Sabtu, 06 Desember 2014

Keluhan Nomenklatur

Belum Ada Realisasi, Dosen-dosen PLS Menanti Perubahan Nomenklatur Sabtu, 6 Desember 2014 TRIBUN JATENG.COM, BANJARMASIN - Dosen-dosen pendidikan luar sekolah menanti perubahan nomenklatur, karena belum ada realisasi surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 2300/E3/2014 tanggal 28 Mei lalu. Dosen pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mengemukakan itu kepada Antara Kalimantan Selatan (Kalsel), di Banjarmasin, Sabtu (6/12/2014). Pasalnya, ungkap dia, sejak hari Kamis 26 Juni 2014 para dosen PLS menanti realisasi surat No. 2300/E3/2014, yang isinya memerintahkan perubahan Nomenklatur Program Studi PLS menjadi pendidikan non formal (PNF). Ia menjelaskan, tujuan perubahan nomenklatur itu agar sarjana PLS jika diganti nama, akan mempermudah komunikasi dengan alumnus mereka di berbagai negara. Karena ada kesamaan, yaitu PNF tersebut. Namun, lanjutnya, setelah dosen-dosen dan Guru Besar PLS seluruh jurusan/Program se-Indonesia bertemu di Hotel Griyo AVI Surabaya, Jawa Timur (Jatim) 26 Juni 2014 bersepakat merubah nomenklatur tersebut sampai saat ini belum ada realisasi. "Pertemuan untuk mencapai kesepakatan mengubah nomenklatur dari PLS menjadi PNF itu tepatnya di Hotel Griyo AVI - Jalan Raya Darmo No. 6 Surabaya, 26 Juni 2014 sejak pukul 08.00 - 15.00 WIB," ungkapnya. Tapi, lanjut Guru Besar dari Univeritas Palangka Raya (Unpar) tersebut, hingga saat ini surat resmi dengan berubahnya status Dirjen Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud ke kementrian lain, belum ada realisasi nomenklatur itu. "Hal tersebut dipertanyakan oleh dosen-dosen dalam seminar nasional dan pertemuan akademisi PLS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat (Jabar) belum lama ini," ujarnya. "Ternyata satupun tidak ada perguruan tinggi dari 32 perguruan tinggi di tanah air yang memiliki jurusan/program studi PLS yang menerima surat tentang perubahan nomenklatur itu dari Dikti," lanjutnya. Sementara, tambah dosen pascasarjana PLS dari perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut, sejumlah perguruan tinggi di tanah air ini sudah turut merubah nama ke PNF. Menurut dia, jika surat nomor 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei 2014 tidak diturunkan/realisasinya, bagaimana universitas jurusan/Program Studi PLS itu sudah merubah nomenklaturnya tapi surat resminya tidak ada. "Apa jadinya bagi sarjana PLS kami," demikian Norsanie. (Antara)

Jumat, 05 Desember 2014

Keluhan Dosen Di Bandung

Dosen-Dosen Pendidikan Luar Sekolah Menanti Perubahan Nomenklatur Sejak hari kamis 26 Juni 2014 para dosen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menanti realisasi surat dari Kementian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Pendidikan tinggi saat itu dengan nomor: 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei lalu, yang isinya memerintahkan perubahan Nomenklatur Program Studi pendidikan luar sekolah (PLS) menjadi pendidikan non formal (PNF). Tujuannya agar sarjana PLS jika diganti nama, akan mempermudah komunikasi dengan alumnus mereka di berbagai negara. Karena ada kesamaan pendidikan non formal tersebut. Namun setelah dosen-dosen dan guru besar PLS seluruh jurusan/Program se-Indonesia bertemu di hotel Griyo AVI Jalan Raya Darmo nomor 6 Surabaya. Tepatnya sejak jam 08.00-15.00 bersepakat merubah nomenklatur dari jurusan/Program studi PLS menjadi Program studi Pendidikan Nonformal. Pada hari itu kamis 26 Juni 2014. kesepakatan itu dengan merubah nomenklaturnya dari PLS menjadi Pendidikan non formal (PNF). Tapi hingga saat ini surat resmi dengan berubahnya status Dirjen pendidikan tinggi dari kemendiknas ke kementrian lain. Belum ada realisasi nomenklatur itu. Hal tersebut dipertanyakan oleh dosen-dosen dalam seminar Nasional dan pertemuan Akademisi PLS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung belum lama ini. Ternyata satupun tidak ada perguruan tinggi dari 32 Perguruan tinggi di tanah air yang memiliki jurusan/program studi PLS yang menerima surat tentang perubahan nomenklatur itu dari Dikti. Sementara sejumlah perguruan tinggi sudah turut merubah nama ke pendidikan non formal (PNF) itu di negeri ini. Jika surat nomor 2300/E3/2014, tertanggal 28 Mei 2014 itu, tidak diturunkan. Bagaimana Universitas jurusan/Program Studi PLS itu sudah merubah nomenklaturnya tapi surat resminya tidak ada. Apa jadinya bagi sarjana PLS kami.

Sabtu, 29 November 2014

Jakarta Banjir

Rabu, 30 Juli 2014 14:36 WIB Presiden Baru Tampilkan Model Baru BAMSOETNEWS-- Akademisi dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH berpendapat, presiden baru harus menampilkan model baru pula. "Kalau tidak, kurang indah hanya melanjutkan program lama. Harusnya menunjukkan program baru pula," katanya menjawab Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa. Putra Kalteng dengan motto daerahnya Isen Mulang (Pantang Mundur) itu mencontohkan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI yang beberapa tahun belakangan di mana-mana banjir. "Sedangkan lokasi baru di sekitar sulit atau tidak mungkin untuk menghindar dari banjir," ujar anak Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalteng yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) yang kini bergelar profesor itu. "Sementara Kalteng lahan tersedia yang luas. Kenapa tidak dialihkan ke Kalteng saja Ibu Kota Negara atau Pusat Pemerintahan Indonesia," lanjut Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut. Menurut dosen pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar tersebut, pengalihan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara itu tentu ada ketertautan dengan pembangunan daerah tertinggal. "Sebenarnya masih banyak lagi program yang harus dialihkan dari Ibu Kota atau Pulau Jawa agar tidak terjadi kesenjangan sosial," tutur Koordinator Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Korwil ICMI) Kalteng itu. "Jadi kita tak perlu risih atas pemindahan Ibu Kota Negara atau pusat pemerintahan. Apalagi kita tahun tidak ada permasalahan mendasar dalam pemindahan pusat pemerintahan tersebut," lanjutnya. Sebagai contoh dalam pemindahan kota/pusat pemerintahan negara, antara lain Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia, mereka tak pernah rugi, bahkan tambah maju, demikian Norsanie Darlan. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) atau pegiat pers kampus Unpar tahun 1980-an itu mengingatkan wacana presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno yang mau mengalihkan Ibu Kota Negara ke Pahandut, Kalteng. Pahandut asal nama kota Palangkaraya, ibu kota Kalteng, yang peresmiannya oleh Presiden Soekarno pada 1957. Dalam perkembangannya provinsi yang luasnya hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa tersebut, kini ada 14 kabupaten/kota. Sebelum era otonomi daerah tahun 1999, provinsi yang kaya dengan sumber daya hutan itu hanya terbagi delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kapuas. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Barito Utara (Barut). Pada era reformasi/otonomi daerah terjadi pemekaran, Kabupaten Kapuas, Kotim dan Kobar masing-masing dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Sementara Barsel dan Barut masing-masing dimekarkan menjadi dua kabupaten. Pemekaran dari Kabupaten Kapuas yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas, dari Kotim tambah Kabupaten Katingan dan Seruyan, Kobar tambah Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Untuk pemekaran Basel tambah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dan Barut ditambah Kabupaten Murung Raya (Mura). (ant)

Kamis, 27 November 2014

Tutor (guru) Pendidikan Non Formal

Mengenali Tutor Pendidikan Non Formal Oleh: H. M. Norsanie Darlan Bila kita memperhatikan siapa tutor pendidikan non formal itu. dengan memperhatikan selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru. Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai, perlu perhatian dinas terkait terhadap tutor PNF ini agar mereka juga bisa hidup lebih layak di mata masyarakat. oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar dapat menaikkan honor mereka secara layak. Sebagai contoh, peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. seperti mereka yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat mendapatkan layanan pendidikan, maka tutor di PKBM dapat membantu menuntaskan mereka dari wajib belajar di negeri kita. Tutor (guru non formal) ini dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998. Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ditambahkan permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya. Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas. Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan.

Selasa, 25 November 2014

PERLU KTP YANG JELAS

jurnas.com NEWS | TOP SOCCER | BISNIS | LIFESTYLE | KICAU | REDAKSI CARI Inilah Masalah yang Muncul Bila Kolom Agama Dihapus Selasa, 11 November 2014 , 08:51:00 WIB Ant AKADEMISI Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mempertanyakan tujuan penghapusan kolom agama pada KTP. Hal itu dinilai kurang baik dan dapat menyulitkan dalam urusan tertentu. Penghilangan kolom agama dalam KTP, katanya, malah memunculkan masalah baru. "Pencantuman kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) itu berlangsung sejak lama karena merupakan identitas mendasar bagi warga negara Republik Indonesia," katanya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (11/11/2014). Lebih dari itu, lanjut guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut, identitas agama merupakan hak bagi seseorang, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut mempertanyakan wacana pemerintah yang bakal tidak mencantumkan kolom agama pada KTP di negeri ini. "Saya tidak mengerti, apa tujuan di balik semua itu? Pencantuman kolom agama pada KTP sudah menjadi identitas seseorang bahwa dia warga negara Indonesia yang sah," tegasnya. Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu mencontohkan permasalahan yang mungkin timbul dengan ketiadaan kolom agama pada KTP, antara lain dalam hal perkawinan. "Misalnya, bagaimana jika seseorang mau menikah, jika indentitas agamanya tidak jelas. Apakah ia Islam, Kristen atau Katolik, dll. Ini bisa membuat masalah baru jika identitas di KTP-nya tidak menyebut agama," katanya. "Apakah yang bersangkutan menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain dengan menikah menggunakan agama yang lain pula, karena identitasnya tidak jelas. Ini baru dalam hal perkawinan," tuturnya. Contoh lain, lanjutnya, jika terjadi suatu peristiwa yang tak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Permasalahan yang bakal muncul, dalam kasus kecelakaan dan meninggal dunia itu, kemudian jenazah-nya dimakamkan dengan cara apa? "Katakan korban bisa dimakamkan di pekuburan muslimin, tetapi yang bersangkutan tidak diketahui secara pasti agamanya. Ini bukan memecahkan masalah, tapi ide yang bakal menimbulkan masalah, " ujar Norsanie. " Saya melihat dengan mencantumkan kolom agama seperti selama ini atau masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Begitu pula bagi masyarakat," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu. Reporter : Redaktur : Fransiskus Saverius Herdiman - See more at: http://m.jurnas.com/news/156627/Inilah-Masalah-yang-Muncul-Bila-Kolom-Agama-Dihapus--2014/1/News/Politik-Keamanan/#sthash.cULsR7Wx.dpuf

Sabtu, 22 November 2014

CPNS PERLU TES URINE

D0211114000373 21-NOV-14 PLK BJM AKADEMISI PERTANYAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 21/11 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan mempertanyakan realisasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain. "Pasalnya banjir kembali melanda Jakarta, baik sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan Indonesia," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis malam. Wacana pemintahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta beberapa waktu lalu mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjuan dari berbagai aspek. Namun mulai dilupakan, lanjutnya. Padahal, lanjut Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, musim penghujan tiap tahun terjadi. "Dengan musim penghujan tersebut, berarti Jakarta atau Betawi yang pada Hindia Belanda disebut Batavia itu bakal menjadi langganan banjir tahunan. Tinggil kondisi banjir itu sendiri, apakah kecil, sedang atau berat," katanya. Memang, lanjut sang profesor yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, meninggalkan Ibu Kota yang sudah demikian maju, sulit rasanya untuk dipindahkan. "Tapi kalau banjir setiap tahun melanda Jakarta. Apakah tidak ada pemikiran untuk masa depan kita semua. Apakah dibiarkan seperti selama ini kota Jakarta selalu kebanjiran," ujarnya. "Padahal negeri kita sangat luas dan hampir sama dengan benua Eropa. Kenapa Jakarta dijadikan satu-satunya Ibu Kota Pemerintahan Indonesia," tanya anak Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu mengungkapkan, di banyak negara sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya, seperti negeri jiran Malaysia, dan Australia. "Bahkan juga negeri Amerika Serikat atau United State of Amerika (USA) yang sangat terkenal itu, ibu kota pemerintahannya pindah ke daerah lain. Tentu mereka dengan perencanaan yang cukup matang," ungkapnya. "Mungkin istana negara 'Paman Sam' USA itu tidak sempat kebanjiran. Mereka sudah memindahkannya ke tempat yang aman. Selain itu, di kawasan baru akan berkembang lagi dengan penataan yang rapi tentunya," tuturnya. Menurut dia, Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota pemerintahan ke Palangkaraya yang lokasinya di tengah-tengah negeri ini, mungkin tidak terlalu masalah, terutama dari segi keterdiaan lahan. "Apalagi 'kota cantik' Palangkaraya posisinya berada di tengah-tengah nusantara Indonesia, sehingga mempermudah pertemuan nasional baik yang dari Sabang maupun dari Merauke persis tidak sejauh masa sekarang," katanya. "Sementara ibu kota negeri kita saat ini sudah kebanjiran penduduk dan kebanjiran banjir. Jakarta saat sekarang sebaiknya mungkin menjadi pusat perdagangan. Sedangkan Ibu Kota pemerintahan perlu emikiran lebih jauh," demikian Norsanie. ***1*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 21-11-2014 18:48:16

