July, 24, 2013
koranindonesia.com, BANJARMASIN — Peneliti dari Universitas Palangka Raya
(Unpar)
Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH bersama tim menemukan keberadaan organisasi
kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1937.
Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH bersama tim menemukan keberadaan organisasi
kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1937.
Kamis (24/01) | 00:16 WIB
Banjarmasin,
Wartakotalive.com
Wacana pemindahan ibu kota Republik
Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta mendapat perhatian dan
tanggapan beragam dengan tinjauan dari berbagai aspek.
"Perhatian itu sebuah
kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia umum lagi," ujar Wakil
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin,
sebagaimana dilansir Antara, Rabu.
"Apalagi `kota metropolitan`
tersebut belakangan seakan sudah menjadi langganan banjir. Sementara pemerintah
tampaknya masih kesulitan mencari solusi agar persoalan itu tidak lagi
menghambat jalan roda pemerintahan," katanya.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua
periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemindahan ibu kota RI bukan
semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman
dan kajian lebih mendalam lagi.
"Karena pemindahan ibu kota RI
tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus
menunjang serta berbagai pertimbangan lain," kata mantan pegawai
Departemen Keuangan itu.
Menurut dia, memang sudah
selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan
merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI.
"Pulau Kalimantan yang
dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI tersebut. Karena Pulau Borneo
bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir,"
kata politisi PKS tersebut.
"Layak atau tidak layak,
Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap,
Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI," demikian
Riswandi.
Sementara itu, guru besar
Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkit kembali
keinginan Presiden RI Soekarno yang mau menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah
sebagai ibu kota negara.
Presiden RI pertama melontarkan
keinginannya itu pada tahun 1950-an saat peresmian kota Pahandut sebagai ibu
kota Kalteng, yang belakangan ibu kota provinsi tersebut bernama Palangka Raya.
"Saya kira pemikiran Bung
Karno itu cukup beralasan dan visioner, bukan cuma untuk sesaat atau jangka
pendek, tapi jauh ke depan," kata putra Indonesia kelahiran "Bumi
Isen Mulang" Kalteng tersebut.
"Oleh karenanya pemikiran
proklamator RI tersebut perlu menjadi perhatian bersama, guna masa depan bangsa
dan negara yang sama-sama kita cintai," demikian Norsanie Darlan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar