Pendidikan Nonformal

APA PENDIDIKAN NONFORMAL ITU?

Oleh :

H. M. Norsanie Darlan

1.      Pengertian Pendidikan Nonformal

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah setiap program pelayanan kegiatan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan, dan merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang berlangsung seumur hidup menuju terbentuknya manusia pancasila yang berkarakter.

Berdasarkan pendidikan pra sekolah yang isi kegiatannya berkenaan dengan perluasan wawasan, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga, disebut program pendidikan nonformal.

Menurut Soedamo, salah seorang tokoh Pendidikan Luar Sekolah (PNF) Indonesia dalam bukunya berjudul: Pendidikan Non Formal menurut:  Soedamo,  dan Norsanie (1974 : 11). Secara jelas  menyebutkan:

“...Pendidikan Nonformal adalah setiap kesempatan dimana dan terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diluar sekolah (diluar formal), dimana seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, atau pun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta aktif yang efesien dan efektif dalam keluarganya, pekerjaanya bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya....”

Sedangkan menurut Phillips H. Combs, dalam bukunya yang berjudul : concept education beyond school, Jakarta thn (1986 : 50) menyebutkan :

“...Setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan diselenggarakan di luar system formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar...”.

Menurut Sanafiah Faisal, dalam bukunya yang berjudul : Pendidikan Nonformal didalam system pendidikan dan pembangunan nasional, Surabaya thn (1981 : 37), secara sederhana menyebutkan :

“...Penyelengaraan Pendidikan yang terorganisir di luar system persekolahan, isi pendidikannya terprogram, adanya sekuensi materi yang disampaikan didalam proses suatu pendidikan yang berlangsung, berada dalam suatu medan inter-aksi belajar mengajar yang sedikit banyak terkontrol, serta adanya kredensial meskipun tidak selalu memiliki saksi legal contoh konkritnya seperti kursus, penataran, dan training...”.

2. Fungsi Pendidikan Nonformal

Fungsi Pendidikan Nonformal adalah membelajarkan individu agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kearah perwujudan pribadi yang utuh, dan membelajarkan masyarakat sehingga terwujud masyarakat gemar belajar. Gemar belajar ini dalam arti luas, meliputi berupa: membaca, menulis dan berhitung. Tidak itu saja tapi juga itu mereka juga perlu diberikan berbagai keperluan hidup berupa keterampilan-keterampilan yang sebaiknya memberikan fungsi terhadap sumber daya alam di sekitar untuk diolah menjadi suatu kecakapan hidupnya.

Pelaksanaan Pendidikan  Nonformal tidak terikat oleh ruang dan waktu dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, oleh dan untuk siapa saja seseorang yang pada suatu ketika menjadi peserta didik pada saat ini dia dapat menjadi tutor ataupun instruktur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Pendidikan Nonformal adalah membelajarkan masyarakat, kapan saja dan memanfaatkan nilai yang baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan pribadi keluarga, masyarakat bangsa dan Negara.

3. Tujuan Pendidikan Nonformal

Dalam pencapaian secara operasional tujuan institusional pendidikan Nonformal, memungkinkan bagi warga masyarakat untuk memiliki :

-        memberikan kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan dirinya;

-         Memberikan kemampuan menghadapi tantangan hidup, baik dalam lingkungan keluarga atau masyarakat;

-         Punya kemampuan membina keluarga sejahtera dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;

-      Wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara;

-      Kesadaran berbangsa bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat pancasila;

-       Kemampuan menciptakan /membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki;

Karena tujuan ini menegaskan bahwa pendidikan Nonformal berusaha mengembangkan secara selaras, serasi dan seimbang. Kecerdasan sikap, kreativitas, dan upaya peningkatan mutu dan taraf hidup individu, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

Upaya pencapaian tujuan yang institusional tersebut pada hakikatnya dilimpahkan kepada pranata kelembagaan pendidikan keluarga, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keterampilan.

4. Ruang Lingkup Pendidikan Nonformal

Ruang lingkup pendidikan Nonformal menyangkut berbagai aspek kehidupan dari berbagai usia, tempat dan kebutuhan, ruang lingkup pelayanan pendidikan nonformal menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sistem persekolahan pelayanan diselenggarakan oleh pendidikan di luar persekolah. Pendidikan Nonformal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah / departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya.

Ruang lingkup pendidikan nonformal dapat ditinjau dari beberapa segi seperti : Pelayanan, pranata, Pelambangan Program. Ketiga segi itu sebagai berikut :

Dari segi pelayanan

Usia Persekolahan

Upaya  peralatan pendidikan yang berhubungan dengan anak usia berhubungan antara lain adalah: tempat penitipan anak, dan kelompok sepermainan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam ini juga termasuk lembaga pendidikan nonformal. Fungsi lembaga tersebut berbeda dengan fungsi taman kanak-kanak yang merupakan persiapan untuk memasuki sekolah dasar.

Berdasarkan jenis kelamin                                 

Menurut daftar statistik wanita ternyata jumiah lebih banyak dari pada pria. Meskipun demikian, partisipasi wanita masih kurang dalam peningkatan produksi atau pendidikan sosial, ekonomi yang dilaksanakan bersama dengan pria. Mengingat bahwa wanita lebih berperan dalam kegiatan kesejahteraan keluarga_, partisipasi wanita dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi. Program pendidikan nonformal yang sangat menonjol dalam kegiatan itu ialah : program PKK, KB dan sebagainya.

Sistem penyampaian dapat dilakukan dengan menggunakan :

-          Kelompok, organisasi clan lembaga yang ada dalam masyarakat;

-          Mekanisme sosial, budaya seperti perlombaan dan pertandingan;

-          Kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, dagelan, maupun teknologi modem seperti : TV, film majalah, dan surat kabar;

-          Prasarana dan sarana seperti: balai desa, masjid, gereja sekolah, alat perlengkapan belajar, dan alat perlengkapan kerja.

Perubahan /nomenklatur PLS ke PNF

PRODI PLS MERUBAH NOMENKLATUR KE PENDIDIKAN NONFORMAL

H.M. Norsanie Darlan

Sejak awal tahun 1980-an di tanah air terjadi perubahan nama Jurusan/Program Studi dari pendidikan sosial (PS) menjadi pendidikan luar sekolah (PLS). Setelah berjalan 30 tahun lebih, menggunakan nama PLS maka dengan turunnya surat dari Kementian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei lalu, yang menawarkan perubahan Nomenklatur Program Studi. Maka pada hari kamis 26 Juni 2014 seluruh dosen jurusan/Program PLS se-Indonesia bertemu di hotel Griyo AVI Jalan Raya Darmo nomor 6. tepatnya  jam 15.00 bersepakat merubah nomenklatur dari jurusan/Program studi PLS menjadi Program studi Pendidikan Nonformal.

