dealers deserve a death sentence," Prof. Darlan said here on Sunday night. "With the death sentence, we hope in addition to serving as a deterrent, would give a lesson for other people not to smuggle drugs into the country," he said. He said the country should not be bothered with protests from other countries such as Australia and Brazil even the United Nations secretary general. He said Australian Prime Minister Tony Abbott reminding Indonesia of its humanitarian aid to attempts to save two Australians from facing execution for drug reflected his frustration. "He (Abbott) was not aware that his two people are responsible for the damage they caused to the Indonesia people mainly young boys and girls," he said. The Indonesian government said drugs cause the death of 50 Indonesians everyday. President Joko Widodo (Jokowi) has said he would turn down all appeals for leniency from drug convicts . The government said the country is facing an emergency that it is the third most drug addicted country in the world and that the country has been made a major target by international drug syndicates. Supports have come for the government's decision to slap the heaviest punishment for drug dealers including from religious organizations and the parliament. General chairman of the country's largest non political Islamic organization Nahdatul Ulama Said Aqil Siradj said "we should not waste time listening to protests from other country." "We execute drug criminals to save our 240 million people," Aqil said. A lawmaker from the Commission III Asrukl Sani said Abbott is capitalizing on the death sentence issue in an attempt to prop up his declining popularity. The attorney general office is preparing the execution of 8 drug convicts and three premedidated murders whose appeal for leniency have been turned down by the president. Two of the drug convicts to face executions are Myuran Sukumaran and Andre Chan from Australia and the rests from the Philippines, France, Ghana , Spain, Brazil and Indonesia. The three facing death execution for premeditated murders are all Indonesians. Sukamaran and Andrew Chan were arrested in April 2006 for attempting to smuggle 8.3 kilograms of heroin to Bali. Meanwhile a group of people in Jakarta collected coins to raise fund to symbolically return Australian financial aid for the tsunami disaster in Aceh in 2004. The action was in protest of Abbott reminding Indonesia of his country's humanitarian aid in his attempt to save the lives of Andrew Chan and Sukamaran. A similar action was launched earlier in Aceh by Muslim students, saying they felt insulted by Abbott's statement. The Indonesian government has also reacted firmly to rejection by Brazilian president of credentials of Indonesian Ambassador Totoa Riyanto. President Joko Widodo ordered for immediate return of Toto Ryanto and the foreign ministry summoned the Brazilian ambassador in Jakarta to convey strong protest and displeasure for the rejection of credentials. ***2*** (AS/o001)

AKADEMISI: PENGIRIMAN TKI HARUS LEBIH SELEKTIF

D0210215000531 21-FEB-15 KSR BJM Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 21/2 (Antara) - Akademisi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Palagka Raya, Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH mengusulkan agar pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus lebih selektif, tidak asal kirim. "Karena tidakkah merasa terhina bila kita berkunjung ke luar negeri bertemu dengan sesama warga negara ternyata pekerjaannnya hanya sebagai pembantu rumah tangga. Kenapa harus cari kerja ke negeri orang?" ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, Sabtu. "Namun melihat bangsa lain yang pernah bertemu, bangga rasanya mereka itu para manajer di berbagai tempat. Sehingga kita merasa betapa bagusnya bangsa-bangsa lain dalam perencanaan mereka untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri," ungkapnya. Sedangkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim, mereka yang tingkat pendidikan relatif rendah diikuti dengan minimnya keterampilan, lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) itu. Kalau pemerintah mau meningkatkan harkat dan martabat bangsa, sarannya, tentu perencanaan harus berorientasi ke depan yang lebih baik. Misalnya bila mengirim