Keluhan Dosen Di Bandung

Dosen-Dosen Pendidikan Luar Sekolah Menanti Perubahan Nomenklatur Sejak hari kamis 26 Juni 2014 para dosen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menanti realisasi surat dari Kementian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Pendidikan tinggi saat itu dengan nomor: 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei lalu, yang isinya memerintahkan perubahan Nomenklatur Program Studi pendidikan luar sekolah (PLS) menjadi pendidikan non formal (PNF). Tujuannya agar sarjana PLS jika diganti nama, akan mempermudah komunikasi dengan alumnus mereka di berbagai negara. Karena ada kesamaan pendidikan non formal tersebut. Namun setelah dosen-dosen dan guru besar PLS seluruh jurusan/Program se-Indonesia bertemu di hotel Griyo AVI Jalan Raya Darmo nomor 6 Surabaya. Tepatnya sejak jam 08.00-15.00 bersepakat merubah nomenklatur dari jurusan/Program studi PLS menjadi Program studi Pendidikan Nonformal. Pada hari itu kamis 26 Juni 2014. kesepakatan itu dengan merubah nomenklaturnya dari PLS menjadi Pendidikan non formal (PNF). Tapi hingga saat ini surat resmi dengan berubahnya status Dirjen pendidikan tinggi dari kemendiknas ke kementrian lain. Belum ada realisasi nomenklatur itu. Hal tersebut dipertanyakan oleh dosen-dosen dalam seminar Nasional dan pertemuan Akademisi PLS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung belum lama ini. Ternyata satupun tidak ada perguruan tinggi dari 32 Perguruan tinggi di tanah air yang memiliki jurusan/program studi PLS yang menerima surat tentang perubahan nomenklatur itu dari Dikti. Sementara sejumlah perguruan tinggi sudah turut merubah nama ke pendidikan non formal (PNF) itu di negeri ini. Jika surat nomor 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei 2014 itu, tidak diturunkan. Bagaimana Universitas jurusan/Program Studi PLS itu sudah merubah nomenklaturnya tapi surat resminya tidak ada. Apa jadinya bagi sarjana PLS kami.

Jakarta Banjir

Rabu, 30 Juli 2014 14:36 WIB Presiden Baru Tampilkan Model Baru BAMSOETNEWS-- Akademisi dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH berpendapat, presiden baru harus menampilkan model baru pula. "Kalau tidak, kurang indah hanya melanjutkan program lama. Harusnya menunjukkan program baru pula," katanya menjawab Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa. Putra Kalteng dengan motto daerahnya Isen Mulang (Pantang Mundur) itu mencontohkan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI yang beberapa tahun belakangan di mana-mana banjir. "Sedangkan lokasi baru di sekitar sulit atau tidak mungkin untuk menghindar dari banjir," ujar anak Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalteng yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) yang kini bergelar profesor itu. "Sementara Kalteng lahan tersedia yang luas. Kenapa tidak dialihkan ke Kalteng saja Ibu Kota Negara atau Pusat Pemerintahan Indonesia," lanjut Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut. Menurut dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar tersebut, pengalihan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara itu tentu ada ketertautan dengan pembangunan daerah tertinggal. "Sebenarnya masih banyak lagi program yang harus dialihkan dari Ibu Kota atau Pulau Jawa agar tidak terjadi kesenjangan sosial," tutur Koordinator Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Korwil ICMI) Kalteng itu. "Jadi kita tak perlu risih atas pemindahan Ibu Kota Negara atau pusat pemerintahan. Apalagi kita tahun tidak ada permasalahan mendasar dalam pemindahan pusat pemerintahan tersebut," lanjutnya. Sebagai contoh dalam pemindahan kota/pusat pemerintahan negara, antara lain Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia, mereka tak pernah rugi, bahkan tambah maju, demikian Norsanie Darlan. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) atau pegiat pers kampus Unpar tahun 1980-an itu mengingatkan wacana presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno yang mau mengalihkan Ibu Kota Negara ke Pahandut, Kalteng. Pahandut asal nama kota Palangkaraya, ibu kota Kalteng, yang peresmiannya oleh Presiden Soekarno pada 1957. Dalam perkembangannya provinsi yang luasnya hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa tersebut, kini ada 14 kabupaten/kota. Sebelum era otonomi daerah tahun 1999, provinsi yang kaya dengan sumber daya hutan itu hanya terbagi delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kapuas. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Barito Utara (Barut). Pada era reformasi/otonomi daerah terjadi pemekaran, Kabupaten Kapuas, Kotim dan Kobar masing-masing dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Sementara Barsel dan Barut masing-masing dimekarkan menjadi dua kabupaten. Pemekaran dari Kabupaten Kapuas yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas, dari Kotim tambah Kabupaten Katingan dan Seruyan, Kobar tambah Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Untuk pemekaran Basel tambah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dan Barut ditambah Kabupaten Murung Raya (Mura). (ant)

