Jakarta Banjir

Rabu, 30 Juli 2014 14:36 WIB Presiden Baru Tampilkan Model Baru BAMSOETNEWS-- Akademisi dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH berpendapat, presiden baru harus menampilkan model baru pula. "Kalau tidak, kurang indah hanya melanjutkan program lama. Harusnya menunjukkan program baru pula," katanya menjawab Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa. Putra Kalteng dengan motto daerahnya Isen Mulang (Pantang Mundur) itu mencontohkan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI yang beberapa tahun belakangan di mana-mana banjir. "Sedangkan lokasi baru di sekitar sulit atau tidak mungkin untuk menghindar dari banjir," ujar anak Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalteng yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) yang kini bergelar profesor itu. "Sementara Kalteng lahan tersedia yang luas. Kenapa tidak dialihkan ke Kalteng saja Ibu Kota Negara atau Pusat Pemerintahan Indonesia," lanjut Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut. Menurut dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar tersebut, pengalihan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara itu tentu ada ketertautan dengan pembangunan daerah tertinggal. "Sebenarnya masih banyak lagi program yang harus dialihkan dari Ibu Kota atau Pulau Jawa agar tidak terjadi kesenjangan sosial," tutur Koordinator Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Korwil ICMI) Kalteng itu. "Jadi kita tak perlu risih atas pemindahan Ibu Kota Negara atau pusat pemerintahan. Apalagi kita tahun tidak ada permasalahan mendasar dalam pemindahan pusat pemerintahan tersebut," lanjutnya. Sebagai contoh dalam pemindahan kota/pusat pemerintahan negara, antara lain Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia, mereka tak pernah rugi, bahkan tambah maju, demikian Norsanie Darlan. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) atau pegiat pers kampus Unpar tahun 1980-an itu mengingatkan wacana presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno yang mau mengalihkan Ibu Kota Negara ke Pahandut, Kalteng. Pahandut asal nama kota Palangkaraya, ibu kota Kalteng, yang peresmiannya oleh Presiden Soekarno pada 1957. Dalam perkembangannya provinsi yang luasnya hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa tersebut, kini ada 14 kabupaten/kota. Sebelum era otonomi daerah tahun 1999, provinsi yang kaya dengan sumber daya hutan itu hanya terbagi delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kapuas. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Barito Utara (Barut). Pada era reformasi/otonomi daerah terjadi pemekaran, Kabupaten Kapuas, Kotim dan Kobar masing-masing dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Sementara Barsel dan Barut masing-masing dimekarkan menjadi dua kabupaten. Pemekaran dari Kabupaten Kapuas yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas, dari Kotim tambah Kabupaten Katingan dan Seruyan, Kobar tambah Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Untuk pemekaran Basel tambah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dan Barut ditambah Kabupaten Murung Raya (Mura). (ant)