tenaga kerja harus sarjana terampil, dan menguasai bahasa dan budaya di daerah yang menjadi tujuan. "Saya pernah di suatu negara mencari teman yang tersesat. Sesaat sebelumnya kondisi badannya kurang sehat. Maka pusat pencarian harus pada tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit," mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. "Dari sekian rumah sakit itu, seorang warga negara berkebangsaan Filipina menjelaskan ada warga negara Indonesia yang berobat kepadanya. Setelah ditelusuri apa yang ia jelasnya ternyata benar. Ternyata warga Filipina tersebut seorang dokter di rumah sakit itu," ungkapnya. Sementara putra-putri Indonesia yang bekerja di rumah sakit yang sama hanya sebatas tukang parkir, dan pertugas kebersihan. Tidak ada yang perawat/bidan, apalagi dokter. Betapa menyedihkan. Hal ini tentu merendahkan harkat dan martabat bangsa, ujarnya. Ia menyarankan, jika pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus betul-betul selektif. Baik tingkat pendidikan mereka maupun keterampilannya. Keterampilan ini jika ia sudah sarjana keterampilan apa yang ia miliki sebagai nilai plusnya. Keterampilan itu termasuk juga dalam berkomunikasi (bahasa), mengerti budaya se tempat (tempat bekerja). Jangan mengirim tenaga kerja yang berpendidikan rendahan. Ini bisa merendahkan martabat bangsa. "Kita sering mendengar, bahwa tenaga kerja yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Dengan pengetahuan bahasa yang kurang, serta tidak pernah mengenal budaya masyarakat di negeri tempat mereka bekerja," tambahnya. Hal tersebut, menurut dia, tentu menyulitkan tenaga kerja Indonesia sendiri dalam menjalankan tugas sebagai pekerja di rumah tangga. Ada kalanya, karena tidak mengerti bahasa setempat, ketika mereka disuruh majikannya mencuci piring, yang dikerjakan menyapu rumah, katanya. "Kejadian itu kalau sekali, dua kali mungkin majikannya maklum. Tapi kalau setiap disuruh tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka hal itu memicu pertengkaran antara majikan dengan pesuruh rumah tangga," ujarnya. "Dari pertengkaran itu, tidak menutup kemungkinan menjadi perselisihan yang tidak berkesudahan. Efek negatif yang muncul selama ini tidak lain mengirim tenaga kerja rumah tangga itu, akan membawa nama bangsa," demikian Norsanie Darlan.***4*** (T.KR-SHN/B/F. Assegaf/F. Assegaf) 21-02-2015 10:31:29

PELATIHAN KETERAMPILAN

MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI MASYARAKAT DESA TERTINGGAL KAWASAN PANTAI (Studi Kasus Pemberdayaan Kaum Perempuan Keluarga Nelayan Desa Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah) Oleh: H.M.Norsanie Darlan Abstrak Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Ingin mengetahui bagaimana potensi SDM serta SDA desa Sei Pudak, tentang kebutuhan dan kendala yang dihadapi, agar kaum perempuan dari keluarga masyarakat nelayan kawasan pantai dapat diberdayakan; (2) Ingin mengetahui bagaimanakah menemukan model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, agar kaum perempuan keluarga nelayan ini dapat menaklukkan alam di sekitarnya; (3) Ingin mengetahui bagaimanakah pengembangan model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, agar kaum perempuan mereka dapat memanfaatkan SDA di sekitarnya. Metoda menggunakan jenis penelitian naturalistik kualitaitif. Dengan subyek remaja putri dan ibu rumah tanggal usia 14 – 34 tahun masing-masing 10 orang. Dengan menggunakan alat pedoman wawancara dan observasi dalam waktu 6 bulan. Sedangkan hasil adalah 1. Walau mereka kaum ibu masih ada yang statusnya belum bisa membaca dan menulis huruf latin dan angka, namun potensi SDM serta SDA desa Sei Pudak, tentang kebutuhan dan kendala yang dihadapi, maka kaum perempuan dari keluarga masyarakat nelayan kawasan pantai dapat diberdayakan; 2. Bahwa model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, dapat dilakukan agar kaum perempuan keluarga nelayan ini dapat menaklukkan alam di sekitarnya. Karena mereka merasakan betapa sulitnya para suami dalam menangkap ikan di laut jawa. Terlebih dimusim hujan dan badai yang tidak bersahabat. Sehingga mereka lebih baik memilih tinggal di rumah. Namun dengan hasil pelatihan mereka dapat memanfaatkan limbah SDA untuk dijadikan mata pencaharian tambahan keluarga; 3. Dalam pengembangan