Pertemuan tokoh-tokoh Pendidikan Luar Sekolah itu baik dosen maupun guru besar ternyata tidak berkeberatan merubah nomenklatur itu, karena nama PLS sudah seperempat abad lebih digunakan. Selain itu nama Dirjen yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga berubah beberapa tahun silam. Sehingga banyak pertanyaan dari berbagai kalangan kenapa jurusan/program studinya tidak berubah. Hal ini terjawab sudah.

Dengan hasil kesepakatan pertemuan Forum Komunikasi Jurusan PLS dan Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal Indonesia tentang perubahan nomenklatur Program Studi ini, diharapkan: (1) Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) akan mencatumkan nama Program yang benar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Disertai dengan kode di PDPT. (2) diharapkan Dirjen Dikti akan mensosialisasikan nama program studi yang baru baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, beserta kode, kepada seluruh kementrian teknis terkait maupun kepada dunia usaha dan kerja untuk memudahkan proses rekuitmen.

Selain hal-hal di atas Program Studi Pendidikan Nonformal yang dalam sebuatan baru ini, akan dapat turut serta dalam menyambut: Asean Singgle Economic Cummunity tahun 2015 yang akan datang dari lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia didorong untuk masuk ke pasar global melalui proses penyetaraan pengakuan program studi antara yang diselenggarakan di Indonesia dan di luar negeri.

Tugas pendidikan nonformal ini tidak berubah. Karena sudah menjadi suatu kewajiban bagi dosen, guru besar dan mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam penuntasan Keaksaraan yang ada di negeri kita ini, dan masih banyak yang harus dibenahi. Selain itu juga pembinaan ke berbagai pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) lembaga kursus dan pelatihan (LKP) pata tutor, instruktur, widyaiswara, pamong belajar, penilik dan berbagai pekerja pendidikan nonformal lainnya yang tak dapat kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Mengapa beberapa waktu lalu terjadinya ledakan penduduk dalam hal tuna aksara? Jawabnya di tahun 1986 atau pertengahan tahun delapan puluhan muncul isi yang menyebutkan:”... prodi PLS yang ada di dilingkungan Fakultas Kefuruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di luar IKIP tidak dibenarkan nemerima mahasiswa baru...”. Akhirnya awal tahun sembilan puluhan, PLS yang berada di Universitas (FKIP) tidak ada mahasiswa. Dosen-dosennya mutasi ke tempat lain atau ke IKIP. Saat itu yang bertahan di tanah air hanya 2 PLS yakni: PLS FKIP Unpar (Kalteng) dan PLS FKIP Jember (Jatim). Selebihnya tidak berani menerima mahasiswa baru. Akibatnya ledakan tuna aksara luar biasa di kantung-kantong yang tidak ada prodi PLS. Siapa yang salah? Jawabnya cari asal-usul yang menghembuskan info itu. Mereka-mereka yang menghembuskan PLS supaya ditutup itulah yang paling berdosa terhadap negara. Karena jumlah buta aksara saat itu selalu meningkat.

Jurusan Prodi PLS itu sejak awal berdiri diberi nama pendidikan masyarakat, berubah lagi ke pendidikan sosial dan dari pendidikan sosial berubah menjadi PLS. Sehingga berubah sebut itu tidak menjadikan persoalan. Karena nama Dirjen-nya juga sekarang berubah-ubah. Yang sekarang diberi nama Dirjen pendidikan non dan Informal.

Arti dan Ciri PLS

Apa Arti dan Ciri

Pendidikan Luar Sekolah

Oleh:

H.M.Norsanie Darlan

Arti Pendidikan Luar Sekolah  adalah: setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi pengetahuan, latihan dan bimbingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta aktif dan efesien dalam lingkungan pekerjaannya bahkan lingkungan masyarakat negaranya.    

Ciri PNF atau PLS

Bila mengkaji berbagai literatur menyebutkan bahwa Pendidikan Luar sekolah (PLS) yang berdasarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 secara jelas bahwa PLS atau pendidikan nonformal itu tidak dijelaskan secara rinci dalam hal ciri pendidikan luar sekolah itu. Penulis dalam kesempatan ini, mencoba mengurai ciri tentang PLS atau pendidikan nonformal ini adalah:

(1) waktunya pendek;

(2) materinya beragam;

(3) siswanya bervariasi dan;

(4) tempatnya menyesuaikan

Untuk lebih jelasnya yaitu: waktunya pendek, artinya pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, tidak lebih dari 12 bulan. Bahkan ada yang hanya satu hari. Demikian juga jam belajarnya. Apakah pagi, sore atau malam hari. Sehingga tidak mengganggu jam kerja warga belajar.

Dalam perkembangannya, pada pendidikan dasar dan menengah dewasa ini tentu ada yang lebih dari setahun. Misalnya dalam program paket A,B dan C.  Guna meningkatkan kualitas disertai fungsi dan peran yang makin diperbaiki. Maka warga belajar paket A, B dan C tidak mungikin dalam waktu 3 – 4 bulan sudah terima ijazah. Mereka harus belajar dengan kesungguhan, disertai mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan.

Adapun materi pembelajaran pendidikan orang dewasa ini, beragam. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (belajar berdasarkan bebutuhan masyarakat). Beda dengan pendidikan persekolahan atau pendidikan formal. Dalam pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, materi dibuat berdasarkan kesepakatan. Para mahasiswa yang mengambil program studi / jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahu persis cara rancang bangun dan rekayasa dalam materi belajar yang berdasar kesepakatan itu. Kalau tidak maka kelompok belajarnya akan bubar.

