Kamis, 24 November 2016

SEBUAH HASIL PENELITIAN PKBM DI KALTENG

PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALTENG Oleh : H.M.Norsanie Darlan Abstrak Tujuan penelitian tentang evaluasi pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini akan diuraikan sebagai berikut: (1). Ingin mengetahui apakah PKBM Teratai Mekar punya cara dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa. (2). Ingin mengetahui bagaimana PKBM Eka Bahurui dalam bekerja sama dengan pemerintah. Agar mereka dapat termotivasi dapat mengelola dengan baik; (3). Ingin mengetahui apa saja bantuan pemerintah yang pernah mereka terima selama dalam berdirinya PKBM Sei Paku di Kota Besi Kotawaringin Timur. (4). Ingin mengetahui apakah PKBM sudah pernah mendapatkan fasilitas TIK untuk media belajar. Metoda dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif sebagai subjek dalam penelitian ini adalah: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di dalam wilayah kabupaten Kotim. Dan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, adalah pengelola, tutor dan warga belajar. Adapun yang dijadikan sumber data adalah pengelola penyelenggara PKBM dalam penelitian, tutor di lembaga penyenggara pendidikan non formal dan perangkat lainnya. Untuk memperoleh data dibantu dengan peroman wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1). PKBM Teratai Mekar punya cara dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa, dengan memberikan berbagai program agar calon warga belajar termotivasi untuk dapat dan mengikuti proses belajar; (2). Ingin mengetahui bagaimana PKBM Eka Bahurui dalam bekerja sama dengan pemerintah. Agar mereka dapat mengelola dengan baik. Dan ternyata proses pembelajaran di saat penelitian ini berlangsung masih menggunakan kantor desa atas restu pemerintah setempat; (3). Ingin mengetahui apa saja bantuan pemerintah yang pernah mereka terima selama dalam berdirinya PKBM Sei Paku di Kota Besi Kotawaringin Timur, telah mendapatkan fasilitas dari kepala Dinas Pendidikan setempat; (4). Ingin mengetahui apakah PKBM sudah pernah mendapatkan fasilitas TIK untuk media belajar. Merupakan barang baru, kalau pemerintah memberikan fasilitas untuk PKBM tersebut. Kata Kunci: PKBM, Tutor dan Eka Bahurui

Minggu, 21 Agustus 2016

GOVERNMENT URGED TO CANCEL REMISSION FOR CORRUPTION CONVICTS

0210816000339 21-08-2016 NAT BJM Banjarmasin, S Kalimantan, Aug 21 (Antara) - An academician has followed call urging the government to cancel remission for corruption convicts Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH of the University of Palangka Raya, Central Kalimantan, said the government should consider reviewing regulation giving remission for corruption convicts. Earlier the Corruption Eradication Commission has expressed disappointment with the inclusion of corruption convicts receiving remission traditionally granted in commemoration of the National Independence Day August 17. On Saturday, Prof Norsanie said granting remission for corruption convicts as well as drug convicts is not educative. "The punishment becomes less deterrent. It is not educative especially not from the educational point of view," the professor said. He said the government does not have to give humanity argument in giving remission for those stealing the state money and drug dealers. "Those committing corruption and trafficking illicit drugs are much less humane. They are a threat to the survival of the nation's future generation," he said. The government granted remission for 82,000 of 131,000 prisoners all over the country on the occasion of the country's 71st Independence Day commemoration. Law and Human Right Minister Yasonna Laoly said with the remission 3,528 convicts became a freemen. KPK said the government is too generous in granting the remission that the punishment is less deterrent. "We regret the decision. we and other law enforcement agencies have worked hard in investigating cases and brought suspects to justice," KPK spokeswoman Yuyuk Andriati said. Among the leading corruption convicts receiving remission were former lawmaker Muhammad Nazaruddin and his wife Neneng Sri Wahyuni. Nazaruddin and his wife hold a letter certifying them as justice collaborators. Justice collaborators are entitled to cut in sentence. Other high profile corruption convicts Sutan Bhatoegana, Anas Urbaningrum, Andi Alifian Mallarangeng, Suryadharma Ali, Dada Rosada, Angelina Sondakh, Dewie Yasin Limpo were not given remission. ***2*** (AS) (T.SYS/A/A. Saragih/F. Assegaf) 21-08-2016 10:33:59 Powered by Telkomsel BlackBerry®

PEMERINTAH DIMINTA TINJAU KEMBALI REMISI NAPI KORUPTOR

D0210816000338 21-08-2016 HKM BJM Banjarmasin, 21/8 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah M. Norsanie Darlan meminta pemerintah meninjau kembali peraturan pemberian remisi terhadap narapidana koruptor. Pasalnya, pemberian remisi terhadap narapidana (napi) koruptor tidak mendidik, kata Prof.Dr. H.M. Norsanie Darlan, M.S.,P.H. kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu (20/8) malam. Begitu pula, remisi terhadap narapidana yang tersangkut kasus narkoba, terutama bagi bandar atau pengedar/penjual barang haram tersebut, menurut dia, juga tidak mendidik. "Kesan tidak mendidik itu, terutama bila melihatnya dari sudut pandang pendidikan," kata guru besar perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalimantan Tengah itu. Persoalanya, lanjut dosen pascasarjana Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau pendidikan nonformal (PNF) itu, dengan remisi tersebut pelaku korupsi dan kasus narkoba tidak akan jera. Karena calon atau pelaku koruptor dan narkoba jadi tidak jera/enggan untuk melakukan perbuatan tersebut. Walau dia tahu perbuatan itu bertentangan dengan hukum di negeri tercinta ini. Alasan lain, walau pelaku tertangkap dan dihukum, nantinya saat di penjara, misalnya pada HUT RI dan hari-hari besar lain, mereka akan mendapatkan remisi sehingga peristiwa akan tertangkap tidak menjadi hal yang menakutkan. "Bila tertangkap pun hukumannya akan selalu dikurangi. Hal ini yang tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera," lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu. Sebaiknya, menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut, agar napi koruptor dan narkoba itu dianalisis kembali dalam hal pemberian remisi apakah betul-betul sudah pantas atau hanya analisis pribadi. "Karena percuma petugas keamanan kita, siang malam memburu pelaku korupsi dan narkoba. Akan tetapi, setelah mereka dijatuhi hukuman tidak memberikan efak jera," ujar Korsat Ikatan Cendekiawan Muslin Indonesia (ICMI) Kalteng itu. Hukuman yang dituntut jaksa, kata dia, ada kalanya sudah berkurang di persidangan. Ditambah lagi, masa kurungan pun jadi berkurang karena mereka mendapat remisi. Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pemerintah tidak perlu menggunakan pertimbangan atau alasan kemanusiaan sehingga memberikan remisi kepada napi koruptor dan bandar/pengedar narkoba. Mereka (koruptor dan bandar/pengedar narkoba) itu, kata dia, pada dasarnya juga lebih tidak manusiawi karena efek samping mengancang kelangsungan generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia menyayang terhadap sikap pemerintah yang terus memberikan remisi kepada napi koruptor dan bandar/pengedar narkoba, seperti dalam rangkaian peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 2016. Kalau napi dari kasus lain, dia mengatakan tidak masalah mendapatkan remisi. "Hal itu kemungkinan sah-sah saja. Dengan berbagai pertimbangan lainnya," katanya. Akan tetapi, kata Norsanie Darlan, kalau pelaku perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi dan narkoba, akan merusak generasi bangsa sehingga tidak sepatutnya mendapatkan remisi. ***2*** (T.KR-SKR/B/D. Kliwantoro/D. Kliwantoro) 21-08-2016 09:28:59iati said.

Rabu, 03 Agustus 2016

KALTENG INGINKAN PENINGKATAN KUALITAS PAUD DAN PLS

Banjarmasin, 2/8 (Antara) - Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal di wilayah yang terdiri atas 14 kabupaten/kota tersebut. Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Norsanie Darlan mengemukakan keinginan tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) serta pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal (PLS/PNF) di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur Kalteng tersebut, lanjutnya, BAP setempat mengadakan pelatihan bagi pelaksana akreditasi. "Kita berharap, dengan pelatihan tersebut pelaksana akreditasi lebih profesional dalam mengakreditasi PAUD dan PLS/PNF di provinsi ini," ujar Norsanie yang juga Ketua Program Studi Pacasarjana PLS/PNF pada Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalteng itu. "Dengan profesionalismenya para pelaksana akreditasi, kita berharap peningkatan mutu PAUD dan PLS/PNF di 'Bumi Tambun Bungai' Kalteng," lanjut Guru Besar Unpar yang meniti karir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) tersebut. Pelatihan tenaga akreditasi terhadap PAUD dan PLS/PNF yang berlangsung di komplek Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng-Jalan DI Panjaitan Palangkaraya itu mendatangkan tiga tenaga pelatih dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sedangkan peserta pelatihan yang dimulai sejak 1 Juli 2016 selama tiga hari itu terdiri dari anggota BAP PAUD dan PLS/PNF seprovinsi tersebut serta tenaga sekretariat BAP Kalteng. "Mereka atau peserta pelatihan itu mendapatkan pembekalan selama tiga hari dari cara mengidentifikasi hingga analisis akreditasi pada lembaga PAUD dan PLS/PNF pada berbagai kabupaten/kota di Kalteng," demikian Norsanie Darlan. Di Kalteng dari 1.000 lembaga PAUD dan PLS/PNF pada tahun 2016 BAP hanya mendapat pagu mengakreditasi 300 unit, sisanya tahun anggaran beriku atau mendatang. Sekretaris BAN Pusat Dr M Afif Luthdy ST MT dari Jakarta membuka pelatihan akreditasi di "kota cantik" Palangkaraya Kalteng tersebut.***4*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 02-08-2016 17:49:06

Minggu, 31 Juli 2016

AKADEMISI : HUKUMAN MATI TIDAK PERLU DIHENTIKAN

D0310716000506 31-07-2016 HKM BJM AKADEMISI : HUKUMAN MATI TIDAK PERLU DIHENTIKAN Banjarmasin, 31/7 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Nornasie Darlan MS PH berpendapat, pemerintah Indonesia untuk sementara tidak perlu menghentikan sanksi berupa hukuman mati. "Karena kalau melihat kenyataan belakangan ini hukuman mati saja tidak nampak memberikan efek jera kepada para pelaku, seperti pengedar dan bandar narkoba seakan tak memberi bekas," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu. "Apalagi tampaknya tiap tahun jumlah pelaku semakin meningkat. Berarti belum waktunya menghentikan eksekusi mati bagi pengedar atau bandar narkoba," tutur Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut. Karena bagi bandar narkoba, lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, bisnis "barang haram" (barang terlarang) itu mendapakan keuntungan yang sangat tinggi, walaupun penuh risiko. Koorinator Satuan (Korsat) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu menyarankan, agar pemerintah berusaha lebih maksimal lagi supaya pemberantasan atau penanganan narkoba sampai ke akar-akarnya. Karena bagi bandar, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, bisnis narkoba mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, walaupun penuh risiko. "Memang kita sadari bahwa para pengedar terkadang tidak mengerti apa akibat dari narkoba. Tapi setelah ia tertangkap baru tahu persis bahwa narkoba adalah memiliki bahaya yang menakutkan," ujar profesor - putra Indonesia kalahiran Desa Anjir Serapat Kapuas, Kalteng itu. Selain itu, ada kala seseorang dititipi sesuatu yang isinya tidak dia ketahui. Namun sesudah melalui pemeriksaan petugas, ternyata titipan tersebut narkoba, padahal yang mendapat titipan tersebut anti narkoba. "Jadi hati-hati, sebagai misal di bandara suatu ketika ada orang yang dengan berbagai cara untuk menitipkan barang haram tersebut hingga sampai pada tempat tujuan, " pesan mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan pemerintah provinsi Kalteng itu. Begitu pula harus Hati-hati bila tas tertukar, terlebih lagi tas pakaian yang tidak dikunci. "Kalau saat di tempat tertentu tas kita tertukar, harus segera melapor kepada pihak petugas. Jangan terburu napsu dengan berpikiran lain," ujarnya. "Sebagai contoh pikiran lain, biarlah tas saya tak ada isinya, sementara tas yang terukar ini, lebih mahal dari milik kita. Hati-hati pula apa isi tas yang tertukar ini, siapa tahu dalam isinya tas itu barang terlarang di negeri kita," katanya. Dalam beberapa hari belakang agak lucu, yaitu ada 14 orang siap eksekusi di Nusa Kambangan. Ternyata 10 orang yang lolos/dibatalkan (ditunda) dari regu tembak. Lebih banyak yang dibatalkan dengan biaya negara yang sangat besar. "Kan tidak lucu dari 14 orang yang siap dieksekusi, misalnya cuman 1 orang yang dibatalkan. Kita sama maklumi bahwa narkoba merusak bangsa," lanjut dosen pascasarjana pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal (PLS/PNF) itu. "Itulah sebabnya pemerintah berjibaku membersihkan narkoba. Apa lagi yang mengonsumsi narkoba kebanyakan anak muda yang sebetulnya cukup menentukan nasib masa depan bangsa dan negeri kita," demikian Norsanie.***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 31-07-2016 17:03:49

Sabtu, 23 Juli 2016

KALTENG DAPAT PAGU AKREDITASI 300 PENYELENGGARA PLS

D0230716000499 23-07-2016 IBU BJM Banjarmasin, 23/7 (Antara) - Badan Akreditas Pendidikan Kalimantan Tengah mendapatkan pagu mengakreditasi 300 lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah (PLS) di provinsi itu tahun 2016. Ketua Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) Kalimantan Tengah (Kalteng) Prof Dr H. M Norsanie Darlan MS PH mengemukakan itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Bandara Syamsuddin nor Banjarmasin, Sabtu. Lembaga penyelenggara PLS atau pendidikan non formal (PNF) itu terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). "Dengan pagu hanya 300 pada 2016, berarti di provinsi yang kini terdiri atas 14 kabupaten/kota masih 1.000 lebih lembaga penyelenggara PLS yang belum atau menanggu akreditasi," ujar Norsanie yang juga Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar), Kalteng. Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam mengakreditasi. PAUD, LKP dan PKBM tersebut sudah barang tentu akan dibagi berdasarkan porsinya secara berimbang pada setiap kabupaten/kota se-Kalteng, lanjutnya saat berada di Banjarmasin. Ia memperkirakan, untuk mengakreditasi lembaga penyelenggara PLS/PNF di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng sesuai pagu 2016 akan selesai Oktober atau Nopember mendatang. "Kita berharap 500 lembaga penyelenggara PLS/PNF di Kalteng, BAP provinsi ini kembali mendapat pagu mengakreditasi tahun 2017 - 2018," ujar dosen pacasarjana pendidikan luar sekolah pada perguruan tinggi negeri tertua di Bumi Isen Mulang atau "Tambun Bungai Tersebut. "Dengan diakreditasinya lembaga-lembaga pendidikan penyelenggara PLS/PNF, maka akan terlihat dan dapat diketahui apakah lembaga-lemabaga itu layak untuk diikuti," tuturnya. Bagi yang mendapat akreditasi A, maka lembaga itu punya hak menandatangani Ijazah sendiri, tanpa melalui Dinas Pendidikan (Disdik), namun yang belum lulus akreditasi boleh mengulang tahun berikutnya. Dalam menghadapi berbagai kegiatan ke depan, lanjutnya, BAP Kalteng mengadakan rapat membahas tentang pembagian tugas masing-masing anggota pengurus BAP terhadap PAUD dan PLS/PNF "Jadi setiap kabupaten ada penanggung jawab tentang PAUD dan PLS/PNF. Sedangkan di kota Palangka Raya dilakukan bersama," ujar Norsanie yang juga Ketua Program Studi (Prodi) pascasarjana PLS/PNF pada Unpar. Ia menerangkan, ada tiga hal yang segera dilakukan Juli dan Agustus 2016 yaitu (1)rapat pembekalan peserta, (2)rapat koordinasi dengan dinas pendidikan (disdik) kabupaten/ kota serta (3)pelatihan tenaga asesor. "Jadi dengan terbentuknya tugas dari masing-masing anggota BAP mereka dapat berkomunikasi dengan disdik-Kabid PNF dan kelompok kerja (pokja) kabupaten/ kota supaya dapat mempercepat proses akreditas PAUD dan lembaga penyelenggara PBF/PLS," demikian Norsanie.***4*** (T.KR-SKR/B/O. Tamindael/O. Tamindael) 23-07-2016 12:25:22

PRODI PLS UNPAR LULUSKAN 124 MAGISTER PENDIDIKAN

Banjarmasin, 23/7 (Antara) - Program studi pascasarjana pendidikan luar sekolah atau PLS atau PNF pada Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah sejak operasional Agustus tahun 2008 meluluskan 124 magister pendidikan. Ketua Program Studi (Prodi) PLS atau Pendidikan Non Formal (PNF) Unpar Prof Dr H. M Norsanie Darlan MS PH mengemukakan itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu. "Sejumlah 124 lulusan pascasarjana PLS/PNF itu termasuk dua orang yang lulus 20 Juli lalu, akan mengikuti wisuda Unpar, dan sebelum mendapatkan gelar M.Pd, kedua lulusan baru tersebut telah melakukan penelitian 4 - 5 bulan," ujarnya saat berada di Bandara Syamsudinnor Banjarmasin. Ia menerangkan, kedua orang lulusan baru penyandang MPd PLS/PNF itu Novia Windari meneliti tentang "implementasi hasil pelatihan keterampilan tata rias wajah" di unit pelaksana teknis balai latihan kerja (BLK) Kota Palangka Raya, ibukota Kalteng. Kemudian Robintang Sitorus meneliti tentang "penyuluhan program keluarga berencana (KB) metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya. Ia berharap, dengan hasil-hasil penelitian tersebut sarjana baru itu bisa menerapkan ilmunya kalau mereka kembali ke masyarakat, terlebih dalam bidang ilmu PLS atau PNF. "Memang selama ini banyak yang tidak mengerti apa itu PLS. Tapi setelah masuk dan belajar, baik pada S1 maupun S2 PLS/PNF tersebut, baru sadar ilmu yang mereka tekuni sering dia temukan di berbagai tempat," tuturnya. Prodi PLS/PNF memang paling lama bertahan di Kalimantan hanya di Unpar, sesudah ditelan isu pada pertengahan tahun 1980-an bahwa PLS yang ada di luar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) tidak dinonaktifkan. Sementara surat tentang PLS itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sampai saat ini tak kunjung ada. Oleh karenanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ada pada universitas khususnya di luar Pulau Jawa menghentikan operasional prodi PLS. Sedangkan yang bertahan di negeri ini hanya pada dua universitas masing-masing PLS FKIP Unpar dan PLS FKIP Universitas Jember, Jawa Timur (Jatim), selebihnya seperti dari Universitas Syeh Kuala Aceh hingga Universitas Cendrawasih di kawasan paling timur Indonesia pada berhenti beroperasi. Begitu pula untuk Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin juga menutup prodi PLS yang hingga kini tidak bisa aktif kembali, karena sulitnya peraturan sementara dosen-dosennya sudah pada pensiun. Ia menuturkan, saat Rektor Unpar Prof Dr Ir H Ali Hasmi MS MA menyadari bahwa bila PLS/PNF di Kalteng dibiarkan tidak beroperasi atau tidak menerima mahasiswa baru, maka Kalteng seperti di Kalsel bakal kesulitan mencari sarjana PLS murni. "Karenanya pula Rektor Unpar saat itu langsung menginstruksikan saya untuk mengaktifkan kembali dalam penerimaan mahasiswa baru S1 PLS tahun 1995. Sedangkan dosennya yang masih produktif ketika itu 24 orang," tuturnya. Sementara untuk Program S2 saat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Prof Fasli Djalal, yang mengerti pentingnya PLS/PNF, pada tahun 2008 menerbitkan izin operasional S2 PLS di Unpar. "Sampai saat ini Unpar masih satu-satunya S2 PLS/PNF yang ada di luar jawa. Ketua Prodi pascasarjana PLS/PNF tersebut hingga kini masih dipercayakan kepada saya," ujar mantan Kepala Badan Diklat Pemprovinsi Kalteng tersebut. Ia menyatakan, saat ini program S2 PLS/PNF Unpar masih menerima mahasiswa baru untuk tahun 2016 sampai akhir Juli, dan bagi yang berminat silakan datang ke Prodi tersebut di pascasarjana perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu. "Kami siap membatu anda untuk menjadi tokoh-tokoh pendidikan non formal di negeri tercina ini," demikian Norsanie Darlan yang juga mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (iPMI)..***4*** (T.KR-SKR/B/O. Tamindael/O. Tamindael) 23-07-2016 09:19:40

Kamis, 21 Juli 2016

Mohon Perhatikan Pendidikan Nonformal

Banjarmasin (Antara Bali) - Pengamat masalah sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan meminta, pemerintah agar meningkatkan perhatian terhadap pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkapkan harapan itu saat berbincang dengan ANTARA Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sabtu, berkaitan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan non formal selama ini. Padahal, menurut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng itu, peran pendidikan non formal juga cukup besar terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai contoh dalam penuntasan penyandang buta aksara, serta berbagai kursus, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan keahlian, keterampilan dan kecakapan seseorang. "Karenanya seiring perkembangan dan kemajuan zaman, keberadaan pendidikan non formal telah dikenal dalam peradaban manusia jauh sebelum adanya pendidikan formal dan sistem persekolahan," ujar Prof Dr HM Norsanie Darlan yang meniti karir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. Namun pembinaan pendidikan nasional selama ini masih didominasi oleh pendidikan formal. Pembinaan pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah hanya melalui berbagai pendekatan proyek yang bersifat sementara dan kadangkala tidak berkelanjutan. (LHS/T007) Editor: Masuki COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sabtu, 16 Juli 2016

sebuah pemikiran

IBU KOTA PINDAH Kalimantan Dinilai Siap dan Strategis Newswire/JIBI/Kabar24 | Sebuah Ilustrasi yang menarik BANJARMASIN– Wacana seorang guru besar putra Kalimantan Tengah dari Universitas Palangka Raya tentang pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjauan dari berbagai aspek. “Perhatian itu sebuah kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia umum lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Rabu (23/1/2013). “Apalagi kota metropolitan tersebut belakangan seakan sudah menjadi langganan banjir. Sementara pemerintah tampaknya masih kesulitan mencari solusi agar persoalan itu tidak lagi menghambat jalan roda pemerintahan,” katanya. Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemindahan ibu kota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam. “Karena pemindahan ibu kota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain,” kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu. Menurut dia, memang sudah selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI. “Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir,” kata politisi PKS tersebut. “Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI,” demikian Riswandi. Sementara itu, guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkit kembali keinginan Presiden RI Soekarno yang mau menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Presiden RI pertama melontarkan keinginannya itu pada tahun 1950-an saat peresmian kota Pahandut sebagai ibu kota Kalteng, yang belakangan ibu kota provinsi tersebut bernama Palangka Raya. “Saya kira pemikiran Bung Karno itu cukup beralasan dan visioner, bukan cuma untuk sesaat atau jangka pendek, tapi jauh ke depan,” kata putra Indonesia kelahiran “Bumi Isen Mulang” Kalteng tersebut. “Oleh karenanya pemikiran proklamator RI tersebut perlu menjadi perhatian bersama, guna masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai,” demikian Norsanie Darlan.

Senin, 20 Juni 2016

SEMINAR MULTI KEAKSARAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pada Selasa, 21 Juni 2016 7:32, "syamsuddin.hasan@ymail.com" menulis: D0200616001073 20-06-2016 KSR BJM SEMINAR MULTI KEAKSARAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Banjarbaru, 20/6 (Antara) - Sejumlah pamong belajar dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Regional IV Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan melakukan Seminar Multi Keaksaraan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil, Senin. Pendamping/pembimbing makalah seminar tersebut Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH merangkan, seminar itu dalam rangka mempersiapkan materi/bahan ajar bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). "Materi/bahan ajar itu tentang bagaimana mengadakan pendekatan dengan KAT tersebut," ujar Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) itu kepada Antara Kalsel di Banjarmasin. Selain itu, membicarakan bekal guna memberikan kecakapan hidup bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar masa depan mereka lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sementara paparan tiga pemakalah berisikkan bagaimana pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat, termasuk KAT. "Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) itu agar bisa mengetahui apa saja di lingkungan mereka yang dapat menyumbangkan manfaat untuk kehidupan sehingga menjadi sejahtera," tutur profesor berasal dari Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Ia berharap, konsep bahan ajar yang mereka buat dalam seminar itu tidak saja untuk para pamong belajar pada lima provinsi di Kalimantan. Melainkan berlaku pula untuk berbagai daerah di tanah air. "Karena hasil uji coba itu akan memberi manfaat dalam proses pembelajaran yang lebih luas," demikian Norsanie Darlan. Pemakalah seminar yang sehari itu masing-masing Dra Nunung Nurazizah M.Pd, Rusmilawati, M.Pd dan Wulan Surandika, S.Pd, serta itu dibuka oleh Kabid Pembinaan Program Dr. Didik Tri Yusmanto M.Pd Pendamping/pembimbing seminar yang berlangsung di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Regional IV Kalimantan di Banjarbaru (30 kilometer utara Banjarmasin) itu juga Prof H Suratno M.Pd dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. ***4*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 20-06-2016 18:15:31

Sabtu, 18 Juni 2016

AKADEMISI: PLS/PNF TIDAK MENGENAL BATAS USIA

D0180616000382 18-06-2016 KSR BJM Banjarmasin, 18/6 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengingatkan bahwa pendidikan luar sekolah atau non formal tidak mengenal batas usia. "Oleh sebab itu, walau usia sudah tua tidak perlu risau dalam hal pendidikan, karena masih bisa mengikuti pendidikan luar sekolah atau non formal (PLS/PNF)," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu. "Berbeda dengan pendidikan formal ada batas usia, sementara bagi PLS/PNF tidak mengenal batasan usia, sekalipun sudah menjadi kakek-kakek," lanjut profesor yang berkarier mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu. Ia mengatakan, pada pendidikan formal ada batas waktu paling tinggi 20 tahun sudah tidak sekolah dasar (SD) ataupun sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). "Karena rata-rata di sekolah formal secara jelas usia SD 6-12 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 13-15 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maksimal 18-20 tahun," lanjut dosen pascasarjana PLS pada Unpar tersebut. Ia menambahkan, PLS/PNF sebagai perwujudan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa". "Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tampaknya gampang (mudah), tapi sulit," ujar Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng tersebut. "Gampangnya menyebut, sulitnya melaksanakan. Bahkan ada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) sendiri tidak mengerti tugas dan onderdil di dalamnya, terlebih bidang PLS/PNF," lanjutnya. Oleh sebab itu Kepala Disdik tidak mengerti PLS/PNF, maka sebaiknya yang bersangkutan jangan menjabat atau bupati/wali kota tidak memberikan jabatan tersebut, karena bisa merusak citra dunia pendidikan, sarannya. "Karena kalau seorang Kepala Disdik tidak mengerti PLS/PNF akan membuat malu bupati atau wali kotanya," lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu. Ia menerangkan, ada sejumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal itu, antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Untuk lebih jelasnya ke tiga jenis PLS/PNF tersebut, yaitu PKBM sebuah lembaga yang menyelenggarakan Paket A setara dengan ijazah SD, Paket B setera SMP, dan Paket C setara SMA. Ketiga macam ijazah dari paket A, B dan C tersebut resmi dan sah berdasarkan Undang-Undang. Namun PKBM tutornya masih beroientasi dari masyarakat untuk masyarakat, demikian Norsanie. ***4*** (T.KR-SKR/B/T. Susilo/T. Susilo) 18-06-2016 10:38:09

Selasa, 14 Juni 2016

BERITA UTAMA REPUBLIKA

Pengolahan Ikan Lele Dapat Mengangkat Desa Tertinggal Post on: 26 Mei 2016 Kabarna olahan-ikan-lele-ilustrasi-_130712115758-717.jpg BANJARMASIN — Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengatakan, pengolahan ikan lele dapat mengangkat desa tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi. “Keadaan itu terungkap dari hasil penelitian mahasiswi pascasarjana (S2) Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Unpar di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng,” ujarnya kepada Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu (25/5). “Desa Sigi dulu masuk kategori tertinggal, tapi kini tidak tertinggal lagi,” lanjut Guru Besar atau dosen pascasarjana S2 PLS/PNF Unpar tersebut mengutip hasil penelitian mahasiswinya itu. Penelitian oleh Elly Misna, mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau (sekitar 113 kilometer barat Banjarmasin atau 85 kilometer timur Palangkaraya, ibukota Kalteng) itu sebanyak dua kali selama empat bulan lebih. Berdasarkan penelitian tersebut warga masyarakat Desa Sigi memang tidak terlalu menyenangi ikan lele, karena masih jenis ikan lain yang bisa mereka konsumsi. Namun warga masyarakat Desa Sigi itu mengolah ikan lele menjadi empat produk jenis makanan ringan, ternyata banyak pula orang menyukai oleh rumah tangga (home industry) tersebut. Pasalnya untuk membudidayakan ikan lele di kawasan Desa Sigi dan sekitarnya relatif, sehingga tidak kekurangan bahan baku buat produk makanan ringan itu. Pada seminar hasil penelitian itu, 25 Mei 2016, Kepala Desa Sigi Muriyanto menerangkan, sebelumnya warga desa tersebut mendapatkan motivasi dan pelatihan mengolah ikan lele yang cukup potensial, namun mereka belum memanfaatkan secara maksimal. Pelatihan itu bagi kaum ibu berusia 45 – 50 tahun yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam usaha masyarakat, seperti menyadap karet, mengambil rotan di kebun dan lainnya. “Kita mengapresiasi atas kerja sama mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar dengan Kepala Desa Sigi yang memotivasi warga masyarakat setempat, sehingga desa tersebut menjadi terangkat dari semula tertinggal kini tak lagi tertinggal,” demikian Norsanie Darlan. Source: Republika

