Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menlu Marty Natalegawa saat meninjau Komplek Istana Negara

(Harian : REPUBLIKA). Akademisi: Palangka Raya Cocok Gantikan Jakarta Jadi Ibu Kota Jumat, 18 Januari 2013, 21:45 WIB Setpres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menlu Marty Natalegawa saat meninjau Komplek Istana Negara, Jakarta, yang tergenang banjir pada Kamis (17/1). Berita Terkait REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Pusat pemerintahan negara Indonesia sudah selayaknya dipindah dari DKI Jakarta ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Itu seperti yang digagas Presiden Soekarno sekitar tahun 1957. ''Melihat kondisi yang melanda Jakarta, agaknya sudah waktunya ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Palangkaraya seperti digagaskan Presiden pertama Indonesia sekitar 55 tahun lalu itu,'' kata Prof HM Norsanie Darlan kepada Antara setelah menyaksikan bencana banjir yang menerjang Jakarta. Guru Besar Universitas Palangkaraya (Unpar) itu mengatakan beberapa tahun lalu wacana ibu kota Provinsi Kalteng, Palangkaraya, sebagai ibu kota pemerintahan masih digelorakan. Terakhir sekitar tahun 2012 tetap dibicarakan dalam beberapa kesempatan di daerah tersebut. "Saya teringat lagi setelah menyaksikan bencana alam banjir yang melanda DKI Jakarta. Musibah itu mengundang prihatin anak bangsa di negeri ini,'' katanya. ''Termasuk masyarakat di Kota Palangkaraya yang pernah diwacanakan menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia.'' Norsanie mengatakan wilayah provinsi yang dijuluki "Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila" itu sangat strategis seperti diprediksi Presiden Soekarno pada 1957. Apalagi, Pekanbaru memiliki lahan luas serta dimungkinkan dibangun sejumlah perkantoran kementerian. Kota Palangkaraya juga berada di atas bukit sehingga tidak akan terjadi banjir. Kalaupun banjir, itu hanya di bantaran sungai Kahayan. Itupun sangat jauh dari Kota Palangkaraya. "Kita memaklumi situasi banjir Jakarta membuat roda perekonomian dan pemerintahan terganggu,'' katanya. ''Saya pikir sudah waktunya dipikirkan rencana memindahkan ibu kota pemerintahan (bukan perdagangan) ke Palangkaraya.'' Redaktur: Didi Purwadi