PKBM Kotawaringin Timur Butuh Bantuan Dana

Empat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kotawaringin Timur, Kalteng, perlu perhatian pemda. 22 Agustus 2013 11:08 Pendidikan dibaca: 1022 inShare Dok / smkhepweti.wordpress.com Banyak warga yang jadi penjahit setelah mengikuti PKBM menjahit/Ilustrasi. BANJARMASIN - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, masih membutuhkan bantuan dana dari pemerintah setempat. "Dalam kunjungan ke Kotawaringin Timur (Kotim) beberapa waktu lalu, terlihat beberapa PKBM menunjukkan perkembangan dan kemajuan, namun masih perlu dukungan perhatian dari pemerintah setempat," kata Profesor Dr HM Norsanie Darlan MS, PH, peneliti Universitas Palangka Raya (Unpar) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (22/8). "Saya sengaja mengunjungi 'Bumi Habaring Hurung' (kebersamaan) Kotim, untuk melihat dari dekat bagaimana proses pembelajaran di PKBM di kabupaten itu," kata guru besar perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut. Di Bumi Habaring Hurung, dia meninjau aktivitas PKBM di perkotaan, serta dua unit lain yang di berada di daerah penggiran atau luar Kota Sampit, ibukota Kabupaten Kotim. Ketiga PKBM tersebut memiliki spesifikasi kegiatan sesuai kemampuan serta kondisi peserta pembelajaran. Dia mencontohkan, peserta PKBM Teratai Mekar di Jalan Kapten Mulyono Sampit sudah bisa membuat kerupuk dengan bahan ikan gabus. Begitu pula PKBM Sei Paku, Kecamatan Kota Besi, sudah punya gedung permanen dengan 13 unit mesin jahit, tiga mesin obras, dan satu unit bordir. Sedangkan, PKBM yang berada jauh di luar kota Sampit itu, juga sudah menghasilkan banyak warga dengan kemampuan menjahit. Beberapa peserta PKBM Sei Paku kemudian juga membuka usaha menjahit di rumah masing-masing. PKBM Sei Paku mempunya fasilitas lengkap, termasuk mesin pengolah rotan. "Namun keberadaan PKBM tersebut masih perlu perhatian dari dinas/instasi terkait, agar peralatan atau fasilitas yang relatif mahal tersebut tidak sampai mubazir. Peralatan yang ada harus bisa lebih berdayaguna dan berhasilguna, terutama untuk masyarakat sekitar," kata dia. Hal lain yang mengesankan, ungkap sang profesor yang berkarier mulai dari pegawai rendahan sebagai pesuruh hingga sempat menjadi aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut, yaitu mereka yang menimba pengetahuan dan keterampilan di PKBM itu, tidak dipungut biaya alias gratis. "Kalau gratis, siapa yang membayar tutor atau instruktur pelatihannya? Karena itu, pengelolaan PKBM masih perlu perhatian pemerintah, termasuk untuk pembayaran insentif bagi tutor," kata Norsanie

PROFESOR DARI MALANG "BERBURU" BATU AKIK

D0250415000805 25-APR-15 IBU BJM Banjarmasin, 25/4 (Antara) - Seorang Guru Besar dari kota Malang, Jawa Timur, Prof Dr H Suprioyo MPd saat berkunjung ke Kota Palangka raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, menyempatkan diri "berburu" atau mencari batu akik. Hal tersebut diungkapkan guru besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangka Raya (Unpar)Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH kepada Antara Kalsel, di Banjarmasin, Sabtu. Perburuan batu akik oleh Suprioyo yang juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang itu dilakukan usai pertemuan dengan mahasiswa Unpar atau sebelum ke Banjarmasin dan Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan selama dua hari di Palangka raya sejak 24 April lalu, tamu itu bertemu dengan mahasiswa S1 dan S2 Unpar membahas tentang "evaluation and monitoring program non formal education" di masyarakat luar sekolah. Kemudian pada malam harinya, pembahasan bersama dosen-dosen dalam semiloka tentang kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada ruang kuliah yang sama di perguruan tinggi negeri tertua di Kalteng itu. "Banyak hal yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu, baik dengan mahasiswa maupun para dosen di Unpar, terutama dalam kaitan menatap masa depan dunia pendidikan luas sekolah kita yang lebih baik," ujar Norsanie tanpa merinci. Tapi yang jelas, lanjutnya, kedatangan tamu dari Malang itu menjadi sebuah pembelajaran dan pencerahan bagi mahasiswa Unpar khususnya pendidikan luar sekolah, sebuah perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Kalteng. Sebelum meninggalkan Kalteng menuju Banjarmasin dan Martapura, tamu dari Malang tersebut berpamitan dengan Direktur Pascasarjana Unpar Prof Dr Ir Sih Winarti MS. ***4*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 25-04-2015 18:05:21