Tutor (guru) Pendidikan Non Formal

Mengenali Tutor Pendidikan Non Formal Oleh: H. M. Norsanie Darlan Bila kita memperhatikan siapa tutor pendidikan non formal itu. dengan memperhatikan selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru. Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai, perlu perhatian dinas terkait terhadap tutor PNF ini agar mereka juga bisa hidup lebih layak di mata masyarakat. oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar dapat menaikkan honor mereka secara layak. Sebagai contoh, peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. seperti mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat mendapatkan layanan pendidikan, maka tutor di PKBM dapat membantu menuntaskan mereka dari wajib belajar di negeri kita. Tutor (guru non formal) ini dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998. Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ditambahkan permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya. Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas. Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan.

PERLU KTP YANG JELAS

jurnas.com NEWS | TOP SOCCER | BISNIS | LIFESTYLE | KICAU | REDAKSI CARI Inilah Masalah yang Muncul Bila Kolom Agama Dihapus Selasa, 11 November 2014 , 08:51:00 WIB Ant AKADEMISI Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mempertanyakan tujuan penghapusan kolom agama pada KTP. Hal itu dinilai kurang baik dan dapat menyulitkan dalam urusan tertentu. Penghilangan kolom agama dalam KTP, katanya, malah memunculkan masalah baru. "Pencantuman kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) itu berlangsung sejak lama karena merupakan identitas mendasar bagi warga negara Republik Indonesia," katanya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (11/11/2014). Lebih dari itu, lanjut guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut, identitas agama merupakan hak bagi seseorang, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut mempertanyakan wacana pemerintah yang bakal tidak mencantumkan kolom agama pada KTP di negeri ini. "Saya tidak mengerti, apa tujuan di balik semua itu? Pencantuman kolom agama pada KTP sudah menjadi identitas seseorang bahwa dia warga negara Indonesia yang sah," tegasnya. Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu mencontohkan permasalahan yang mungkin timbul dengan ketiadaan kolom agama pada KTP, antara lain dalam hal perkawinan. "Misalnya, bagaimana jika seseorang mau menikah, jika indentitas agamanya tidak jelas. Apakah ia Islam, Kristen atau Katolik, dll. Ini bisa membuat masalah baru jika identitas di KTP-nya tidak menyebut agama," katanya. "Apakah yang bersangkutan menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain dengan menikah menggunakan agama yang lain pula, karena identitasnya tidak jelas. Ini baru dalam hal perkawinan," tuturnya. Contoh lain, lanjutnya, jika terjadi suatu peristiwa yang tak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Permasalahan yang bakal muncul, dalam kasus kecelakaan dan meninggal dunia itu, kemudian jenazah-nya dimakamkan dengan cara apa? "Katakan korban bisa dimakamkan di pekuburan muslimin, tetapi yang bersangkutan tidak diketahui secara pasti agamanya. Ini bukan memecahkan masalah, tapi ide yang bakal menimbulkan masalah, " ujar Norsanie. " Saya melihat dengan mencantumkan kolom agama seperti selama ini atau masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Begitu pula bagi masyarakat," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu. Reporter : Redaktur : Fransiskus Saverius Herdiman - See more at: http://m.jurnas.com/news/156627/Inilah-Masalah-yang-Muncul-Bila-Kolom-Agama-Dihapus--2014/1/News/Politik-Keamanan/#sthash.cULsR7Wx.dpuf