model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai, ternyata kaum perempuan mereka dapat memanfaatkan SDA di sekitarnya. Hal ini tidak terbatas pada desa Sei Pudak saja. Tapi sudah menyebar dan berkembang ke desa-desa lain di sekitar. Kata Kunci: SDM dan SDA model pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai. Kajian teori tentang peningkatan derajat kehidupan masyarakat desa tertinggal kawasan pantai Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, erat hubungannya dengan apa yang dikemukakan Coombs, et al (1973) dan Supriyono (2000) bahwa: ”... pendidikan non formal (nama selain dari PLS) sebagai suatu aktivitas pendidikan yang diorganisasikan ada di luar sistem pendidikan formal, berorientasi pada ciri-ciri warga belajar dalam mencapai tujuan pendidikannya...”. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa tertinggal memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di kawasan pantai serta hal pemberian pengetahuan dan tindakan dengan pelatihan keterampilan dalam rangka mengolah limbah (sabut kelapa) di sekitar lingkungan mereka, maka penekanan aspek ekonomi (kewiraswastaan) kepada kaum perempuan dan remaja puteri di dalam suatu keluarga, termasuk dalam rangka studi pendidikan, ditinjau dalam landasan pendidikan. Tujuan utama pendidikan, atau esensial pendidikan merupakan hal pokok bagi peneliti yang diupayakan. Ternyata pada pendidikan ekonomi (kewirausahaan) termasuk dalam ke tiga landasan tersebut. Yusri (1998) menyebutkan bahwa:“…pengertian ekonomi atau kewiraswastaan dalam pendidikan ini, bukan untuk menjadikan manusia sebagai seorang ekonomi handal dengan sejumlah teori ekonomi. Tetapi lebih diarahkan pada kemampuan manusia hidup sendiri, dalam pengembangan sesuatu…”. Selain itu kemiskinan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari suatu struktur masyarakat dengan penduduk yang padat, menurut: Lewis (1975) dan Ermayanti (1996:1) serta Setiawati (1996, 1997:1) adalah: "…terbatasnya sumber daya terbatasnya akses terhadap barang-barang konsumsi, tingkat kesehatan yang rendah, dan kesempatan pendidikan yang tidak merata... ". Masalah di atas, cukup rumit kalau tidak segera di atasi, karena ada pula daerah-daerah yang potensi alamnya besar namun karena masih belum terbina SDM-nya, tak terjadi kemiskinan di desa nelayan tersebut, termasuk di Kalimantan Tengah. Segala dengan hal itu Mubiyarto, Loeman Soetrisno dan Michael Dove (1984) bahwa: "... kemiskinan tidak begitu nampak bagi orang yang datang memasuki kawasan nelayan ini, maka kesan tersebut akan berubah pada saat kita mengamati pemukiman penduduk di desa-desa pantai". Keluarga masyarakat nelayan pada umumnya lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Hal ini sudah di buktikan oleh analisis penelitian Emerson sebagaimana di kemukakan dalam studi yang disebutkan di atas. Golongan nelayan di daerah pantai, pendapatan mereka benar-¬benar ketinggalan dibandingkan dengan golongan lain, di luar usaha perikanan ataupun dengan golongan nelayan pada umumnya. Hal yang sama tidak jauh berbeda dengan masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pantai Kalimantan Tengah. Adapun metoda yang digunakan dalam penelitian ini penelitian pengembangan yang didahului dengan suatu eksplorasi terhadap kaum perempuan baik ibu rumah tangga maupun remaja putri, keluarga nelayan, yang lokasi tempat tinggalnya tertinggal pada kawasan pantai. Dalam memberdayakan masyarakat mulai dari kelompok usia 14-45 tahun di luar sekolah yang menjadi sasaran bidiknya. Desa terpilih adalah desa Sei Pudak kecamatan Kahayan Kuala. Mereka diberikan pelatihan keterampilan dalam mengolah limbah sabut kelapa yang sejak nenek moyangnya tidak pernah dimanfaatkan. Waktu pelatihan dilaksanakan sejak jam 09.00 sampai 11.30. Karena saat itu kepala keluarga mereka pergi melaut untuk mencari sesuap nasi buat keluarganya. Sedangkan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Waktu penelitian yang digunakan selama 6 bulan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1. Bila mengkaji terhadap potensi sumber daya manusia (SDM) tentu saja mendapatkan sebuah tantangan yang sangat besar bagi masyarakat desa Sei Pudak. Apa lagi manusianya yang jika dikaji dengan ketersediaan yang ada seperti fasilitas pendidikan formal yang belum mendukung hingga penyelesaian