Senin, 30 Mei 2016

SEKELUMIT SIAPA TUTOR ITU

H.M.Norsanie Darlan Sebagai tenaga pendidik pendidikan luar sekolah (PNF) dalam kesempatan ini akan diuraikan sekelumit siapa sebenarnya yang disebut tutor itu ? jadi tutor itu ia adalah: seorang pendidik di jalur pendidikan luar sekolah (PLS/PNF) yang selama tidak begitu dikenal masyarakat luas. Tugas pokok tutor yaitu: memberikan pembelajaran secara ikhlas kepada mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat menikmati pendidikan formal selama hidupnya, maka tutor sebagai insan manusia tentu punya rasa iba melihat warga di sekelilingnya yang karena sesuatu dan lain hal itu, ia tidak sempat belajar di bangku sekolah (formal). Sementara mereka mereka juga ingin setara dalam aspek pendidikan dengan orang lain. Maka proses itu hanya ada di jalur pendidikan luar sekolah /pendidikan non formalah yang mampu menyelesaikannya. Misalnya tutor memberikan proses pembelajaran kepada mereka yang belum lulus sekolah dasar bahwa ia harus kembali bersekolah. Tapi faktor usia tidak bisa difungkiri. Misalnya yang bersangkutan sudah menginjak usia 35 tahun. Kawan-kawannya sudah pada berhasil. Bahkan sudah ada yang jadi sarjana. Sementara ia SD atau sederajat belum pernah lulus. Jika yang bersangkutan sekolah dan masuk SD, mungkin ia lebih tua dari guru SD dan belum tuntas membaca dan menulis alias tuna aksara latin dan angka. Untuk pemecahan hal seperti ini tidak layak ia belajar di sekolah formal. Maka peranan tutor lah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menuntaskannya. Apakah paket A, B atau C. Dengan contoh di atas, peran tutor sangat penting. Dan di negeri kita masih ada di sana-sini ditemukan mereka yang seperti ini. Dan para tutor dengan kerendahan hatinya untuk memberikan pembelajaran di luar sekolah, atau dapat memanusiakan manusia Indonesia, agar isi pembukaan UUD’1945 dapat terwujud, dengan sebutan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti uraian di atas. Sekarang siapa sebetulnya tutor itu ?. Tutor adalah orang yang mau mengabdikan dirinya kepada orang lain. Banyak sebetulnya tutor itu. Misal guru ngaji yang membimbing anak atau orang dewasa agar bisa membaca Al-Qur’an. Demikian juga tutor membimbing orang lain agar bisa membaca dan menulis huruf latin dan angka. Pertanyaan yang muncul siapa yang membayar gaji/upah tutor ini? Hal seperti ini sudah setengah abad negeri kita ini, merdeka. Cita-cita pendiri Republik Indonesia ini upaya mencerdaskan bangsa sudah mendekati sempurna. Dan UUD’45 sudah beberapa kali di amandemen. Tapi tutor belum mendapatkan upah yang layak dari pemerintah. Ia dibayar oleh masyarakat. Itupun kalau warga masyarakat ada yang merasakan nikmatnya bisa membaca dan menulis. Kalau tidak ? aduh kasihan, negeri yang kaya penduduknya kurang perhatian terhadap orang di sekelilingnya. Jadi melalui media ini, saya menyarankan kepada Dinas terkait. Dinas pendidikan dari berbagai tingkatan, agar para tutor yang berjuang mencerdaskan bangsa supaya mendapatkan upah yang layak kepada para tutor demi kemanusiaan. Tanpa tutor bangsa kita, pasti lebih banyak dari sekarang yang buta huruf. Contoh di atas pekerjaan tutor adalah hanya sebagian kecil. Masih banyak tugas tutor yang lebih berat, sementara upahnya tidak ada kepastian. Hal ini perlu perhatian anggota DPRD yang membidangi pendidikan. dan masih ada anggota DPRD yang juga berjuang untuk menjadi anggota DPRD yang mensyaratkan paket C setara SLTA dapat menjadi anggota DPRD, karena hasil belajarnya atas pembelajaran yang diberikan oleh para tutor. Sudah banyak juga bupati di negeri tercinta kita ini yang yang terpilih dengan melampirkan sebagai persyarakatan pendidikannya dengan paket C. Kenapa para tutor. Kini perlu diperjuangkan gaji/upah mereka yang layak seperti di pendidikan formal. Padahal perjuangan tutor lebih berat dari pendidikan formal. Guru dipendidikan formal ia diangkat menjadi tenaga pengajar sudah disediakan gedung sekolah, materi belajar, kursi meja tersedia, muridnya datang ke sekolah sendiri. Dan upah/gaji dibayar setiap bulan. Sementara tutor dengan berlinang air mata dari rumah ke rumah mencari warga belajar. Siapa yang ingin cerdas? Siapa yang masih belum tuntas pendidikannya? Setelah menemukan warga belajar di mana belajarnya. Mungkin di rumah penduduk, di balai desa atau di rumah pak RT. Bila sudah menemukan hal itu, pelajaran apa yang harus diberikan, sementara tutor belum mendapatkan upah yang pasti. Ini ada kalanya dengan kegigihan tutor dalam proses pembelajar, warga masyarakat sadar bahwa tutor perlu diberikan gaji/upah yang layak. Walau tidak begitu pantas, dan ada pula yang karena tuntutan sanubari seorang tutor dengan tidak memperhatikan dibayar atau tidak. Tapi ia melihat kalau tidak ada yang membelajarkan masyarakat akan buta huruf semua. Sementara tutor juga punya anak isteri. Dari mana ia dapat memberikan biaya hidup anak dan isterinya, kalau tidak diberikan gaji/upah yang layak seperti kalangan guru di pendidikan formal.

Rabu, 25 Mei 2016

PENGOLAHAN IKAN LELE ANGKAT DESA TERTINGGAL

D0250516001266 25-05-2016 IBU BJM AKADEMISI : PENGOLAHAN IKAN LELE ANGKAT DESA TERTINGGAL Banjarmasin, 25/5 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengatakan, pengolahan ikan lele dapat mengangkat desa tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi. "Keadaan itu terungkap dari hasil penelitian mahasiswi pascasarjana (S2) Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Unpar di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng," ujarnya kepada Antara Kalsel di Banjarmasin, Rabu. "Desa Sigi dulu masuk kategori tertinggal, tapi kini tidak tertinggal lagi," lanjut Guru Besar atau dosen pascasarjana S2 PLS/PNF Unpar tersebut mengutip hasil penelitian mahasiswinya itu. Penelitian oleh Elly Misna, mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar di Desa Sigi Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau (sekitar 113 kilometer barat Banjarmasin atau 85 kilometer timur Palangkaraya, ibukota Kalteng) itu sebanyak dua kali selama empat bulan lebih. Berdasarkan penelitian tersebut warga masyarakat Desa Sigi memang tidak terlalu menyenangi ikan lele, karena masih jenis dan macam ikan lain yang bisa mereka konsumsi. Namun warga masyarakat Desa Sigi itu mengolah ikan lele menjadi empat produk jenis makanan ringan, ternyata banyak pula orang menyukai oleh ibu rumah tangga (home industry) tersebut. sekarang sudah memasuki pasar dan ada beberapa rumah makan yang turut memasarkannya. hanya saja masih menunggu label halal dari lemabaga yang berwenang. Pasalnya untuk membudidayakan ikan lele di kawasan Desa Sigi dan sekitarnya relatif mudah, sehingga tidak kekurangan bahan baku buat produk makanan ringan itu. Pada seminar hasil penelitian itu, 25 Mei 2016, Kepala Desa Sigi Muriyanto menerangkan, sebelumnya warga desa tersebut mendapatkan motivasi dan pelatihan mengolah ikan lele yang cukup potensial, namun mereka belum memanfaatkan secara maksimal. Pelatihan bagi kaum ibu berusia 45 - 50 tahun yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam usaha masyarakat, seperti menyadap karet, mengambil rotan di kebun dan lainnya. sehingga perlu ada keterampilan tertentu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. "Kita mengapresiasi atas kerja sama mahasiswi S2 PLS/PNF Unpar dengan Kepala Desa Sigi yang memotivasi warga masyarakat setempat, sehingga desa tersebut menjadi terangkat dari semula tertinggal kini tak lagi tertinggal," demikian Norsanie Darlan.***3*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 25-05-2016 17:06:51

Minggu, 22 Mei 2016

KALTENG DAPAT PAGU AKREDITASI 300 PENYELENGGARA PLS

Banjarmasin, 21/5 (Antara) - Badan Akreditas Pendidikan Kalimantan Tengah mendapatkan pagu mengakreditasi 300 lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah (PLS) di provinsi itu tahun 2016. Ketua Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) Kalimantan Tengah (Kalteng) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengemukakan itu di Banjarmasin, Sabtu. Lembaga penyelenggara PLS atau pendidikan non formal (PNF) itu terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). "Padahal di provinsi yang kini terdiri atas 14 kabupaten/kota memiliki 800 lembaga penyelenggara PLS," ujar Norsanie yang juga Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar), Kalteng. Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam mengakreditasi. PAUD, LKP dan PKBM tersebut sudah barang tentu akan dibagi berdasarkan porsinya secara berimbang pada setiap kabupaten/kota se-Kalteng. Ia memperkirakan, mengakreditasi lembaga penyelenggara PLS/PNF di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu selesai oktober atau Nopember. "Kita berharap 500 lembaga penyelenggara PLS/PNF di Kalteng, BAP provinsi ini kembali mendapat pagu mengakreditasi tahun 2017 - 2018," ujar dosen pacasarjana pendidikan luar sekolah pada perguruan tinggi negeri tertua di Bumi Isen Mulang atau "Tambun Bungai" Tersebut. "Dengan diakreditasinya lembaga-lembaga pendidikan penyelenggara PLS/PNF, maka akan terlihat dan dapat diketahui apakah lembaga-lemabaga itu layak untuk diikuti," tuturnya. Bagi yang mendapat akreditasi A, maka lembaga itu punya hak menandatangani Ijazah sendiri, tanpa melalui Dinas Pendidikan (Disdik), namun yang belum lulus akreditasi boleh mengulang tahun berikutnya. Dalam kaitan lembaga penyelenggara PLS/PNF di Kalteng, lanjutnya, dari provinsi tersebut mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta 17 - 19 Mei di Grand Sahid Jaya Hotel Sudirman Jakarta. Delegasi dari Kalteng menghadiri Rakernas atau bertemu 34 provinsi lain di Indonesia itu, Ketua dan Sekretaris BAP provinsi setempat masing-masing Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH dan Ratna Sarmila Sari S.IP. Selain itu, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (dulu PLS) Dinas Pendidikan Kalteng Drs Suladeri M Pd. ***4*** (T.KR-SKR/B/F.C. Kuen/F.C. Kuen) 21-05-2016 18:21:09

Minggu, 24 April 2016

PENGAMAT : PAHANDUT PALANGKA RAYA MILIKI HANYA SATU TENAGA PENILIK

D0240416000191 24-04-2016 IBU BJM Banjarmasin, 24/4 (Antara) - Palangka Raya memiliki hanya satu tenaga penilik padahal menurut peraturan semestinya minimal tiga orang, menurut akademisi dan pengamat pendidikan masyarakat di Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH. "Hal itu terungkap dari hasil penelitian seorang mahasiswa S2 Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) pada Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah (Kalteng)," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu. Berdasarkan penelitian mahasiswa S2 PLS/PNF Unpar itu, di "kota cantik" Palangka Raya, ibukota Kalteng atau khususnya di Kecamatan Pahandut hanya ada seorang penilik. Oleh karena hanya seorang penilik pada Kecamatan Pahandut itu, maka dengan nada menyindir Norsanie, Guru Besar PLS/PNF Unpar mengatakan, Palangka Raya memiliki tenaga penilik tangguh. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RI Nomor 14 tahun 2010 pasal 27 ayat (2) secara jelas formasi penilik minimal tiga maksimal 12 dalam sebuah kecamatan. Oleh sebab itu, menurut akademisi perguruan tinggi negeri tertuan di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng tersebut, sedikit lucu Palangka Raya sebagai ibukota provinsi hanya memiliki seorang penilik. "Apakah tidak pernah membaca peraturan atau kah karena salah tempat dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) petugas. Karena memandang PLS/PNF seperti biasa saja," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng itu. Padahal, lanjutnya, banyak "suku cadang" yang pejabat bukan PLS/PNF tidak mengetahui bahwa bidang pendidikan luar sekolah itu ada kala menjadi rebutan oleh berbagai keilmuan lain. Sementara yang dididik bidang itu diam-diam saja. Mereka yang berpendidikan PLS/PNF tidak dapat tempat untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan keahliannya. "Jadi semua rusak, bagaikan pedati yang bautnya ada yang cocok tidak dipakai, tapi yang dipasang baut yang bukan peruntukannya," ujarnya. Ia mempertanyakan, mau diapakan jalur pendidikan non formal. Padahal jalur ini secara jelas menampung masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat mengikuti pendidikan formal. Karenanya pemerintah membantu mereka malalui jalur PLS/PNF. "Anehnya lagi di Palangka Raya yang semestinya menjadi barometer kabupaten lainnya di Kalteng tersebut, belum memiliki sanggar kegiatan belajar (SKB). Lucunya lagi, Palangka Raya satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia tak punya SKB," ujarnya. Wali Kota Palangka Raya pernah merencanakan untuk mendirikan SKB seperti kabupaten/kota di tanah air. Ternyata nota Wali Kota 27 Agustus 2015 yang isinya memerintahkan instansi terkait, bahwa konsep yang telah dibuat tokoh PLS segera masuk program 2016. Sedangkan yang non fisik masuk dalam perubahan anggaran tahun 2015. Tapi perintah orang nomor satu jajaran pemerintah kota (Penkot) Palangka Raya terabaikan, mungkin karena faktor kesibukan, demikian Norsanie Darlan.***4*** (T.KR-SKR/B/F. Assegaf/F. Assegaf) 24-04-2016 08:53:02

Sabtu, 23 April 2016

D0230416000235 23-04-2016 KSR BJM AKADEMISI : MENINGKATKAN BUDAYA BACA PERLU KERJA SAMA Banjarmasin, 23/4 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan berpendapat, upaya meningkatkan budaya baca terutama bagi pelajar dan mahasiswa, perlu kerja sama antara perpustakaan dan pendidik, baik guru atau pun dosen. "Kerja sama itu penting dalam upaya meningkatkan minat atau budaya baca masyarakat, terutama bagi pelajar dan mahasiswa," ujarnya di Banjarmasin, Sabtu. Ia menyampaikan pendapat itu dalam rapat kerja perpustakaan seprovinsi tersebut di Buntok, ibu kota Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa hari lalu, dengan topik "Upaya Memasyarakatkan Budaya Baca". Menurut dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) itu, upaya memasyarakat budaya baca, antara lain mengajak warga untuk datang ke perpustakaan supaya mereka rajin membaca. "Khusus bagi pelajar dan mahasiswa supaya rajin datang ke perpustakaan, perlu kerja sama antara pengelola perpustakaan dan guru atau dosen," tegas guru besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu. Sebagai salah satu contoh kerja sama itu, agar guru mengajak muridnya datang ke perpustakaan untuk membaca maupun meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan. Profesor yang berasal dari Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu mencontohkan pengalaman dirinya sendiri ketika mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang, Jawa Timur (Jatim). "Karena setiap hari datang ke perpustakaan. Ternyata pihak perpustakaan memberikan penilaian kepada siapa saja mahasiswa yang mau datang secara rutin dalam waktu tertentu ke perpustakaan," tuturnya. Dari pengalaman kuliah di IKIP (kini Universitas Negeri Malang) tersebut, dia menyarankan, sebaiknya ada hadiah tertentu kepada mereka yang rajin datang ke perpustakaan. Walau sesederhana mungkin hadiah itu, sarannya. "Mereka yang mendapat hadiah itu memberitahu kepada teman-temannya agar kawannya termotivasi untuk datang juga ke perpustakaan," kata Norsanie Darlan. Sementara itu, lanjut dia, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalteng Drs H Rudiansyah Iden mengajak akademisi agar mahasiswa untuk datang ke perpustakaan daerah dan mencari buku terutama saat mereka menulis skripsi dan thesis. Berbicara tentang budaya baca, Kepala Perpusda Kalteng mengatakan, masyarakat di Bumi Isen Mulang atau provinsi yang terdiri atas 14 kabupaten/kota tersebut memang terjadi peningkatan. "Karena masyarakat Kalteng yang juga disebut 'Bumi Tambun Bunga' itu mulai sadar dan mengerti bahwa buku merupakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi dirinya," kata Rusdianyah Iden. ***4*** (T.KR-SKR/B/T. Subagyo/T. Subagyo) 23-04-2016 07:30:10

Sabtu, 16 April 2016

AKADEMISI UNPAR SARANKAN TES NARKOBA PENERIMAAN MAHASISWA

D0170416000258 17-04-2016 KSR BJM Banjarmasin, 17/4 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menyarankan sebaiknya perguruan tinggi melakukan tes urine terlebih dahulu dalam penerimaan calon mahasiswa (Cama). "Tes urine tersebut untuk mengetahui, apakah cama itu mengonsumsi narkoba. Bila mengonsumsi narkoba, maka agar perguruan tinggi tersebut menolak menerima cama itu," sarannya dalam percakapan dengan Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu. Saran Guru Besar Unpar itu berkaitan dengan musim pendaftaran cama baru pada berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia belakangan ini, dengan pelamarnya cukup beragam. Menurut Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Tengah (Kalteng) itu, tes urine atau menghindari cama narkoba tersebut penting agar citra perguruan tingginya tetap terjaga dan tidak bagaikan peribahasa terbeli kucing dalam karung. Sebab, lanjut dia, kalau perguruan tinggi kecolongan, seperti sampai menerima mahasiswa narkoba bisa berdampak luas, bukan cuma pada kalangan sesama mahasiswa lain dan kampus itu sendiri, tapi juga kepada masyarakat umum. "Lebih dari itu mau kemana negara dan bangsa ini, kalau generasinya sebagai colon intelektual mendatang adalah orang-orang yang mengonsumsi narkoba," ujar laki-laki asal Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng tersebut. Karena, lanjut profesor yang berkarir mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, kemungkinan lima lima tahun ke depan, cama-cama tersebut akan menjadi sarjana S1 yang notabene tergolong intelektual. Oleh sebab itu pula, sebaiknya perguruan tinggi lebih berhati-hati dalam menerima cama baru. "Karena kalau sudah terlanjur menerima mahasiswa narkoba misalnya, bisa bagaikan makan buah si mala kama - membuang sayang dan dimakan tak enak. Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Kalteng itu berdapat, mungkin ada baiknya kalau secara berkala/sewaktu-waktu dengan dadakan perguruan tinggi tersebut melakukan tes urine kepada mahasiswanya. Begitu pula terhadap keluarga besar perguruan tinggi lainnya, seperti karyawan dan dosen, mungkin tidak salah tes urine, apakah juga pengonsumsi narkoba, demikian Norsanie Dalan. ***4*** (T.KR-SKR/B/T. Susilo/T. Susilo) 17-04-2016 08:13:28