Siswanya atau istilah di PLS Warga belajarnya bervariasi, dengan berdasar konsep pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, kepada mereka yang karena sesuatu dan lain hal dalam pendidikan formal belum sempat menikmati dunia pendidikan. Namun telah berusia 35 tahun baru ia sadar akan pentingnya sekolah dasar. Padahal pada usia itu tidak akan ada lagi murid SD. Maka ia harus mengikuti jalur ke 2 yaitu pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, dengan belajar paket A. Sehingga ia harus mengikuti paket A-1 sampai  A-100. Atau pendidikan keaksaraan lainnya. Selain itu tutor harus mengerti betul yang didik ini orang dewasa. Materi selingan perlu ada agar warga belajar tidak bosan, maka ia harus merancang bangun dan rekayasa materi belajar lain yang sesuai kebutuhan warga belajar (WB)-nya. Yang dimaksud bervariasi di atas tidak lain usia peserta beragam. Ada yang usia 25 tahun ada pula  35 tahun dan sebagainya. Bahkan pengalaman penulis ada warga belajar (siswanya) lebih tua dari tutor (guru) ini adalah wajar, dan motivasi ingin tahunya sangat tinggi.

Bicara tentang tempat tidak seperti dunia persekolahan atau pendidikan formal. Melainkan pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, berdasarkesepakatan bersama. Terkadang di ruang kelas sekolah, di rumah ketua RT, RK/RW, di rumah warga belajar sendiri atau di balai desa. Yang penting ada kesepakatan.

Dengan demikian dalam memperhatikan pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal ini, tentang: waktu, materi, wb bervariasi dan tempat tentu beda dengan sistem persekolahan atau pendidikan formal. Dan kalau kita terpaku pada salah satu jalur saja di dunia pendidikan ini, maka kapan lagi kepincangan pendidikan itu dapat kita luruskan.

Sekedar tahu: Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang ada di Universitas Palangka Raya itu berdiri sejak Unpar di didirikan. (Lihat Sejarah) Berdirinya Unpar semula ada IKIP Bandung Cabang Palangka Raya dan ada pula Fakultas Ekonomi. Lalu 2 perguruan tinggi swasta ini, dijadikan cikal bakal berdirinya Universitas negeri terbesar di Kalimantan Tengah.

Pada IKIP Bandung Cabang Palangka Raya di sana ada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang memiliki 2 jurusan. Masing-masing Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan jurusan pedidikan Umum (PU).

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah PLS ini, tidak pernah terhenti hingga sekarang. Dalam tahun 1986, ada goncangan berat, yaitu: seluruh Program Studi PLS, Bimbingan Penyuluhan (BP) dan Administrasi Pendidikan (AP) turut menghentikan menerima mahasiswa input SLA. Karena ada kabar burung pemerintah mau menghentikan. Hal ini kabarnya berlaku pada FKIP seluruh Indonesia. PLS Unpar tetap berjalan dengan menerima mahasiswa input Sarjana Muda dan Diploma. Hingga tahun 1996 kembali menerima mahasiswa Input SLA hingga sekarang. Semula atas restu Rektor Unpar Prof. Dr. Ir. Ali Hasymi, MS, MA.

PLS Universitas Palangka Raya masuk dalam sejarah di tanah air dalam dunia pendidikan luar sekolah yang mampu bertahan tanpa berhenti. Karena selama 10 tahun berjalan masa itu, hanya 2 perguruan tinggi di tanah air yang bertahan hingga sekarang yaitu: PLS FKIP Universitas Jember di Jatim dan PLS FKIP Universitas Palangka Raya di Kalteng.

Sejak tahun 2008 walau Profesornya hanya seorang, PLS Universitas Palangka Raya naik daun. Karena hingga sekarang PLS  Universitas Palangka Raya tidak saja membina dan memproduk sarjana S-1 tapi juga S-2 (Program Magister/M.Pd) dan menelurkan ratusan lebih M.Pd di Kalimantan Tengah. Mahasiswa tidak sebatas di Palangka Raya, juga dari berbagai daerah dan provinsi. Di Kalimantan Tengah hampir semua kabupaten kota kuliah di S-2 PLS. Sedangkan Provinsi lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga kuliah di S-2 PLS Unpar. Kalimanan Selatan tahun ini  juga mendaftar. Pendapaftaran sebentar lagi (bulan Juli)  akan ditutup.

Bertahannya pendidikan Luar Sekolah ini untuk tetap menjalankan pengabdiannya karena meresaran pendidikan non formal ini, belum banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini karena ketidak tahuan saja. Namun mahasiswa S-2 PLS sejak tahun 2008 mayoritas dari tenaga guru, yang berminat menyandang gelar Sarjana S-2 (M.Pd). selain itu dari berbagai PNS dari Dinas dan Badan serta Swasta dari berbagai instansi ikut kuliah di PLS.

Dalam pertemuan dosen PLS secara nasional dosen –dosen dari berbagai perguruan tinggi di tanah air selalu bertanya dan angkat jempol kepada Unpar. Karena S-2 PLS di negeri tercinta ini, yang hanya satu-satunya ada di luar Jawa adalah di Palangka Raya. Sementara di PLS Surabaya 6 orang guru besar PLS kok kenapa proposalnya untuk mendirikan S-2 selalu kandas. Sementara di Universitas Palangka Raya agustus 2008 sudah mendapat restu secara resmi dan mendapat izin operasional dari Mendikbud RI, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi. Alumnus kami sudah menempati di berbagai Instansi pemerintah dan swasta di tanah air.

Perlu Pemikiran Pengamanan Wilayah RI

KIPRAH KAWASAN 3-T SEBAIKNYA PERLU

PENEMPATAN PENSIUNAN

Memperhatikan banyaknya di negeri kita kawasan Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3-T) yang selama ini pemerintah telah menyediakan dana cukup besar untuk menugaskan para sarjana dalam kurun waktu yang ditentukan. Dengan tujuan agar masyarakat kita yang berada di sana mendapatkan pelayanan pendidikan dan juga kesehatan.

Namun saya berpikiran lain dan bahkan di negeri kita setiap tahun ratusan orang yang telah memasuki usia pensiun. Mereka usia pensiun ini untuk ditempatkan pada kawasan 3-T alangkah indahnya jika kita tempatkan pensiunan TNI dan Polri. Alasannya sangat sederhana yang tidak lain adalah  mereka ini dalam bela negara tidak diragukan lain. Mereka berpancasilais sejati. Mereka juga sejak mulai masuk kerja di TNI dan Polri hingga masa menjelang pensiun bertugas dalam bela negara. Sehingga kalau mereka ditempatkan saat pensiun pada kawasan 3–T ini pasti lebih profesional dibanding dengan para transmigrasi biasa. Kenapa tidak, mereka TNI dan Polri punya indra ke 6 bila menemukan pihak negara lain yang ingin mengganggu terhadap kedaulatan wilayah negeri ini.

