Komentar di berbagai media cetak di tanah air

Pemda Harus Beri Upah Layak Tutor

Sun, 02/03/2013 - 00:00 -- artrei

BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. HM Norsanie Darlan, menilai  selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru.
“Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai," kata Guru Besar Unpar itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (3/2).
Sebagai contoh,  peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, lanjut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) di Unpar itu.
Menurut dia, tutor dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.
“Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,” jelas Norsanie.
Dia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas.
"Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan," kata Norsanie.(mulya)

Komentar di berbagai media cetak di tanah air

Pemda Harus Beri Upah Layak Tutor

Sun, 02/03/2013 - 00:00 -- artrei

BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. HM Norsanie Darlan, menilai  selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru.
“Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai," kata Guru Besar Unpar itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (3/2).
Sebagai contoh,  peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, lanjut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) di Unpar itu.
Menurut dia, tutor dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.
“Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,” jelas Norsanie.
Dia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas.
"Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan," kata Norsanie.(mulya)

Komentar di berbagai media cetak di tanah air

Pemda Harus Beri Upah Layak Tutor

Sun, 02/03/2013 - 00:00 -- artrei

BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. HM Norsanie Darlan, menilai  selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru.
“Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai," kata Guru Besar Unpar itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (3/2).
Sebagai contoh,  peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, lanjut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) di Unpar itu.
Menurut dia, tutor dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.
“Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,” jelas Norsanie.
Dia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas.
"Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan," kata Norsanie.(mulya)

Komentar di berbagai media cetak di tanah air

Pemda Harus Beri Upah Layak Tutor

Sun, 02/03/2013 - 00:00 -- artrei

BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. HM Norsanie Darlan, menilai  selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru.
“Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai," kata Guru Besar Unpar itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (3/2).
Sebagai contoh,  peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, lanjut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) di Unpar itu.
Menurut dia, tutor dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.
“Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,” jelas Norsanie.
Dia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas.
"Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan," kata Norsanie.(mulya)

Sebuah Komentar H.M. Norsanie Darlan

KALTENG POS, 2 Maret 2010

 

KONSEP TUTOR DALAM PKBM

Pendahuluan

Dua buah istilah dalam judul ini, biasa bagi mereka yang menggeluti jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal), tapi terasa aneh pula bagi mereka yang sehari-hari dalam hidupnya hanya mengenal jalur pendidikan persekahan (pendidikan formal) Undang-Undang sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 sudah jelas bagi kita semua. Namun yang banyak dibahas dlam tulisan ini pada   jalur pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah). Dari 3 jalur sistem pendidikan nasional di atas.

Pemikiran para ahli PLS berkumpul di berbagai tempat yang memikirkan setelah beredarnya isu tentang program studi PLS yang berada di FKIP tidak dibenarkan untuk menerima mahasiswa baru. Kabarnya, PLS yang ada di IKIP saja yang dperbolehkan. Nyaris semua program PLS yang ada di FKIP di negeri kita, menutup program studinya. Kecuali program studi PLS di FKIP Universitas Palangka Raya dan FKIP Universitas Jember yang mau bertahan hingga sekarang. Namun isu yang dihembuskan tempo doeloe itu, secarik tertaspun tak kunjung datang. Sementara sekitar 20 program studi PLS di FKIP telah menutup karena rasa takut dari isu negatif itu.

Ternyata setelah 12 tahun kemudian, muncul di berbagai daerah ledakan penduduk angka buta huruf yang semakin tinggi. Karena di daerah itu, mahasiswa dan dosen PLS yang semula banyak bergelut di masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal, mereka dimasa mudanya tidak sempat belajar di bangku sekolah (formal), sementara setelah mereka sadar. Dan mau belajar ke sekolah formal, sudah tidak cocok dirinya dengan usia di sekolah. Sehingga setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau mereka itu harus ditolong agar wajib belajar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dapat berjalan. Tapi melalui jalur pendidikan mana ? tidak  ada jalan lain, kecuali melalui pendidikan luar sekolah (PLS) atau pendidikan nonformal.

Kalau mereka itu kita biarkan, tentu saja akan merendahkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Namun harusnya ada perhatian kita semua dalam hal ini. Terlebih bagi bidang dan dinas terkait. Kalau bidang keilmuannya sesuai dalam penempatannya, tentu harkat dan martabat kita bisa lebih baik. Dipandang oleh negara-negara lain.