MASALAH KTP

Home > Nasional > Umum Pakar: Pengosongan Kolom Agama Persulit Kehidupan Seseorang Rabu, 12 November 2014, 06:21 WIB REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Akademisi Universitas Palangka Raya Prof Dr HM Norsanie Darlan menilai secara logika pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk seperti wacana dalam beberapa pekan terakhir, agaknya tidak baik secara sosial, karena mempersulit kehidupan seseorang. Dalam surat elektronik yang diterima Antara di Palangka Raya, Rabu, dia mengatakan kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak disebutkan agamanya (kosong) bisa keliru besar bila terjadi kecelakaan yang berakibat fatal seperti meninggal dunia, lalu tidak diketahui akan dikebumikan secara apa dan bagaimana proses fardhu kifayahnya. "Saya melihat wacana pemerintah yang tidak mencantumkan kolom agama pada KTP tidak mengerti apa tujuannya. Karena KTP yang mencantumkan agama adalah identitas seorang warga negara republik Indonesia yang sudah sah sejak lama," katanya. Jika di KTP tidak dicantumkan agama, bagaimana seseorang mau menikah karena indentitas agamanya tidak jelas, apakah dia Islam, Kristen atau Katholik, dan sebagainya. "Ini bisa membuat masalah baru yang mana seseorang nantinya jika identitas di KTPnya tidak menyebut agama," katanya. Guru besar pendidikan non formal (PNF) itu menyatakan apakah ia menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain menikah menggunakan agama lain pula, karena identitasnya yang tercantum di KTP tidak jelas. "Ini baru dalam hal perkawinan. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Masalah yang bakal muncul adalah, apakah jenazah orang itu dimakamkan dengan cara apa," kata dia. Katakanlah dia dikubur di pemakaman Muslimin, padahal yang bersangkutan beragama lain, sehingga wacana itu bukan memecahkan masalah, tapi ide yang bakal menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang. "Saya melihat dengan mencantumkan kolom agama seperti masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Begitu juga bagi masyarakat. Tapi jika menghilangkan kolom agama itu, apakah pasti lebih menguntungkan, karena kehidupan sosial justru kacau," katanya dengan nada tanya. Ia menyarankan jika belum teruji sebaiknya gunakan apa yang sudah ada agar tidak membuat rakyat jadi pro dan kontra di negeri Pancasila ini. "Bukankah pemerintah masih banyak pekerjaan lain yang belum terselesaikan," demikian Norsanie Darlan.

Jumat, 21 November 2014

PEMIKIRAN PUSAT PEMERINTAHAN

D0211114000373 21-NOV-14 PLK BJM AKADEMISI PERTANYAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN INDONESIA Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin, 21/11 (Antara) - Akademisi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan mempertanyakan realisasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain. "Pasalnya banjir kembali melanda Jakarta, baik sebagai ibu kota negara maupun pusat pemerintahan Indonesia," ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis malam. Wacana pemintahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta beberapa waktu lalu mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjuan dari berbagai aspek. Namun mulai dilupakan, lanjutnya. Padahal, lanjut Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, musim penghujan tiap tahun terjadi. "Dengan musim penghujan tersebut, berarti Jakarta atau Betawi yang pada Hindia Belanda disebut Batavia itu bakal menjadi langganan banjir tahunan. Tinggil kondisi banjir itu sendiri, apakah kecil, sedang atau berat," katanya. Memang, lanjut sang profesor yang berkarir dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, meninggalkan Ibu Kota yang sudah demikian maju, sulit rasanya untuk dipindahkan. "Tapi kalau banjir setiap tahun melanda Jakarta. Apakah tidak ada pemikiran untuk masa depan kita semua. Apakah dibiarkan seperti selama ini kota Jakarta selalu kebanjiran," ujarnya. "Padahal negeri kita sangat luas dan hampir sama dengan benua Eropa. Kenapa Jakarta dijadikan satu-satunya Ibu Kota Pemerintahan Indonesia," tanya anak Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng itu. Mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu mengungkapkan, di banyak negara sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya, seperti negeri jiran Malaysia, dan Australia. "Bahkan juga negeri Amerika Serikat atau United State of Amerika (USA) yang sangat terkenal itu, ibu kota pemerintahannya pindah ke daerah lain. Tentu mereka dengan perencanaan yang cukup matang," ungkapnya. "Mungkin istana negara 'Paman Sam' USA itu tidak sempat kebanjiran. Mereka sudah memindahkannya ke tempat yang aman. Selain itu, di kawasan baru akan berkembang lagi dengan penataan yang rapi tentunya," tuturnya. Menurut dia, Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota pemerintahan ke Palangkaraya yang lokasinya di tengah-tengah negeri ini, mungkin tidak terlalu masalah, terutama dari segi keterdiaan lahan. "Apalagi 'kota cantik' Palangkaraya posisinya berada di tengah-tengah nusantara Indonesia, sehingga mempermudah pertemuan nasional baik yang dari Sabang maupun dari Merauke persis tidak sejauh masa sekarang," katanya. "Sementara ibu kota negeri kita saat ini sudah kebanjiran penduduk dan kebanjiran banjir. Jakarta saat sekarang sebaiknya mungkin menjadi pusat perdagangan. Sedangkan Ibu Kota pemerintahan perlu emikiran lebih jauh," demikian Norsanie. ***1*** (T.KR-SHN/B/H. Zainudin/H. Zainudin) 21-11-2014 18:48:16

RAKYAT BOERNEO KECEWA

Home > Nasional > Politik 'Tak Ada Putra Kalimantan di Kabinet, Kami Kecewa' Monday, 27 October 2014, 13:59 WIB Komentar : 6 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Akademisi kelahiran Kalimantan Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH menyatakan kecewa karena tidak ada putra terbaik daerah itu masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang diumumkan Minggu (26/10). "Saya merasa kecewa, karena Kalimantan yang memiliki lima Provinsi tapi kok tidak ada putra terbaik yang masuk dalam jajaran pembantu Presiden Jokowi," katanya melalui surat elektronik yang dikirim kepada Antara di Palangka Raya, Senin. Pernyataan itu disampaikan Norsanie Darlan pasca pengumuman Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang di dalamnya tidak ada putra kelahiran Kalimantan yang terdapat lima Provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara itu. Guru besar pendidikan luar sekolah (PLS)atau Pendidikan Non formal Universitas Palangka Raya (Unpar) itu mengatakan, pulau Kalimantan tercatat sebagai daerah terluas di Indonesia, dan banyak akademisi yang bisa "dilirik" jika dari partai gagal mengajukan calonnya. Norsanie Darlan yang aktif memantau perkembangan nasional itu mempertanyakan apakah dianggap tidak ada manusia di sana (Kalimantan) yang pulaunya terluas dan terbesar di tanah air. Kenapa tidak dilirik dari perguruan tinggi besar di kelasnya di Kalimantan. "Saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas 34 Menteri yang menjadi wakil rakyat dari 250 juta penduduk Indonesia. Mereka ini terpilih diantara ratusan juta penduduk negeri ini. Namun apakah mereka itu sudah sesuai dengan keahliannya," ujarnya. Dia mengatakan, pembangunan yang berjalan lebih dari setengah abad di negeri tercinta ini, diimbangi dengan majunya bidang pendidikan sudah tidak layak lagi jika seorang menteri yang menempuh pendidikan cuman di sekolah menengah. "Saya salut pula dengan bapak Presiden melibatkan sejumlah ahli profesor dari perguruan tinggi dalam Kabinet Kerjanya. Namun harapan kita semua, pekerjaan yang mereka lakukan tentu lebih baik dari mereka yang berpendidikan di bawahnya," katanya. Prof Norsanie mengatakan, terjadi pemisahan/pemecahan kementerian pendidikan nasional pada Dirjen Pendidikan Tinggi sepertinya akan menimbulkan kesulitan. Karena Dirjen Dikti salah satunya bertugas memproduk professor (guru besar).

KTP PERLU JELAS

jurnas.com NEWS | TOP SOCCER | BISNIS | LIFESTYLE | KICAU | REDAKSI CARI Inilah Masalah yang Muncul Bila Kolom Agama Dihapus Selasa, 11 November 2014 , 08:51:00 WIB Ant AKADEMISI Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH mempertanyakan tujuan penghapusan kolom agama pada KTP. Hal itu dinilai kurang baik dan dapat menyulitkan dalam urusan tertentu. Penghilangan kolom agama dalam KTP, katanya, malah memunculkan masalah baru. "Pencantuman kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) itu berlangsung sejak lama karena merupakan identitas mendasar bagi warga negara Republik Indonesia," katanya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (11/11/2014). Lebih dari itu, lanjut guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut, identitas agama merupakan hak bagi seseorang, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut mempertanyakan wacana pemerintah yang bakal tidak mencantumkan kolom agama pada KTP di negeri ini. "Saya tidak mengerti, apa tujuan di balik semua itu? Pencantuman kolom agama pada KTP sudah menjadi identitas seseorang bahwa dia warga negara Indonesia yang sah," tegasnya. Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu mencontohkan permasalahan yang mungkin timbul dengan ketiadaan kolom agama pada KTP, antara lain dalam hal perkawinan. "Misalnya, bagaimana jika seseorang mau menikah, jika indentitas agamanya tidak jelas. Apakah ia Islam, Kristen atau Katolik, dll. Ini bisa membuat masalah baru jika identitas di KTP-nya tidak menyebut agama," katanya. "Apakah yang bersangkutan menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain dengan menikah menggunakan agama yang lain pula, karena identitasnya tidak jelas. Ini baru dalam hal perkawinan," tuturnya. Contoh lain, lanjutnya, jika terjadi suatu peristiwa yang tak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Permasalahan yang bakal muncul, dalam kasus kecelakaan dan meninggal dunia itu, kemudian jenazah-nya dimakamkan dengan cara apa? "Katakan korban bisa dimakamkan di pekuburan muslimin, tetapi yang bersangkutan tidak diketahui secara pasti agamanya. Ini bukan memecahkan masalah, tapi ide yang bakal menimbulkan masalah," ujar Norsanie. "Saya melihat dengan mencantumkan kolom agama seperti selama ini atau masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Begitu pula bagi masyarakat," ujar mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu. Reporter : Redaktur : Fransiskus Saverius Herdiman - See more at: http://m.jurnas.com/news/156627/Inilah-Masalah-yang-Muncul-Bila-Kolom-Agama-Dihapus--2014/1/News/Politik-Keamanan/#sthash.cULsR7Wx.dpuf

