Sabtu, 26
Januari 2013 13:16:06 WIB
|
Pro dan kontra wacana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan masih terus
berlanjut. Bahkan makin santer terdengar manakala Jakarta dilanda banjir
besar, baru-baru ini. Belum lagi persoalan lain yang sangat rumit, seperti
macet dan masalah urbanisasi yang tak ada habisnya. Lantas apa keunggulan
dari Kota Palangka Raya, sehingga ditimang-timang menjadi calon yang pantas
untuk Ibu Kota? Berikut tulisannya yang disajikan secara bersambung. ---- �PALANGKA RAYA berada pada pulau terbesar di tanah air. Posisi kota berada di tengah-tengah
pulau, maka sudah pasti aman dari potensi tsunami. Apalagi selama
berabad-abad, belum pernah ada gempa. Dalam sudut pandang ilmu pengetahuan,
Kalimantan juga tidak mudah terkena gempa,� kata pengamat
sosial Prof HM Norsanie Darlan yang juga guru besar dari Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) Universitas Palangka Raya (Unpar). Apalagi selama ini, Kota
Palangka Raya relatif terbebas dari banjir, tidak seperti kejadian di ibu
kota Jakarta yang terjadi belakangan. �Jika jadi ibu kota negara RI di Palangka
Raya tentu harus ditata dengan baik. Untuk penataannya akan mudah, karena
lahan yang luas dan penduduk yang belum terlalu banyak,� lanjutnya. Jika Kota
Jakarta atau kota-kota lainnya dilakukan penataan, maka diyakini Norsanie
pasti akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya untuk pembebasan lahan, pasti
dengan biaya dan resiko yang terlalu besar. Sedangkan di Palangka Raya tentu
tidak akan menggusur penduduk seperti di kota lain. Apalagi jika pemerintah
pusat memaksimalkan instansi terkait untuk mengembangkan infrastruktur, maka
komunikasi dan transportasi dari kawasan barat ke timur akan mudah dijangkau.
�Karena kota ini ada di tengah-tengah negeri
kita. Apalagi jika melirik sejarah di tahun 1957, Bung Karno (Presiden RI
pertama) sudah bermimpi bahwa Palangka Raya mau dijadikan ibu kota negeri
ini. Pada saat itu penataan kota telah mendatangkan tenaga ahli-ahli baik
dari Universitas Gajah Mada (UGM) maupun Universitas Indonesia,� sebutnya. Bahkan, sampai saat ini dikatakannya, setiap tamu yang datang
telah memuji lebar jalanan yang telah direncanakan dan sebagian masih ada.
Mungkin rasa bermimpi. Padahal tidak. Buktinya hanya ada dua ibu kota
provinsi yang diberi nama �Raya�, yaitu Jakarta
Raya, dan Palangka Raya. Tidak ada nama ibu kota provinsi yang ada
mencantumkan �Raya�, kecuali kedua kota ini,� katanya menegaskan. Pemisahan atau pemindahan ibu kota pemerintahan
dengan ibu kota negara merupakan hal yang lazim. Sudah ada beberapa negara di
dunia yang memisahkannya untuk memaksimal masing-masing fungsinya. �Semula hanya satu kota, sekarang banyak dipisahkan yang dipisah menjadi
dua. Saya melihat lebih banyak manfaat dari mudharatnya,� ungkapnya. Yang tidak kalah penting, katanya, Ibu kota Jakarta sudah
terlalu banyak penduduk, sehingga dengan adanya kepindahan Ibu Kota
pemerintahan ke Palangka Raya, diharapkan secara perlahan-lahan para penduduk
Jakarta dan Jawa umumnya akan bertransmigrasi juga ke Kalimantan, sehingga
penduduk yang terlalu banyak di Pulau Jawa bisa dikurangi. Norsanie Darlan
mengaku senang dan mendukung wacana yang berkembang terkiat pemindahan ibu
kota pemerintahan. Meski diakuinya sebagian masyarakat ada yang merasa takut
mendengarnya. �Ketakutan itu adalah cukup beralasan. Karena di
Jakarta mereka sudah memiliki rumah. Sedangkan ke Palangka Raya masih belum.