pendidikan anak usia sekolah sampai mereka menamatkan pendidikan dasar 9 tahun, belum tersedia. Bagi anak yang motivasi berlajarnya tinggi, ia harus pergi ke desa tetangga. Itupun sekolah swasta yang ada. Sementara sarana pendidikan luar sekolah termasuk juga tenaga belum tersedia. Sedangan potensi sumber daya alam di kawasan pesisir pantai khususnya desa Sei Pudak kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah ini, cukup berlimpah. Apakah dalam hal potensi alam yang ada di laut demikian juga di darat. Sebenamya hanya sebagian kecil tergarap dan masih banyak yang belum diketahui secara pasti apa sebetulnya isi kandungan laut dan perkebunan yang masih menjadi tanda tanya besar baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti. Sedangkan potensi sumber daya alam yang tergarap hanya sekedar ikan. Itupun tidak seluruh ikan yang dapat tertangkap, karena keterbatasan peralatan disertai kendala yang mereka hadapi rendahnya pengetahuan dan minimnya teknologi dan tingkat pengetahuan yang mereka miliki. 2. Model pelatihan yang diberikan kepada kaum hawa atau perempuan baik ibu rumah tangga maupun remaja putri dari keluarga nelayan ini, memang tergolong sangat sederhana. Sebab bagaimanapun muluknya konsep yang kita buat, kalau tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka, maka pelatihan ini tidak memberikan manfaat sesuai yang dinginkan. Oleh sebab itu, dari hasil identifikasi masalah dan kebutuhan sumber belajar yang mudah mereka cerna adalah memanfaatkan SDA yang ada di sekitar mereka. Sementara kemiskinan selalu berpihak kepada para nelayan. Untuk menjawab hal itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada mereka agar dapat menaklukan mereka yang selalu ketergantungan dengan sumber daya laut seperti ikan hasil tangkapan mereka di laut jawa bukan satu-satunya harapan hidup mereka seperti sekarang ini. Tapi bagaimana memanfaatkan limbah sabut kelapa untuk dijadikan bahan yang berguna untuk mendatangkan rejeki bagi keluarganya. Sebab selama ini, kaum ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan kecuali menunggu suami datang melaut. Dengan mendapatkan pelatihan mengolah limbah sabut kelapa yang sejak nenek moyangnya tak pernah diolah. Mereka terkaget-kaget memikirkan kenapa sabut yang selama ini sebagai limbah tak berguna bisa dijadikan sabut, keset dan tambang serta matras. Dengan dijadikan sapu, keset, tambang dan matras. Berarti ke 4 hal di atas diperlukan banyak orang. Terlebih sapu dan keset diperlukan untuk setiap rumah. Selama ini sapu dari ijuk di datangkan dari Kalimantan Selatan. Sekarang mereka sudah dapat membuat sendiri dari limbah di sekitar rumahnya. Tidak hanya itu, sapu, keset, matras dan tambang dapat dijual laku di setiap rumah tangga. Berarti dapat menjawab terhadap tantangan alam kepada para suami mereka yang tidakdapat melaut karena badai yang ganang di laut jawa. Dengan demikian kaum perempuan, ibu rumah tangga dan remaja putri dapat membantu keluarga jika suami mereka tidak dapat ikan di laut, atau musim hujan dan badai disebut musim paceklik. Sehingga kaum Adam menganggur, istri dan anak mereka punya penghasilan tambahan guna membantu untuk membeli beras bagi kepentingan mencari sesuap nasi. Agar tidak seperti masa sebelumnya, bila laut tak dapat dilaktukan, mereka kaum nelayan masih tetap tidak lagi terjadi yang selalu menggadaikan baik pesawat TV, maupun klotok (perahu bermesin) yang mereka gunakan untuk menangkap ikan ke laut jawa. 3. Pengembangan model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pelatihan ternyata para kaum ibu rumah tangga dan remaja putri dari berbagai desa berdatangan untuk ikut melihat dan mencobakan bagai mana cara mereka dan mengolah sabut kelapa menjadi bahan sapu. Sehingga kaum perempuan di berbagai desa dapat memanfaatkan SDA di sekitarnya, khususnya sabut kelapa menjadi sumber mata pencaharian baru. Hasil produk Kualitas dan Pemasaran ini dalam hal produk yang bermutu, tentu diperlukan dengan berbagai cara untuk diuji cobakan lagi. Misalnya sapu dan keset dari limbah perkebunan yakni sabut kelapa yang selama ini dipakai hanya mampu untuk satu tahun, bagaimana agar dapat lebih lama dan punya daya tarik tersendiri. Ini tentu memerlukan seni tersendiri, yang harus diberikan kepada pihak nelayan yang sebagian