Kawasan Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3-T)  ini belum banyak mendapat perhatian kita semua. Apa lagi kawasan nan jauh di sana. Sehingga mereka yang ditugaskan ke tempat ini harus pikir-pikir. Karena betapa sulitnya untuk mengejar lokasi itu. Terlebih bagi mereka yang di tempatkan ini hanya sekedar mencari kerja. Setelah dapat kerja pikir-pikir untuk pindah ke kota. Ini tentu beda dengan mereka yang sebelumnya rela berkorban untuk negara. Walau jiwa raganya terancam. Kalau memang mau wilayahnya mau dikuasai bangsa lain.

Kita sama ketahui bahwa pulau ligitan dan di kawasan perbatasan dengan Malaysia hilang dari jangkauan kita. Karena negeri tetangga kita senyum melihat pulau-pulau kita yang tidak ada pengawasan yang memadai. Hati-hati karena kita selalu terpusat pikiran di Jakarta saja seperti para Legislatif yang terpilih dalam pemilu April 2014 lalu, dan sekarang sudah siap-siap akan melenggang ke Senayan. Dipihak lain, para calon Presiden dan wakilnya. Tapi pulau-pulau terluar kita belum banyak mendapatkan pengawasan secara serius.

Dengan demikian bagaimana penempatan para pensiunan itu?, TNI dan Polri hal ini tidak  lain adalah: penempatan mereka menjelang hari tuanya diberikan  fasilitas tertentu dibangunkan rumah dan areal lahan perkebunan guna masa depan mereka. Tidak itu saja, merika ini walau mendapatkan gaji setiap bulan, instansi terkait harus diberikan jaminan hidupnya. Tidak seperti transmigrasi biasa tapi jaminan hidup mereka lebih panjang dari jadup transmigrasi biasa. Sehingga para pensiunan itu tidak jenuh. Kalau perlu mereka sampai tanaman yang mereka tanam di permukiman baru itu sampai berbuah. Kalau jaminan hidupnya (jadup) hanya dalam 18 bulan, tentu saja belum mendapatkan hasil yang mereka lakukan.

  Para pensiunan TNI dan Polri ini disamping mendapatkan jaminan hidup (jadup) juga mendapatkan fasilitas perumahan dan alat transportasi ke kota kecamatan. Sehingga  mereka itu tidak merasa dibuang dari masyarakat banyak. Tapi karena menjalankan tugasnya yang baru setelah mensiun punya kemampuan dalam membela NKRI.

Bagi pulau-pulau yang sudah berpenduduk, tentu saja tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat lebih rendah dari di perkotaan. Kawasan ini ditambah dengan para tenaga guru yang benar-benar berpendidikan guru. Dan tenaga kesehatan. Sebab kawasan 3-T tentu memerlukan pemerataan baik dibidang pendidikan maupun kesehatan. Selain itu, untu kpenuntasan pendidikan di kawasan 3-T juga perlu sarjana pendidikan luar sekolah untuk membebaskan 3 buta bagi masyarakat usia produktif. Ditambah pendidikan keterampilan untuk mengolah sumber daya alam (SDA) guna dipasarkan di desa-desa di sekitar.

Penulis: Prof. Dr. H.M.Norsanie Darlan, MS PH guru besar PLS Universitas Palangka Raya

APA PLS ITU

Fokus Pendidikan Non-Formal

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan non formal, karena jenis pendidikan ini merupakan tuntutan lapangan pekerjaan, ujarnya di Palangkaraya, Selasa (27/10). Selama ini pembinaan terhadap pendidikan nonformal seakan kurang dipedulikan, terbukti hampir tak ada anggaran yang disediakan untuk pendidikan nonformal tersebut, tambah Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Palangkaraya ini.
Padahal, lanjut Prof. Norsanie pendidikan nonformal belakangan sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak lapangan pekerjaan, lanjut dia, yang mensyaratkan seorang pencari kerja mengantongi ijazah pendidikan nonformal.

Selain itu, pendidikan jenis ini pun biasanya lebih mengarah ke bidang keterampilan khusus sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga lulusannya banyak dicari ketimbang hanya memiliki ijazah pendidikan formal. Adapun jenis pendidikan nonformal yang dimaksudkannya itu misalnya Pendidikan dan Latihan (Diklat), lembaga-lembaga kursus, atau Balai Latihan Kerja (BLK), dan jenis lembaga pendidikan lainnya, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

APA PAMOMG BELAJAR DALAM PLS

SIAPA PAMONG BELAJAR DAN APA TUPOKSINYA 

DI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Oleh :

H.M.Norsanie Darlan

Pendahuluan

Kiprah pamong belajar dalam menjalankan tupoksinya pada Pendidikan Luar Sekolah ini, mengurai berbagai hal yang berkenaan dengan masalah pamong belajar baik di Kalimantan Tengah maupun di tanah air ini. Adalah sebuah hasil penelitian. Walau dalam segala keterbatasan yang ada. Dari hasil yang diperoleh, ada anggapan bahwa pamong belajar terlihat lebih santai dibanding tenaga guru. Padahal sama-sama tugas mengajar. Namun jika kita cermati ada beda yang sangat bermakna terhadap sasaran didiknya. Untuk guru di sekolah formal, mereka menerapkan teori-beori yang berkenaan dengan paedagogik. Sebaliknya para pamong belajar sulit kalau menerapkan teori itu, karena mereka adalah orang dewasa, tentu lebih mengutamakan teori andragogik. Atau dalam materi kuliah di PLS pendidikan orang dewasa (POD).

Pamong belajar di BP2NFI sangat terkait dengan tugas lebih dibanding mereka yang juga pamong belajar, tapi di sanggar kegiatan belajar (SKB). Karena pamong belajar di provinsi dan regional, harus berada setingkat lebih tinggi, karena harus ada upaya-upaya pengembangan bahan belajar. Pengembagan bahan belajar yang harusnya diterapkan, tentu melakukan berbagai eksperimen. Hasil eksperimen itu dapat dikembangkan di BP2PNFI dan di SKB.

Arti Kiprah

Mengenali terhadap arti dari kiprah PLS  sebenarnya “kiprah” menurut Norsanie Darlan (2010) adalah: “...suatu perbuatan baik secara perseorangan ataukah sekelompok orang dalam melakukan sebuah gerakan khususnya berupa pendidikan luar sekolah, baik dalam cara spontan dengan proses yang cepat  maupun secara perlahan...”. Namun kiprah dalam proses pendidikan luar sekolah ini, suatu kegiatan yang secara sadar berencana baik akan, sedang maupun telah dilakukan dalam proses pendidikan luar sekolah.