Beberapa Pengertian

Memperhatian arti tutor sama dengan guru menurut tokoh bahasa: Hasan Alwy, (2000; 1230) bahwa:”...tutor adalah orang yang memberikan pelajaran (bimbingan) kepada seseorang atau kepada sejumlah warga belajar (WB) masa lalu di rumah, bukan di sekolah....”.

Dari pengertian di atas, akan membantu para pembaca agar tidak keliru penafsiran terhadap siapa sebenarnya tutor itu ?. Dengan demikian arti tutor ini, dalam bahasa PLS atau orang yang mengajar kepada masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Siapa sebenarnya tutor itu ?, tutor sama dengan guru pada pendidikan persekolah. Sedangkan Tutor di pendidikan nonformal. Namun yang menyedihkan para tutor ini, belum mendapatkan bayaran upah/gaji seperti halnya guru. Hl ini perlu kita perhatikan bersama untuk jalan pemecahannya. Bukankah mereka orang yang terlajar juga sebagaimana halnya guru.

Sedangkan arti PKBM, adalah: ”...Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat...”. Berdirinya PKBM adalah sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak saja pada dunia persekolahan, tapi juga tuntutan masyarakat bagaimana bagi mereka yang karena sesuatu dan lain hal, tidak sempat menikmati pendidikan formal. Maka melalui jalur pendidikan luar sekolahlah sebagai upaya penuntasannya. Penuntasan mereka itu, dewasanya ini lebih banyak melalui lembaga PKBM.

Di PKBM bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sekolah dasar dengan paket A, dan setara dengan SLP, paket B serta setara dengan SLA paket C. Masih banyak lagi yang harus dibina oleh tutor seperti: berbagai pendidikan kecakapan hidup, juga dilaksanakan di PKBM.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, peran tutor yang besar. Karena tanpa tutor sama dengan sekolah yang disebut guru. Sehingga dalam proses belajar membelajarkan warga masyarakat di PKBM ini, tutor juga sangat diharapkan.

Inilah yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup yang sekaligus suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melirik Masalah masa lampau

   Merujuk kurun waktu 15 tahun silam maka lahirnya PKBM di Indonesia, yaitu sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir di Indonesia di tengah-tengah kondisi krisis sosial ekonomi nasional pada tahun 1998. KehadiranPKBMsebenarnya memiliki latar belakang  yang cukup panjang. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya. Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Adapun perhatian pada pendidikan non formal masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan. Sesungguhnya pendidikan non formal telah dikenal dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan. Namun pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan. Cakupan nyapun masih sangat terbatas pada beberapa jenis kebutuhan pendidikan yang bersifat nasional. Sementara pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat masih bertumpu pada jenis-jenis pendidikan yang memiliki nilai komersial sehingga dapat ditarik pembayaran dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pendidikan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan pendidikan nonformal telah dilakukan berbagai evaluasi terhadap kiprah pendidikan nonformal selama ini. Negara-negara yang tergabung dalam UNESCO menyimpulkan bahwa pembangunan pendidikan nonformal (PLS) haruslah semaksimal mungkin bersifat partisipatif, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan peran pemerintah sebaiknya diposisikan lebih sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari berbagai naskah deklarasi antara lain deklarasi Jomtien, Dakar, dan sebagainya.

Dalam sudut lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 73, Bab III, pasal 3 ayat 1, bahwa:“…jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan  jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan…”. Pasal ini  mengisyaratkan bahwa sebagai pendidikan luar sekolah (PLS), pusat kegiatan belajar masyarakat  (PKBM) merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dapat menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan luar sekolah.

Dipihak lain berbicara tentang peran tutor dalam pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) ini, menurut: Herry, Suladeri, Yusif, dkk, (2012) bahwa:

”… masih belum seluruh masyarakat kita tahu bahwa tutor di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melaksanakan peran dan tugasnya dengan tanpa mengenal lelah. Walau diketahui bersama pengabdian bahwa peran tutor dalam dunia pendidikan luar sekolah (nonformal) ini, masih belum mendapatkan perhatian terhadap mereka sebagai pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan….”.