Kalau pindah berarti harus mencari lagi, tentunya,� lanjutnya dalam rilis kepada Kalteng Pos. Bahkan, ada beberapa pemikiran
dari sejumlah kalangan yang masih kontra dengan wacana ini. Ada juga yang
beranggapan bahwa kota Palangka Raya itu masih hutan. Seperti adanya
sanggahan dari daerah tetangga (Pak Ali Banjarmasin) di TV-one 24 Januari
2013 jam 21.00, yang beranggapan bahwa Palangka Raya masih dalam banyak
hutan. �Padahal Palangka Raya sejak awal tahun 80-an
hutan sudah dibabat habis oleh pengusaha perkayuan saat itu. Kalau kita
berpikir dengan hati yang dingin dan jernih, ada beberapa hal yang sangat
menguntungkan bagi kita semua, jika Palangka Raya dijadikan ibu kota
pemerintahan negara RI,� tukasnya. (nik)
|
|
|
Naskah UN SD Diserahkan Provinsi
Naskah UN SD Diserahkan Provinsi
- Selasa, 30 April 2013 01:33
- Written by Redaksi
Muhamad
Nuh mengungkapkan Naskah UN diserahkan ke masing-masing Provinsi. (Foto:
Rozali)
JAKARTA,Lampung.Terkini.co.id-Setelah pelajar SMA dan SMP melaksanakan Ujian
Nasional (UN), kini giliran siswa Sekolah Dasar (SD) yang akan melaksanakan UN
yang digelar pada 6-8 Mei 2013. Untuk UN ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Mohammad Nuh menjamin bisa dilaksanakan dengan lancar karena
pengadaan soal ujian diserahkan pada masing-masing provinsi.
“Cek terakhir, sekarang sudah mulai bergerak distribusi ke kabupaten/kota.
Pengadaan ada di provinsi masing-masing.
Setiap provinsi buat tender sendiri. Moga-moga lancar,” ujar Nuh, Senin (29/4).
Nuh mengatakan, berbeda dengan soal UN untuk SMA dan SMP yang memiliki 20 jenis
soal yang berbeda, untuk siswa SD akan diberikan soal yang serupa dan sejenis.
Menurut Nuh, pengerjaan percetakan soal UN SD di provinsi dilakukan bukan hanya
pada 2013 ini saja. “Mengawasi 30-an provinsi itu sulit. Kita centralize. Bukan tahun ini saja, tapi tahun
lalu juga. Hasilnya juga enggak apa-apa. Tahun lalu engak ada apa-apa,” terang
Nuh. Untuk substansi soal UN SD dibuat oleh Pemerintah Pusat sebanyak 25 persen
dan Pemerintah Daerah 75 persen.
Terpisah, Pengamat Sosial Kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya
(Unpar), HM Norsanie Darlan berpendapat, Ujian Nasional (UN) tahun 2013 membuat
siswa peserta UN stres. “Pasalnya UN terkesan menakutkan bagi siswa dan orang
tuanya, sehingga perlu pemikiran mencari pemecahan yang dapat menguntungkan dan
rasa toleransi terhadap anak didik tersebut,” kata Norsanie Darlan.
Selain itu, beberapa tempat di tanah air ujian tertunda sampai jam 14 pada hari
yang sama. Bukankah hal ini tidak merugikan siswa, lanjut mantan aktivis Ikatan
Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. “Mengapa merugikan siswa, karena
anak-anak dari rumah turun lebih awal, untuk mengikuti ujian yang direncanakan
pukul 08-00 pagi. Jika ditunda hingga pukul 14.00, bagaimana makan siang
mereka,” ujarnya.
Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Kalteng itu
meminta, jangan masalah ujian nasional dijadikan semakin tahun semakin
diperberat, sehingga terkesan menakutkan, terlebih dengan pengawalan aparat
kepolisian.
(Ant/Rozali)
Pemerhati
Pendidikan: Pemerintah Musti Perhatikan Rumah Guru SD
Tuesday, November 27, 2012 - 08:37
Wartawan:
Aryeen
@IRNewscom | Banjarmasin: SEORANG pemerhati pendidikan, Prof
Norsanie Darlan menilai sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian terhadap
para guru sekolah dasar di berbagai daerah terpencil dengan merehabilitasi
rumah dinas mereka.
"Sejak tahun 70-an pemerintah membangunkan rumah dinas guru SD di
pelbagai desa, tetapi kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, maka sudah
sewajarnya kalau direhabilitasi," kata Norsanie Darlan di Banjarmasin,
Selasa (27/11).
Menurut guru besar pendidikan luar sekolah Universitas Palangkaraya (Unpar)
tersebut perbaikan rumah guru untuk meningkatkan wibawa para guru itu sendiri
khususnya para anak didik. Masalahnya, apabila para guru tersebut tinggal di
rumah yang seperti gubuk, maka biasanya keberadaan para guru bisa dipandang
'sebelah mata' oleh penduduk setempat, sehingga wibawa para guru menjadi
berkurang.