MENGENALI TUTOR

SIAPA SEBENARNYA TUTOR ITU ? Oleh: H.M.Norsanie Darlan Siapa Tutor itu, jawabnya adalah: Tutor sebenarnya kalau di pendidikan formal atau persekolahan, disebut dengan guru. hanya saja tutor bekerja dalam menjalankan jalur pendidikan non formal. sedangkan guru bertugas di pendidikan formal. atau di sekolah. pekerjaan tutor jauh lebih berat dibanding guru. kenapa ? karena warga belajarnya (murid) dicari dari rumah ke rumah, siapa yang ingin b elajar. kalau guru muridnya yang datang ke sekolah. Apakah tutor itu PNS, di luar DKI tutor umumnya masih swasta. namun perjuangannya lebih besar. karena tutor dalam jalur pendidikan non formal ini, dapat membantu masyarakat yang tidak sempat terlayani dalam pendidikan formal, ia dibantu melalui PKBM bisa belajar apakah paket A kalau belum lulus SD, paket B yang belum lulus SMP dan paket C yang belum memiliki pendidikan SLA. tempat belajarnya bisa saja di rumah penduduk, di balai desa. atau sudah ada bangunan khusus seperti pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegiatan di PKBM ini cenderung membelajarkan masyarakat dalam keterampilan hidup. Terkadang orang sering bertanya apa itu pendidikan Non Formal Menurut: Anggit Setiawan (2012) Pendidikan non formal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, secara jelas ia masuk dalam 3 jalur pendidikan. Pertama: Pendidikan formal, Kedua: Pendidikan Nonformal, dan ketiga: pendidikan informal. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu jalur pendidikan itu, secara sederhana sebagai berikut: 1.Pendidikan Formal Pendidikan formal yaitu sistem persekolahan yang mana anak sampai dewasa bisa belajar disana. Karena pendidikan formal ini sejak sekolah dasar (SD) sampai pendidikan tertinggi. Artinya pendidikan formal berjenjang dari sekolah dasar, SLP, SLA, Perguruan Tinggi yang menghasilkan Diploma dan S-1, kemudian Pendidikan Tertinggi yaitu Pascasarjana yang menelurkan Magister dan Doktor. Pertanyaan berikut bagai mana pendidikan nonformal. Pendidikan non formal ini proses pendidikannya ada yang formal dan ada pula yang murni pendidikan di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal atau PLS ini, yang disebut formal ada di beberapa perguruan tinggi. Kalau di IKIP masa lalu dan dewasa ini disebut dengan Universitas Negeri seperti IKIP Malang disebut dengan Universitas Negeri Malang (UNM), di Jakarta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tapi IKIP Bandung menyebut diri UPI artinya Universitas Pendidikan Indonesia. Di IKIP sebutan lama jurusan PLS ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagaimana kalau di Universitas ? PLS ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tapi tidak semua FKIP di Universitas Memiliki Jurusan/Program Studi PLS. Untuk Kalimantan hanya ada di Universitas Palangka Raya. Universitas Tanjung Pura (Untan), Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Lambung Mangkutan tidak bisa mendirikan, karena tenaga dosennya belum mencukupi. Demikian juga di perguruan tinggi lainnya. 2.Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah sekarang disebut pendidikan non formal (PNF) yang berada betul-betul di luar sekolah seperti pada: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang harusnya ada di seluruh kabupaten. Namun kalimantan tengah baru 7 kabupaten yang memiliki SKB. Pendidikan luar sekolah juga ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Untuk kota Palangka Raya ada 18 PKBM yang aktif dan sejumlah PKBM yang memerlukan uluran tangan pihak terkait. Apa sebenarnya tujuan berdirinya PKBM ?. PKBM didirikan adalah karena kesadaran para anggota masyarakat terhadap nasib para warga masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal mereka tidak sempat menikmati pendidikan formal dimasa mudanya. Setelah dewasa ia baru sadar pentingnya belajar. Mau masuk ke SD tidak mungkin, karena faktor usia. Maka PKBM akan memapung mereka untuk belajar kembali. Dengan program paket A dan ijazah mereka berdasarkan Undang-Undang setera dengan SD. Paket B setara SMP dan paket C setara dengan SMA. Dalam PKBM juga berbagai program belajar di masyarakat tersedia Keberagaman dimaksud adalah bermacam-macam kursus seperti: kursus menjahit, menyetir, fotografir, komputer, sablon, salon kecantikan, tata rias, kursus bahasa, kesetinian, dan lain-lain. Seluruhnya menggunakan waktu yang relatif pendek, tapi berguna dan dapat menolong warga belajarnya dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Dan jangan hanya terbatas pada program pemberantasan buta huruf. Tapi PLS berpikir jauh dari itu. Kalangan pejabat sering tidak mengenal pendidikan luar sekolah seperti pendidikan nonformal ini. Pada ia sebelum atau setelah baru menjabat ikut Diklat kepemimpinan tingkat IV, III, II dan I. Hal itu adalah proses di luar sekolah. Artinya kursus kepemimpinan seperti ini ditak pernah diselenggarakan di persekolahan, melainkan melalui jalur pendidikan non formal 3.Pendidikan Informal Sekarang bagaimana yang disebut pendidikan informal ?. pendidikan informal adalah pendidikan tertua di dunia. Karena belajar dari sejarah pendidikan bahwa pendidikan informal ini sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi. Karena pendidikan ini berada dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga ini yang disebutkan dalam teori Tabolarasa, anak yang terlahir dalam sebuah keluarga itu bagaikan kertas putih. Maka lingkungannya yang memberikan warna terhadap anak itu. Kita sama maklumi jika anak berasal dari keluarga nelayan. Sangat mustahil kalau ia tidak mengerti cara menangkap ikan. Demikian juga jika anak terlahir di keluarga perkebunan. Anak akan bisa dengan mudah melakukan tanaman karena ia sejak dari lahir sudah melihat dari ayah ibu, nenek kakeknya dalam berkebun walau dengan serba sederhana. Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan kenapa 2 atau 3 pelita lalu, putra dan putri kalteng dalam PON mendulang piala emas dicabag olah raga dayung. Karena saat itu jalan darat belum menjadi primadona berbagai even ke mana-mana. Zaman penulis masa sekolah, anak sebelum sekolah sudah bisa berenang dan mendayung. Karena mau kesekolah harus ke desa seberang. Kalau tidak bisa berenang, orang tua murid enggan melepas anaknya untuk sekolah. Para petani ke ladang harus naik perahu. Sehingga putra-putri kita saat itu menjuarai olah raga dayung. Karena mendayung muncul dalam pendidikan informal. Petalihan hanya senambah teknik meraup kemenangan. Sekarang kita ketahui bersama bahwa jalan sungai sudah mulai ditinggalkan. Karena jalan darat lebih mudah, lebih cepat untuk perjalanan dari desa ke desa. Namun cabang olahraga dayung kejuaraan hanya sebagai kenangan masa lampau. 4.Bagaimana PNF di Kalteng Bila mempelajari sejarah. Kita retrospektif 45-50 tahun silam. Di Palangka Raya ada 1 perguruan tinggi swasta yaitu: Fakultas Ekonomi dan 1 perguruan tinggi lagi IKIP Bandung cabang Palangka Raya. Di Bandung sudah negeri, di Palangka Raya sedang di tata. Dengan adanya istruksi Mendikbud RI bahwa setiap provinsi ada Universitas Negeri maka digabunglah IKIP Bandung cabang Palangka Raya dengan Fakultas Ekonomi. Dari peraturan saat itu, harus minimal 3 Fakultas maka didikannya Fakultas Pertanian yang lokasi perguruan tinggnya di Kuala Kapuas. Kapan PNF/PLS ada? Jawabnya di IKIP Bandung Cabang Palangka Raya saat itu di Fakultas Ilnmu Pendidikan disebut (FIP) ada 2 jurusan pendidikan luar sekolah (Pensos) dan satu lagi Pendidikan Umum (PU). Kalau demikian PLS sudah ada, sebelum berdirinya Universitas Palangka Raya. Hanya saja perjalanannya menemui pasang surut. Namun hidup sampai saat sekarang. Tahun 1986 ada beredar PLS/PNF di luar IKIP di non aktifkan. Di Kalimantan punya 2 PLS saat itu. Di Unlam Banjarmasin dan Unpar Palangka Raya. Unlam dan Unpar terancam ditutup. Artinya tidak menerirma mahasiswa baru. Sehingga dosen-dosennya kembali ke IKIP di berbagai tempat di tanah air. PLS Unpar tidak demikian. Walau tidak menerima input SLA, tapi kami menerima input Diploma !, II dan Sarjana Muda. Selama 10 tahun demikian. Prof. Norsanie mempelajari apakah di tanah air semua PLS yang ada di FKIP tutup semua. Ternyata di Universitas Jember (Jawa Timur) mereka bertahan hingga sekarang. Hal itu di konsultasikan dengan Rektor Univeraitas Palangka Raya Prof. Dr. Ir. Ali Hasmy, MS., MA bahwa PLS Di Jember tetap bertahan. Maka tahun 1996 PLS Unpar membuka kembali input SLA dalam berbagai jurusan. Maksudnya IPS, IPA dan Bahasa. Hal ini lestari hingga sekarang. Sekelmalinya pendidikan Doktor dari Bandung, Prof. Norsanie berniat meningkatkan tidak saja S-1 PLS. Tapi bagaimana S-2 PNF/PLS. Ternyata Mendiknas menyetujui dibukanya S-2 PNF/PLS hingga sekarang. Walau PLS IKIP Surabaya mencemooh penulis. Kok di Palangka Raya hanya 1 orang Profesor bisa berdiri S-2 PLS. Sedangkan kami di Surabaya 6 oranh Profesor berkali-kali mengirim berkas untuk membuka S-2 tidak di kabulkan. Dan untuk diketahui bersama bahwa S-2 PLS di Palangka Raya, satu-satunya S-2 PNF/PLS di luar Jawa saat ini. Bagi peminat yang mau masuk S-2 PLS sekarang masa pendaftaran di Universitas Palamgka Raya. Mahasiswanya ada yang dari Kaltim, Kalbar dan mayoritas dari Kalimantan Tengah