AKADEMISI UNPAR APRESIASI ARTIS UJIAN PAKET C

D0160416000272 16-04-2016 IBU BJM Banjarmasin, 16/4 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengapresiasi banyak artis mengikuti ujian Paket C tahun ini. "Terlepas di balik banyaknya keikutsertaan artis ujian Paket C atau setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), kita apresiasi," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu. Keikutsertaan artis ujian Paket C, apakah mau ikut mencalonkan anggota legislatif atau kepala daerah, profesor tersebut tidak mempersoalkan, karena sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap pendidikan non formal (PNF). Guru Besar S1 dan S2 Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau PNF Unpar itu mengaku kagum membaca koran, mendengar/melihat berbagai tayangan TV, banyak artis tahun ini mengikuti ujian Paket C. Kekaguman itu dengan group Aurel anak perempuan Anang Hermansyah dan kawan-kawan, walau di tengah-tengah kesibukan mereka harus menyempatkan diri turun ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam belajar berbagai paket, yang sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. "Mahasiswa saya yang kebetulan bukan program studi (prodi) PLS/PNF pernah bertanya, apa sebenarnya Paket C itu? Saya spontan menjawab, Paket C berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 adalah pendidikan yang disetarakan SLTA," tuturnya. Semula peserta ujian Paket C tidak saja para pemuda-pemudi seperti: Stuart Collin, Ochi Rosdiana, Aurel anak perempuan Anang Hermansyah dan Krisdayanti dan lain-lain. Tapi pada masa lalu, mereka yang ikut Paket C tergolong sudah berusia. Karena, lanjutnya, pendidikan itu secara ilmiah tidak akan terpecahkan hanya satu jalur, seperti pada pendidikan formal saja, misalnya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SLTA saja, tapi juga melalui jalur PLS atau PNF. "Memang kalau kita perhatikan pendidikan itu tidak semua orang ada kesempatan menempuh jalur persekolahan. Nah karena sesuatu dan lain hal itulah, ada sekelompok masyarakat yang sudah berusia baru sadar bagaimana mereka mendapatkan merasakan pendidikan," ujarnya. "Sementara usianya sudah 30-40 tahunan, kan masuk sekolah formal tidak sesuai lagi karena faktor usia. Seperti murid lebih tua dari guru, tentu saja tidak cocok," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. Oleh sebab itu, mereka yang berumur itu harus ikut jalur PLS/PNF. Di Unpar ada prodi S1 dan S2 PLS/PNF satu-satunya di luar jawa' kini sedang penerimaan mahasiswa baru, demikian Norsanie Darlan.***4*** (T.KR-SKR/B/O. Tamindael/O. Tamindael) 16-04-2016 09:25:55

Jumat, 25 Maret 2016

AKADEMISI UNPAR KALTENG SARANKAN WASPADAI SMS

D0250316000286 25-03-2016 HKM BJM Banjarmasin, 25/3 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menyarankan agar pihak berwenang bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap SMS atau pengirim pesan singkat. Pasalnya tidak semua SMS dari telepon seluler benar, dan bahkan bisa mengganggu, menyesatkan serta merugikan orang lain, baik secara materil maupun moril, ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat. Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur Kalimantan Tengah (Kalteng) itu mengaku cukup merasa terganggu dengan berbagai penawaran via telepon selular/SMS. Ia mencontohkan dirinya merasa terganggu ketenangan, dan bahkan membuat seorang bertanya, karena ada sesuatu yang terkesan aneh. Sebagai contoh, tutur Koordinator Satuan Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu, ada tokoh masyarakat yang menanyakan dirinya apakah beralih agama/kepercayaan. "Saya pun kaget atas pertanyaan itu. Kemudian saya cek nada tunggu HP saya menggunakan HP orang lain, ternyata yang muncul lagu-lagu rohani non Muslim," ungkap laki-laki kelahiran Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng tersebut. Guru Besar pada Unpar itupun memperkirakan hal tersebut karena penawaran sesuatu via SMS lewat Nomor 12xxxx yang menawarkan berlangganan NSP yang isinya nyanyian rohani. Kemudian ada pula 12xxxx, NSP 12xx, serta 12xxxx, yang juga bisa menyesatkan atau mengganggu pemikiran, lanjut sang profesor yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) di perguruan tinggi ternama dan kebanggaan masyarakat Kalteng tersebut. Ia berharap pembuat NSP melalui SMS itu dihentikan, dan kalau melanggar hukum perlu penindakan, guna keadilan. Begitu pula pihak terkait atau berwenang agar melakukan pengawasan yang lebih intensif atau berupaya maksimal bagaimana cara sehingga SMS yang bisa menyesatkan itu terbloker, demikian Norsanie Darlan.***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 25-03-2016 09:40:46

Kamis, 03 Maret 2016

VILLAGE IN THE COMMUNITY AREAS BACKWARD

VILLAGE IN THE COMMUNITY AREAS BACKWARD A Small Research About: PNF gait VILLAGE IN THE COMMUNITY AREAS BACKWARD (Between Hope and Reality) 0leh: HM Norsanie Dalan lowered ABSTRACT This paper aims to introduce about gait 1.Ingin PLS / PNF during the time in the community; and 2.Ingin know how gait PLS / PNF in society and 3.Ingin pembardayaan know clearly how Mehaga Lewu Program in Central Kalimantan, and (4) Want to know how people's knowledge of PLS / PNF in disadvantaged areas. Methodology This study uses qualitative research subjects in 3 groups of each community: Community urban, suburban and rural communities (rural villages). To obtain more accurate data using research tools such as: (1) interview, (2) observation and (3) the documentation related to problems. Once the data is obtained, also conducted triangulation. To obtain the data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The research results obtained are: (1) By introducing about the pursuit of PLS / PNF during the time in the community. Because the activities of PLS / PNF has been less known to the public. So that various attempts have been made, whether by lecturers, students with a variety of programs. Maupan figures of non-formal education. But still have not found the most effective way. (2) the pursuit of educators PLS / PNF in pembardayaan people have started going movement with various things. But there are still some constraints mean that people have more confidence in formal education than non-formal education and (3) clearly how Mehaga Lewu Program in Central Kalimantan has been initiated by the government and society. However kesaran of it is still low in many Kangan. So that this program needs to be driven regularly by the government. Because there is a sense of community dependence on government involvement; and (4) While the public's knowledge about the PLS / PNF in disadvantaged areas, are very low. That our society still many people who do not understand what it's school education / PNF. Keywords: Gait PNF, Mahaga Lewu, Underdeveloped Regions. posted by norsanie Darlan in 14:59 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Academics: EDUCATE NOT weaken KPK Early norsanie Avatarnorsanie Commission syamsuddin.hasan@ymail.com To sanie_da@yahoo.co.id Feb 9 at 6:21 AM D0070216000809 07-02-2016 HKM BJM Academics: EDUCATE NOT weaken KPK Banjarmasin, 7/2 (Antara) - Academics Palangkaraya University (Unpar) Central Kalimantan Prof Dr HM Noersani Darlan MS PH argues, the task of weakening the KPK deed that does not educate. Professors at public universities oldest "Earth Isen Mulang (persist) in Central Kalimantan (Kalimantan) that express their opinions in perkecapakan with Antara South Kalimantan (Kalimantan) in London on Sunday. According to Professor of School Education / Non-Formal Education (PLS / PNF) Postgraduate Unpar it, since the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) early in 2000 in this country a lot done in an effort to save the state or local governments. the presence of the Commission in this country, said former activists of the Association of Student Press Indonesia (IPMI) that, provide early warning to anyone who wants menggrogoti money state or local government. "for those who want menggrogoti state money or the money of local government must have felt aghast to do nonsensical, with the presence of the Commission," said the former Head of Education and Training of government provincial (provincial) Kaltwng it. Because according to him, the Commission an institution formation of interest to save the state money in this beloved country, including in the regions. "With the presence of the Commission make potential criminals are afraid to do. It's educating them not to commit corruption. But today tamapknya no plans to weaken KPK tasks on time so that the Commission no longer helpless," he said. The Commission now has a lot to do with a superiority in the form of a way of tapping, but belakngan must be authorized by a particular party, then tapping will certainly trouble. Because it tapped into a conversation or SMS someone. "Especially when a conversation or SMS should be reported first and ask permission to certain parties. There is a possibility that it would arrest to a particular party. Useless Commission do to ask for permission first," he continued. "Because, temporarily would ask permission of cases handled by the KPK, the perpetrators of corruption has passed and fled from the place. The weakening of the Commission as he wants the plan now, making them carry out their duties so barren," said Norsanie *** 2 *** (T.KR-SKR / B / H. Zainudin / H. Zainudin) 07-02-2016 22:12:56 posted by norsanie Darlan in 14:48 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Sunday, February 14, 2016 PROFESSORS CONTRIBUTE UNPAR Kalteng BACK BOOK 13-02-2016 D0130216001409 MOM BJM Kuala Kapuas, Central Kalimantan, 13/2 (ANTARA) - Professor of the University of Palangkaraya (Unpar) Central Kalimantan Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH again donated books were the work / own writing. This occasion, he contributed some 42 titles with 150 copies to the Mujahidin Mosque Anjir tightly Km 9 Kapuas District of East (about 40 kilometers west of Banjarmasin) Kapuas, Central Kalimantan (Kalimantan), Saturday. The delivery of these books in an atmosphere of activities of the Regional Council (Musda) 7th Muhammadiyah Kapuas, who also attended the Central Leadership of the organization, Prof. Dr. H. Dadang MSc him as well as the Director of the Graduate University of UIN once IAIN Sunan Gunung Jati Cibiru, as well as the Regional Board of Muhammadiyah Central Kalimantan. According to the man born as close Anjir East Kapuas, the contribution of these books for more prosperity of the local mosque in particular, but it is possible also for the public who want to read. "Because the book one of the doors or warehouse of knowledge, so naturally it is for everyone to read or to know," continued the former activist of the Student Press Association of Indonesia (IPMI) is. Previous professors career since from clerks (messenger) was also donated books to the Library Unpar the year 2012 as many as 80 titles (180 copies), which received the rector of the state university. In addition, Regional Library, 102 Central Kalimantan with 190 former title, the delivery of which in the framework of Independence Day were accepted by Central Kalimantan Governor Agustin Teras Narang, SH. Then the Muhammadiyah University Library Palangkaraya (UMP) CK completed shortly Scientific delivered speeches on the campus, which received its president as well as the Director of Graduate in IAIN Antasari Banjarmasin while giving a lecture to students of S-2. In a series of Musda 7th Muhammadiyah Kapuas 2016, Prof Norsanie also donated 30 ex on "History of Muhammadiyah in Central Kalimantan," to the Committee of Musda, to be distributed to the participants Musda. Before starting the 7th Musda also peresemian Mujahidin Mosque and the hostel, which is managed tightly Board of Muhammadiyah Anjir Km 9 Kupuas East. Things maching band of each contingent of participants Musda enliven the activities of Muhammadiyah in the "City of Water" Kapuas it. guest participants also attended by delegates from Hulu Sungai Utara like: Muhammadiyah branches and twigs from South Kalimantan: Alabio, Hambuku and Babirik. Likewise, from Hulu Sungai Selatan (Cage) a presence of more than 200 people it demonstrates marcing band and martial arts his Holy Site *** 4 *** (T.KR-SKR / B / FC Kuen / FC Kuen) 13- 02-2016 22:11:23 Powered by Telkomsel BlackBerry Diposkan oleh norsanie darlan di 06.15 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

HAPPY WORKING MEDIA DEVELOPMENT AND MATERIALS PLS

HAPPY WORKING MEDIA DEVELOPMENT AND MATERIALS PLS 1. What does the media by Br that can provide benefits to others? 2. Why do so-called program of study known as a center of excellence? What is the reason ? 3. What is the purpose of a process, a way, to develop a program that works? 4. What are adopting the approach of a media, which must be considered modest. Mention. 5. What are the issues addressed in the basic concept of media, media type, choose asesman learning needs are? 6. What are the approaches 2.Adakah extramural learning technology effective do you think? 7. How the formulation of training objectives which features four concepts in this lecture. Explain the purpose 8.Bagiamana media type of training that we need to perform? Explain. 9.Dalam learning objectives, according to at least three aspects Br. Any of these aspects? Explain. 10.Adakah example of the WB were able to identify things like reading, writing and arithmetic? Explain. HAVE A GOOD STUDY posted by norsanie Darlan in 19:18 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Thursday, February 18, 2016 Gait PNF

CONGRATULATIONS TO WORK TRAINING AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

CONGRATULATIONS TO WORK TRAINING AND DEVELOPMENT ORGANIZATION 1. If someone trained every training he always went, what advantages and disadvantages? Skills training 2.Kenapa a gift to someone? What is its purpose? 3.Tujuan training it is not to impart knowledge. Is it true Just like that? Explain 4. Had the training participants included only those who are gifted? 5. How do the training just for a change? Training 6.Kenapa origin of the word from the trainer. Why do not mean something else? 7. How a training if participants repeatedly-that's it? Do you think Mr. 8.Bagaimana if simply providing skills training. While there is no knowledge at all of what would happen? 9.Mana better training included only participants who are not gifted? Br 10.Setujukah if training only to change fate. What advantages and what harm? 11.Mohon described where different training courses.

DIFFUSION INNOVATION AND DEVELOPMENT COMMUNICATION

DIFFUSION INNOVATION AND DEVELOPMENT COMMUNICATION 1. What is the background for the occurrence of a disease problem that affects many people in the village of Los Molinos? Why did it happen? Explain 2. What is their purpose to put research in the village of Los Molinos it? Explain according to knowledge Br. 3. What causes failure in Peru Amereka Nelida Latin so that citizens would not accept that innovation? Explain. 4. What about Br course literature supporting the cases of the disease in question? 5.Siapa exactly should help solve that problem. If it happens in Palangkaraya? Is there a way to ease it? 6. What they believe Ponari, to get pegobatan? Ponari Who exactly is it? While doctors have many Explain !!! 7.Mengapa Nelida so failed in their duties in Peru? 8.Bagaimana explain the health point of view that the incident that mister know? 9.Coba according Br explain what exactly makes people come together, mermaids looking Ponari shaman. Was it like that in the field of innovation? 10.Pernahkah found the cleanliness of the same case in the area of Br ?. And try Br create a title papers on this health innovation. Explain.

QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY TASK

QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY TASK 1.Buatkan research titles in the highest village in the CLC but already there; 2. What is an appropriate title if in the village, but had no field officers to provide services to the community; 3. In the region there is a group of researchers tested the program that he did in the community for 5 years. What an appropriate title in this case? 4. What is the title of research Br want? 5.Judul the same with the other comrades not rated 6.Sudah how literature is available for research mister? 7. How Br so choose a title that research? Explain. 8.Dalam research later, whether Br employ other people? Explain 9.Siapa Br according to the thesis supervisor will be later? Sebuatkan least 2 people 10.Berapa Br long planned to conduct thesis research it later?. Make a schedule of research WELCOME TO WORK please absorbed on Tuesday, 1 March 2016 posted by norsanie Darlan in 19:33 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest TASK THREE SUBJECTS S-2 PLS / PNF please submitted 1 March 2016

PUBLIC HEALTH EDUCATION

PUBLIC HEALTH EDUCATION Please submit 1 March 2016 1. Who was the target of the health education? explain 2. What is the purpose of the health education? Explain 3. Is there an effective way to implement the health education? 4. What is the understanding that health education? Explain. 5. Why do you think that in the PLS Br given health education lessons? 6. What do you think about SKN Br it? Explain 7. Who Target health education in the community? Explain. 8. What is the actual definition of the health counseling? Explain. 9. What is true of Indonesia's national objectives in the Preamble of the 1945 Constitution 10. Explain why people are not aware, know and understand about health? Explain. HAVE A GOOD STUDY posted by norsanie Darlan in 19:35 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest

MK SOCIAL ANTHROPOLOGY

Norsanie Friday, February 26, 2016 MK SOCIAL ANTHROPOLOGY TASK 1.Kenapa people live in abstinence? Why? Explain. 2.Kenapa there should be the community's attitude to traditional culture? 3.Mengapa there should be a higher belief system? Explain; 4.Jelaskan one of eight human life equipment that Br know. Explain 5.Kenapa the time of the inter-ethnic konflek in Kal-Teng doeloe, appeared emotional regionalism? Explain according to Br. Br 6.Sepengetahuan where people of Central Kalimantan who still live in their original culture? 7.Kenapa they retain the traditional culture? Explain. 8.Dengan modernization as this, whether they are there ways to provide motivation Br? 9.Apa because people prefer treatment by a shaman / healer than to nurse? 10.untuk explain what people put on yellow cloth etc at the mouth of the rivers in Central Kalimantan? Explain SUBMITTED PLEASE WELCOME TO WORK TUESDAY 1 MARCH 2016 posted by norsanie Darlan in 19:37 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest

BEBERAPA JUDUL MATA KULIAH S-1 PNF

Norsanie Friday, February 26, 2016 MK SOCIAL ANTHROPOLOGY TASK 1.Kenapa people live in abstinence? Why? Explain. 2.Kenapa there should be the community's attitude to traditional culture? 3.Mengapa there should be a higher belief system? Explain; 4.Jelaskan one of eight human life equipment that Br know. Explain 5.Kenapa the time of the inter-ethnic konflek in Kal-Teng doeloe, appeared emotional regionalism? Explain according to Br. Br 6.Sepengetahuan where people of Central Kalimantan who still live in their original culture? 7.Kenapa they retain the traditional culture? Explain. 8.Dengan modernization as this, whether they are there ways to provide motivation Br? 9.Apa because people prefer treatment by a shaman / healer than to nurse? 10.untuk explain what people put on yellow cloth etc at the mouth of the rivers in Central Kalimantan? Explain SUBMITTED PLEASE WELCOME TO WORK TUESDAY 1 MARCH 2016 posted by norsanie Darlan in 19:37 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest PUBLIC HEALTH EDUCATION Please submit 1 March 2016 1. Who was the target of the health education? explain 2. What is the purpose of the health education? Explain 3. Is there an effective way to implement the health education? 4. What is the understanding that health education? Explain. 5. Why do you think that in the PLS Br given health education lessons? 6. What do you think about SKN Br it? Explain 7. Who Target health education in the community? Explain. 8. What is the actual definition of the health counseling? Explain. 9. What is true of Indonesia's national objectives in the Preamble of the 1945 Constitution 10. Explain why people are not aware, know and understand about health? Explain. HAVE A GOOD STUDY posted by norsanie Darlan in 19:35 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY TASK 1.Buatkan research titles in the highest village in the CLC but already there; 2. What is an appropriate title if in the village, but had no field officers to provide services to the community; 3. In the region there is a group of researchers tested the program that he did in the community for 5 years. What an appropriate title in this case? 4. What is the title of research Br want? 5.Judul the same with the other comrades not rated 6.Sudah how literature is available for research mister? 7. How Br so choose a title that research? Explain. 8.Dalam research later, whether Br employ other people? Explain 9.Siapa Br according to the thesis supervisor will be later? Sebuatkan least 2 people 10.Berapa Br long planned to conduct thesis research it later?. Make a schedule of research WELCOME TO WORK please absorbed on Tuesday, 1 March 2016 posted by norsanie Darlan in 19:33 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest TASK THREE SUBJECTS S-2 PLS / PNF please submitted 1 March 2016 DIFFUSION INNOVATION AND DEVELOPMENT COMMUNICATION 1. What is the background for the occurrence of a disease problem that affects many people in the village of Los Molinos? Why did it happen? Explain 2. What is their purpose to put research in the village of Los Molinos it? Explain according to knowledge Br. 3. What causes failure in Peru Amereka Nelida Latin so that citizens would not accept that innovation? Explain. 4. What about Br course literature supporting the cases of the disease in question? 5.Siapa exactly should help solve that problem. If it happens in Palangkaraya? Is there a way to ease it? 6. What they believe Ponari, to get pegobatan? Ponari Who exactly is it? While doctors have many Explain !!! 7.Mengapa Nelida so failed in their duties in Peru? 8.Bagaimana explain the health point of view that the incident that mister know? 9.Coba according Br explain what exactly makes people come together, mermaids looking Ponari shaman. Was it like that in the field of innovation? 10.Pernahkah found the cleanliness of the same case in the area of ​​Br ?. And try Br create a title papers on this health innovation. Explain. CONGRATULATIONS TO WORK TRAINING AND DEVELOPMENT ORGANIZATION 1. If someone trained every training he always went, what advantages and disadvantages? Skills training 2.Kenapa a gift to someone? What is its purpose? 3.Tujuan training it is not to impart knowledge. Is it true Just like that? Explain 4. Had the training participants included only those who are gifted? 5. How do the training just for a change? Training 6.Kenapa origin of the word from the trainer. Why do not mean something else? 7. How a training if participants repeatedly-that's it? Do you think Mr. 8.Bagaimana if simply providing skills training. While there is no knowledge at all of what would happen? 9.Mana better training included only participants who are not gifted? Br 10.Setujukah if training only to change fate. What advantages and what harm? 11.Mohon described where different training courses. HAPPY WORKING MEDIA DEVELOPMENT AND MATERIALS PLS 1. What does the media by Br that can provide benefits to others? 2. Why do so-called program of study known as a center of excellence? What is the reason ? 3. What is the purpose of a process, a way, to develop a program that works? 4. What are adopting the approach of a media, which must be considered modest. Mention. 5. What are the issues addressed in the basic concept of media, media type, choose asesman learning needs are? 6. What are the approaches 2.Adakah extramural learning technology effective do you think? 7. How the formulation of training objectives which features four concepts in this lecture. Explain the purpose 8.Bagiamana media type of training that we need to perform? Explain. 9.Dalam learning objectives, according to at least three aspects Br. Any of these aspects? Explain. 10.Adakah example of the WB were able to identify things like reading, writing and arithmetic? Explain. HAVE A GOOD STUDY posted by norsanie Darlan in 19:18 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Thursday, February 18, 2016 Gait PNF VILLAGE IN THE COMMUNITY AREAS BACKWARD A Small Research About: PNF gait VILLAGE IN THE COMMUNITY AREAS BACKWARD (Between Hope and Reality) 0leh: HM Norsanie Dalan lowered ABSTRACT This paper aims to introduce about gait 1.Ingin PLS / PNF during the time in the community; and 2.Ingin know how gait PLS / PNF in society and 3.Ingin pembardayaan know clearly how Mehaga Lewu Program in Central Kalimantan, and (4) Want to know how people's knowledge of PLS ​​/ PNF in disadvantaged areas. Methodology This study uses qualitative research subjects in 3 groups of each community: Community urban, suburban and rural communities (rural villages). To obtain more accurate data using research tools such as: (1) interview, (2) observation and (3) the documentation related to problems. Once the data is obtained, also conducted triangulation. To obtain the data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The research results obtained are: (1) By introducing about the pursuit of PLS ​​/ PNF during the time in the community. Because the activities of PLS ​​/ PNF has been less known to the public. So that various attempts have been made, whether by lecturers, students with a variety of programs. Maupan figures of non-formal education. But still have not found the most effective way. (2) the pursuit of educators PLS / PNF in pembardayaan people have started going movement with various things. But there are still some constraints mean that people have more confidence in formal education than non-formal education and (3) clearly how Mehaga Lewu Program in Central Kalimantan has been initiated by the government and society. However kesaran of it is still low in many Kangan. So that this program needs to be driven regularly by the government. Because there is a sense of community dependence on government involvement; and (4) While the public's knowledge about the PLS / PNF in disadvantaged areas, are very low. That our society still many people who do not understand what it's school education / PNF. Keywords: Gait PNF, Mahaga Lewu, Underdeveloped Regions. posted by norsanie Darlan in 14:59 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Academics: EDUCATE NOT weaken KPK Early norsanie Avatarnorsanie Commission syamsuddin.hasan@ymail.com To sanie_da@yahoo.co.id Feb 9 at 6:21 AM D0070216000809 07-02-2016 HKM BJM Academics: EDUCATE NOT weaken KPK Banjarmasin, 7/2 (Antara) - Academics Palangkaraya University (Unpar) Central Kalimantan Prof Dr HM Noersani Darlan MS PH argues, the task of weakening the KPK deed that does not educate. Professors at public universities oldest "Earth Isen Mulang (persist) in Central Kalimantan (Kalimantan) that express their opinions in perkecapakan with Antara South Kalimantan (Kalimantan) in London on Sunday. According to Professor of School Education / Non-Formal Education (PLS / PNF) Postgraduate Unpar it, since the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) early in 2000 in this country a lot done in an effort to save the state or local governments. the presence of the Commission in this country, said former activists of the Association of Student Press Indonesia (IPMI) that, provide early warning to anyone who wants menggrogoti money state or local government. "for those who want menggrogoti state money or the money of local government must have felt aghast to do nonsensical, with the presence of the Commission," said the former Head of Education and Training of government provincial (provincial) Kaltwng it. Because according to him, the Commission an institution formation of interest to save the state money in this beloved country, including in the regions. "With the presence of the Commission make potential criminals are afraid to do. It's educating them not to commit corruption. But today tamapknya no plans to weaken KPK tasks on time so that the Commission no longer helpless," he said. The Commission now has a lot to do with a superiority in the form of a way of tapping, but belakngan must be authorized by a particular party, then tapping will certainly trouble. Because it tapped into a conversation or SMS someone. "Especially when a conversation or SMS should be reported first and ask permission to certain parties. There is a possibility that it would arrest to a particular party. Useless Commission do to ask for permission first," he continued. "Because, temporarily would ask permission of cases handled by the KPK, the perpetrators of corruption has passed and fled from the place. The weakening of the Commission as he wants the plan now, making them carry out their duties so barren," said Norsanie *** 2 *** (T.KR-SKR / B / H. Zainudin / H. Zainudin) 07-02-2016 22:12:56 posted by norsanie Darlan in 14:48 No comment: Labels PM Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest Sunday, February 14, 2016 PROFESSORS CONTRIBUTE UNPAR Kalteng BACK BOOK 13-02-2016 D0130216001409 MOM BJM Kuala Kapuas, Central Kalimantan, 13/2 (ANTARA) - Professor of the University of Palangkaraya (Unpar) Central Kalimantan Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH again donated books were the work / own writing. This occasion, he contributed some 42 titles with 150 copies to the Mujahidin Mosque Anjir tightly Km 9 Kapuas District of East (about 40 kilometers west of Banjarmasin) Kapuas, Central Kalimantan (Kalimantan), Saturday. The delivery of these books in an atmosphere of activities of the Regional Council (Musda) 7th Muhammadiyah Kapuas, who also attended the Central Leadership of the organization, Prof. Dr. H. Dadang MSc him as well as the Director of the Graduate University of UIN once IAIN Sunan Gunung Jati Cibiru, as well as the Regional Board of Muhammadiyah Central Kalimantan. According to the man born as close Anjir East Kapuas, the contribution of these books for more prosperity of the local mosque in particular, but it is possible also for the public who want to read. "Because the book one of the doors or warehouse of knowledge, so naturally it is for everyone to read or to know," continued the former activist of the Student Press Association of Indonesia (IPMI) is. Previous professors career since from clerks (messenger) was also donated books to the Library Unpar the year 2012 as many as 80 titles (180 copies), which received the rector of the state university. In addition, Regional Library, 102 Central Kalimantan with 190 former title, the delivery of which in the framework of Independence Day were accepted by Central Kalimantan Governor Agustin Teras Narang, SH. Then the Muhammadiyah University Library Palangkaraya (UMP) CK completed shortly Scientific delivered speeches on the campus, which received its president as well as the Director of Graduate in IAIN Antasari Banjarmasin while giving a lecture to students of S-2. In a series of Musda 7th Muhammadiyah Kapuas 2016, Prof Norsanie also donated 30 ex on "History of Muhammadiyah in Central Kalimantan," to the Committee of Musda, to be distributed to the participants Musda. Before starting the 7th Musda also peresemian Mujahidin Mosque and the hostel, which is managed tightly Board of Muhammadiyah Anjir Km 9 Kupuas East. Things maching band of each contingent of participants Musda enliven the activities of Muhammadiyah in the "City of Water" Kapuas it. guest participants also attended by delegates from Hulu Sungai Utara like: Muhammadiyah branches and twigs from South Kalimantan: Alabio, Hambuku and Babirik. Likewise, from Hulu Sungai Selatan (Cage) a presence of more than 200 people it demonstrates marcing band and martial arts his Holy Site *** 4 *** (T.KR-SKR / B / FC Kuen / FC Kuen) 13- 02-2016 22:11:23 Powered by Telkomsel BlackBerry

Kamis, 18 Februari 2016

KIPRAH PNF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN DESA TERTINGGAL

Sebuah Penelitian Kecil Tentang: KIPRAH PNF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN DESA TERTINGGAL (Antara Harapan dan Kenyataan) 0leh: H.M. Norsanie Dalan ABSTRAK Tulisan ini diturunkan bertujuan 1.Ingin memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat; dan 2.Ingin mengetahui bagaimana kiprah PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat dan 3.Ingin mengetahui secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah, serta (4) Ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek pada 3 kelompok masyarakat masing-masing: Masyarakat perkotaan, pinggiran kota dan masyarakat desa pedesaan (desa tertinggal). Untuk memperoleh data lebih akurat menggunakan alat penelitian berupa: (1) pedoman wawancara, (2) pedoman observasi dan (3) dokumentasi yang erat kaitannya dengan permasalahan. Setelah data diperoleh, dilakukan pula trianggulasi. Untuk memperoleh analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian ini diperoleh adalah: ( 1 ) Dengan memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat. Karena kegiatan PLS/PNF selama ini kurang dikenal masyarakat. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan, apakah oleh kalangan dosen, mahasiswa dengan berbagai programnya. Maupan tokoh-tokoh pendidikan non formal. Namun masih belum menemukan cara yang paling efektif. (2) kiprah tenaga pendidik PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat sudah mulai terjadi gerakan dengan berbagai hal. Namun masih menemukan kendala yang sangat berarti bahwa masyarakat lebih percaya pada pendidikan formal dibanding pendidikan non formal dan (3) secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah sudah dirintis oleh pemerintah bersama masyarakat. Namun kesaran akan hal itu masih rendah di berbagai kangan. Sehingga program ini perlu digerakan secara rutin oleh pemerintah. Karena masyarakat ada rasa ketergantungan dengan keterlibatan pemerintah; serta (4) Sedangkan pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal, sangat rendah. Bahwa masih banyak warga masyarakat kita yang tidak mengerti apa itu pendidikan luar sekolah/PNF. Kata Kunci: Kiprah PNF, Mahaga Lewu, Kawasan Tertinggal.