Padahal sosok guru sangat diperlukan oleh penduduk setempat, khususnya anak
didik, agar anak didik bisa meniru dan patuh terhadap para guru tersebut.
Sebenarnya tingkat kesejahteraan guru di pedesaan, jauh lebih baik dari
kebanyakan penduduk, hanya saja karena menempati rumah guru yang di bawah
sederhana ini, membuat kaum guru dianggap rendah oleh masyarakat termasuk
muridnya.
Karena guru mau menempati rumah dibawah sederhana itu, membuat murid yang
taat dengan guru hanya di ruang belajar saja, karena mereka melihat rumah
tinggal guru yang lebih baik rumah tinggal orang tua murid, membuat mereka
melihat guru tidak punya kekayaan seperti orang tuanya.
"Walau jika kita pelajari penghasil guru lebih dari cukup, jika
dibanding keadaan penduduk," katanya.
Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebenarnya guru yang masa
kerjanya di atas 10 tahun, memiliki tingkat kesejahteraan jauh lebih tinggi
dibanding rata-rata tingkat penghasilan penduduk se tempat.
Apa lagi dewasa ini dengan sertifikasi dan tunjangan daerah, membuat kaum
guru punya penghasilan yang lebih.
Tetapi karena perumahan yang dibangun tidak banyak mendapat perbaikan, maka
wibawa guru Jadi menurun.
"Pada tahun 1998 saat penelitian mengenai krisis moneter negeri inia,
saya turun ke pesisir melihat apakah ada hubungan kerisis moneter berpengaruh
terhadap kelangsungan pendidikan anak nelayan, ternyata dengan harga ikan naik,
anak mereka dapat terus belajar," jelas Norsanie.
Sementara ditemukan seorang guru sudah 17 tahun bekerja di kawasan desa
pantai, tidak pernah sebatang pohon kelapapun ia tanam, sebab ia berpikiran
mungkin bulan depan pindah atau tahun depan pindah, sehingga tinggal di rumah
guru selama itu atap rumah yang bocor saja tidak diperbaiki. [ant]
Wednesday, July 24, 2013 Last Update: 11:30
PM WIB
Peneliti Temukan Keberadaan
Muhammadiyah di Kalimantan Tengah Sejak 1937
July, 24, 2013
koranindonesia.com, BANJARMASIN —
Peneliti dari Universitas Palangka Raya (Unpar)
Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH bersama tim menemukan keberadaan organisasi
kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1937.
Kalimantan Siap Jadi Ibu Kota RI?
Kamis (24/01) | 00:16 WIB
Banjarmasin, Wartakotalive.com
Wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa
(DKI) Jakarta mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjauan dari
berbagai aspek.
"Perhatian itu sebuah kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia
umum lagi," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H
Riswandi di Banjarmasin, sebagaimana dilansir Antara, Rabu.
"Apalagi `kota metropolitan` tersebut belakangan seakan sudah menjadi
langganan banjir. Sementara pemerintah tampaknya masih kesulitan mencari solusi
agar persoalan itu tidak lagi menghambat jalan roda pemerintahan,"
katanya.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
itu, pemindahan ibu kota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa
terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam lagi.
"Karena pemindahan ibu kota RI tidak hanya memerlukan pemikiran,
melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan
lain," kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Menurut dia, memang sudah selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI.
Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu
kota RI.
"Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI
tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil,
seperti gempa dan banjir," kata politisi PKS tersebut.
"Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat
strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun
pemerintahan RI," demikian Riswandi.
Sementara itu, guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM
Norsanie Darlan mengungkit kembali keinginan Presiden RI Soekarno yang mau
menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara.
Presiden RI pertama melontarkan keinginannya itu pada tahun 1950-an saat
peresmian kota Pahandut sebagai ibu kota Kalteng, yang belakangan ibu kota
provinsi tersebut bernama Palangka Raya.
"Saya kira pemikiran Bung Karno itu cukup beralasan dan visioner, bukan
cuma untuk sesaat atau jangka pendek, tapi jauh ke depan," kata putra
Indonesia kelahiran "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut.
"Oleh karenanya pemikiran proklamator RI tersebut perlu menjadi
perhatian bersama, guna masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita
cintai," demikian Norsanie Darlan.