Pengelola PAUD Se-Kalimantan Ikuti Workshop

Home > Lintas Kalimantan > Pengelola PAUD Se-Kalimantan Ikuti Workshop Di Palangkaraya Pengelola PAUD Se-Kalimantan Ikuti Workshop Di Palangkaraya Komentar (0) 16 April 2014, 10:02:43 WIB oleh Admin | dilihat: 72 kali Print Kalimantan Selatan - BANJARMASIN, (Kalimantan-News) - Sebanyak 40 pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kalimantan mengikuti Workshop Pengembangan Pembelajaran PAUD Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter Anak Usia Dini, di Palangka raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika membuka workshop tersebut, Selasa malam, Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP2PNFI) Regional IV Kalimantan Dr Samto M.Pd menerangkan kegiatan itu bertujuan menyatukan konsep dalam membina karakter anak. "Karena sebagaimana rencana pembangunan, satu PAUD satu desa, sehingga para pengelola perlu mendapatkan konsep yang sama, setelah mengikuti workshop ini," kata Kepala BP2PNFI Regional IV yang berkedudukan di Banjarbaru, Kalsel, tersebut. Oleh sebab itu, dia mengharapkan peserta workshop tersebut mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga keluarannya membuahkan hasil yang betul-betul bermanfaat bagi PAUD atau yang akan menjadi generasi bangsa. "Sejak dini atau melalui PAUD, kita membangun karakter generasi bangsa mendatang, agar mereka nanti berguna bagi nusa dan bangsanya," demikian Samto pada pembukaan workshop di Swissbel Danum Hotel Palangkaraya. Salah seorang pemateri workshop tersebut tokoh pendidikan luar sekolah (PLS) atau pendidikan nonformal dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH. Sedangkan materi dari Guru Besar Unpar atau perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng itu tentang "Implementasi Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran PAUD". Menurut Norsanie yang juga peneliti dari Unpar tersebut, penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran PAUD, cukup penting dan memiliki peran yang cukup strategis, dikaitkan dengan pembangunan karakter anak usia dini. "Dengan berbekal kearifan lokal tersebut, sama dengan mendidik anak untuk mencintai negerinya, bila kelak mereka dewasa atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi," demikian Norsanie Darlan. Peserta workshop yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 April 2014 itu perutusan dari Kalimantan Utara, Kaltim, Kalsel, Kalbar dan tuan rumah Kalteng. (das/ant

Profil Norsanie Darlan

IDENTITAS PRIBADI : 1. Nama lengkap : Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS PH 2. Tempat tanggal lahir : Anjir Serapat Kapuas, 14 Oktober 1956 3. NIP : 19521014197701100 1 4. Agama : Islam 5. Jabatang fungsional : Guru Besar PLS FKIP Universitas Palangka Raya 6. Pangkat/Golongan : Pembina Utama ( IV/ E ) 7. Alamat : Jalan Sangga Buana Selatan 059/A Telp (0536) 3222070 Palangka Raya – 73112 Hp 08122170038 8. Pengalaman Jabatan : 1. Pembantu Dekan III Kemahasiswaan FKIP Sturuktural Universitas Palangka Raya tahun 1995 Eselon II/A 2. Kepala Badan DIKLAT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2002 Eselon II/A 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya tahun 2006. 4. Ketua Program Magister PLS Universitas Palangka Raya tahun 2008. Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2018. Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Palangka Raya 2018 hingga sekarang. 9. Mengajar Untuk S-1 Pendidikan Luar Sekolah Untuk S-2 1.Program Magister Pascasarjana PLS Universitas Palangka Raya 2.Pascasarjana TAIN sekarang IAIN Palangka Raya 3.Pascasarjana MAP Univ. Muhammadiyah Palangka Raya 4.Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 10. Anggota Badan Stándar Pendidikan (Nasional) Jakarta. 11.Aktif memberikan makalah dalam Seminar lokal, regional dan Nasional 12.Aktif memberikan komentar dalam hal sosial dan kemasyarakatan pada media cetak dan elektronik. 13.Sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang putra. Mereka berdua menekuni bidang kedokteran. 14.Hobby menulis dan olahraga tens lapangan

Pemecahan Kementerian Pendidikan Diharapkan tidak Munculkan Masalah

> Dunia Kampus Wednesday, 29 October 2014, 11:22 WIB Komentar : 0 Republika/ Tahta Aidilla Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat membacakan pengumuman kabinet di Istana Negara, Ahad (26/10) A+ | Reset | A- REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Norsanie Darlan berharap, pemecahan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi dua pada Kabinet Kerja Jokowi - JK, tidak menimbulkan masalah. "Saya khawatir dengan adanya dua kementerian yang mengurusi pendidikan di negeri ini bisa menimbulkan kesulitan atau masalah," ujar dosen Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut kepada Antara, Rabu (29/10). Seperti diketahui, dalam Kebinet Kerja Jokowi - JK ada dua Menteri yang hampir sama atau banyak bersinggungan satu sama lain dalam tugas dan fungsi, yaitu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi. Kekhawatiran itu, menurut Norsanie, karena tugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pedidikan Tinggi (Dikti) salah satunya bertugas memproduk profesor."Saya belum yakin semua profesor yang diproduk orang-orang perguruan tinggi/dosen. Siapa tahu non dosen juga bisa muncul masalah baru," katanya