Kita sama maklumi bahwa adanya penduduk yang buta aksara sebagai akibat dari putus sekolah kelas: 1, 2 dan 3 yang disinyalir potensial menjadi buta aksara baru lagi, apabila tidak tertangani  dengan program pemberantasan buta aksara, disamping itu disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata serta kondisi geografis yang luas dan sulitnya mncari layanan pendidikan. Terlebih bagi mereka yang DO sewaktu pendidikan dasarnya. masalah ini, muncul karena berbagai faktor.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor: 20 tahun 2003 secara jelas dalam pasal 26 ayat:

“...(1)Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional….”.

Kita sama maklumi menurut: Rahmani dkk (2012) bahwa:”… sudah banyak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM) yang didirikan di berbagai tempat, karena PKBM suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat untuk masyarakat ini…”. Guna mewujudkan masyarakat berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:”...memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan hehidupan bangsa...”. dari kutipan di atas, bahwa salah satu upaya mewujudkan cita-cita para pendahulunya adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat di berbagai tempat dengan mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat apakah di perkotaan, pinggiran kota ataukah di desa pedesaan bila memerlukan PKBM adalah salah satu lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah.

PKBM dalam memberikan sumbangannya pada negara dalam aspek pendidikan di jalur pendidikan nonformal di negeri tercinta ini, cukup besar bagi kita yang menilik hal itu dari sudut pandang luar sekolah. Namun dipihak lain, mereka melihat dalam sudut pandang pendidikan formal, apalah artinya PKBM itu. Bahkan mereka menganggap PKBM hanya sekedar pekerjaan orang-orang PLS yang akal-akalan untuk menambah penghasilan.  Padahal sumbangan pendidikan yang dari masyarakat untuk masyarakat ini, sering membantu pendidikan di negeri ini kepada mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak mendapatkan kesempatan ikut jalur pendidikan formal, maka setelah ia sudah dewasa muncul kesadarannya untuk kembali kebangku sekolah. Namun karena faktor usia yang tidak sesuai lagi dengan peraturan persekolahan. Maka mereka yang sudah berusia ini, tidak ada jalan lain kecuali harus di jalur pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal. Sehingga peran PKBM lah yang dapat menyelamatkan pendidikan mereka ini untuk  memperoleh pendidikan kesetaraan apakah paket A setara SD, paket B setara dengan SLTP dan paket C setara SLTA. Bahkan PKBM juga memprogramkan pendidikan kecakapan hidup serta PAUD dan PAUD sejenis.

Fenomena ini muncul dan dirasakan oleh peneliti dalam hal ini, bagaimana peran tutor dalam menjalankan tugasnya dengan seadanya, karena mereka belum seluruhnya mengerti apa sebetulnya yang mereka lakukan. Karena sama kita ketahui bahwa masih belum banyak juga tutor yang diberikan pelatihan agar kualitas tutor sama dengan guru pada pendidikan formal.

Peran Tutor di PKBM

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di berbagai tempat dilaksanakan dengan bertemu tutor, pengelola PKBM dan warga belajar dan berbagai pihak lainnya, pengelola dan warga belajar diperoleh hasil bahwa dalam penyelenggraan proses belajar membelajarkan di PKBM dari informasi yang telah dikumpulkan dalam berbagai hal bahwa tutor punya peran besar dalam menjalankan roda PKBM. Karena tutor di setiap PKBM sangat diperlukan karena tanpa tutor sama dengan “guru”, ini yang menjalankan proses belajar membelajar-kan apakah dalam program paket: A, B dan C. Ataukah proses belajar yang lain seperti: pendidikan kecakapan hidup.

Kesimpulan

Dari hasil yang telah dilakuan di sejumlah PKBM dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

     1.Bahwa peran tutor dalam menjalankan tugasnya di PKBM dalam upaya  mencerdaskan bangsa ini sangat besar.

     2.Diperoleh hasil bahwa  PKBM adalah sebuah tempat belajar masyarakat yang mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat menikmati pendidikan diwaktu mudanya. Maka dengan berdirinya PKBM mereka dari yang tuna aksara bisa belajar melalui PKBM.

Saran

Dalam kesempatan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

    1.Tutor selama ini belum mendapatkan gaji yang layak. Jika kita banding dengan buruh. Maka tutor lebih terhormat, tapi kenapa pihak terkait masih memandang dengan sebelah mata. Kita ketahui bersama tanpa ada tutor di PKBM, masyarakat kita tambah banyak yang tuna aksara.