Arti Pamong Belajar

Arti pamong menurut Moeliono (1989; 640) adalah:”...ia sebagai pengasuh. Pamong juga sebagai pendidik (guru)...”. Pamong belajar menurut Norsanie Darlan (2008), Sadid, dkk (2008; 120), dan Filed,Under, (2010) adalah:”...tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembinaan, bimbingan, pemantauan dan penilaian dalam rangka perbikan mutu...”. Dengan demikian pamong belajar merupakan guru nonformal  (tutor) bila di PKBM, yang bertugas pada bidang pendidikan non formal atau istilah lama pendidikan luar sekolah. Pamong belajar tempat ia menjalankan tugasnya pada lembaga penyelenggaran pendidikan non formal seperti pada: SKB, BPPNFI baik ditingkat Provinsi mapun di tingkat regional.

Arti Tupoksi

Memang ada yang mempertanyakan kepada penulis, apa itu tupoksi dalam judul buku ini. Penulis dalam mengartikan ”tupoksi” sebenarnya adalah: kepanjangan dari ”tugas  pokok” dari pamong belajar, yang tentu saja mereka bekerja sehari-hari dalam kegiatan pada tugas-tugas kepamongan-nya.

Jabatan Fungsional

Jika kita memperhatikan terhadap apa jabatan Fungsional Pamong Belajar dalam Peraturan Menpan RI (2010), ia termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. Maka secara jelas terurai dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang  belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model PNFI dan; (2) Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Pamong Belajar

Memperhatikan terhadap kegiatan pamong belajar di SKB menurut: Hapsari, (2008; 177) adalah:”...dituntut untuk bisa menyelenggarakan program  Pendidikan Non Formal secara kualitas secara panutan bagi lembaga penyelenggara pendidikan non formal dan informal...”.  Walau untuk diketahui bersama bahwa pamong belajar ada juga yang bertugas di BPKB atau BPPNFI di tingkat provinsi maupun  tingkat regional. Pamong Belajar di  SKB pada umumnya lebih mengedepankan tugas pokok dan fungsi lembaganya. Disisi lain menurut Moeliono, (1989; 964) adalah:”...sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan...”. Apalagi pamong belajar sebagai pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas pokoknya sebagai tenaga fungsional di SKB tentu saja ia harus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pamong belajar.

Tugas dan Fungsi

Bila memperhatikan terhadap SK mendiknas RI nomor 23/0/1997 bahwa tugas lembaga penyelenggaran pendidikan non formal SKB ini,  sebagai lembaga penyelenggara PLS atau PNFI ini,  adalah melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan non formal dan Informal. Sedangkan fungsi SKB ada 9 fungsi yang harus kita perhatikan adalah: (1) pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; (2) pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi pendidik dalam melakukan azas saling membelajarkan; (3) pemberian pelayanan informal kegiatan pendidikan non formal dan informal; (4) pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal dan informal; (5) penyusunan dan pengadaan muatan lokal; (6) penyediaan sarana dan fasilitas belajar belajar; (7) pengintegrasian dan pengsingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan non formal dan informal; (8) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal dan informal; dan (9) pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Melirik Tugas Pokok

Bila memperhatikan terhadap tugas pokok pamong belajar, maka tidak akan lepas pada pasal 4 butir 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Tugas pokok Pamong Belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI/PLS.

(2)  Beban kerja Pamong Belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu.

Mutu Pamong Belajar

Dalam upaya peningkatan mutu tenaga pamong belajar, secara jelas tertuang dalam Peraturan Menpan nomor 15 tahun 2010 pasal 14. Pengembangan model adalah upaya penemuan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) menurut kaidah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki.

Pada pasal 15 Pengembangan profesi adalah kegiatan pamong belajar dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pembelajaran /pelatihan/ pembimbingan pada khususnya serta pengembangan profesionalitas pamong belajar.

Pasal 16 Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasinilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pamong Belajar dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 

Pasal 17 Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pamong Belajar.

Selain hal-hal di atas, juga tugas pamong belajar seperti:  Pengkajian program di BP2PNFI adalah proses kegiatan pengumpulan dan penelaahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program PNFI yang dilakukan secara berencana dan sistematis dengan mengunakan alat dan metode ilmiah tertentu untuk menilai tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program.

Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Untuk mengkaji terhadap jabatan pamong belajar terurai dalam pasal 2, Jabatan Fungsional Pamong Belajar termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. Kemudian dalam pasal 3 yaitu:

(1) Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang belajar  mengajar, pengkajian program, pengembangan model PNFI.

(2) Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Formasi Pamong Belajar

Dalam formasil pamong belajar secara jelas terurai dalam Pasal 26 dengan rincian sebagai berikut:  (2) Formasi jabatan Pamong Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Formasi jabatan Pamong Belajar pada UPTD/SKB atau sebutan lain yang

    sejenis paling banyak 35 orang;

b. Formasi jabatan Pamong Belajar pada UPTD/BPKB atau sebutan lain

    yang sejenis paling banyak 50 orang;

c. Formasi jabatan Pamong Belajar pada UPT/BPPNFI paling banyak 70 org;

d. Formasi jabatan Pamong Belajar pada UPT/P2PNFI paling banyak 100 org.

Sejarah Pendidikan Nonformal di Indonesia

Melirik sejarah pendidikan bahwa pendidikan nonformal ini lebih muda dari pendidikan informal, tapi lebih tua dari pendidikan formal.  dizaman penjajahan Belanda, pendidikan nonformal ini, dilakukan karena pihak pemerintah Belanda membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah-rumah pejabat Belanda dan pembangunan gereja. Mulai saat itulah kursus-kursus pertukangan dilaksanakan oleh pemerintah Belanda kepada masyarakat pribumi. Dan saat itu pula, lahirnya pendidikan nonformal di tanah air.

Dipihak lain pendidikan nonformal juga muncul juga di pesantren-pesantren, yang lebih tua/lebih dahulu dari kursus pertukangan di atas. Karena para santri belajar membaca dan menulis baik huruf arab  maupun latin.

