Banjarmasin (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya proaktif ke semua daerah, kata pengamat sosial kemasyarak dan Guru Besar di Universitas Palangka Raya (Unpar), Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Noersanie Darlan MS PH.

"Bukan cuma terpusat di Jakarta," kata dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar itu kepada ANTARA News di Banjarmasin, Minggu.

Pasalnya, menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IMPI) tersebut, tidak menutup kemungkinan di berbagai daerah terjadi pula kasus-kasus korupsi besar.

"Hanya saja, kasus-kasus korupsi tersebut mungkin belum banyak tercium pusat, sehingga petugas KPK tidak bisa segera menangkap tangan pelaku, karena lokasinya yang jauh atau sulit terjangkau," ujar profesor yang pernah menjadi pesuruh kantor.

Ia berharap, dengan keberadaan KPK di daerah-daerah, maka minimal bisa memberikan rasa takut kepada pelaku korupsi sekaligus menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap kerugian rakyat.

"Apalagi, misalnya proyek yang dipreteli itu, pembiayaan bersumber dari uang rakyat," lanjut pria kelahiran di Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, itu.

Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu mengemukakan kagum atas kinerja KPK, terutama saat menangkap seorang jaksa di Praya Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Memang kebanyakan pelaku korupsi itu orang-orang yang sudah berkelas atau mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Tapi, mereka itu tidak tahan melihat uang untuk lebih kaya, dan ingin lebih kaya lagi," ujarnya.

Noersanie Darlan menimpali, "Mereka itu tidak sadar bahwa uang yang ia kelola atau korupsi tersebut, adalah uang rakyat, dan merupakan amanah untuk menyejahterakan rakyat."
Pewarta: Syamsudin Hasan (T.KR-SHN/Rw.P003)