besar tak pernah berkunjung sampai ke kota kabupaten. Apa lagi ke kota propinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya) ataukah ke ba lainnya, sehingga mereka perlu diperkenalkan cara yang lebih baik. Dalam pemasaran hasil pelatihan tersebut juga sangat ditentukan oleh teknik dan cara yang efektif dalam menajerial yang baik. Hal ini, perlu pula adanya keterlibatan pihak koperasi unit desa (KUD) sebagai penyalur hasil produksi yang dibuat kaum perempuan keluarga nelayan desa Sei Pudak ini. Untuk melihat terhadap tahap 1 proses produksi dan tahap 2 pendidikan kewiraswastaan dalam penelitian ini. Maka pada tahap pelatihan keterampilan bagi kaum perempuan keluarga nelayan ini, dititikberatkan bagaimana agar memproduksi yang menghasilkan nilai tambah dari SDA terhadap kehidupan keluarganya. Termasuk seperti sabut yang menghasilkan sapu dan keset, tambang dan matras. Simpulan Dari hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap kaum ibu rumah tangga dan remaja putri keluarga nelayan kawasan pantai desa Sei Pudak Kabupaten Pulang Pisau dapat disimpulkan: 1. Walau mereka kaum ibu masih ada yang statusnya belum bisa membaca dan menulis huruf latin dan angka, namun potensi SDM serta SDA desa Sei Pudak, tentang kebutuhan dan kendala yang dihadapi, maka kaum perempuan dari keluarga masyarakat nelayan kawasan pantai dapat diberdayakan; 2. Bahwa model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, dapat dilakukan agar kaum perempuan keluarga nelayan ini dapat menaklukkan alam di sekitarnya. Karena mereka merasakan betapa sulitnya para suami dalam menangkap ikan di laut jawa. Terlebih dimusim hujan dan badai yang tidak bersahabat. Sehingga mereka lebih baik memilih tinggal di rumah. Namun dengan hasil pelatihan mereka dapat memanfaatkan limbah SDA untuk dijadikan mata pencaharian tambahan keluarga; 3. Dalam pengembangan model pelatihan keterampilan yang dapat diberikan bagi masyarakat desa tertinggal kawasan pantai, ternyata kaum perempuan mereka dapat memanfaatkan SDA di sekitarnya. Hal ini tidak terbatas pada desa Sei Pudak saja. Tapi sudah menyebar dan berkembang ke desa-desa lain di sekitar. Saran-Saran 1.Kepada Pemda Kabupaten Pulang Pisau untuk dapat meningkatkan pembinaan bagi kaum nelayan, sebaiknya tempat pelelangan ikan (TPI) harus ada, di desa Sei Pudak. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan ash daerah (PAD). 2.Kepada Dinas dan Instansi terkait dapat pemanfaatan lingkungan sumber daya alam di darat, harga kelapa yang murah, untuk menyadap pohon kelapa dan niranya dapat dijadikan gula merah seperti dengan gula aren. 3.Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat membina pertambakan ikan, apakah udang, ataukah ikan komuditas ekspor lainnya. Sebab kawasan ini jika dikelola dengan baik, tentu PAD di daerah akan lebih meningkat. Khusus desa Sei Pudak telah mencanangkan areal pertambakan ratusan Hektar lebih oleh pengurus KUD, namun mereka belum tahu cara mendatangkan investor. Daftar Pustaka Coombs, Philip H. dengan Prosser Roy C., dan Ahmed Manzoor, 1973. New Paths to Learning for Rural Childrend and Youth, International Council for Education Development, New York. Ermayanti, 1996. Budaya Kemiskinan di Desa Tertinggal di Yogyakarta, CV. Bupara Nugraha, Jakarta. Faisal, Sanapiah, 1981. Pendidikan Luar Sekolah, Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Usaha, Surabaya. Lewis, Oscar, 1975. The Cultur Of Poverty, Dalam tulisan J. F. Fried dan N. Crisman (ed), city ways, Harper & Row, Publisher ers, New York. Mubiyarto, Loeman Soetrisno dan Michael Dove (1984) Nelayan dan emiskinan, Studi Ekonomi Antropologi dua Desa Pnatai, CV. Rajawali, Jakarta. Supriyono, 2000. Pemberdayaan Warga Belajar Pada Kelompok Belajar, Disertasi, PPS UPI, Bandung. Yusri, 1998. Pembangunan den Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Pada Siswa STM, Disertasi, PPS IKIP, Bandung. Setiawati, Lindyastuty, 1996. Budaya Kemiskinan Di Desa Tertinggal Di Jawa Timur (kasus desa Tarokan, Kecamatan Banyanyar, Kabupaten Probolinggo), CV. Bupara Nugroho, Jakarta. Pengirim: H.M.Norsanie Darlan, Ketua Pusat Penelitian dan Pengambangan Pendidikan Universitas Palangka Raya. Jln. Sangga Buana Selatan 059/A Palangka Raya-73112. Fax 05363239246. Hp 08122170038. E-mail: Sanie_Da@yahoo.com.id