Awalnya Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yang kongkretnya, diawali sejak pemerintah penjajah Belanda berkeinginan melakukan sesuatu pembangunan. Maka para pemuda terampil mereka di daftar untuk mengikuti kursus tertentu ke tempat yang ditentukan. Misal pihak pemerintah Belanda berkeinginan mendirikan Gedung Pemerintahan di kota-kota besar di Indonesia. Maka mereka kursus para pemuda dalam dunia pertukangan dalam kurun waktu tertentu. Tapi kalau kursus baca tulis lebih dahulu di adakan oleh persantren. Setelah anggaran dari negeri Belanda datang, maka tenaga kerja yang telah selesai dilatih tersebut mengerjakan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Belanda. Sehingga bila kita masih ingat di awal tahun 60-an masih berdiri gedung-gedung pemerintah Belanda baik di Provinsi maupun Kabupaten, bahkan sampai tahun-tahun pertengan 70-an. Hanya saja typenya yang berbeda. Makin besar jumlah penduduk maka makin besar pula gedung yang didirikan.

Contoh lain yang masih sebagian ada menjadi munomen seperti: Gereja, di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya. Bentuknya hampir sama, Cuma besarnya yang berbeda.

Dalam masa kemerdekaan sekarang ini, penulis mencoba memberikan contoh masa orde baru. Yakni Masjid dari: Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia. Hampir di semua kota Kabupaten ada, tinggal typenya yang berbeda. Penulis saat menulis edisi ini, dalam masa reformasi belum melihat secara jelas apa peninggalan untuk masa depan kita di negeri tercinta ini. Walau dalam masa reformasi banyak protes karena kebebasan yang sudah memuncak, belum banyak hasil-hasil yang diprotes menemukan titik yang dinantikan oleh banyak orang. PLS bicara dalam hal Fasilitas belajar, tenaga pengajar (tutor), Warga Belajar (WB) masih belum selengkap mereka yang berada dalam pendidikan formal.  Sedangkan   yang memonitor segala kegiatan berdasarkan walayah kerjanya adalah: penilik (pengawas pada pendidikan formal).     

Ciri PNF atau PLS

Banyak pendapat yang beragam tentang ciri pendidikan nonformal atau PLS penulis menetapkan yang paling sederhana, ada 4 macam ciri yang mudah dipahami, masing-masing:

(1)    waktunya pendek;

(2)    jenis pendidikannya beragam;

(3)    usia pesertanya tidak harus sama;

(4)    waktunya penyesuaikan.

Pendidikan NonFormal

Sebetulnya Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor: 20 tahun 2003 disebutkan secara jelas diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Selain itu, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam pendidikan nonformal ini, peran pamong belajar sangat dinantikan. Bagi pamong yang kreativitasnya tinggi dan dapat memanfaatkan hal itu, menjadi sumber belajar masyarakat.

Dalam Peraturan MENPAN RI Nomor: 15 Tahun 2010 secara jelas tertuang dalam pasal 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran/pelatihan /pembimbingan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan dalam pasal 4 Pendidikan nonformal (PNF) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal (PLS) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

2 macam Pendidikan nonformal atau PLS

Berdasarkan perkembangan zaman, ada 2 pendidikan nonformal yang harus dicermati. Ke 2 hal tersebut adalah: (1) Pendidikan nonformal atau PLS yang formal ini, ada di perguruan tinggi. Karena waktu pendidikannya antara 3,5 – 5 tahun dengan gelar (S-1). Ada pula Program Magister (S-2) dan Doktor  S-3); dan (2) Ada pula pendidikan nonformal dan lembaga pelatihan serta kursus-kursus yang jangka waktunya, pendek dan non gelar. Seperti dalam uraian di atas. Khusus untuk PLS formal mahasiswa dididik dalam pendidikan secara formal, namun kacamatanya ke luar sekolah. Artinya mahasiswa PLS. Dididik  selama perkuliahan untuk mahasiswa bisa dan punya keahlian dalam pendidikan luar sekolah. Walau sesederhana mungkin.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemernitah (PP) yang dikeluarkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Berokrasi No 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Relajar dan Angka Kreditnya. Secara jelas terurai pada:

Pasal 1 Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI. 

Implementasi Pendidikan Nonformal

Bila memperhatikan Implementasi Pendidikan Nonformal sebenarnya pelaksanaannya jauh lebih rumit dari pendidikan formal. Karena tutor (dalam pendidikan formal guru), harus mencari sendiri warga belajarnya atau WB (dalam pendidikan formal murid) di nonformal, tempat belajarnya karena tidak tersedia seperti di pendidikan formal “gedung  sekolah”, maka di pendidikan nonformal harus bisa memanfaatkan, seperti: balai desa, rumah penduduk atau di mana saja, berdasarkan kesepakatan bersama antara tutor dengan wb. Masih bagus nasibnya mereka masa sekarang. Dewasa ini ada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), lembaga-lembaga kursus sudah banyak memiliki gedung / tempat belajarnya. Demikian juga tentang waktu, harus berdasarkan kesepakatan. Apakah sore hari, malam hari atau hari-hari yang ditentukan. Namun tujuannya materi belajar harus tercapai.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya materi belajar yang diberikan, tidak mesti ada di toko buku. Beda dengan guru di sekolah formal, buku materi belajar telah tersedia di toko buku. Oleh sebab itu, tutor harus bisa merancang bangun dan rekayasa materi belajar WB-nya.    Keterampilan ini, sangat dinantikan oleh seorang tutor.

Sasaran Awal PNF atau PLS

Sasaran awal dari pendidikan nonformal atau PLS ini, semula hanya sekedar upaya kemanusiaan, merasa masih banyak warga negara kita, yang belum tuntas wajib belajar mereka. Bahkan di sana-sini ditemukan warga masyarakat yang buta huruf murni. Sehingga warga negara kita yang sadar, terhadap nasib bangsanya bagaimana mereka yang masih tuna aksara dan belum tertangani oleh pemerintah. Padahal dalam pembukaan UUD’45 secara jelas tercantum upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.  Maka  dibentuklah kelompok belajar (kejar) apakah untuk pemberantasan buta huruf (paket A) setingkat sekolah dasar. Agar mereka yang tuna aksara di mana-mana itu, bisa belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) agar tidak mudah diperdayakan orang. Masa lalu muncul buku yang dicetak pemerintah berupa paket A-1 sampai dengan A-100  tempoe doeloe.

Setelah paket A setara sekolah dasar berhasil tidak hanya sekedar warga belajar(wb-nya) sudah dapat membaca menulis dan berhitung (calistung), maka pemerintah meningkatkan pada Paket B setara SLTP, dan juga Paket C setara dengan SLTA.