Minggu, 16 November 2014

MELIRIK KARAKTER ANAK BANGSA

BAGAIMANA KARAKTER ANAK BANGSA Oleh : H.M. Norsanie Darlan Pendahuluan Karakter anak bangsa, memerlukan banyak pemikiran. Karena dewasa ini sering terjadiakibat perselisihan yang sederhana menimbulkan rasa permusuhan yang mendalam. Dan tidak menutup kemungkinan munculnya demo-demo. Walau sebenarnya persoalan sebelumnya tidaklah berat. Upaya dalam memecahkan masalah ini, mulai dirasakan. Terlebih di saat adanya pemilihan langsung pada calon-calon bupati/walikota termasuk juga gubernur. Peristiwa itu sering terjadi berbuntut anarkis. Apakah hal-hal seperti itu perlu diteruskan? Tentu kurang baik. Sehingga menimbulkan karekter anak bangsa sering kabablasan. Bisa terjadi pula menimbulkan perselisihan bersaudara, karena mereka tidak sama pilihan. Karakter Anak Bangsa Dewasa ini, sudah banyak yang menyangsikan bahwa masa depan lebih cerah. Namun sebaliknya bangsa kita dalam kurun waktu relatif singkat berubah menjadi karakter yang keras, mudah tersinggung, dan bisa dijual belikan oleh kelompok berkepentingan. Bila kita memperhatikan perubahan karakter dimaksud, seperti karakter keras dihampir setiap hari kita menyaksikan terjadinya perkelahian apakah adu mulut ataukan fisik, termasuk juga demo-demo terhadap hal-hal tertentu yang ditayangkan media cetak maupun elektronik. Demo atau tawuran di mana-mana tidak memandang manfaat atau modharat. Karakter masyarakat yang mudah tersinggung, seperti apa pun pernyataan kepala negara, ternyata ada yang menyanggah. Terlepas benar atau salah. Sehingga tidak terlihat lagi batas formal antara pemimpin dengan rakyat jelata. Bupati, KPU, Pores, pengadilan, Kejaksaan, perusahaan sering di demo oleh karyawanya dll. Tidak lepas dari sasaran masa untuk menyampaikan kebebasan berpendapat. Terlepas betul ataukah salah. Guru di demo oleh murid dan orang tuanya,. Hal ini betul-betul lupa ia dan anaknya diberikan didikan oleh sang guru. Kok guru itu di demo ?. Untuk kepentingan tertentu sekelompok masyarakat mau menerima bayaran untuk melakukan demo. Walau yang di demo itu adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. Bila kita memperhatikan pada suatu peristiwa kejaksaan Batang Jawa Tengah di demo oleh mereka yang tidak puas terhadap tuntutan hukum. Hal-hal di atas adalah sebagian dari sekian contoh karakter bangsa kita yang saat ini disebut demokrasi yang kebablasan. Sehingga karakter bangsa kita dewasa ini, perlu diperbaiki. Namun belum diketahui dari mana memulai perbaikannya. Perubahan karakter bangsa memang punyaq proses yang sangat cepat. Sebab dengan berubahnya kondisi negeri ini dari masa orde baru menjadi orde reformasi terasa mencengangkan. Karena di masa sebelumnya rakyat dengan mentaati berbagai peraturan. Siapa yang berbuat kurang baik, apa lagi melakukan demo dan berbagai keonaran lainnya. Pemerintah segera mengatasi hal itu. Dan ternyata rakyat segera menurut. Sehingga jarang terjadi keonaran. Namun menjelang berakhir era ode baru bermunculan berbagai tuntutan. Tapi setelah dituruti, negeri cercinta ini jadi kebablasan. Karakter Bangsa yang diharapkan Dari karakter bangsa yang saat ini masih sulit dikendalikan, memang sebenarnya tidak terlintas dalam cita-cita semua orang. Masyarakat Indonesia, sebenarnya berharap negeri yang aman luh jinawi, Negeri yang baldatul thaybatun warabbun gafur, adalah impian semua rakyat bangsa di negeri ini. Hanya saja reformasi negeri kita yang belum tuntas ini, membuat bangsanya jadi beringas. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum juga terwujud. Mungkinkah ada istilah tantangan ini tidak semudah membalik telapak tangan ?. Kini kita sebagai anak bangsa, marl bersama-sama mencari pemecahan ini, agar situasi (karakter) bangsa kita jadi tidak mudah marah, bersikap Bantu-membantu, tut wuri handayani, yang punya prinsip saling menghargai, saling menghormati dan saling percaya mempercayai. Insya Allah negeri kita akan muncul kembali karakter bangsa yang diharapkan/diidam-idamkan masyarakat semua. Sebaiknya jika kita sebagai orang tua berprinsip seperti teori Langavelt yang bercita-cita:"...jika seandainya saya sebagai seorang buruh tani, maka ia berharap anaknya satupun tidak akan menjadi buruh tani. Tapi anak-anak saya akan menjadi juragan tani yang santun terhadap buruh taninya..." Hal ini sebuah karakter yang lebih maju dari masa sekarang. Proses untuk memperoleh harapan di atas, tentu saja proses pendidikan yang menanamkan karakter santun dan hormat-menghormati dengan sesamanya itu, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Inipun jika sekiranya kurikulum yang disusun belum memenuhi harapan semua orang itu, tentu punya dampak ke masa depan anak bangsa. Karakter Ber-etika Sungguh sulit mencari manusia sekarang yang masuk pada golongan, Menurut Norsanie Darlan (2010) bahwa:”...masih banyak orang punya karakter ber-Etika. Namun dari hasil diskusi dikalangan dosen, ternyata masih banyak juga ditemukan manusia-¬manusia yang berkarakter sopan santun, tidak mudah terumbang ambing dari berbagai arus zaman yang dewasa ini sering menyesatkan...”. Kementrian pendidikan nasional sudah menetapkan:"... kode etik guru..." namun belum ditetapkan siapa wasitnya. Oleh sebab itu Kementrian Pendidikan Nasional bersama PB PGRI sudah mulai menata hal itu. Dewasa ini, dikalangan kampus sungguh banyak terjadi demo apakan mahasiswa dengan mahasiswa. Bahkan sering pula demo antara mahasiswa dengan doses. Peran Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan kurang nampak. Padahal jika dikaji secara etika, mahasiswa mendemo doses tidaklah wajar, Karena doses guru mereka sendiri. Karakter ber-etika juga di masyarakat. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah orang yang harus kita hormati. Ternyata sungguh tidak menggembirakan, sering kali etika itu di langgar. Senin pagi tanggal 2 Agustus 2010, jam 06.00 TV-One menyiarkan di bekasi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta seorang pendeta mau memimpin kebaktian ditolak oleh kelompoknya sendiri. Karena dijauhkan hal-hal yang negatif. Sebenarnya perlu pemisahan antara kegiatan keagamaan dengan masalah demo. Pendidikan Karakter Tidak Semata Tugas Guru Berbicara pendidikan secara umum, maka tugas tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada guru. Sudah menjadi kesepakatan secara luas, bahwa pendidikan itu bisa berhasil dengan baik, bila adanya keterlibatan dari semua pihak. Guru, orang tua murid, masyarakat dan pemerintah. Karena pendidikan itu, tidak semata dibebankan kepada guru, melainkan tanggung jawab bersama. Untuk majunya suatu bangsa tentu kita saling menghargai, saling toleransi dan saling menghormati. Kenapa guru kurang dihargai masyarakat terlebih muridnya sendiri karena mereka melihat kehidupan guru dalam 25 tahun terakhir ini sungguh menyedihkan. Dulu guru kita hormati, karena mereka dianggap orang yang terpelajar, orang berilmu pengetahuan. Dalam kurun waktu tertentu menjadikan profesi guru sebagai pilihan paling akhir. Mudah¬-mudahan masa datang guru kembali menjadi yang dihormati. Dan geliat sekarang pendidikan guru menjadi rebutan. Karena lapangan kerjanya masih dicari. Dengan demikian, sebaiknya calon guru dicari orang pilihan. Sekiranya seleksinya ini betul-betul ketat dan tes wawancara betul-betul dilaksanakan berdasarkan apa syarat bagi seorang calon guru. Termasuk guru tidak merokok, tidak peminum dan pemabuk. Apa lagi pemain judi. Maka karakter guru masa depan tentu lebih baik, dari seleksi yang asal-asalan.

Rabu, 12 November 2014

Kenapa Kolom Agama KTP Dibuang

Banjarmasin. 11/11(Antara) Kurang Baik Jika KTP Tidak Mencantum Kolom Agama Saya melihat wacana pemerintah yang tidak mencantumkan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) di negeri ini. Saya tidak mengerti apa tujuan itu. Karena KTP yang mencantumkan identitas pada kolom agama itu, adalah sebuah identitas seseorang warga negara republik Indonesia yang sudah syah sejak lama. Misal bagaimana jika seseorang mau menikah. Jika indentitas agamanya tidak jelas. Apakah ia Islam, Kristen atau Katholik, dll. Ini bisa membuat masalah baru yang mana seseorang nantinya jika identitas di KTPnya tidak menyebut agama. Apakah ia menikah secara Islam, atau datang ke perempuan lain dengan menikah menggunakan agama yang lain pula, karena identitasnya tidak jelas. Ini baru dalam hal perkawinan. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, misalnya seseorang kecelakaan lalu lintas. Ia meninggal, dan tidak diketahui di mana keluarganya. Permasalahan yang bakal muncul, apakah jenazah seseorang itu, di makamkan dengan cara apa. Katakan ia di kubur di pekuburan Mulimin. Padahal yang bersangkutan beragama lain. Ini menurut bukan memecahkan masalah. Tapi ide yang bakal menimbulkan masalah. Saya melihat dengan mencantumkan mencantumkan kolom agama seperti masa sekarang tidak akan merugikan bagi pemerintah. Demikian bagi masyarakat. Tapi jika menghilangkan kolom agama itu, apakah pasti lebih menguntungkan ?. kalau belum teruji, sebaiknya kita pakai KTP seperti sedia kala. Agar tidak membuat rakyat jadi pro dan kontra di negeri Pancasila ini. Bukankah pemerintah masih banyak pekerjaan yang lain yang belum terselesaikan. (T.KR-SHN/B/T. Susilo/T.Susilo) 11-11-2014. (07:39:22)

Rabu, 05 November 2014

SEBUAH ARTIKEL

KENAPA ORANG TIDAK TAHU APA ITU PENDIDIKAN NON FORMAL ? Oleh: H.M.Norsanie Darlan Terkadang orang sering bertanya apa itu pendidikan luar sekolah? Menurut: Anggit Setiawan (2012) Pendidikan luar sekolah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, secara jelas ia masuk dalam 3 jalur pendidikan. Pertama: Pendidikan formal, Kedua: Pendidikan Nonformal, dan ketiga: pendidikan informal. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu jalur pendidikan itu, secara sederhana sebagai berikut: 1.Pendidikan Formal yang termuda Pendidikan formal yaitu sistem persekolahan yang mana anak sampai dewasa bisa belajar disana. Karena pendidikan formal ini sejak sekolah dasar (SD) sampai pendidikan tertinggi. Artinya pendidikan formal berjenjang dari sekolah dasar, SLP, SLA, Perguruan Tinggi yang menghasilkan Diploma dan S-1, kemudian Pendidikan Tertinggi yaitu Pascasarjana yang menelurkan Magister dan Doktor. Pertanyaan berikut bagai mana pendidikan nonformal. Pendidikan non formal ini proses pendidikannya ada yang formal dan ada pula yang murni pendidikan di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal atau PLS ini, yang disebut formal ada di beberapa perguruan tinggi. Kalau di IKIP masa lalu dan dewasa ini disebut dengan Universitas Negeri seperti IKIP Malang disebut dengan Universitas Negeri Malang (UNM), di Jakarta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tapi IKIP Bandung menyebut diri UPI artinya Universitas Pendidikan Indonesia. Di IKIP sebutan lama jurusan PLS ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagaimana kalau di Universitas ? PLS ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tapi tidak semua FKIP di Universitas Memiliki Jurusan/Program Studi PLS. Untuk Kalimantan hanya ada di Universitas Palangka Raya. Universitas Tanjung Pura (Untan), Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Lambung Mangkutan tidak bisa mendirikan, karena tenaga dosennya belum mencukupi. Demikian juga di perguruan tinggi lainnya. 2.Pendidikan Nonformal Pendidikan Luar Sekolah yang berada betul-betul di luar sekolah seperti pada: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang harusnya ada di seluruh kabupaten. Namun kalimantan tengah baru 7 kabupaten yang memiliki SKB. Pendidikan luar sekolah juga ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Untuk kota Palangka Raya ada 18 PKBM yang aktif dan sejumlah PKBM yang memerlukan uluran tangan pihak terkait. Apa sebenarnya tujuan berdirinya PKBM ?. PKBM didirikan adalah karena kesadaran para anggota masyarakat terhadap nasib para warga masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal mereka tidak sempat menikmati pendidikan formal dimasa mudanya. Setelah dewasa ia baru sadar pentingnya belajar. Mau masuk ke SD tidak mungkin, karena faktor usia. Maka PKBM akan memapung mereka untuk belajar kembali. Dengan program paket A dan ijazah mereka berdasarkan Undang-Undang setera dengan SD. Paket B setara SMP dan paket C setara dengan SMA. Dalam PKBM juga berbagai program belajar di masyarakat tersedia Keberagaman dimaksud adalah bermacam-macam kursus seperti: kursus menjahit, menyetir, fotografir, komputer, sablon, salon kecantikan, tata rias, kursus bahasa, kesetinian, dan lain-lain. Seluruhnya menggunakan waktu yang relatif pendek, tapi berguna dan dapat menolong warga belajarnya dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Dan jangan hanya terbatas pada program pemberantasan buta huruf. Tapi PLS berpikir jauh dari itu. Kalangan pejabat sering tidak mengenal pendidikan luar sekolah seperti pendidikan nonformal ini. Pada ia sebelum atau setelah baru menjabat ikut Diklat kepemimpinan tingkat IV, III, II dan I. Hal itu adalah proses di luar sekolah. Artinya kursus kepemimpinan seperti ini ditak pernah diselenggarakan di persekolahan, melainkan melalui jalur pendidikan luar sekolah. 3.Pendidikan Informal Sekarang bagaimana yang disebut pendidikan informal ?. pendidikan informal adalah pendidikan tertua di dunia. Karena belajar dari sejarah pendidikan bahwa pendidikan informal ini sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi. Karena pendidikan ini berada dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga ini yang disebutkan dalam teori Tabolarasa, anak yang terlahir dalam sebuah keluarga itu bagaikan kertas putih. Maka lingkungannya yang memberikan warna terhadap anak itu. Kita sama maklumi jika anak berasal dari keluarga nelayan. Sangat mustahil kalau ia tidak mengerti cara menangkap ikan. Demikian juga jika anak terlahir di keluarga perkebunan. Anak akan bisa dengan mudah melakukan tanaman karena ia sejak dari lahir sudah melihat dari ayah ibu, nenek kakeknya dalam berkebun walau dengan serba sederhana. Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan kenapa 2 atau 3 pelita lalu, putra dan putri kalteng dalam PON mendulang piala emas dicabag olah raga dayung. Karena saat itu jalan darat belum menjadi primadona berbagai even ke mana-mana. Zaman penulis masa sekolah, anak sebelum sekolah sudah bisa berenang dan mendayung. Karena mau kesekolah harus ke desa seberang. Kalau tidak bisa berenang, orang tua murid enggan melepas anaknya untuk sekolah. Para petani ke ladang harus naik perahu. Sehingga putra-putri kita saat itu menjuarai olah raga dayung. Karena mendayung muncul dalam pendidikan informal. Petalihan hanya senambah teknik meraup kemenangan. Sekarang kita ketahui bersama bahwa jalan sungai sudah mulai ditinggalkan. Karena jalan darat lebih mudah, lebih cepat untuk perjalanan dari desa ke desa. Namun cabang olahraga dayung kejuaraan hanya sebagai kenangan masa lampau. 4.Bagaimana PLS di Kalteng Bila mempelajari sejarah. Kita retrospektif 45-50 tahun silam. Di Palangka Raya ada 1 perguruan tinggi swasta yaitu: Fakultas Ekonomi dan 1 perguruan tinggi lagi IKIP Bandung cabang Palangka Raya. Di Bandung sudah negeri, di Palangka Raya sedang di tata. Dengan adanya istruksi Mendikbud RI bahwa setiap provinsi ada Universitas Negeri maka digabunglah IKIP Bandung cabang Palangka Raya dengan Fakultas Ekonomi. Dari peraturan saat itu, harus minimal 3 Fakultas maka didikannya Fakultas Pertanian yang lokasi perguruan tinggnya di Kuala Kapuas. Kapan PLS ada? Jawabnya di IKIP Bandung Cabang Palangka Raya saat itu di Fakultas Ilnmu Pendidikan disebut (FIP) ada 2 jurusan pendidikan luar sekolah (Pensos) dan satu lagi Pendidikan Umum (PU). Kalau demikian PLS sudah ada, sebelum berdirinya Universitas Palangka Raya. Hanya saja perjalanannya menemui pasang surut. Namun hidup sampai saat sekarang. Tahun 1986 ada beredar PLS di luar IKIP di non aktifkan. Di Kalimantan punya 2 PLS saat itu. Di Unlam Banjarmasin dan Unpar Palangka Raya. Unlam dan Unpar terancam ditutup. Artinya tidak menerirma mahasiswa baru. Sehingga dosen-dosennya kembali ke IKIP di berbagai tempat di tanah air. PLS Unpar tidak demikian. Walau tidak menerima input SLA, tapi kami menerima input Diploma !, II dan Sarjana Muda. Selama 10 tahun demikian. Prof. Norsanie mempelajari apakah di tanah air semua PLS yang ada di FKIP tutup semua. Ternyata di Universitas Jember (Jawa Timur) mereka bertahan hingga sekarang. Hal itu di konsultasikan dengan Rektor Univeraitas Palangka Raya Prof. Dr. Ir. Ali Hasmy, MS., MA bahwa PLS Di Jember tetap bertahan. Maka tahun 1996 PLS Unpar membuka kembali input SLA dalam berbagai jurusan. Maksudnya IPS, IPA dan Bahasa. Hal ini lestari hingga sekarang. Sekelmalinya pendidikan Doktor dari Bandung, Prof. Norsanie berniat meningkatkan tidak saja S-1 PLS. Tapi bagaimana S-2 PLS. Ternyata Mendiknas menyetujui dibukanya S-2 PLS hingga sekarang. Walau PLS IKIP Surabaya mencemooh penulis. Kok di Palangka Raya hanya 1 orang Profesor bisa berdiri S-2 PLS. Sedangkan kami di Surabaya 6 oranh Profesor berkali-kali mengirim berkas untuk membuka S-2 tidak di kabulkan. Dan untuk diketahui bersama bahwa S-2 PLS di Palangka Raya, satu-satunya S-2 PLS di luar Jawa saat ini. Bagi peminat yang mau masuk S-2 PLS sekarang masa pendaftaran di Universitas Palamgka Raya. Mahasiswanya ada yang dari Kaltim, Kalbar dan mayoritas dari Kalimantan Tengah.