AKADEMISI : PELEMAHAN KPK TIDAK MENDIDIK

Awal norsanie Avatarnorsanie KPK syamsuddin.hasan@ymail.com Ke sanie_da@yahoo.co.id Feb 9 pada 6:21 AM D0070216000809 07-02-2016 HKM BJM AKADEMISI : PELEMAHAN KPK TIDAK MENDIDIK Banjarmasin, 7/2 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Noersani Darlan MS PH berpendapat, pelemahan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sesuatu perbuatan yang tidak mendidik. Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang (pantang mundur) Kalimantan Tengah (Kalteng) itu mengemukakan pendapatnya dalam perkecapakan dengan Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Minggu. Menurut Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Pascasarjana Unpar itu, sejak keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal tahun 2000 di negeri ini banyak berbuat dalam upaya menyelamatkan uang negara atau pemerintah daerah. Kehadiran KPK di negeri ini, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, memberikan peringatan dini kepada siapa saja yang mau menggrogoti uang negara atau pemerintah daerah. "Bagi mereka yang mau menggrogoti uang negara atau uang pemerintah daerah pasti merasa terperanjat untuk berbuat yang bukan-bukan, dengan keberadaan KPK," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltwng itu. Karena menurut dia, KPK sebuah institusi yang tujuan pembentukannya untuk menyelamatkan uang negara di negeri tercinta ini, termasuk di daerah-daerah. "Dengan kehadiran KPK membuat calon koruptor takut untuk berbuat. ini mendidik mereka agar tidak berbuat korupsi. Namun dewasa ini tamapknya ada rencana melemahkan tugas-tugas KPK sehingga KPK pada waktunya tidak berdaya lagi," tuturnya. KPK sekarang sudah banyak berbuat dengan sebuah keunggulannya berupa cara penyadapan, tapi belakngan harus seizin pihak tertentu, maka penyadapan akan pasti kesulitan. Karena menyadap suatu percakapan atau SMS seseorang. "Apalagi kalau percakapan atau SMS itu harus dilaporkan dulu dan minta izin ke pihak tertentu. Ada kemungkinan hal yang mau dilakukan penangkapan kepada pihak tertentu. Percuma KPK berbuat dengan minta izin terlebih dahulu," lanjutnya. "Karena semenara minta izin kasus yang mau ditangani KPK, pelaku korupsi sudah berlalu dan kabur dari tempatnya. Pelemahan KPK seperti maunya rencana sekarang, membuat mereka menjalankan tugasnya jadi mandul," demikian Norsanie***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 07-02-2016 22:12:56

Minggu, 14 Februari 2016

GURU BESAR UNPAR KALTENG KEMBALI SUMBANGKAN BUKU

D0130216001409 13-02-2016 IBU BJM Kuala Kapuas, Kalteng, 13/2 (Antara) - Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr H.M Norsanie Darlan, MS PH kembali menyumbangkan buku yang merupakan hasil karya/tulisannya sendiri. Kesempatan kali ini, dia menyumbang sebanyak 42 judul dengan 150 eksemplar kepada Masjid Mujahidin Anjir Serapat Km 9 Kecamatan Kapuas Timur (sekitar 40 kilometer barat Banjarmasin) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu. Penyerahan buku-buku tersebut dalam suasana kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Muhammadiyah Kabupaten Kapuas, yang juga hadir Pimpinan Pusat organisasi tersebut Prof Dr H Dadang MSc beliau sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri UIN yang dulu IAIN Sunan Gunung Jati Cibiru Bandung, serta Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalteng. Menurut laki-laki kelahiran Anjir Serapat Kapuas Timur itu, sumbangan buku-buku tersebut untuk lebih memakmurkan masjid setempat khususnya, namun tidak menutup kemungkinan pula bagi publik yang mau membacanya. "Karena buku salah satu pintu atau gudang ilmu pengetahuan, sehingga sewajarnya pula bagi semua orang membaca atau untuk mengetahui," lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut. Sebelumnya profesor yang berkarir sejak dari pegawai rendahan (pesuruh) itu juga menyumbangkan buku-buku kepada Perpustakaan Unpar tahun 2012 sebanyak 80 judul (180 eksemplar), yang diterima rektor perguruan tinggi negeri itu. Selain itu, kepada Perpustakaan Daerah Kalteng sebanyak 102 Judul dengan 190 eks, yang penyerahannya dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang diterima oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH. Kemudian kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) Kalteng sesaat selesai menyampaikan orasi Ilmiah di kampus itu, yang diterima rektornya serta Direktur Pascasarjana pada IAIN Antasari Banjarmasin saat memberikan kuliah kepada Mahasiswa S-2. Dalam rangkaian Musda ke-7 Muhammadiyah Kabupaten Kapuas 2016, Prof Norsanie juga menyumbangkan 30 eks tentang "Sejarah Muhammadiyah di Kalteng" kepada Panitia Musda, untuk dibagi-bagikan kepada peserta Musda tersebut. Sebelum memulai Musda ke-7 tersebut juga peresemian Masjid Mujahidin dan Asrama, yang dikelola Pengurus Muhammadiyah Anjir Serapat Km 9 Kupuas Timur. Atraksi maching band dari masing-masing kontingen peserta Musda tersebut turut memeriahkan kegiatan Muhammadiyah di "Kota Air" Kapuas itu. hadir pula utusan peserta tamu dari Hulu Sungai Utara seperti: Muhammadiyah cabang dan ranting dari Kalimantan Selatan: Alabio, Hambuku dan Babirik. Demikian juga dari Hulu Sungai Selatan (Kandangan) kehadiran tamu yang berjumlah lebih dari 200 orang itu mempertunjukan marcing band dan pencak silat Tapak Sucinya ***4*** (T.KR-SKR/B/F.C. Kuen/F.C. Kuen) 13-02-2016 22:11:23 Powered by Telkomsel BlackBerry®

Remisi untuk Koruptor Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 29 Juli 2014 - 10:15 wib ant BANJARMASIN - Akademisi dari Universitas Palangkaraya, Norsanie Darlan menilai, pemberian remisi kepada koruptor tidak mendidik dan tak membuat efek jera. "Karena pemberian remisi bisa tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujarnya Selasa (29/7/2014). Bahkan, menurut guru besar tersebut pemberian remisi tersebut bisa membuat calon-calon korutor bertambah berani. Oleh sebab itu, kebijakan pemberian remisi sebaiknya perlu ditinjau kembali. Sebab pemberian remisi hingga bebas bersyarat bagi koruptor, terkesan mengkhianati rasa keadilan warga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di negeri tercinta ini. "Remisi yang diberikan setiap hari-hari besar kenegaraan seperti 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, hari raya keagamaan, tujuannya baik, terlebih bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," ujarnya. Tapi, menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, alangkah indahnya jika remisi diberikan kepada mereka yang bukan kasus korupsi, seperti terpidana karena terpaksa oleh keadaan ekonomi yang minim. Ia memperkirakan jika remisi diberikan kepada pelaku korupsi di Tanah Air ini, maka selain yang bersangkutan sendiri, juga calon-calon koruptor lain akan semakin berani. "Sebab mereka tidak akan jera. Justru mereka bertambah berani dengan perhitungan akan ada remisi-remisi dari kementrian terkait, walau dia terbukti bersalah dan divonis hakim pengadilan Tipikor," lanjutnya. Selain itu dia juga mengatakan remisi diberikan kepada napi dalam kasus apapun, tapi tidak termasuk mereka yang berkhianat terhadap negeri Indonesia kendati ada peraturan perundang-undangannya. "Perlu pula adanya pemilihan dalam pemberian remisi terhadap penghianat negara, seperti kelompok teroris jika memang benar-benar terbukti bersalah, serta pelaku tindak pidana lain, kecuali korupsi," sasarannya. (crl)

Sabtu, 13 Februari 2016

PELEMAHAN KPK OLEH DPR TIDAK MENDIDIK

AKADEMISI : PELEMAHAN KPK TIDAK MENDIDIK Banjarmasin, 7/2 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Noersani Darlan MS PH berpendapat, pelemahan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sesuatu perbuatan yang tidak mendidik. Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang (pantang mundur) Kalimantan Tengah (Kalteng) itu mengemukakan pendapatnya dalam perkecapakan dengan Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Minggu. Menurut Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal (PLS/PNF) Pascasarjana Unpar itu, sejak keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal tahun 2000 di negeri ini banyak berbuat dalam upaya menyelamatkan uang negara atau pemerintah daerah. Kehadiran KPK di negeri ini, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, memberikan peringatan dini kepada siapa saja yang mau menggrogoti uang negara atau pemerintah daerah. "Bagi mereka yang mau menggrogoti uang negara atau uang pemerintah daerah pasti merasa terperanjat untuk berbuat yang bukan-bukan, dengan keberadaan KPK," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltwng itu. Karena menurut dia, KPK sebuah institusi yang tujuan pembentukannya untuk menyelamatkan uang negara di negeri tercinta ini, termasuk di daerah-daerah. "Dengan kehadiran KPK membuat calon koruptor takut untuk berbuat. ini mendidik mereka agar tidak berbuat korupsi. Namun dewasa ini tamapaknya ada rencana melemahkan tugas-tugas KPK sehingga KPK pada waktunya tidak berdaya lagi," tuturnya. KPK sekarang sudah banyak berbuat dengan sebuah keunggulannya berupa cara penyadapan, tapi belakngan harus seizin pihak tertentu, maka penyadapan akan pasti kesulitan. Karena menyadap suatu percakapan atau SMS seseorang. "Apalagi kalau percakapan atau SMS itu harus dilaporkan dulu dan minta izin ke pihak tertentu. Ada kemungkinan hal yang mau dilakukan penangkapan kepada pihak tertentu. Percuma KPK berbuat dengan minta izin terlebih dahulu," lanjutnya. "Karena semenara minta izin kasus yang mau ditangani KPK, pelaku korupsi sudah berlalu dan kabur dari tempatnya. Pelemahan KPK seperti maunya rencana sekarang, membuat mereka menjalankan tugasnya jadi mandul," demikian Norsanie***2*** (T.KR-SKR/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 07-02-2016 22:12:56