Sejarah hidup sejumlah orang yang ikut paket C setara SLTA ini, ternyata banyak alumnusnya yang jadi anggota DPR/DPRD. Karena syarat pendidikan terendah adalah SLTA. Bagi karyawan yang bekerja hanya memiliki ijazah SLTP dan ikut paket C bisa menyesuaikan ijazahnya dari golongan I menjadi golongan II. Peristiwa lain, sudah ada beberapa orang yang mencalonkan diri jadi bupati, dengan menggunakan ijazah paket C bisa menjadi bupati di daerahnya.

Selama ini sudah banyak lulusan kejar paket C yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, terlebih bagi perguruan tinggi yang memiliki jurusan/program studi PLS. Dengan demikian apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang di atas bahwa: Pendidikan nonformal adalah pendidikan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat sudah terjawab.

Realita Pendidikan Norformal atau PLS

Dalam kenyataan yang ada sekarang ini, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah atau sekarang atau beralih nama dengan dengan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal (PAUDNI) maka secara realita pendidikan infomral sampai saat ia masuk pada Dirjen PLS. Sehingga pendidikan informal menggabung pada pendidikan nonformal. Secara konkrit diantaranya pendidikan informal masuk ke Dirjen PLS ini, adalah pendidikan anak usia dini. Namun kritik tajam dari para tokoh PLS di perguruan tinggi, masuknya PAUD meraja lela. Sepertinya menghapus kehidupan PLS sejak lahirnya Dirjen ini, kok dengan mudah dihapus begitu saja. Padahal perubahan ini tidak ada sebutan dalam Undang-Undang.

 Dalam Pasal 6 Peraturan Menpan nomor: 15/2010. ada 6  Unsur dan sub unsur kegiatan Pamong Belajar yang dapat dinilai angka kreditnya,  terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2.Pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan, kursus dengan memperoleh sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat; dan

3. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPL atau sertifikat.

b. Kegiatan belajar mengajar, meliputi:

1. Perencanaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;

2. Pelaksanaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan; dan

3. Penilaian hasil pembelajaran/pelatihan/ pembimbingan.

c. Kegiatan pengkajian program PNFI, meliputi:

1. Persiapan pengkajian program; dan

2. Pelaksanaan pengkajian program.

d. Kegiatan pengembangan model PNFI, meliputi:

1. Penyusunan rancangan pengembangan; dan

2. Pelaksanaan pengembangan.

e. Pengembangan profesi Pamong Belajar, meliputi :

1. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang PNFI;

2. Pengembangan sarana pendidikan nonformal dan informal;

3. Pengembangan karya teknologi tepat guna, seni, dan olahraga yang

    bermanfaat di bidang PNF; dan

4. Penyusunan standar/pedoman/soal dan sejenisnya.

f. Penunjang tugas Pamong Belajar, meliputi:

1. Pengabdian pada masyarakat/kegiatan sosial kemasyarakatan;  

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan;

3. Berprestasi dalam bidang pendidikan;

4. Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya

    Lancana karya satya;

5. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan

6. Berperan aktif dalam penerbitan jurnal/majalah di bidang pendidikan

    formal dan informal.

       Mengembangkan Materi Belajar

Pamong belajar yang kreatif, setiap tahun ia harus punya materi unggulan dalam pengembangan yang dijadikan eksperimennya. Dalam melakukan eksperimental tersebut, sebaiknya disediakan anggaran untuk pengembangan. Hal ini suatu kelebihan dibanding dengan pamong belajar yang bertugas di SKB.

Materi-materi yang perl dikembangkan sebaiknya sebelumnya menyusun proposal yang diseminarkan untuk mendapatkan masukan dalam ujicoba pengembangan itu. Setelah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dilakukan maka dilakukan lagi seminar ke 2 tentang hasil pengembangan. Sehingga out camenya dapat atau tidak di terapkan di kabupaten/kota atau di BP2PNFI itu sendiri.

Secara sederhana sebuah eksperimen yang dilakukan dalam program pengembangan tertentu sebagai berikut:

Dari konsep di atas, berupa input seperti nomor urut Pertama: merupakan rencana tujuan yang bakal dicapai dalam sebuah program pengembangan pendidikan luar sekolah. Sehingga rencana di tujuan ini, harus dapat dibuktikan hasilnya.

Konsep nomor urut Ke dua:  pelaksanaan / implementasi atau istilah lain proses program pengembangan pendidikan luar sekolah. Apakah program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana harus sesuai tujuan. Perlu pula dikaji terhadap dorongan dan kendala yang timbul selama proses pelaksanaan ini berjalan.

Konsep nomor urut Ke tiga: di atas, hasil yang telah dicapai. Adapun hasil yang telah dicapai apakah terjadi kecocokan dengan  rencana di tujuan bakal dicapai dalam proposal sebuah program pengembangan pendidikan luar sekolah, kalau dicapai bagaimana kalau tidak juga bagaimana disertai dengan faktor pendukung dan hambatan, yang ditemui selama dalam proses. Biasanya dalam hasil yang diperoleh tidak sampai di situ. Tapi perlu dilanjutkan dengan cara apakah dikembangkan dalam hal yang sama ataukah ke tempat lain.

Sedangkan nomor urut Ke empat: adalah out came. Dari hasil yang diperoleh dapat dikembangkan di mana-mana. Dan disini biasa sering terjadi beda konsep antara kelompok teknokrat dengan berokrat, dalam hal anggaran. Dalam out come ini, bisa berkembang ke mana-mana sesuai hasil uji coba yang dilakukan, seperti pada urut ke tiga. Namun kalau hanya dibatasi anggaran sampai pada hasil, pihak teknokrat tidak dapat mencobakan ekperimentkannya. Biasanya di sini terdapat kendala untuk pengembangan program. Sehingga hasil yang dilaporkan belum kuat dijadikan jaminan dalam menentukan kebijakan ilmiah. Tapi bagi berokrat, dengan berbagai alasan hal itu sampai tahap ke tiga sudahlah. Karena mereka cukup eralasan, anggaran pemerintah hanya 1 tahun anggaran. Ini sebaiknya pihak tertentu harus dapat memfasilitasinya.

       Keluhan seorang Pamong

Memang tidak semua pamong belajar yang bekerja di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), puas di tempat kerjanya. Dalam perjalanan keliling yang terkadang hanya spontasitas penulis dari SKB ke SKB dari PKBM ke PKBM dan dari Kelompok Belajar ke Kelompok Belajar. Sungguh memilukan, seorang pamong belajar yang ternyata mutasi dari sekolah formal dengan tugas guru, tertarik melihat kehidupan pamong belajar sepertinya santai. Tapi ternyata ada yang harus dipacu. Kalau tidak dengan disadarinya pekerjaan sebagai pamong belajar harus mengetahui persis bagai mana pendidikan orang dewasa (POD).