MAKALAH DI KUALA KAPUAS

MELIRIK HARI AKSARAN INTERNASIONAL (HAI) TINGKATKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER Oleh : Prof. Dr.H.M.Norsanie Darlan, MS PH Guru Besar S-1 dan S-2 PNF/PLS Universitas Palangka Raya Dipaparkan pada Seminar Hari Aksara Internasinal 2014 Tanggal 15 September 2014 di kota Kuala Kapuas Pendahuluan Hari Aksara Internasional adalah sebuah peristiwa dunia, dalam bidang pendidikan. Tidak ada dari suatu negara yang bercita-cita bahwa warga negaranya agar terbelenggu sebagai akibat masyarakatnya masih dalam situasi budaya yang non literasi. Kemelek hurufan yang tinggi di suatu negara mencerminkan rendahnya keberhasilan tingkat pendidikan. Padahal di semua negara di dunia bercita-cita rakyatnya agar tidak satupun penduduk di negerinya yang buta huruf. Namun karena keterbatasan, membuat pengambil kebijakan jadi tidak berkutik. Oleh sebab itu, ada berbagai cara pihak pemerintah untuk mengatasinya. Agar negerinya terbebas dari bencana itu, karena rendahnya budaya membaca ini, berarti rendah pula tingkat pendidikan. Kita berharap negeri kita yang luas wilayahnya hampir sama dengan benua erofa ini, menjadi negara yang mampu menunjukkan bahwa warga negaranya terbebas dari ketunaan. Sejauh tidak dimanipulasi data, maka itulah sebuah tanda-tanda keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Dari hasil penelitian yang disponsori oleh proyek UNESCO, nampak jelas bagi negara yang penduduknya sangat tinggi angka tuna aksara, maka negeri itu dianggap memiliki starata yang rendah pula. Sementara sebaliknya negara-negara yang maju, pasti tingkat buta hurufnya hampir dikatakan habis. Dalam buku kecil yang dipaparkan sekarang ini, sedikitnya ada beberapa hal yang penulis anggap adanya kerelevansian dengan bahasan kita, adalah: hari aksara, membangunan peradaban, keunggulan, berkelanjutan, meningkatkan SDM, SDM yang unggul dan berkarakter. Untuk lebih jelasnya sejumlah hal di atas, secara rinci akan diuraikan berikut ini. Hari Aksara Bila kita melirik terhadap apa makna dari Hari Aksara Internasional (HAI) seperti yang dimeriahkan saat ini, betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap warga negeri ini agar kita semua dapat mengajak semua warga negara agar tidak terbelenggu dalam sebuah ketertinnggalan. Karena kita hidup dalam era reformasi dewasa ini, tentu aneh kalau masih ada segelintir penduduk kita, yang karena sesuatu hal. Mereka ini, tidak sempat menikmati alam kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Sejenak melirik secara retrospektif ke belakang sejak 8 September 1964, UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Aksara Internasional (HAI). Penetapan tersebut dilakukan untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya budaya literasi. Sebagai upaya keberaksaraan, UNESCO mencanangkan United Nations Literacy Decade (UNLD) atau Dekade Keaksaraan. Menurut Kak Ichsan, (2012) bahwa:’…Dekade ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat melek aksara dan memberdayakan seluruh masyarakat. Pada awal UNLD, tahun 2003, ada 15,41 juta orang buta aksara di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah itu menyusut menjadi 7,54 juta orang. Artinya, Indonesia lebih cepat melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) yang menyepakati penurunan 50 persen buta aksara pada tahun 2015...’. Arti Literasi adalah informasi kemampuan untuk tahu kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi. Budaya Membaca Merupakan Pendidikan Sepamnjang Hayat Menurut American Library Association (ALA), literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Kalau kita menengok Tema Hari Aksara Internasional tahun 2012 lalu, untuk kegiatan di tingkat pusat adalah "Aksara Membangun Perdamaian dan Karakter Bangsa", sedangkan untuk kegiatan di daerah adalah "Melalui Peringatan Hari Aksara Internasional Ke-47, Kita Tingkatkan Nilai Ke-Indonesiaan yang Berbudaya Damai dan Berkarakter". Sedangkan tema panitia daerah tahun ini yang disampaikan kepada saya adalah: Tema: AKSARA MEMBANGUN PERADABAN DAN KEUNGGULAN BERKELANJUTAN Sub tema: PERINGATAN HAI KITA TINGKATKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER Membangunan peradaban Bila kita ingin memperhatikan apa maksud dari Membangun Peradaban Indonesia maka banyak sumber yang perlu kita perhatikan tapi juga, dari hasil: *Review buku "Renungan Bacharuddin Jusuf Habibie. Membangun Peradaban Indonesia. Setelah 10 Dasawarsa Kebangkitan Nasional, 10 Windu Sumpah Pemuda dan 10 Tahun Reformasi" karya Firdaus Syam (2012) lalu* Habibie Membangun Peradaban Bangsa "Sebuah peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Peradaban-peradaban tidak memiliki wilayah-wilayah, permulaan-permulaan dan akhir yang jelas. Peradaban itu menjadi entitas-entitas yang penuh arti, dan kadang terdapat batas-batas yang tajam dan nyata antara masing-masing peradaban." (Huntington). B.J. Habibie (2012) menyebutkan bahwa:"…Abad ke 21 adalah abad ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang berarti abad sumber daya manusia. Hanya bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang relatif berkualitas, dan menguasai Iptek yang akan bertahan hidup…". Menurut B.J. Habibie (2012) yaitu:"…Apa yang dimaksud Peradaban Indonesia, tidak lain adalah "Peradaban manusia yang hidup di atas bumi Indonesia. Mereka hidup secara damai, tentram dan sejantera…". Bila kita memperhatikan tentang kebudayaan dan peradaban, maka Huntington (2012) adalah:"…Suatu peradaban adalah bentuk yang lebih luas dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan tema umum dalam kaitan dengan setiap rumusan peradaban. Utamanya, melalui dua agaman besar, Islam dan Kristen yang mempu menaungi kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari pelbagai suku bangsa…". Tokoh Antropologi negeri ini Koentjaraningrat, (2012) menulis bahwa: "…Kebudayaan nasional sebagai keseluruhan kolektif dari semua warga negara Indonesia yang bhineka, yang beraneka warna itulah yang merupakan kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya untuk saling berkominikasi dan memperkuat solidaritas bangsa…". Soenarto, (2011) adalah:"…Kerendahan hati elit politik, seniman dan intelektual untuk bersedia mengenal, memahami, menghayati dan menyatukan diri dengan kehidupan, akan sangat membantu proses pembangunan kebudayaan nasional...". Mantan Presiden RI ke 3 BJ. Habibie (2012) menyebutkan:”… Kebhinekaan bangsa Indonesia bila masyarakatnya mau dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada dasarnya akan menuju mengembangkan suatu peradaban yang berkualitas tinggi yang memberikan ketentraman dalam kehidupan. Jika seorang mengatakan ada budaya Indonesia maka jawabnya adalah tidak ada dan tidak akan ada budaya Indonesia. Yang ada adalah budaya yang hidup di dalam bumi Indonesia yang dinamakan Benua Maritim Indonesia…" Sayidiman, (2011) adalah:"…Karena kebudayaan Indonesia yang dilandasi kebudayaan daerah berbeda dari kebudayaan Barat, kebudayaan Cina, dan kebudayaan manapun, di samping ada beberapa persamaannya, maka bangsa Indonesia berhak untuk membangun peradaban Indonesia, tanpa harus menjadi bagian dari peradaban lain di dunia. Peradaban Indonesia itu Peradaban Pancasila…". Sayidiman, (2011)"Kebudayaan tidak hanya memerlukan kehidupan lahiriah yang maju dan menonjol, melainkan juga perlu ada kehidupan rohaniah yang mantap dan merata. Kehidupan beragama dilakukan oleh penduduk dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Persatuan terpelihara dengan baik tanpa mengurangi hak dan kemampuan setiap unsur bangsa mengembangkan dirinya secara lahiriah dan batiniah...". B.J. Habibie (2012) adalah:"...Tiga tiang peradaban yang diperlukan dan dikembangkan untuk Membangun Peradaban Indonesia yang maju, sejahtera, mandiri dan kuat itu adalah: Manusia-manusia Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu: 'HO2', 'Hati' (Iman dan Takwa). 'Otak' (Ilmu Pengetahuan) dan 'Otot' (Teknologi)...”. Penulis yang sama mengemukakan bahwa:"...Globalisasi dalam arti yang negatif adalah bila yang terjadi, bukan heterogenisasi, melainkan homogenisasi budaya dan gaya hidup dengan menempatkan nilai-nilai universal menjadi tereduksi oleh suatu kepentingan kekuatan dunia yang memang ingin memaksakan kehendak...". Chairul Irfani (2012) adalah:"...Indonesia harus meningkatkan peradaban yang sejahtera, damai, dan tentram dibangun sumber daya manusia yang terampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya dan bermoral yang berakar dari agama apa saja!....". Keunggulan Untuk mewujudkan suatu keunggulan, tidak terlepas dari kualitas SDM Merupakan Faktor Kunci Keunggulan Strategis Pertahanan Negara, yang didahului oleh pendidikan. Perkembangan lingkungan strategik di abad 21 dengan segala kompleksitasnya menuntut setiap negara untuk memiliki berbagai keunggulan strategis. Dalam pertahanan negara keunggulan ini ditentukan oleh banyak faktor antara lain keunggulan pada faktor manusia, alutsista dan teknologi, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci bagi faktor-faktor lainnya karena kualitas SDM mempengaruhi bagaimana elemen-eleman lainnya diadakan, dibina dan didayagunakan. Universitas Pertahanan (UNHAN) sejak awal dirancang untuk menjadi salah satu pilar utama yaitu pilar pendidikan yang berjalan seiring dan saling melengkapi dengan dua pilar lainnya yaitu pilar pelatihan dan penugasan dalam rangka mencetak SDM pertahanan yang lebih berkualitas. Demikian dikatakan Menhan dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.Ip., M.A, (2011) dalam Wisuda Pasca Sarjana Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS), Sekolah Pasca Sarjana Strategi (SPSS) Pertahanan UNHAN Tahun Akademik di Kemhan Jakarta. Lebih lanjut Menhan mengatakan bahwa tiga pilar utama penyiapan SDM pertahanan negara tersebut sudah lama diselenggarakan oleh Kemhan dan TNI namun pemerintah menilai dan berkomitmen bahwa pilar pendidikan harus mendapat perhatian yang lebih serius guna mencetak personel yang profesional dalam upaya pencapaian cita-cita yakni membangun keunggulan strategis pertahanan negara. Terdapat tiga keunikan yang dimiliki UNHAN dan merupakan potensi besar untuk didayagunakan dalam membangun keunggulan strategis pertahanan negara yaitu: pertama, UNHAN merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memfokuskan program pendidikannya pada bidang pertahanan. Kedua, UNHAN dirancang sebagai bagian penting dari institusi pertahanan guna memperkuat citra dan posisi Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang pertahanan khususnya di kawasan Asia Tengara. Dan yang ketiga, UNHAN akan terus menerapkan standar internasional bagi proses pendidikan dan kualitas lulusannya dilihat dari sisi kelembagaan maupun sisi penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu UNHAN juga memiliki arti penting dalam membangun keunggulan strategis SDM pertahanan negara. Konsep Menhan berharap dengan bekal ilmu yang diperoleh para lulusan UNHAN baik sipil maupun militer yang berasal dari institusi pemerintah maupun swasta dapat memberikan kontribusi yang baik. Tidak hanya berkontribusi dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pertahanan negara yang unggul saja tetapi juga pada tataran implementasi sesuai level atau pangkat, jabatan ataupun lingkup penugasan dari tiap lulusan yang diharapkan mampu menginspirasi dan menjadi agen-agen perubahan di semua lini pemangku kepentingan. Selain itu Menhan berharap kepada para wisudawan untuk dapat membuktikan di tempat tugas masing-masing bahwa lulusan UNHAN memiliki kualitas internasional yang dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan pertahanan negara serta menjadi motor dalam mewujudkan keunggulan strategis SDM pertahanan dalam bela negara. Dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang sangat ditekankan adalah majunya dunia pendidikan. Karena dengan majunya pendidikan tidak, tidak akan dapat didekte olah bangsa lain. Dengan majunya pendidikan, yang memberikan memberikan masa kejayaan bangsa. Bangsa yang maju dalam dunia pendidikan mereka tidak akan mudah diperdaya oleh bangsa lain. Peningkatan SDM tidak terlepas juga dengan ketersediaan anggaran pendidikan itu sendiri. Bagaimana untuk putra-putri Daerah? Dalam berbagai upaya untuk meningkatkan SDM di Kalimantan Tengah, kita tidak boleh lupa dengan konsep pembangunan daerah kita yang diberi nama: Kalimantan Tengah HARATI adalah sebuah konsep baru dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan misi pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah sebagaimana diamanahkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab Il Psl 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional. Konsep Kalimantan Tengah HARATI dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Mei 2010 dengan mengedepankan 5 prioritas, yaitu : Kesejahteraan Guru; Pendidikan dan Pelatihan Guru; Beasiswa untuk siswa berprestasi; Penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran; Meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar. Kesempatan belajar tak punya Ruang yang cukup. Di atas atappun bisa Kalimantan Tengah yang secara realita telah menjalani konsep upaya peningkatan kualitas SDM kita. Namun kegiatan kali ini telah