Rabu, 20 Januari 2016

HASIL SEBUAH PENELITIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KIPRAH PNF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN DESA TERTINGGAL (Antara Harapan dan Kenyataan) 0leh: H.M. Norsanie Dalan ABSTRAK Tulisan ini diturunkan bertujuan 1.Ingin memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat; dan 2.Ingin mengetahui bagaimana kiprah PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat dan 3.Ingin mengetahui secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah, serta (4) Ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek pada 3 kelompok masyarakat masing-masing: Masyarakat perkotaan, pinggiran kota dan masyarakat desa pedesaan (desa tertinggal). Untuk memperoleh data lebih akurat menggunakan alat penelitian berupa: (1) pedoman wawancara, (2) pedoman observasi dan (3) dokumentasi yang erat kaitannya dengan permasalahan. Setelah data diperoleh, dilakukan pula trianggulasi. Untuk memperoleh analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian ini diperoleh adalah: ( 1 ) Dengan memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat. Karena kegiatan PLS/PNF selama ini kurang dikenal masyarakat. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan, apakah oleh kalangan dosen, mahasiswa dengan berbagai programnya. Maupan tokoh-tokoh pendidikan non formal. Namun masih belum menemukan cara yang paling efektif. (2) kiprah tenaga pendidik PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat sudah mulai terjadi gerakan dengan berbagai hal. Namun masih menemukan kendala yang sangat berarti bahwa masyarakat lebih percaya pada pendidikan formal dibanding pendidikan non formal dan (3) secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah sudah dirintis oleh pemerintah bersama masyarakat. Namun kesaran akan hal itu masih rendah di berbagai kangan. Sehingga program ini perlu digerakan secara rutin oleh pemerintah. Karena masyarakat ada rasa ketergantungan dengan keterlibatan pemerintah; serta (4) Sedangkan pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal, sangat rendah. Bahwa masih banyak warga masyarakat kita yang tidak mengerti apa itu pendidikan luar sekolah/PNF. Kata Kunci: Kiprah PNF, Mahaga Lewu, Kawasan Tertinggal. Pendahuluan Materi kuliah umum ini, merupakan sejarah hidup bagi penulis dalam memberikan memaparkan tentang kiprah Pendidikan Luar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Desa Tertinggal (antara harpan dan kenyataan) suatu permintaan pihak Program Studi ini, sebuah materi yang kurang begitu siap dalam menghadi mahasiswa sekolah pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sebab perguruan tinggi Pembina ini, tidaklah gampang untuk dijadikan objek kuliah umum ini, namun ketua Program Studi S-2 dan S-3 PLS sekolah Pascasarjana meminta saya, yang kebetulan ada waktu untuk menyiapkan materi yang sangat sederhana ini. Ditinjau dari sisi sejarah, bahwa Universitas Palangka Raya di tahun 1962 lalu berdiri atas kerjasama antara: antara IKIP Bandung cabang Palangka Raya. Dan Fakultas Ekonomi. Karena di setiap Provinsi kala itu, ada wacana harus berdiri perguruan tinggi negeri. Maka bergabunglah 2 perguruan ini yaitu: IKIP Bandung Cabang Palangka Raya dengan Fakultas Ekonomi juga di Palangka Raya, menjadi Universitas Palangka Raya. Universitas ini, dengan kependekannya di sebut UNPAR/UPR Untuk menyingkat waktu dalam pemberian materi ini, maka dalam penyampaiannya terdapat beberapa sub bangian yaitu: berbagai pendapat ahli, Melirik Undang-Undang, Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Kawasan Tertinggal, Program Mehaga lewu, Masyarakat Kawasan Tertinggal, Kiprah PLS, Kiprah Mahasiswa PLS Dalam Pemberdayaan, Peran Pendidikan Tenaga Kepdidikan, kualifikasi pendidik, Perubahan Sosial Alamiah, Harapan dan Kenyataan. Untuk lebih jelasnya hal-hal di atas, akan diurakan secara deserhana berikut ini: Berbagai Pendapat Ahli Mengenali kiprah PLS sebenarnya “kiprah” adalah: suatu perbuatan baik secara perseorangan ataukah berkelompok dalam melakukan sebuah gerakan khususnya berupa pendidikan luar sekolah, baik dalam cara spontan dengan proses yang cepat maupun secara perlahan. Namun kiprah dalam proses pendidikan luar sekolah ini, suatu kegiatan yang secara sadar berencana baik akan, sedang maupun telah dilakukan dalam proses pendidikan luar sekolah. Bagaimana sebenarnya desa tertinggal, bila kita mengkaji apa itu desa tertinggal, tidak terlepas pada istilah desa: menurut: Tim Akar Media (2003; 105) menyebutkan:”…desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung di luar kota, dusun…”. Sedangkan tertinggal tidak lain adalah kawasan itu, masih banyak keterting-galan dari berbagai program pembangunan sejak masa lalu, hingga sekarang. Dengan demikian desa tertinggal adalah merupakah suatu desa yang berada di kawasan pedesaan ada kalanya berlokasi nan jauh di sana dan ada pula yang lokasinya masih dekat dengan perkotaan. Namun desa tertinggal tinggal ini selalu ketinggalan dari berbagai program pembangunan, termasuk dalam upaya pember-dayaannya. Tujuan Penulisan Adapun Tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah: 1.Ingin memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat; 2.Ingin mengetahui bagaimana kiprah PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat dan 3.Ingin mengetahui secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah. 4.Ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal. Melirik Undang-Undang Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 20 tahun 2003 secara jelas memandu kita, pada pekerjaan sehari-hari di bidang pendidikan. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini, memberikan sedikit apa yang diketahui tentang peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam masyarakat di tanah air kita tercinta ini. Kalau kita memperhatikan dan mengenali pasal 39 dari Undang-undang di atas, (1) tentang tenaga kependidikan adalah bertugas melaksanakan adminis-trasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang berhasilnya proses pendidikan pada satuan pendidikan. Berbicara tentang tenaga kependidikan ia bertugas menjalankan administrasi pendidikan baik dalam pengelolaan, pengawasan dengan cara dalam hal-hal menjalankan pengawasan dan pelayanan teknis di institusi atau lembaga pendidikan. Tentu saja jalur pendidikan dimaksud baik formal maupun non formal. Di pihak lain, apa itu tugas tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, baik ia dalam tugas di pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) seperti: penilik dan pamong belajar. Demikian juga dalam tugas pendidikan formal seperti: pengawas, peneliti dan pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Namun demikian untuk diketahui bersama bahwa pada jalur pendidikan luar sekolahpun juga, ada tenaga seperti peneliti, pengembang media belajar dan teknisi sumber belajar masyarakat. Dipihak lain bila kita mencermati apa sebenarnya pendidik itu berdasar pasal 39 ayat (2) maka hal ini ia merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengab-dian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Pemberdayaan Masyarakat Sungguh menggembirakan, jika digulirkannya konsep dari program pemberdayaan masyarakat untuk kalangan masyarakat pedesaan. Terlebih bagi mereka yang secara sengaja ataukah kebetulan terlahir hingga dewasa di kawasan desa tertinggal. Pemberdayaan tentu kalau kita memperhatikan asal katanya “daya” yang ditambah awalan pember dan akhiran an. Jika diperhatikan istilah daya Tim Akar Media (2003; 100) bahwa:”…suatu kekuatan, tenaga pengaruh akal dengan cara ihktiar…” Sementara Djudju Sudjana (2000) bahwa:”…menyejelaskan daya adalah banyak macamnya. Ada dari alam, tenaga air, angin, listrik, mata hari dsb…”. Sehingga hal itu, akan memimbulkan sebuah daya. Namun dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, tentu saja sasarannya warga masyarakat. Untuk tujuan memberikan motivasi dalam proses belajar memberlajarkan mereka dengan tujuan pendidikan non formal ataukah in formal. Jika kita mengkaji konsep lama tentang pemberdayaan masyarakat di pedesaan, tidaklah salah penulis mengambil pendapat salah seorang tokoh senior PLS kita: Sanapiah Faisal (1981) bahwa: “…yang disebut masyarakat pedesaan mereka itu, tinggal kebanyakan tidak terjangkau aliran listrik…”. Konsep di atas walau disadari dewasa ini, sudah tidak lagi seluruhnya benar (terwujud), namun tempat tinggal masyarakat kita sungguh ciri itu, mulai dirambah oleh teknologi. Karena sekarang di berbagai pedesaan di tanah air ini, sudah sulit membedakan kalau hanya dengan alasan aliran listrik. Karena masyarakat telah banyak yang memiliki kemampuan membeli mesin listrik. Apakah mereka di pinggiran kota ataukan di pedesaan sekalipun. Dalam sudut pandang lain, Sanapiah Faisal (1981) bahwa:”...masyarakat membagi dalam 3 kelompok besar, masing-masing; Pertama: masyarakat perkotaan; Kedua: masyarakat pinggiran kota; dan Ketiga: masyarakat desa pedesaan...”. Dari 3 kelompok di atas, penulis dalam kesemptan ini mencoba mengurai terhadap keadaan masyarakat sekarang sebgai berikut: Menilik masyarakat perkotaan sungguh luar biasa. Karena mereka berada dalam wilayah perkotaan yang berhadapan dengan segala lapisan masyarakat selalu ada konpleks. Apakah mereka golongan kaya, menengah hingga miskin, selalu ada di perkotaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan perkotaan menjadi objek masyarakat untuk mengadu nasib sehingga mereka berhadapan dengan 2 pilihan untuk datang ke kota. Masing-masing tidak lain kecuali jadi miskin atau kaya. Dan di perkotaan tidak dapat berhasil baik kecuali harus memiliki skills dan pendidikan. Kalau hanya dengan kekuatan otot lebih banyak gagal dari keberhasilannya. Mareka yang sudah menghadapi berbagai kegagalan, akhirnya memilih menempati kawasan yang agak kosong untuk mencari kawasan yang lebih keluar kota untuk membuka usaha lain. Dalam kawasan perkotaan, lapangan kerja sangat ditentukan dengan pendidikan. Di perkotaan juga fasilitas belajar lebih banyak dan selalu kualitasnya lebih baik. Diperkotaan memberikan harapan besar kepada mereka yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, di perkotaan sangat memper-hatikan bedang kesehatan. Dan berbagai fasilitas lainnya selalu tersedia di kota. Masyarakat pinggiran kota, yang serba tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan, namun untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan, mereka ini dalam posisi yang serba tanggung. Kenapa demikian? Karena untuk ikut bertahan sebagai masyarakat pedesaan, sementara kehidupan masyarakat kota tidak bisa mereka biarkan begitu saja. Merekapun perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat kota. Namun terkendala dengan segala biaya yang serba mahal. Termasuk juga pola kehidupan perkotaan yang menuntut serba modern. Dari hal-hal di atas, tidak menutup kemungkinan mereka terbawa arus. Sehingga membuat mereka jadi serba susah dalam menghadapi segala tuntutan kehidupan. Sementara kalau mreka bertahan sebagai masyarakat pinggiran kota, membuat kehidupannya tambah melarat karena lapangan pekerjaan, persaingan berbagai macam dalam kehidupan masyarakat pinggiran kota ini sungguh menyedihkan. Dalam sudut pandang lain, desa mereka menjadi tempat di bangunnya berbagai perusahaan, namun tuntutan keterampilan kerja membuat mereka gigit jari karena untuk bekerja dituntut persyaratan tertentu yang tidak dapat mereka penuhi. Akibatnya pekerja perusahaanpun harus didatangkan tenaga kerja dari luar. Sehingga masyarakat pinggiran kota ini hanya sekedar jadi penonton belaka. Mereka dihadapkan dalam posisi sulit untuk menghadapi tantangan kehidupan. Sekarang bagaimana mereka yang tinggal di desa pedesaan. Penulis melirik dengan berbagai hasil penelitian yang cukup panjang. Mereka yang bermukim di kawasan desa pedesaan sungguh menyedihkan, karena tidak semua program yang dilancarkan pemerintah bertujuan memberdayakan mereka sesuai dengan kebutuhan. Kemudian program pemberdayaan itu hanya sebagian kecil yang menikmatinya. Karena area lokasi mereka yang tersebar tidak merata. Ditambah jumlahnya tidak banyak dan tidak merata, ditambah lagi sebaran yang tidak merata, membuat program-program yang dilancarkan pemerintah kurang bisa menyentuh pada semua masyarakat desa pedesaan. Karena dana yang tersedia tidak memadai disertai perencanaan yang kurang akurat dan kurang matang. Selain itu, untuk mensejahterakan masyarakat kawasan ini sudah lama oleh pemerintah, diantaranya sarana pendidikan, kesehatan. Namun tenaga guru yang ditugaskan kurang memberikan curahan hati dan tenaganya untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Demikian juga program-program pemerintah lainnya. Kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan desa tertinggal masih belum mengetahui secara jelas apa sumber daya alam yang ada di kawasan mereka. Mereka hanya tahu apa yang pernah mereka lakukan. Menurut Darlan (2002) bahwa:”...Akibat ketidak tahuan mereka itulah yang muncul sebagai penomena penulis juga meneliti kawasan desa tertinggal kawasan pantai yang sejak nenek moyang merekamenanam dan memelihara perkebunan kelapa. Nanum yang mereka ketahui kelapa hanya buah kelapa di kupas, dijual atau dijadikan minyak goreng dan kopra. Sementara yang lainnya belum diolah karena ketidak tahuan mereka. Padahal kalau kita mengkaji secara teliti sebatang pohon kelapa punya 48 manfaat untuk kehidupan masyarakat manusia...”. Program Mehaga lewu Bila berbicara tentang program mehaga lewu di Kalimantan Tengah adalah hal ini merupakan suatu konsep tersendiri bagi masyarakat pedalaman. Upaya pemberdayaannya lebih cenderung pada para tokoh masyarakat. Apakah tokoh agama (toma) ataukan tokoh masyarakat (toma), yang setiap hari dan tanggal tertentu diadakan pertemuan dengan mereka. Arti program ”mahaga lewu” adalah diambil dari bahasa daerah, yang artinya yaitu program pemeliharaan desa. Program ini sebenarnya bagian dari pemberdayaan masyarakat, seperti yang dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat di provinsi lain. Kegiatan seperti ini, memang belum banyak dilaksanakan sebelumnya. Terlebih dalam peristiwa pertemuan dengan masyarakat. Sehingga sepertinya program ini kalangan politikus menyebut sebuah konsep politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dipihak lain. Pertemuan dengan warga masyarakat bisa membuat sebelah pihak senang dan dipihak lain kurang menyenangi. Sehingga jumlah pertemuan rutin orang datang hanya sebatas itu-itu saja. Paling dikhawatirkan bagaimana bila pertemuan itu bila tanggal telah ditetapkan oleh pejabat, tidak ada kepastian yang secara tiba-tiba ada undangan pemerintah pusat secara mendadak, maka tidak boleh diwakilkan misalnya. Sementara tanggal rutin yang ditetapkan mereka dari desa-desa nanjauh di sana sudah datang. Namun pertemuan yang mereka tentukan ternyata penguasa daerahnya tidak dapat hadir, membuat calon perserta rapat jadi kecewa. Keharidan para tokoh masyarakat dalam hal itu, tidak sudah diketahui bahwa mereka menuntut hal-hal tertentu. Tentu saja kehadiran mereka memenuhi undangan, tentu akan ada maunya. Nah bila tidak dapat dipenuhi oleh pemimpin daerah, maka akan menjadi cemoohan masyarakat. Masyarakat Kawasan Tertinggal Berbicara tentang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal, Albertus, (2010) menyebutkan bahwa:”…Kegiatan ini diawali dengan pembentukan Desa Mandiri berjumlah 288 desa. Setiap desa mendapat dana pembangunan sebesar Rp 250 juta yang akan dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif seperti pembangunan peternakan sapi dan budi daya jagung. Dua jenis usaha itu merupakan bagian dari empat tekad pembangunan NTT. Dua lainnya ialah pembangunan koperasi dan penanaman pohon cendana...”. Fokus tulisan dari hasil penelitian diarahkan ke ternak dan jagung, tetapi bisa berkembang ke usaha lain sesuai karakteristik di desa tertinggal. Program ini untuk mendukung ketahanan pangan. Menurut arti kriteria desa penerima program ditentukan sesuai jumlah penduduk miskin di daerah itu. Penduduk miskin terbanyak mendapat prioritas utama, dan masih akan bertambah untuk tahun anggaran berikutnya. Kriteria lainnya desa tersebut harus terpencil, tidak sedang menerima program pengentasan penduduk miskin dari data pemerintah, dan infrastruktur pelayanan sosial seperti air bersih, sanitasi, dan ruang layak huni masih rendah dan kurang layak. Langkah membangun kawasan desa tertinggal ini adalah upaya strategis pemerintah mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya yang berbasis pada desa. Menurut H.M. Lukman Edy (2008) bahwa:”…hal ini juga didasari nilai dan komitmen pemerintah untuk membangun desa, yang tentunya bukan hanya milik pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, warga masyarakat, pemerintah dan siapa saja yang mau berkiprah membangun desa. Masa lalu sentralisasi pembangunan di era Orde Baru harus mampu dijadikan motivasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, baik lintas sektoral, lintas wilayah, maupun lintas bidang...”. Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah sekarang adalah mendorong percepatan pembangunan khususnya di dasa-dasa tertinggal, termasuk juga kawasan desa tertinggal. Data resmi (2008) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan, terdapat 38.232 (54,14%) kategori desa maju, yang terdiri atas 36.793 (52,03) kategori maju dan 1.493 (2,11%) kategori sangat maju. Adapun desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86%), terdiri atas 29.634 (41,97) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89%) kategori sangat tertinggal. Ketimpangan inilah yang menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal. Sementara itu, fakta tentang desa tertinggal menyebutkan bahwa desa yang belum dapat dilalui mobil sebanyak 9.425,desa yang belum ada sarana kesehatan sejumlah 20.435 desa, desa yang belum ada pasar permamen sebanyak 29.421, desa tertinggal yang belum dialiri listrik sebanyak 6.240 desa. Jumlah ini, cukup besar. Dan rata-rata keluarga miskin di desar tertinggal adalah 46,44% dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46. Data di atas, walau antara teori yang digulirkan oleh: Sanapiah Faisal (1981) lalu masih dirasakan, seperti ciri desa di pedesaan masa lalu yaitu: desa-desa yang belum dialiri listrik. Desa miskin dan belum terjangkau listrik, menurut hasil penelitian Dr. Colly, MD (1986) bahwa: ”...di jawa tengah ia menyebutkan daerah itu, pertumbuhan kelahiran relatif masih tinggi...” Hal ini beralasan bahwa: masyarakat desa tertinggal bila malam tiba, mereka tidak banyak pirikan seperti halnya orang kota. Mereka karena tidak memiliki kesibukan dan penerangan lampupun kecuari lampu tembok, cuma seadanya. Maka bila anak pada masuk ke tempat tidur, orang tuanya pun juga menyelesaikan hajadnya sebagai suami istri sebelum tidur. Sehingga angka kelahiranpun tidak dapat ditekan secara besar-besaran. Peran PLS dalam upaya ini juga sangat terkendala. Karena fasiltas lampu yang tidak mendungkung dalam proses belajar membelajarkan di malam hari. Mereka hanya bertemu di kelompok belajar (kejar) di sore hari, sementara saat yang sama mereka juga terikat untuk bekerja ke sawah/ladangnya. Sehingga hingga masyarakat kawasan tertinggal ini, dalam hal ini, terkendala dalam hal proses membelajarkan masyara-kat. Masyarakat kawasan desa tertinggal, mereka ini sejak lahir hingga meninggalkan dunia fana ini, tinggal di lereng bukit, tepi danau, pesisir laut, tepi sungai. Masih banyak yang belum mengenyam dunia pendidikan formal. Seperti SDN, MI, SMP dan SMA, dan sejenisnya. Salah satunya adalah melalui pendidikan non formal. Namun bagaimana kita ketahui bersama, keterjangkawan tenaga kita masih sangat terbatas. Sementara tenaga yang pepatah menyebutkan adalah bagaikan: ”tidak ada rotan akarpun berguna”. Itulah sebabnya pekerjaan PLS berwarna warni di tanah air kita. Jika sekiranya tenaga pendidik kependidikan pendidikan non formal dan informal (TPK-PNFI) betul-betul dari mereka yang betul-betul terdidik ke arah PLS, dan mau berkiprah kepada PNFI, tentu saja hasilnya beda dengan sekarang. Kendala juga dihadapi, adalah tidak meratanya jurusan/studi PLS di provinsi di Indonesia. Kiprah PNF Dalam masa reformasi dewasa ini, PLS belum dapat berkiprah secara maksimal termasuk di kawasan desa tertinggal. Hal ini disebabkan dengan beberapa alasan berikut: 1. Kehadiran PLS masih dilihat sebelah mata; 2. Kehadiran TLD yang menutup peluang PNF/PLS; 3. Formasi lapangan kerja masih tertutup. Untuk lebih jelasnya hal-hal di atas, penulis uraikan sebagai berikut: Pertama: Tidak semua orang mengerti dan tahu tentang PLS kita ini. Misal di kalangan pejabat sturuktural yang tahu bahwa ia ikut diklat di berbagai penjenjangan, bahwa pendidikan yang ia ikuti itu adalah bagian dari pendidikan luar sekolah. Demikian juga dikalangan masyarakat luas bahwa PLS hanya sekedar untuk pemberantasan buta huruf. Padahal mereka, pernah ikut berbagai kursus. Misalnya kursus komputer, kursus bahasa, mengemudi, pertukangan, perbengkelan. Dan kursus-kursus tersebut adalah bagian pendidikan luar sekolah atau sekarang disebut dengan pendidikan non formal. Kedua: Pemerintah ingin segera menuntaskan segala program pendidikan non formal dan informal dengan menempatkan TLD sebagai tujuan program mereka ini, dapat mempercepat lajunya pertumbuhan pembangunan. Namun dari hasil penelitian secara cermat dan hati-hati, hasilnya tidak demikian. Karena sarjana yang diangkat bukan tenaga yang terdidik ke arah itu, hasilnyapun diragukan. Mereka setelah mendapat NIP dari Kementrian Diknas, karena tidak sanggup bergulat dengan berbagai program PLS di lapangan, ternyata sudah banyak mereka yang pindah dari Subdin atau bidang PLS (pendidikan non formal dan informal) ke instansi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Berarti lapangan kerja untuk TLD ini, adalah merugikan bagi sarjana PLS dan Subdin/Bidang PLS membukakan pintu PNS bagi non PLS. Ketiga: Bila melihat lapangan kerja sepertinya tertutup. Kalau kita cermati masih ada hal-hal diperhatikan sebagai berikut: tawaran formasi kerja terhadap sarjana PLS sepertinya tidak ada, padahal kekurangan. karena masa era reformasi ini, ternyata kebebasan untuk mengusul calon tenaga kerja melalui BKD atau apa istilah lain, cukup memprihatinkan. Mereka para berokrasi mengusul ke perencanaan kepegawaian berdasar daftar keluarganya yang belum mendapatkan lapangan kerja. Tapi tidak melihat sarjana mana yang tepat dan akurat untuk menggulir pekerjaan yang sangat teknis di Subdin/Bdang PNFI dan BP2NFI atau SKB. Belum lagi instansi terkait lain seperti: Depsos unuk pekerja sosial, BKKBN untuk PLKB dll. Hasilnya dapat kita lihat sendiri sarjana yang non PLS tidak betah bekerja di tempat itu, karena bukan bidang kesarjanaannya. Akhirnya setelah diangkat beberapa waktu kemudian pikir pindah ke bidang /instasi dinas keilmuannya. Maka tenaga kita hilang, akhirnya menjadi cemoohan masyarakat bahwa ”...PLS/PNFI menerima PNS dari bidang lain, setelah mereka dapat NIP sudah memikir pindah. Sementara sarjana pada bidangnya tidak tertampung...” karena berbagai alasan. Kiptah PLS di pedesaan melalui pendi-rian PKBM menurut: Rina (20007) adalah:”... bisa lebih total dalam mengabdikan diri untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidik-an non formal. Ada yang menjadikan rumahnya sebagai kantor sekaligus tempat pembelajaran bagi kelombok belajar PAUD. Keberadaan Kejar ini, sangat diminati oleh masyarakat di desa, karena mereka mulai tumbuh kesadaran membelajarkan anak, terlebih kalau ada yang gratis. Ini bisa dimaklumi, mengingat kehidupan masyarakat disini masih kurang menaruh perhatian pada biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka berpikir anak adalah aset keluarga yang harus dilibatkan membantu ekonomi orang tua, sehingga kebanyakan dari mereka setelah lulus SD, anak-anak langsung dipekerjakan orang tuanya bekerja di sektor pertanian, tambak dan bekerja sebagai buruh pabrik yang banyak berdiri di sekitar desa. Selain kejar paket yang ada di desa dan berkiprah mendirikan PKBM juga yang mempunyai binaan kejar. Program PNFI yang ditangani selain pendidikan kesetaraan adalah menyelenggarakan program Keak-saraan Fungsional dan penyelenggaraan PAUD yang diberi nama Kelompok Bermain: “CAHAYA BUNDA” serta kursus bahasa inggris untuk instruktur anak usia dini. Kiprah untuk program keaksaraan fungsional, PKBM membina beberapa kelom-pok, dimana sampai saat ini keberadaan kelompok tetap berjalan dengan kegiatan ekonomi produktif yang dapat diakses ke perkotaan berupa usaha pembuatan banding presto dan rempeyek. “Lumayan hasil penjualannya bisa untuk memperbesar kas kelompok setelah dipotong biaya operasional. Harus disadari bahwa upaya member-dayakan dan membelajarkan masyarakat melalui program pendidikan luar sekolah, harus sabar dan telaten, mengingat masyarakat yang menjadi sasaran didik kebanyakan terdiri dari golongan kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka masih disibukkan oleh upaya mencari nafkah ketimbang mikir peningkatan mutu hidup melalui pendidikan.” Kiprah para pejuang pendidikan luar sekolah dan kesehatan seperti: Dian Sofianty dan Mehdinsareza W. (2007) mereka melihat:“...Jika dibandingkan dengan awal mula ketika berdiri kelompok belajarnya, untuk sekarang respon para pedagang sudah mulai bagus dan positif...”. Sosialisasi mereka pun tidak terbatas hanya para pedagang saja, tetapi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Tertinggal. Kiprah mereka yang tidak mengenal waktu berjalan itu, dari kampung ke kampung untuk sosialisasi program. Diawal awalnya hanya memiliki satu orang murid (warga belajar) ini, kemudian berkembang terus hingga memiliki puluhan murid...”. Dari sudut lain bagaimanapun juga kepentingan untuk mengenyam pendidikan dan kesehatan merupakan kepentingan dasar bagi setiap orang tak terkecuali mereka yang tinggal di kawasan desa tertinggal. Biaya pendidikan terkadang menjadi momok bagi para orang tua yang akhirnya memutuskan hal tersebut. Namun kesadaran para orang tua menganggap hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak didik menjadi salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan kembali. Melihat aktivitas berbagai instansi terkait untuk kawasan perkotaan Jawa Timur yang postif ditiru. Mereka ini tentu bukan tanpa tujuan tempat kelompok belajar tersebut dibuat di pasar. Kepala Puskesmas Jagir, sebagai Tim eHealth di kantornya, ia seorang dokter: Sri Peni Tjahyati (2008) menjelaskan bahwa:”...awalnya tempat tersebut bukanlah semata-mata sebagai tempat Posyandu. Tempat tersebut, awalnya merupakan Tempat Penitipan Anak (TPA) bagi anak-anak pedagang, namun tercetus ide dari beberapa instansi, bahwa daripada hanya penitipkan, bagaimana kalau diadakan PAUD juga dan sekaligus Posyandu jelasnya. Maka tahun 2005, Pos tersebut di bangun berdasarkan kerjasama dari beberapa instansi yakni dari: Dinas Pendidikan, PD Pasar, PKK Kota Surabaya dan juga Dinas Kesehatan Kota yang diwakili oleh Puskesmas Jagir...”. Dengan demikian kemajuan, kemudahan disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan serba tersedia dalam upaya kiprah pihaknya sebagai pelaksanan di lini lapangan sangatlah mudah dalam turut serta membina kelompok belajar untuk mema-jukan bidang pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya di kawasan desa tertinggal tentulah tidak semudah yang diuraikan di atas. Karena di kawasan itu, pengambil kebijakan di tingkat lini selalu ada di tempat. Semen-tara di kawasan pedesaan sering terkendala karena mereka itu, sering tidak bersamaan berada di tempat tugasnya. Dan mereka petugas lini lapangan ini kurang mau berkoordinasi seperti contoh di perkotaan Surabaya karena punya kesibukan yang berbeda. Kiprah Mahasiswa PNF Dalam Pemberdayaan Kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pember-dayaan masyarakat pedesaan belum nampak di tanah air. Hal ini karena perguruan tinggi yang memproduk PLS tidak di semua perguruan tinggi negeri. Kecuali di Jawa Timur seperti: Malang, Surabaya dan Jember. Sementara yang swasta banyak di Jawa Barat, 1 di DIY dan 1 Univesitas Muhamma-diyah di Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan sebaran yang tidak merata, juga turut mempengaruhi kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pemberdayaan kita kemasyarakat. Sebab Universitas Negeri saja tidak di semua provinsi ada. Sementara perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Barat, Jakarta, DIY dan Sulawesi Tengah. Pemberdayaan mahasiswa melalui KKN dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terasa mengecewakan. Karena ada perguruan tinggi yang tidak memiliki jurusan/prodi PLS tentunya diberikan oleh mereka yang bukan sarjana PLS dalam pembekalan KKNnya. Akibatnya kiprah PLS sungguh belum waktunya memberikan warna di tanah air. Lab PLS tentu dalam mengerahkan mahasiswa untuk praktek Ke-PLS-an masih juga belum dapat mewarna kiprahnya. Karena ada dugaan di masing-masing Lab PLS di perguruan tinggi belum banyak mengadakan pertemuan sesama pengelolanya. Untuk sementara ini, menurut dugaan penulis masih seperti-nya jalan di tempat masing-masing. Sehingga kiprah mahasiswa belum banyak dikenal masyarakat. Dan masyarakat sepertinya aneh melihat kalau ada kegiatan mahasiswa PLS di lapangan. Hal ini juga membuat kiprah kita jadi tidak banyak dikenal masyarakat. Penulis menyadari kiprah mahasiswa PLS bukan berarti tidak ada sama sekali. Sebenarnya sudah banyak, namun diiringi luarnya wilayah tanah air kita, disertai jumlah penduduk yang tidak merata, membuat kiprah kita belum dirasakan oleh semua orang itulah, dalam Sub topik terdahulu tentang kehadiran PLS di masyarakat, dilihat dengan sebelah mata. Peran Pendidikan Tenaga Kepdidikan Bila memperhatikan tentang pendidik tenaga kependidikan (PTK) bersama Warga Belajarnya Dalam Pemberian Keterampilan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kalau kita mengkaji terhadap PTK-PNF minimal ada 3 kewajiban mereka tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Adapun ke 3 hal tersebut menurut Darlan, (2010) sebagai berikut: 1.Berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, punya keratif, dinamis dan dialogis; 2.Berkewajiban mempunyai kometmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah; dan 3.Berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dari ke 3 hal di atas, suatu kewajiban yang harus diciptakan oleh masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan - pendidikan non formal dan infomal (TPK-PNFI) dalam menjalankan tugasnya. Agar dalam menjalankan profesinya dapat menjadi contoh bagi orang lain, baik di perkotanaan maupun pedesaan. Kualifikasi Pendidik Bila kita perhatikan dalam hal kualifi-kasi dan jenjang pendidikan, maka perlu diperhatikan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Pendidik harus memiliki kualitas minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh pergu-ruan tinggi yang terakreditasi. Kualialifikasi pendidik tentu saja tidak bisa bagaikan semudah membalik telapak tangan. Karena tugas mereka yang sangat mulia ini, tidaklah mudah dengan hanya diberikan satu atau dua hari atau satu dua bulan. Tapi pendidikan luar sekolah tentu memperoleh tenaga yang berkualitas menggunakan waktu 4 – 5 tahun. Jadi atas ketidak pahaman masyarakat selama ini, tentang pekerjaan PLS hanya sebatas ”pemberan-tasan buta huruf”, tidaklah seluruhnya demikian. Pekerjaan PLS sungguh luas dan memerlukan keahlian tersendiri. Perubahan Sosial Alamiah Belajar dari pengalaman memang sebuah peristiwa penelitian yang berbeda-beda, ternyata ada perubahan diantaranya yang jatuh pada masa sekarang dengan masa sepuluh sampai lima belas tahun silam. Ada beberapa hal yang dilihat secara alamiah desa-desa tertinggal ini, pasti ada terjadi perubahan sosial secara alamiah. Hal ini seperti: 1.Masyarakat yang angka tuna aksara semakin berkurang; 2.Walau mereka tidak banyak berkomunikasi ke luar desa, tapi mereka tahu perkembangan desa, kota lain; 3.Modernisasi desa pasti terjadi walau secara lamban. Dari konsep kemajuan perubahan pembangunan masyarakat desa menurut Piott Sztompka (2004; 23) bahwa:”... terlihat ciri-ciri fundamental kondisi kehidupan manusia; adanya jurang abadi antara kenyataan dan harapan...”. Dalam perubahan sosial, secara alamiah terjadi sebagai akibat mereka: melihat, mendengar, memperhatian, terhadap desa lain. Selain itu, pemikiran masyarakat lambat laun termotivasi baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Ingin menjadikan desa yang lebih maju dari masa sebelumnya. Sehingga perubahan sosial secara alamiah ini tidaklah atas datagnya bantuan pembangunan dari pemerintah, tapi secara alamiah tersebut muncul dari berkembang desa itu sendiri. Sebenarnya bantuan pembangunan dari pemerintah kalau sangat tanggung/tidak memadai, justru memanjakan masyarakat. Sehingga jiwa gotong royongnya mereka jadi hilang. Harapan dan Kenyataan Sungguh banyak kalangan yang memusatkan pikirannya terhadap masyarakat kawasan tertinggal. Karena objeknya sungguh luas, dengan sebaran yang tidak merata, dan anggaran yang masih terbatas, mengakibatkan program-program yang dilancarkan tidak banyak menyentuh pada masyarakat kawasan desa tertinggal. Sejujurnya bahwa tidak ada masyarakat kawasan desa tertinggal yang ingin selalu miskin. Apakah miskin pencaharian, miskin pendidikan dsb. Namun mereka selalu berharap kapan desa mereka mendapat kecuran pemberdayaan. sehingga ada kalanya program-program yang diluncurkan tersebut ternyata tidak banyak menyentuh pada mereka dengan berbagai alasan mereka berkilah. Dari hasil penelitian di berbagai provinsi di Indonesia, kenyataannya bahwa pemberdayaan yang sudah dan sedang bergulir memerlukan pengkajian lebih mendalam lagi. Karena dalam pemberdayaan yang digulirkan dari pihak penyedia dana kepada masyarakat, belum banyak menunjukkan hasil yang memadai. Walau hal itu, penulis maklumi dengan segala keterbatasan yang ada. Harapan masyarakat untuk pemerataan pembangunan lewat pemberdayaan ini yang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Andaikata ada program inovatif, sebaiknya bermanfaat untuk semua. Kenyataan yang ada dalam pemberdayaan yang digulirkan tidak semuanya diketahui oleh masyarakat. Harusnya mereka tahu terhadap apa saja bentuk pemberdayaan kita. Sehingga harapan masyarakat ini, betul-betul dirasakan mereka. Proses kemajuan desa tertinggal memang sangat langka kalau terjadi semakin hari, bulan, tahun akan menurun. Menurut Christopher Dawson (dalam Lasch 1991; 43) Berdasar konsep peradaban umat manusia dalam peradaban barat selama hampir 3.000 tahun belum pernah ada pemikiran demikian...”. Sehingga setiap warga masyarakat berharap pasti di desanya mengharap terjadi kemajuan. Walau secara lambat. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.Dengan memperkenalkan tentang kiprah PLS/ PNF selama ini di masyarakat. Karena kegiatan PLS/PNF selama ini kurang dikenal masyarakat. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan, apakah oleh kalangan dosen, mahasiswa dengan berbagai programnya. Maupan tokoh-tokoh pendidikan non formal. Namun masih belum menemukan cara yang paling efektif. 2.kiprah tenaga pendidik PLS/ PNF dalam pembardayaan masyarakat sudah mulai terjadi gerakan dengan berbagai hal. Namun masih menemukan kendala yang sangat berarti bahwa masyarakat lebih percaya pada pendidikan formal dibanding pendidikan non formal. 3.secara jelas bagaimana Program Mehaga lewu yang ada di Kalimantan Tengah sudah dirintis oleh pemerintah bersama masyarakat. Namun kesaran akan hal itu masih rendah di berbagai kangan. Sehingga program ini perlu digerakan secara rutin oleh pemerintah. Karena masyarakat ada rasa ketergantungan dengan keterlibatan pemerintah. 4.Sedangkan pengetahuan masyarakat tentang PLS/PNF di kawasan tertinggal, sangat rendah. Bahwa masih banyak warga masyarakat kita yang tidak mengerti apa itu pendidikan luar sekolah/PNF. Semoga Bermanfaat Untuk Semua, Amin yarabbal’amin. Daftar Pustaka Albertus, 2010. Percepat Pembangunan Desa Tertinggal di NTT, Kupang. Colly, 1986. Angka Kelahiran Masyarakat pedesaan, dosen Fakultas Kedokteran Komunitas (FKK) UGM, Yogyakarta. Darlan, H.M. Norsanie, 2002. Penelitian Masyarakat Desa tertinggal Kawasan Pantai, UPI, Bandung. ------------, 2010. Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berita, Lembaga Kantor Beita Antara, Jakarta. Edi Basuki dan Zainal 2007. Kiprah Tenaga Lapangan Dikmas melalui PKBM dalam upaya memberdayakan masyarakat, Sidoarjo. Edy, H.M. Lukman, 2008. Membangun Bangsa, Membangun Desa, Pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan desa model yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI, Jakarta. Faisal, Sanapiah, 1981. Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa, Usaha Nasional Surabaya. Media, Tim Akar, 2003. Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia, Akar media, Surabaya. Rina, 2007. Kiprah Tenaga Lapangan Dikmas melalui PKBM dalam upaya memberdayakan masyarakat dengan ketelatenan, Sidoarjo. Sofianty, Dian dan W. Mehdinsareza, 2007. Pos Multifungsi di Dalam Pasar Wonokromo, Surabaya. Sudjana, Djudju, 2000. Pendidikan Luar Sekolah, PT. Al-falah, Bandung. Tjahyati, Sri Peni, 2008. Membangun kerjasama dari beberapa instansi yakni dari Dinas Pendidikan, PD Pasar, PKK Kota dan Dinas Kesehatan Puskesmas, Surabaya. Penulis Guru Besar S-1 dan S-2 PLS/PNF Universitas Palangka Raya serta mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.