     2.Bahwa adanya PKBM, perannya dalam menurunkan angka tuna aksara cukup besar. Namun PKBM selama ini belum kita perhatikan sebagai mana sekolah formal.

Prof. Norsanie Darlan, menyumbangkan karya tulisnya

Rabu, 17 Agustus 2011 | 22:47 WIB
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Seorang akademisi dan juga guru besar Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH, menyumbangkan sebanyak 56 judul buku hasil karyanya ke perpustakaan daerah setempat melaui Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, SH.” sehubungan dengan acara peringatan hari kemerdekaan RI. Ada 56 judul buku dengan jumlah 197 eksemplar yang saya serahkan ke Perpustakaan Daerah Kalteng. Ke- 56 judul buku itu hasil karya saya selama 2000 hingga 2011, baik di tulis di Palangka Raya maupun diluar,” kata Norsanie selepas penyerahan buku di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tambun Bungai, Rabu (17/8/2011). Buku yang ia serahkan tersebut merupakan hasil studi yang selama ini dilakukan, diantaranya masalah pendidikan, sosial ekonomi masyarakat dan lainnya.
Darlam rangka Hardiknas RI 2010, Prof. Norsanie menyerahkan 75 judul buku karya tulisnya dengan  125 eksemplar kepada Rektor Universitas Palangka Raya untuk menambah literatur perpustakaan S-1 dan S- Unpar dan dalam tahun yang sama juga menyumbang 56 judul buku dengan 197 eksamplar dan ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM Tunas Harapan sebanyak 34 judul dengan 60 eks Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 54 judul dengan 179 eks serta Perpustakaan HMI Cabang Palangka Raya sejumlah 41 judul dengan 74 eksemplar buku karya tulisnya.

Saya ditelpof saat dalam perjalanan

Wajib Tes Urine Rutin, Negara Bebas Narkoba

Liputan 6 – Sab, 2 Feb 2013

Liputan6.com, Banjarmasin : Narkoba merusak bangsa. Sudah saatnya memberlakukan wajib tes urine secara rutin pada setiap lembaga pemerintahan, karyawan perusahaan, maupun sekolah agar negara bebas narkoba.

"Wajib pemeriksaan urine secara rutin dan spontan itu sebagai salah satu upaya agar pegawai/karyawan di negeri kita ini betul-betul terbebas dari narkoba," kata pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Norsanie Darlan di Banjarmasin, Sabtu (2/2/2013).
Menurut dia, harapan terbebas dari barang haram yang mengancam kehidupan masyarakat itu juga berlaku kepada semua kalangan, seperti aparat penegak hukum dan dokter. Walau tidak seluruh pegawai/karyawan mengonsumsi narkoba, tapi bisa bagaikan peribahasa, setitik nila merusak susu sebelanga.
"Yang berbuat tak baik itu cuma segelintir orang, tapi satu kantor atau kesatuan yang menanggung malu. Tapi kalau dilakukan tes urine secara rutin, tentu yang berbuat pasti akan tersandung," kata pengajar Pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangka Raya ini.
"Begitu pula proses pengadilan hendaknya tak perlu pandang bulu dalam menangani kasus narkoba. Kalau memang mau bersih dari barang haram yang bisa menghancurkan generasi bangsa serta membuat kematian itu," imbuhnya.
Ia berharap, guna mencegah merebaknya peredaran atau pengguna narkoba, maka tak menutup kemungkinan pemeriksaan juga dilakukan di sekolah, yang tidak saja terhadap anak didik, tapi juga para guru dan karyawan.
"Memang luasnya negeri kita yang berbentuk kepulauan, hampir seluas benua Eropa dengan sebaran penduduk tidak merata. Membuat kesulitan pihak keamanan atau tenaga yang menangani narkoba,"
ujar Norsanie.
Oleh sebab itu, lanjut dia, tetap saja ada jalan masuknya berbagai macam narkoba ke Indonesia, salah satunya melalui imigran. Karena itu pula hampir tiap minggu ditemukan kasus narkoba di berbagai pelosok nusantara ini.
"Perdagangan barang haram tersebut secara materiil sangat menguntungkan. Sementara kita belum menemukan bagaimana membuat efek jera terhadap pelaku narkoba itu," demikian Norsanie.(Ant/Sss)