mendapatkan anggaran khusus. Sementara konsep lama lebih memusatkan pada anggaran pribadi. Diharapkan dengan adanya konsep Kalteng Harati ini, kualitas sumber daya manusia jauh lebih baik dari masa lampau. Konsep pembangunan pendidikan tidak akan selesai dengan mulus kalau hanya pada jalur pendidikan formal. Karena tidak semua warga negara kita sempat mendapatkan layanan pendidikan formal. Oleh sebab itu pendidikan nonformal juga perlu diberikan kesempatan. Karena kita sadari semua bahwa bagaimana bagi mereka yang karena sesuatu dan lain hal, tidak sempat menerima pendidikan formal. Padahal mereka adalah seperti dalam pasal 31 UUD’45 setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Anak Desa Pasir Sebangau Bangunan Sekolah sudah ada, tapi tak punya guru Pada tanggal 5 september 2014 ini, sambil mengonsep materi makalah ini, penulis mencoba turun ke sebagau Kuala. Ada sejumlah sekolah dasar di sana. Tapi di Kabupaten Pulang Pisau ini, masih ada lagi warga kita yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan. Walau usia mereka sudah antara 7-13 tahun. Masyarakat saking inginnya anak mereka mendapatkan layanan pendidikan, mereka membangun sekolah 3 kelas lengkap dengan bangku murid, meja guru. Tapi karena belum ada guru, maka anak-anak warga kita ini, yang sangat memerlukan layanan pendidikan, masih tertinggal dalam dunia pendidikannya. Ke 26 warga kita yang membutuhkan layanan pendidikan itu terdiri dari 3 anak desa masing-masing memiliki anak usia sekolah yaitu: Anak desa Pasir 9 orang, Teluk Bayur 8 orang dan Sudimampir 7 orang. Mereka ini tanpa layanan pendidikan yang layak, bagaimana masa depan mereka. Penulis tidak menutup kemungkinan pada anak desa yang lain sedangkan guru yang untuk smentara siap membantu warga kita yang tak terlayani dalam dunia pendidikan itu, minimal ada 4 orang, masing-masing kepala SDN Panduran Sebangau 5 Syahruji, S.Pd dan dibantu 3 orang guru lainnya, masing-masing: Sumarno, S.Pd, Siti Asih Budimah, S.Pi dan Hertine, S.Pd. namun sangat disayangkan lokasi mereka ini sangat jauh dan hanya dapat dikunjungi dengan jalan sungai yang menelan biaya cukup mahal. Pembangunan Berkelanjutan Menurut Tb Mh Idris Kartawijaya (2008). Adalah:”...Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi, seperti modal, mesin mesin (capital), tenaga kerja (labor dan human resources), dan bahan baku (natural resources)...”. Tbidris, (2008). Dalam hal penyediaan bahan baku dan proses produksi kegiatan pembangunan dapat membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan. Dalam memperhatikan keberlanjutan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan saat ini tapi juga memperhatikan kepentingan masa mendatang, maka pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Materi Belajar masih terbatas Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa mendatang. Didalamnya terdapat dua gagasan penting : Gagasan kebutuhan, yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Tujuan yang harus dicapai untuk keberlanjutan pembangunan adalah : keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keberlajutan sosial budaya dan politik, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Sedangkan pembangunan keberlanjutan mempunyai prinsip prinsip dasar dan prinsip dasar tersebut dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diringkas menjadi 4 (empat), yaitu: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman (diversity), integrasi dan perspektif jangka panjang. Kata “berkelanjutan” (sustainable) memiliki implikasi dalam suatu rentang waktu, dan pemanfaatan sumberdaya dapat dianggap berkelanjutan untuk rentang waktu tertentu, biasanya 10 hingga 20 tahun. Namun demikian, rentang waktu ini sering pula dianggap tidak cukup mewakili istilah “berkelanjutan” (Conrad, 1999). Bila istilah “berkelanjutan” berarti “dapat dipertahankan secara ad infinitum”, pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat primitif sekalipun – yang berburu dan mengumpulkan (hunting-gathering) – tidak dapat dikategorikan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan konsep pembangunan (development) yang tidak mungkin dilakukan tanpa konsumsi. Sehingga dalam kenyataannya, pembangunan berkelanjutan seringkali memiliki kontradiksi dalam pelaksanaannya. Arti berkelanjutan secara ekstrim dapat dikatakan sebagai keseimbangan statis, dimana dalam keseimbangan tersebut tidak terdapat perubahan, meskipun tentu saja terdapat perubahan dalam lokasi dari waktu ke waktu (Boulding 1991. Pezzey 1992). Berkelanjutan dapat pula berarti keseimbangan yang dinamis (Clark, 1989) yang memiliki dua arti yaitu: pertama, keseimbangan sistem yang mengalami perubahan, dimana parameter perubahan dalam keseimbangan tersebut bersifat konstan; yang kedua adalah keseimbangan suatu sistem yang setiap parameternya mengalami perubahan, sehingga setiap perubahan misalnya dalam populasi akan memicu restorasi nilai populasi awal tersebut. Pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa generasi yang akan dating memiliki kesempatan ekonomi yang sama dalam mencapai kesejahteraannya, sepertihalnya generasi sekarang. Untuk dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan diperlukan cara mengelola dan memperbaiki portofolio asset ekonomi, sehingga nilai agregatnya tidak berkurang dengan berjalannya waktu. Portofolio asset ekonomi tersebut adalah capital alami (Kn), capital fisik (Kp) dan capital manusia (Kh), secara sistematis pembangunan berkelanjutan dapat dijabarkan dalam gambar berikut: Dalam paradigma ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat diterjemahkan sebagai pemeliharaan kapital. Ada empat variasi kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan : Kesinambungan yang sangat lemah (very weak sustainabillity) atau “Hartwick-Solow sustainability” yang hanya mensyaratkan kapital dasar total yang harus dipelihara. Kesinambungan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa tingkat/ laju konsumsi berada di bawah Hicksian income, dimana Hicksian income ini didefinisikan sebagai tingkat konsumsi maksimum yang dapat membangun kondisi masyarakat yang lebih sejahtera di akhir periode pembangunan dibandingkan dengan kondisi awalnya. Diasumsikan natural capital dapat disubsitusi dengan kapital buatan manusia (man-made capital) tanpa batas. Dengan kata lain, deplesi sumberdaya alam tidak diperhitungkan dalam penilaian kegiatan ekonomi (Harnett, 1998) Kesinambungan yang lemah (weak sustainability), mensyaratkan pemeliharaan kapital total, dengan kendala bahwa modal alami yang penting (critical natural capital) harus dilestarikan. Misalnya : bila sumberdaya air dan keragaman spesies merupakan hal yang penting bagi stabilitas ekosistem, sumberdaya tersebut tidak dapat dikorbankan bagi alasan-alasan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan yang kuat (strong sustainability) mensyaratkan bahwa tidak ada substitusi bagi modal alami (natural capital), karena natural capital ini memperkuat kesejahteraan manusia dan degradasi natural capital tersebut dapat dikembalikan kondisinya ke kondisi awal. Kesinambungan yang kuat mensyaratkan pemeliharaan kapital total, dengan kendala bahwa agregrat kapital total harus dilestarikan. Kesinambungan yang sangat kuat (very strong sustainability) mensyaratkan bahwa kesinambungan sistem ekologi adalah esensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan yang bergantung pada sumberdaya (resource-dependent “development”) diperbolehkan, namun demikian, pertumbuhan yang bergantung pada sumberdaya (resources-dependent “growth”) tidak dapat dibenarkan. Interpretasi ini mensyaratkan pemisahan setiap komponen dari natural capital. Pada kenyataannya, very strong sustainability lebih merupakan sistem daripada suatu konsep ekonomi. Tokoh lain Tietenberg, (2000) Sumberdaya pulih dibedakan dengan sumberdaya tak pulih berdasarkan pada kemampuan pemulihan alami yang dimiliki sumberdaya ini yang lajunya tak dapat diabaikan. Di samping itu, siklus pemulihan ini dapat kembali memperbesar jumlah sediaan yang berkurang akibat pemanfaatannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, meskipun terbatas, aliran pemanfaatan sumberdaya ini dapat dipertahankan secara terus menerus. Volume dan kelanjutan aliran pemanfaatan beberapa siklus sumberdaya alam yang pulih sangat tergantung pada manusia. Misalnya, penangkapan ikan yang berlebihan akan mengurangi sediaan ikan secara alami yang lebih lanjut dapat menurunkan laju peningkatan alami dari populasi ikan tersebut. Jenis sumberdaya pulih yang lain, seperti energi surya, aliran pemanfaatannya tidak tergantung pada manusia. Pada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, terdapat 3 (tiga) pilar tujuan (Daniel M, 2003), yaitu : pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi. Pada pilar kedua pembangunan sosial yang bertujuan pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pilar kedua pembangunan lingkungan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan lokal seperti sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, dan kelestarian sumberdaya alam. Di sisilain, hal-hal sumber daya alam (SDA) ataukah sumber daya manusia (SDM) tidak akan memberikan manfaat yang tinggi, kalau tidak dimiliki oleh manusia di sekitarnya. Kita sama maklumi SDM yang baik tidak akan terlepas dengan peran dunia pendidikan. Apakah pendidikan formal ataukah pendidikan nonformal / PLS.Tanpa melalui pendidikan maka pembangunan berkelanjutan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Meningkatkan SDM Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahlinya M.T.E. Hariandja (2002) bahwa:”… of strategies to manage people for optimum business performance including the development of policies and process to support these strategies. (Strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi). Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Manajemen Sumber Daya Manusia yang sering ditinggalkan dalam penyusunan konsep masa depan…”. Hubungan sosialisasi Dengan Kepribadian. tentang Komunikasi, Sosiologi, Filled under, (2013) adalah:”…Setiap kelompok memiliki aturan-aturan sendiri. Seseorang yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi. Belajar tidak terbatas di dalam kelas Melalui peraturan, seseorang mempelajari berbagai nilai dan norma yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan, misalnya meningkatkan disiplin diri dan meningkatkan kerja sama dengan teman. Dalam hubungan sosial di lingkungan kerja, setiap orang harus menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya. Media Massa Media massa juga merupakan faktor pendukungnya… Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan Menurut Filled under (2013) yaitu:”…utama dalam alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta dana operasional sekolah. Temuan tersebut dipaparkan juga oleh Febri Hendri, Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch (ICW) saat menyoal Evaluasi Kinerja Departemen Pendidikan Nasional Periode 2004 – 2009. Menurut Febri, selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp 243,3 milyar…”. Belum lagi pada kementrian yang lain. Ini tentu merugikan dana pembangunan untuk membangun bangsa. Artikel Globalisasi Pendidikan Lebih jauh dalam sebuah artikel yang ditulis Filled under (2013) bahwa…upaya m menghadapi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan…”. Untuk anak bangsa SDM yang unggul Bila kita mencermasi bagaimana sumber daya manusia yang unggul, maka alangkah baiknya kita memperhatian apa itu Sumber daya manusia yang berkualitas adalah SDM yang komperhensip dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu, perlu mengetahui sifat-sifat manusia yang berkualitas (unggul ) ialah “DJITU” : 1. Dedikasi Seseorang manusia yang unggul haruslah mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya. Dia harus memiliki visi jauh kedepan. Seorang yang berdedikasi ia adalah seorang yang disiplin karena terfokus kepada apa yang ingin diwujudkan. 2. Jujur Kejujuran memang penting tidak hanya jujur pada orang lain tapi jujur pada diri sendiri. Terhadap orang lain seorang harus dapat bekerja sama, dan didalam kerjasama itu harus dilandasi rasa saling percaya. Orang juga harus jujur pada kemampuan dirinya sendiri, umpamanya saja jujur pada apa yang dapat diperbuat dan apa yang tidak dapat diperbuat. 3. Inovatif Seorang manusia disebut unggul bukan lah manusia rutin yang puas dengan apa yang telah dicapainya, melainkan ia adalah manusia yang unggul yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru, dan inovatif. 4. Tekun Manusia unggul ialah seorang yang dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu, karena manusia unggul tidak akan berhenti sebelum dia membuahkan sesuatu. 5. Ulet Manusia unggul adalah manusia yang tidak mudah putus asa. Dia kan terus-menerus mencari dan mencari, dibantu sikap tekun, maka keuletan akan membawa dia kepada sesuatu dedikasi pekerjaan yang baik dan bermutu. Keberhasilan SDM dicapai melalui guru ke 2 Dipihak lain yang perlu diperhatikan adalah untuk itu, anda harus memiliki rencana pengembangan SDM yang berkelanjutan dengan bertolak dari prinsip dasar yang harus ditumbuh kembangkan kedalam sikap dan perilaku pada setiap peran SDM sebagai komitmen. Bertolak dari pemikiran di atas, maka prinsip dasar yang harus di sosialisasikan sebagai suatu kebutuhan, apa yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dasar yaitu : 1) Membangun kebiasaan yang produktif, menjadi suatu komitmen yang tumbuh dan berkembang atas kemauan sendiri atau berdikari. 