CPNS PERLU TES URINE

D0211114000373 21-NOV-14 PLK BJM AKADEMISI PERTANYAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 21/11 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan mempertanyakan realisasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain. "Pasalnya banjir kembali melanda Jakarta, baik sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan Indonesia," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis malam. Wacana pemintahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta beberapa waktu lalu mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjuan dari berbagai aspek. Namun mulai dilupakan, lanjutnya. Padahal, lanjut Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, musim penghujan tiap tahun terjadi. "Dengan musim penghujan tersebut, berarti Jakarta atau Betawi yang pada Hindia Belanda disebut Batavia itu bakal menjadi langganan banjir tahunan. Tinggil kondisi banjir itu sendiri, apakah kecil, sedang atau berat," katanya. Memang, lanjut sang profesor yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, meninggalkan Ibu Kota yang sudah demikian maju, sulit rasanya untuk dipindahkan. "Tapi kalau banjir setiap tahun melanda Jakarta. Apakah tidak ada pemikiran untuk masa depan kita semua. Apakah dibiarkan seperti selama ini kota Jakarta selalu kebanjiran," ujarnya. "Padahal negeri kita sangat luas dan hampir sama dengan benua Eropa. Kenapa Jakarta dijadikan satu-satunya Ibu Kota Pemerintahan Indonesia," tanya anak Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu mengungkapkan, di banyak negara sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya, seperti negeri jiran Malaysia, dan Australia. "Bahkan juga negeri Amerika Serikat atau United State of Amerika (USA) yang sangat terkenal itu, ibu kota pemerintahannya pindah ke daerah lain. Tentu mereka dengan perencanaan yang cukup matang," ungkapnya. "Mungkin istana negara 'Paman Sam' USA itu tidak sempat kebanjiran. Mereka sudah memindahkannya ke tempat yang aman. Selain itu, di kawasan baru akan berkembang lagi dengan penataan yang rapi tentunya," tuturnya. Menurut dia, Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota pemerintahan ke Palangkaraya yang lokasinya di tengah-tengah negeri ini, mungkin tidak terlalu masalah, terutama dari segi keterdiaan lahan. "Apalagi 'kota cantik' Palangkaraya posisinya berada di tengah-tengah nusantara Indonesia, sehingga mempermudah pertemuan nasional baik yang dari Sabang maupun dari Merauke persis tidak sejauh masa sekarang," katanya. "Sementara ibu kota negeri kita saat ini sudah kebanjiran penduduk dan kebanjiran banjir. Jakarta saat sekarang sebaiknya mungkin menjadi pusat perdagangan. Sedangkan Ibu Kota pemerintahan perlu emikiran lebih jauh," demikian Norsanie. ***1*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 21-11-2014 18:48:16