Penulis mengamati secara retrospektif apa sebab ia mutasi ke pamong belajar. Dan setelah menjadi pamong balajar apa yang ia lakukan. Ternyata pekerjaan pamong belajar itu sebetulnya tidaklah mudah. Sebab proses belajar mengajar dalam PLS itu, jauh lebih berat dibading bekerja sebagai guru formal. Sebab penulis memberikan sejumlah perbeda dan kesamaan. Misalnya sebagai guru, mengajar sudah ada muridnya, materi belajar sudah disiapkan di sekolah, atau di toko buku. Sebagai guru sudah di gaji tetap dalam setiap bulan. Ruang belajar tersedia, demikian juga meja kursi dengan fasilitas sekolah. Sekarang bagaimana sebagai seorang pamong belajar, mengajar muridnya di cari oleh pamong belajar atau tutor, materi belajar harus disiapkan oleh pamong belajar atau tutor, atau bahan belajar, belum tentu tersedia di toko buku. Sebagai pamong belajar ataupun juga tutor tidak digaji secara jelas (pamong PNS). Ruang belajar belum tersedia sehingga mencari tempat bersama warga belajar. Apakah di balai desa, rumah penduduk, demikian juga meja kursi tidak tersedia.

Dengan demikian, pamong belajar ternyata mengeluh, dalam mencari warga belajar sulit. Sementara tempat belajar yang direncanakan belum tentu sepakat dengan warga belajarnya. Apa lagi upaya untuk naik pangkat. Karena dengan proses belajar yang tidak dapat dilaksanakan seperti halnya di sekolah formal. Akibatnya kenaikan pangkat yang bersangkutan tertunda-tunda.

Sebagai pamong belajar yang bertugas di BP2PNFI baik di provinsi maupun regional. Tentu harus bisa merancang bangun dan rekaraya bahan belajar belajarnya. Setelah eksperiment selesai, pamong belajar menerapkan di SBK-SKB tertentu, agar kulialitas pamong belajar dapat menjadi cerminan di daerah itu.

Dengan memperhatikan seperti apa yang telah diuraikan di atas, maka upaya peningkatan mutu tenaga pamong belajar, secara jelas tertuang dalam Peraturan Menpan nomor 15 tahun 2010 pasal 14. tentang Pengembangan model adalah upaya penemuan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) menurut kaidah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki.

PLS Ditinggalkan

Sungguh menyedihkan, dan dirasa perlu perhatian ke masa depan. Kalau Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, baik tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota menjauhi terhadap jurusan/program studi PLS apakah  pada S1 ataupun Program Magister (S-2) PLS di Pascasarjana Universitas  Palangka Raya, tentu akan menjadikan ketidak harmonisan. Karena program dari pusat yakni: Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berkali-kali berubah. Sepertinya tidak ada pendirian.

Ada cemoohan mahasiswa-mahasiswa kami, kenapa bidang PLS tidak diduki oleh orang yang betul-betul sarjana PLS. Anggapan mereka jika orang-orang yang bekerja dibidang PAUDNI ditempatkan mereka yang cocok kesarjaannya (PLS), dan bukan asal pasang kesarjanaan itu, maka perkembangan PAUDNI di Provinsi dan Kabupaten/Kota tentu jauh lebih baik dari masa sekarang. PAUDNI sebenarnya adalah pekerjaan teknis, dan beda sekali dengan bidang lain. Bidang PAUDNI ini,  tidak semua orang tahu apa underdil PLS itu secara mudah. Jika di tempatkan orang-orang yang bukan ahlinya betul-betul PLS, dan tidak semata-mata mencari jabatan belaka, maka tunggu kehancurannya.

Perubahan nama sekarang sudah pertanda PLS bakal ditinggalkan. Karena kelompok yang kurang setuju dengan PLS lebih mudah melepas profesi PLS dari Dirjen ini. Ini sebuah wahana buruk bagi masa depan PLS. Sebab yang jelas-jelas nama Jurusan/Prodi PLS sudah tidak mereka kenal di mana saja ada PLS itu. Apa lagi kalau Dirjen PLS diberi nama Dirjen PAUDNI. Secara jelas tidak ada hubungan antara Jurusan/Prodi PLS dengan PAUDNI. Penulis mengusulkan agar kembalilah nama PLS tercantum pada Dirjen ini. Karena nama baru ini mengaburkan PLS. Kalau tidak, PLS  harus berputar haluan. Selain nama Dirjen istilah bahasa asing dalam UUSPN nomor 20/2003  tidak perlu lagi dipakai seperti sekarang PNFI. Kayanya hebat benar bahasa asing. Padahal Dirjen lain tidak, dan bahasa Indonesia sudah ada. Tentang arti pendidikan nonformal itu.

Memurut Darlan (2010) bahwa:”...Kalau kita mengkaji secara cermat, berubahnya Dirjen PLS menjadi Dirjen PAUDNI ini, ada yang perlu dipertanyakan...”. Kenapa perubahan nama Dirjen ini sepertinya secepat kilat demikian, menjadi Dirjen PAUDNI. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tidak disebut Dirjen PAUDNI. Sehingga bisa menimbulkan masalah baru dalam Dirjen pendidikan luar sekolah yang selalu berubah-ubah itu, mau diapakan.

Daftar Pustaka

Darlan, H.M.Norsanie, 2008. Pamong Belajar Sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan NonFormal di SKB Kuala Kapuas, Palangka Raya.

------------, 2010, Membangun Sinergi  Lintas Sektoral Menciptakan  Masyarakat

               Gemar Belajar, Makalah Seminar Temu Alumnus PLS Universitas

               Negeri Malang (UNM) Jawa Timur, 14 Juni 2010, Malang.

------------,2011. Evaluasi  Program Paud  BPPNFI  Regional VI  Kalimantan, Banjarmasin.

Hapsari, 2008. menyelenggarakan program  Pendidikan Non Formal dan informal, Jakarta.

------------, 2010. Kiplarah PLS Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Desa Tertinggal (Antara Harapan dan Kenyataan), Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung.

PP nomor 15. 2010.  Kementrian Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Berokrasi, tentang: Jaabatan Fungsional  Pamong Relajar Dan Angka  Kredinya, Jakarta.

Tim Akar Media 2003. Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung di luar kota, dusun, Jakarta.

Under, Filed, 2010. Revisi Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, PTK-PNF, Jakarta.