2) Menumbuh kembangkan kemampuan menemukan jati diri tanpa topeng kepalsuan, dengan mendalami pemahaman manusia siapa, darimana dan kemana ? 3) Membangun kebiasaan bersikap dan berperilaku dalam aktualisasi tindakan yang bertolak dari prinsip menghindari dari pada mencegah. 4) Membangun kebiasaan memanfaatkan kekuatan pikiran dalam prinsip hidup bahwa menjadi manusia disatu sisi melihat kebawah dan disisi lain melihat keatas. 5) Membangun kebiasaan menjalankan visi hidup yang jelas dalam memberikan arah persfektif dalam peran. Dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam usaha-usaha untuk membangun dan menumbuhkan SDM unggul berarti secara langsung melaksanakan perubahan sikap dan perilaku manusia itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masa depan dalam dunia tanpa batas. Berkarakter Pendidikan Karakter dan Pengertian Pendidikan Berkarakter - Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter Indonesia sangat memerlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang besar pula dan harus bermutu untuk mendukung program pembangunan. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas peran pendidikan di Indonesia sangat penting, sama pentingnya dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia. Pendidikan karakter sejak usia dini Apa sebetulnya arti dan pengertian pendidikan karakter itu Lihat topik Pengertian Pendidikan. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menamamkan nilai-nilai karakter kepada anak usia sekolah yang dimana nilai-nilai tersebut memiliki komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) baca( Artikel Ilmu Pendidikan Islam atau artikel pendidikan), diri sendiri, sesama manusia, dengan lingkungan, maupun kepada bangsa sehingga akan terwujud menjadi manusia insan kamil. Di negeri ada program pendidikan karakter terus digencarkan oleh Kementerian Pendidikan nasional. Pada bulan Juni tahun 2011 paling tidak ada 650.000 guru serta kepala sekolah dijenjang pendidikan tingkat SMP akan ditatar berkenaan dengan konsep pendidikan karakter. Harapan kedepannya mereka akan faham dan mengerti bagimana cara menerapkan pendidikan karakter kepada siswa yang di didiknya. Bila kita memperdalam tentang pendidikan karakter Prof Suyanto PhD (2011) "Kementerian Republik Indonesia akan melatih sebanyak 650.000 guru dan kepala sekolah, pada bulan Juni 2011. Tujuan pelaksanaan penataran terhadap guru dan kepala sekolah tersebut agar ada kesamaan mengenai pendidikan karakter," Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas, dalam seminar pendidikan karakter di Universitas Muhamamdiyah Surakarta (UMS), Sabtu (28/5/2011). Menurut Darlan (2011) bahwa:”...Peran Pendidikan Karakter dari Guru, dan Sistem Belajar Membelajarkan...”. Guru harus mengenali 3 Jalur Pendidikan, Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan, Cita-Cita Bangsa, Life-long Education, Kegagalan Pendidikan Formal, Konsep Pendidikan Luar Sekolah Ke Masa Depan, Kualifikasi Pendidik, Promosi dan Sertifikasi, Dalam Menggulir Bola Panas, tentang Karakter Bangsa, Karakter Bangsa yang diharapkan, Karakter bangsa yang ber-etika dan Pendidikan Tidak Semata Tugas Guru. Dari berbagai sub permasalahan di atas akan diuraikan secara sederhana satu demi satu agar dapat diterima oleh setiap orang. Dipihak lain tentang pendidikan karakter Mengenai apa itu karakter, Moeliono (1989; 389) dan Poerwadarminta (1986) menyebutkan:"...sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain...". Sedangkan menurut: Esau dan Yakub (2010) dalam kamus umum bahasa Indonesia, adalah:"...karakter ialah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain...". Kemudian Leonardo A Sjiamsuri (2010) dalam bukunya "'Kariama Versus Karakter" mengatakan bahwa karakter adalah:"...merupakan siapa ands sesungguhnya...". Sedangkan karakter dalam arti PLS, menurut Sutaryat (2010) bahwa:"...dalam menyusun kurikulum bersifat fleksibelitas bagi pamong, tutor, instruktur dapat dilaksanakan dengan musyawarah dengan WB dan dalam penggunaan metoda pembelajaran yang bersifat partisipatif...". Hal ini menunjukkan kepada kegunaan dan keunggulan suatu produk manusia. Dengan demikian karakter yang dimaksudkan adalah sikap yang jujur, rendah hati, sabar, tutus ikhlas dan sopan dalam pergaulan. Artinya tidak berkarakter atau tabiat yang keras. Sebagai tenaga guru yang dalam jabatan fungsional, tentu harapan kita semua punya karakter yang santun, murah hati, berwawasan luas dan bisa mengayomi kepada semua orang. Termasuk anak didiknya. Karakter Bangsa saat ini Dewasa ini, sudah banyak yang menyangsikan bahwa masa depan lebih cerah dan lebih baik. Namun sebaliknya bangsa kita dalam kurun waktu relatif singkat berubah menjadi karakter yang keras, mudah tersinggung, dan bisa dijual belikan oleh kelompok yang berkepentingan. Bila kita memperhatikan tentang perubahan karakter dimaksud, seperti karakter keras dihampir setiap hari, kita menyaksikan terjadinya perkelahian apakah adu mulut ataukan fisik, yang ditayangkan media cetak maupun elektronik. Demo atau tawuran di mans-mans tidak memandang manfaat atau modharat. Karakter masyarakat yang mudah tersinggung, seperti apa pun pernyataan kepala negara, ternyata ada yang menyanggah. Terlepas benar atau salah. Sehingga tidak terlihat lagi batas formal antara pemimpin dengan rakyat jelata. Bupati, KPU, Pores, pengadilan, Kejaksaan, perusahaan di demo oleh karyawanya dll. Tidak lepas dari sasaran masa untuk menyampaikan kebebasan berpendapat. Terlepas betul ataukah salah. Guru di demo oleh murid dan orang tua murid, lupa ia dan anaknya diberikan didikan oleh sang guru. Untuk kepentingan tertentu sekelompok masyarakat mau menerima bayaran untuk melakukan demo. Walau yang di demo itu adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. Pada suatu peristiwa kejaksaan di Batang Jawa Tengah di demo oleh mereka yang tidak puas terhadap tuntutan hukum yang diusulkan oleh Jaksa. Hal-hal di atas adalah sebagian dari sekian contoh karakter bangsa kita yang saat ini disebut demokrasi yang kebablasan. Sehingga karakter bangsa kita dewasa ini, perlu diperbaiki. Namun belum diketahui dari mana memulai perbaikannya. Kasus karekter saat ini bagaikan benang kusut yang harus kita perbaiki melalui pendidikan. Karakter Bangsa yang diharapkan Dari karakter bangsa yang saat ini masih sulit dikendalikan, memang sebenarnya tidak terlintas dalam cita-cita semua orang. Masyarakat Indonesia, sebenarnya berharap negeri yang aman tentram yang luh jinawi, Negeri yang baldatul thaybatun warabbun gafur, adalah impian semua rakyat bangsa Indonesia. Hanya saja reformasi negeri kita yang belum tuntas ini, membuat bangsanya jadi beringas. Banyak upaya yang sudah dikerjakan oleh berbagai pihak, namun belum juga terwujud. Kita sebagai anak bangsa, mari kita bersama-sama mencari pemecahan ini, agar situasi (karater) bangsa kita tidak mudah marah, bersikap Bantu, tut wuri handayani, yang punya prinsip saling menghargai, saling menghormati dan saling percaya mempercayai. Insya Allah negeri kita akan muncul kembali karakter bangsa yang diharapkan/diidam-idamkan masyarakat semua. Sebaliknya jika kita sebagai orang tua berprinsip seperti teori Langavelt yang bercita-cita:"...jika seandainya saya sebagai seorang buruh tani, maka ia berharap anaknya satupun tidak akan menjadi buruh tani lagi. Tapi anak-anak saya akan menjadi juragan tani..." Hal ini sebuah karakter yang lebih maju dari masa sekarang. Karakter Ber-etika Sungguh sulit mencari manusia sekarang yang masuk pada golongan, Menurut Norsanie Darlan (2010) bahwa:”...masih banyak orang punya karakter ber-Etika. Namun dari hasil diskusi dikalangan doses ternyata masih banyak juga ditemukan manusia-­manusia yang berkarakter sopan santun, tidak mudah terumbang ambit dari berbagai arus zaman yang dewasa ini sering menyesatkan...”. Kementrian pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan:"... kode etik guru..." namun belum ditetapkan siapa wasitnya. Oleh sebab itu Kementrian Pendidikan kebudayaan bersama PB PGRI sudah mulai menata hal itu. Pendidikan Karakter diterapkan pada lingkungan Dewasa ini, di kalangan kampus sungguh banyak terjadi demo apakan mahasiswa dengan mahasiswa. Bahkan sering pula demo antara mahasiswa dengan doses. Peran Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan kurang nampak. Padahal jika dikaji secara etika, mahasiswa mendemo dosen tidaklah wajar, Karena dosen dan guru mereka sendiri. Karakter ber-etika juga di masyarakat. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah orang yang harus kita hormati. Ternyata sungguh tidak menggembirakan, sering kali etika itu di langgar. Senin pagi tanggal 2 Agustus 2010, jam 06.00 TV-One menyiarkan di bekasi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta seorang pendeta mau memimpin kebaktian ditolak oleh kelompoknya sendiri. Karena dijauhkan hal-hal yang negatif. Sebenarnya perlu pemisahan antara kegiatan keagamaan dengan masalah demo. Di masyarakat dapat kita lihat, bahwa dihampir sebagian besar Pemili Kada terjadi demo yang menuntut ketidak puasan pada kelompok tertentu. Hal itu tidak saja hanya pada tingkat kabupaten/kota. Tapi juga pemilu Gubernur dan belum lama ini pemilu presiden. Yang melakukan demo di depan MK. Memperhatikan kejadian-kejadian di atas, maka pemilihan Bupaten/Walikota dan Gubernur kenapa tidak kita kembalikan kemasa lampau. Artinya melalui DPRD/DPR. Tentu ditinjau secara ekonomis lebih murah. Pendidikan Karakter diberkan pada mahasiswa Pendidikan Tidak Semata Tugas Guru Berbicara pendidikan secara umum, maka tugas tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada guru. Sudah menjadi kesepakatan secara luas, bahwa pendidikan itu bisa berhasil dengan baik, bila adanya keterlibatan dari semua pihak. Guru, orang tua murid, masyarakat dan pemerintah. Karena pendidikan itu, tidak semata dibebankan kepada guru semata, melainkan tanggung jawab bersama. Artinya orang tua dan masayarakat. Untuk majunya suatu bangsa tentu kita saling menghargai, saling toleransi dan saling menghormati. Kenapa guru kurang dihargai masyarakat terlebih muridnya sendiri karena mereka melihat kehidupan guru dalam 25 tahun terakhir ini sungguh menyedihkan. Dulu guru kita hormati, karena mereka dianggap orang yang terpelajar. Dalam kurun waktu tertentu menjadi adalah pilihan paling akhir. Mudah­-mudahan masa datang guru kembali menjadi yang dihormati. DAFTAR PUSTAKA Conrad, 1999. Pembangunan Berkelanjutan dipertahankan secara ad infinitum”, makalah. ----------, 2010, Pendidikan Karakter Dalam Perangkat Pembelajaran, Makalah, Tamiang Layang. Darlan, H. M. Norsanie 2011, Mengapa Kita Harus Membaca, Palangka Raya. -----------, 2011. Mengenali Pendidikan Karakter Dalam Proses Pengembangan Pembelajaran, Makalah Seminar, Puruk Cahu. Esau dan Yakub, 2010. Karakter Sebuah Pengertian, Internet. Habibie, B.J. 2012. Peradaban manusia yang hidup di atas bumi Indonesia. Mereka hidup secara damai, tentram dan sejantera, Jakarta. Hariandja, M.T.E., 2002. 0f strategies to manage people for optimum business performance including the development of policies and process to support these strategies, artikel, Internet. Herryanto, Eris, 2011. Pidato Tertulis tentang: Strategi Perang Semesta (SPS) dalam Wisuda, Sekolah Pasca Sarjana Strategi (SPSS) Pertahanan UNHAN, Akademik di Kemhan, Jakarta. Huntington, 2012. Kebudayaan dan peradaban, tanggapan terhadap pembangunan peradaban, Jakarta. Ichsan, Kak, 2012. Makna Hari Aksara Internasional, Dalam makalah HAI, Jakarta. Irfani, Chairul, 2012. Indonesia meningkatkan peradaban yang sejahtera, damai, dan tentram dibangun sumber daya manusia, Artikel, Jakarta. Kartawijaya, Tb Mh Idris, 2008. Pembangunan sebuah proses produksi, Makalah, Seminar Pembangunan, Yogyakarta. Koentjaraningrat, 2012. Kebudayaan nag6 sional sebagai keseluruhan kolektif, Dian Rakyat, Jakarta. Moeliono, Anthon, 1989. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. Poerwadarminta, WJS, 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Soenarto, 2011. Kerendahan hati elit politik, seniman dan intelektual, artikel, Jakarta. Sayidiman, 2011. kebudayaan Indonesia yang dilandasi kebudayaan daerah, Artikel, Internet. Syam, Firdaus, 2012. Membangun Peradaban Indonesia, ICMI, Jakarta. Tietenberg, 2000. Sumberdaya berdasarkan pada kemampuan, makalah Seniar Sumber Daya, Jakarta. Tbidris, 2008. Dalam hal penyediaan bahan baku dan proses produksi kegiatan pembangunan masyarakat sekitarnya, makalah, Internet, TD, Surna, 2001. Pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan masa kini, artikel, Jakarta. Under, Filled, 2011. Hubungan sosialisasi Dengan Kepribadian Tentang Komunikasi, Sosiologi, artikel, Jakarta. Suyanto, 2011. pendidikan karakter, Kementerian Republik Indonesia, di Universitas Muhamamdiyah Surakarta UMS, Surakarta. Diposkan oleh norsanie darlan di 03.58 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Selasa, 28 Oktober 2014