MASALAH KTP

Home > Nasional > Umum Pakar: Pengosongan Kolom Agama Persulit Kehidupan Seseorang Rabu, 12 November 2014, 06:21 WIB REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Akademisi Universitas Palangka Raya Prof Dr HM Norsanie Darlan menilai secara logika pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk seperti wacana dalam beberapa pekan terakhir, agaknya tidak baik secara sosial, karena mempersulit kehidupan seseorang. Dalam surat elektronik yang diterima Antara di Palangka Raya, Rabu, dia mengatakan kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak disebutkan agamanya (kosong) bisa keliru besar bila terjadi kecelakaan yang berakibat fatal seperti meninggal dunia, lalu tidak diketahui akan dikebumikan secara apa dan bagaimana proses fardhu kifayahnya. "Saya melihat wacana pemerintah yang tidak mencantumkan kolom agama pada KTP tidak mengerti apa tujuannya. Karena KTP yang mencantumkan agama adalah identitas seorang warga negara republik Indonesia yang sudah sah sejak lama," katanya. Jika di KTP tidak dicantumkan agama, bagaimana seseorang mau menikah karena indentitas agamanya tidak jelas, apakah dia Islam, Kristen atau Katholik, dan sebagainya. "Ini bisa membuat masalah baru yang mana seseorang nantinya jika identitas di KTPnya tidak menyebut agama," katanya. Guru besar pendidikan non formal (PNF) itu menyatakan apakah ia menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain menikah menggunakan agama lain pula, karena identitasnya yang tercantum di KTP tidak jelas. "Ini baru dalam hal perkawinan. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Masalah yang bakal muncul adalah, apakah jenazah orang itu dimakamkan dengan cara apa," kata dia. Katakanlah dia dikubur di pemakaman Muslimin, padahal yang bersangkutan beragama lain, sehingga wacana itu bukan memecahkan masalah, tapi ide yang bakal menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang. "Saya melihat dengan mencantumkan kolom agama seperti masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Begitu juga bagi masyarakat. Tapi jika menghilangkan kolom agama itu, apakah pasti lebih menguntungkan, karena kehidupan sosial justru kacau," katanya dengan nada tanya. Ia menyarankan jika belum teruji sebaiknya gunakan apa yang sudah ada agar tidak membuat rakyat jadi pro dan kontra di negeri Pancasila ini. "Bukankah pemerintah masih banyak pekerjaan lain yang belum terselesaikan," demikian Norsanie Darlan.

PEMIKIRAN PUSAT PEMERINTAHAN

D0211114000373 21-NOV-14 PLK BJM AKADEMISI PERTANYAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 21/11 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan mempertanyakan realisasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain. "Pasalnya banjir kembali melanda Jakarta, baik sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan Indonesia," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis malam. Wacana pemintahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta beberapa waktu lalu mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjuan dari berbagai aspek. Namun mulai dilupakan, lanjutnya. Padahal, lanjut Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, musim penghujan tiap tahun terjadi. "Dengan musim penghujan tersebut, berarti Jakarta atau Betawi yang pada Hindia Belanda disebut Batavia itu bakal menjadi langganan banjir tahunan. Tinggil kondisi banjir itu sendiri, apakah kecil, sedang atau berat," katanya. Memang, lanjut sang profesor yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, meninggalkan Ibu Kota yang sudah demikian maju, sulit rasanya untuk dipindahkan. "Tapi kalau banjir setiap tahun melanda Jakarta. Apakah tidak ada pemikiran untuk masa depan kita semua. Apakah dibiarkan seperti selama ini kota Jakarta selalu kebanjiran," ujarnya. "Padahal negeri kita sangat luas dan hampir sama dengan benua Eropa. Kenapa Jakarta dijadikan satu-satunya Ibu Kota Pemerintahan Indonesia," tanya anak Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu mengungkapkan, di banyak negara sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya, seperti negeri jiran Malaysia, dan Australia. "Bahkan juga negeri Amerika Serikat atau United State of Amerika (USA) yang sangat terkenal itu, ibu kota pemerintahannya pindah ke daerah lain. Tentu mereka dengan perencanaan yang cukup matang," ungkapnya. "Mungkin istana negara 'Paman Sam' USA itu tidak sempat kebanjiran. Mereka sudah memindahkannya ke tempat yang aman. Selain itu, di kawasan baru akan berkembang lagi dengan penataan yang rapi tentunya," tuturnya. Menurut dia, Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota pemerintahan ke Palangkaraya yang lokasinya di tengah-tengah negeri ini, mungkin tidak terlalu masalah, terutama dari segi keterdiaan lahan. "Apalagi 'kota cantik' Palangkaraya posisinya berada di tengah-tengah nusantara Indonesia, sehingga mempermudah pertemuan nasional baik yang dari Sabang maupun dari Merauke persis tidak sejauh masa sekarang," katanya. "Sementara ibu kota negeri kita saat ini sudah kebanjiran penduduk dan kebanjiran banjir. Jakarta saat sekarang sebaiknya mungkin menjadi pusat perdagangan. Sedangkan Ibu Kota pemerintahan perlu emikiran lebih jauh," demikian Norsanie. ***1*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 21-11-2014 18:48:16