Jangan Lupakan Pendidikan Nonformal

seharusnya "...ini pembinaan terhadap pendidikan nonformal seakan kurang dipedulikan, terbukti hampir tak ada anggaran yang disediakan untuk pendidikan nonformal tersebut," ujar Prof Dr H.M Norsanie Darlan, Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangkaraya, Selasa (27/10). TERKAIT: Awas... 50 Persen Lembaga Kursus di Cimahi Tak Bernomor Induk! Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak untuk Mematikan PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh diharapkan mulai memperhatikan pendidikan nonformal, salah satunya mengalokasikan anggaran lebih besar dalam pembinaan bidang pendidikan itu. Demikian hal tersebut dikemukakan oleh pemerhati masalah pendidikan dari Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Prof Dr H.M Norsanie Darlan. Norsanie meminta pemerintah untuk ke depannya lebih memperhatikan pendidikan nonformal. "Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan non formal, karena jenis pendidikan ini merupakan tuntutan lapangan pekerjaan," ujarnya di Palangkaraya, Selasa (27/10). "Selama ini pembinaan terhadap pendidikan nonformal seakan kurang dipedulikan, terbukti hampir tak ada anggaran yang disediakan untuk pendidikan nonformal tersebut," tambah Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangkaraya ini. Padahal, lanjut Norsanie pendidikan nonformal belakangan sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak lapangan pekerjaan, lanjut dia, yang mensyaratkan seorang pencari kerja mengantongi ijazah pendidikan nonformal. Selain itu, pendidikan jenis ini pun biasanya lebih mengarah ke bidang keterampilan khusus sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga lulusannya banyak dicari ketimbang hanya memiliki ijazah pendidikan formal. Adapun jenis pendidikan nonformal yang dimaksudkannya itu misalnya Pendidikan dan Latihan (Diklat), lembaga-lembaga kursus, atau Balai Latihan Kerja (BLK), dan jenis lembaga pendidikan lainnya, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta

Pilkada bupati dan walikota ditiadakan

Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH: Pilkada bupati dan walikota ditiadakan Newbie – Join: 09-09-2013, Post: 55 16-09-2013 08:08 Exclamation Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH: Pilkada bupati dan walikota ditiadakan Pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr H.M Norsanie Darlan MS, PH mengusulkan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada bupati/wali kota di Indonesia sebaiknya ditiadakan. "Usul tersebut saya sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin. Pasalnya, lanjut utusan Dewan Pakar Orwil ICMI Kalteng itu, jika Pilkada bupati/wali kota berlanjut, dan ditinjau dari sudut untung ruginya, lebih banyak mudarat daripada manfaat. "Karena, kalau pilkada bupati/wali kota tetap berlanjut, tidak menutup kemungkinan seringnya terjada rasa permusuhan," ujar Guru Besar pada satu-satunya perguruan tinggi negeri dan tertua di 'Bumi Isen Mulang' Kalteng ini. Menurut dia, dengan pilkada sekarang yang hampir setiap minggu terjadi perselisihan, sebagaimana pemberitaan, baik melalui media elektronik berupa televisi maupun media cetak. "Perselisihan tersebut, apakah saling menyampaikan pengaduan ataukah terjadi saling bentrok sesama, karena saling ingin memenangkan dukungannya," lanjut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. "Tidak sampai disitu saja. Tapi juga membuat saling rasa permusuhan antar kelompok. Walau bupati/wali kota itu sudah dilantik. Bukankah hal tersebut, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, dan kurang bermanfaat," tandasnya. Selain itu, menurut dia, dari segi biaya, tentu sangat mahal. Karena masing-masing konsestan mengeluarkan biaya untuk tim suksesnya tidak sedikit. "Kalau tidak berhasil, tentu siapa yang bakal membayar utang Pilkada itu. Sementara di pihak lain Mendagri mengomentari biaya Pilkada Jatim periode lalu mencapai triliunan rupiah," ujarnya. "Biaya tersebut, tentu sangat mahal ini. Kenapa tidak dikembalikan seperti masa lalu," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu. Oleh sebab itu, pemilihan bupati/wali kota lewat DPRD mungkin bisa menjadi renungan dan pemikiran bersama, serta patut diatur kembali, demikian Norsanie Darlan. Dalam Rapimnas yang berlangsung di "kota hujan" Bogor 15 - 16 September 2013 itu muncul berbagai usulan dari berbagai daerah, termasuk perutusan Orwil ICMI Kalteng, dan untuk menyongsong Silaturrahmi Nasional ICMI Desember mendatang. Sumber (www.antarabengkulu.com)