WARGA KALIMANTAN KECEWA ATAS PENYUSUNAN KABINET KERJA

Oleh: Syamsudin Hasan Banjarmasin, 27/10 (Antara) Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS PH menyatakan sebagai warga Kalimantan secara pribadi ia kecewa atas penyusunan kabinet kerja Jokowi-JK. Saya kecewa, karena pulau kalimantan yang terdiri dari 5 wilayah provinsi kok ngga ada satupun penduduknya yang duduk dalam kabinet Jokowo-JK. ”Apakah dianggap tidak ada manusia di pulau ini”, tandasnya kepada Antara kalimantan selatan saat diwawancarai via teleponsel, senin. Padahal bukan saja pulau terbesar, di Indonesia, tapi juga kalimantan mempunyai sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) berpotensi yang cukup besar memberi kontribusi terhadap pendapatan nasional atau pembangunan negara ini. ”Jika ada yang dicalonkan gagal dari partainya, dengan alasan tertentu. Kenapa tidak dilirik dari perguruan tinggi besar sesuai dengan kelasnya di kalimantan, katanya” ”Dari perguruan tinggi tersebut, tentu saja tersedia sejumlah orang yang mungkin juga bisa duduk dalam kabinet Jokowi-JK” tegasnya seraya menambahkan, tak aneh jika hal seperti yang dilakukan dalam kabinet Jokowi-JK mengundang kecemburuan sosial di negeri tercinta ini. Namun dengan berbesar hati Guru Besar pada Universitas Palangka Raya (Unpar) itu mengucapkan selamat kepada atas pelantikan 34 menteri kabinet kerja Jokowi-JK, yang juga akan turut menentukan kepada 250 juta rakyat Indonesia. Pembangunan yang sudah berjalan lebih dari setengah abad di negeri ini, diimbangi dengan majunya bidang pendidikan sudah tidak layak lagi jika seorang menteri yang menempuh pendidikan cuman di sekolah menengah. Calon anggota DPR saja digaris minimal SMA. Saya salut pula dengan Bapak Presiden melibatkan sejumlah ahli profesor dari perguruan tinggi. Namun harapan kita semua, pekerjaan yang mereka lakukan tentu lebih baik dari mereka yang berpendidikan dibawahnya. ”kita bersyukur mereka-mereka itu terpilih menjadi menteri dari 250 juta penduduk Indonesia. Tapi apakah apakah mereka itu sudah sesuai dengan keahliannya” lanjut dosen Program Pascasarjana Pendidikan Non Formal (PLS) Universitas Palangka Raya itu. ”Kita salut pula dengan Bapak Presiden RI yang melibatkan sejumlah ahli profesional dari perguruan tinggi. Namun harapan kita semua, pekerjaan yang mereka lakukan tentu lebih baik dari mereka yang berpendidikan dibawahnya”, demikian Norsanie. Sebagai catatan sejak Indonesia merdeka atau berdirinya Republik ini, tahun 1945. sudah ada sejumlah orang kalimantan yang dipercaya menjadi menteri. Seperti pada masa Presiden Soekarno, tercatat beberapa orang kalimantan sebagai menteri. Antara lain: Ir. Pangeran Muhammad Noor (Menteri PU) Muhammad Hanafiah (Menteri Agraria). Bahkan pada masa Presiden Soekarno, ada orang kalimantan yang menjadi wakil perdana menteri yaitu: Dr. (Hc) KH Idham Chlid, dan Almarhum pernah sebagai Menteri Sosial RI dan ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA) pada masa Presiden Soeharto. Pada masa Soeharto juga seorang putra kalimantan yaitu: Almarhum H. Sa’dillah Mursyid, sebagai mentri muda sekretaris negara (Mensesneg). Kemudian pada era reformasi, yang tercatat sebagai menteri masing-masing: Almarhum H. Syamsul Mu’arif, H.M. Taufiq, dan terakhir Prof. Dr. H. Gusti M. Hatta. Akademisi Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ini belum masuk putra-putra terbaik dari Kalimantan Timur, Tengah dan di Kalimantan Barat yang masih belum hilang dari ingatan kita adalah: Wakil Presiden RI dalam era Presiden Megawati Soekarno Putri, Dr. (Hc) Hamzah Haz. Kenapa sekarang kalimantan ditinggalkan.

Senin, 27 Oktober 2014

'Tak Ada Putra Kalimantan di Kabinet, Kami Kecewa'

Republika Online - 8 hours ago Viewed: 19 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Akademisi kelahiran Kalimantan Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH menyatakan kecewa karena tidak ada putra terbaik daerah itu masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang diumumkan Minggu (26/10). "Saya merasa kecewa, karena Kalimantan yang memiliki lima Provinsi tapi kok tidak ada putra terbaik yang masuk dalam jajaran pembantu Presiden Jokowi," katanya melalui surat elektronik yang dikirim kepada Antara di Palangka Raya, Senin. Pernyataan itu disampaikan Norsanie Darlan pasca pengumuman Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang di dalamnya tidak ada putra kelahiran Kalimantan yang terdapat lima Provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara itu. Guru besar pendidikan luar sekolah (PLS) atau sekarang berubah menjadi pendidikan non formal (PNF) Universitas Palangka Raya (Unpar) itu mengatakan, pulau Kalimantan tercatat sebagai daerah terluas di Indonesia, dan banyak akademisi yang bisa "dilirik" jika dari partai gagal mengajukan calonnya. Norsanie Darlan yang aktif memantau perkembangan nasional itu mempertanyakan apakah dianggap tidak ada manusia di sana (Kalimantan) yang pulaunya terluas dan terbesar di tanah air. Kenapa tidak dilirik dari perguruan tinggi besar di kelasnya di Kalimantan. "Saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas 34 Menteri yang menjadi wakil rakyat dari 250 juta penduduk Indonesia. Mereka ini terpilih diantara ratusan juta penduduk negeri ini. Namun apakah mereka itu sudah sesuai dengan keahliannya," ujarnya. Dia mengatakan, pembangunan yang berjalan lebih dari setengah abad di negeri tercinta ini, diimbangi dengan majunya bidang pendidikan sudah tidak layak lagi jika seorang menteri yang menempuh pendidikan cuman di sekolah menengah. "Saya salut pula dengan bapak Presiden melibatkan sejumlah ahli profesor dari perguruan tinggi dalam Kabinet Kerjanya. Namun harapan kita semua, pekerjaan yang mereka lakukan tentu lebih baik dari mereka yang berpendidikan di bawahnya," katanya. Prof Norsanie mengatakan, terjadi pemisahan/pemecahan kementerian pendidikan nasional pada Dirjen Pendidikan Tinggi sepertinya akan menimbulkan kesulitan. Karena Dirjen Dikti salah satunya bertugas memproduk professor (guru besar). Source: Republika Online