MPR-RI adakan: Seminar Nasional Menyusun Konsep GBHN Masa Depan

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya) mendapat kepercayaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Bernegara yang di berlangsung di Hotel Aquarius, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (2/8).
Seminar yang mengangkat tema:    'Reformasi Model GBHN: Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Yang Berorientasi Pada Kesejahteraan Rakyat' ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat, yaitu:  para dosen, mahasiswa, pimpinan ormas, perwakilan partai politik, tokoh adat, dan elemen masyakat lainnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Drs.H. Bulkani, M.Pd., menyatakan, seminar 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang lebih pro rakyat, yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya di Kalteng. Hal ini juga merupakan salah satu antisipasi keberagaman di masyarakat dan terjadinya perkembangan yang pesat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tampil sebagai pemateri utama dalam seminar ini adalah dua politisi nasional Ganjar Pranowo, anggota MPR RI dari Fraksi PDI-P, dan Hj. Hetifah Sjaifudian, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar. Pemateri lain adalah tokoh-tokoh Kalteng, yaitu: Ir. H. Syahrin Daulay, M.Eng (Ketua Bappeda Provinsi Kalteng), Prof. Dr. H. M. Norsanie Darlan, MSPH. (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Palangka Raya), Prof. Dr. Danes Jayanegara, SE,MSi (Guru Besar Ekonomi Universitas Palangkaraya), dan HM. Wahyudi F. Dirun, S.P. (pimpinan Ormas di Kalteng). Gubernur Kalteng yang direncanakan menjadi Keynote Speaker, karena ada acara lain yang tidak dapat diwakilkan, sambutannya dibacakan oleh Sekda Provinsi Kalteng, Dr. Siun Jarias.
Seminar nasional ini mencoba mendapatkan masukan suatu model perbaikan yang menyerupai GBHN pada masa lalu (orde baru) yang saat ini digantikan oleh Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah. Model yang merupakan grand design pembangunan nasional Indonesia ini diharapkan dapat diperoleh melalui telaah dan kajian komprehensif, terutama oleh kalangan akademik. Model ini juga harus dapat memastikan terlibatnya masyarakat secara luas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Grand design yang saat ini diturunkan dari visi dan misi Presiden terpilih di tingkat nasional serta Gubernur/Bupati/Walikota di tingkat daerah harus terintegrasi dan selaras untuk menjamin tercapainya cita-cita bersama untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Ganjar Pranowo dalam uraiannya memberikan gambaran besar perubahan sosial politik dan ekonomi Indonesia yang berpengaruh pada sistem perencanaan pembangunan. Model tersentralisasi yang digunakan pada waktu lalu, termasuk dengan dibuatnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memodelkan masyarakat Indonesia yang homogen menyebabkan banyak proses pembangunan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini karena penerapan model yang sama untuk karakter daerah yang berbeda dan merupakan fungsi yang sifatnya berasal dari pusat ke daerah menyebabkan tidak terakomodasinya keinginan daerah.
Sayangnya, model yang kemudian diubah dalam bentuk rencana pembangunan nasional yang saat ini diturunkan dari visi misi Presiden terpilih ternyata dalam implementasinya memiliki arah kebijakan perencanan pembangunan yang berbeda-beda yang lebih banyak bersifat politis sesuai keinginan kepala daerah masing-masing.
Oleh karena itu, menurut Ganjar, dalam tataran ideal arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional semestinya ditetapkan oleh wakil rakyat dan daerah yang duduk di lembaga perwakilan. Proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen dan kekuatan bangsa. Dengan demikian adalah tidak tepat  apabila visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Karena, visi dan misi pembangunan nasional adalah visi dan misi bersama sebagai manifestasi dari seluruh potensi dan kekuatan bangsa, yang meniscayakan terwujudnya perencanaan pembangunan yang adil dan demokratis merangkum seluruh kebutuhan bangsa, bukan kepentingan politik.
Karena itu, kata Ginanjar, apabila ada gagasan untuk merumuskan kembali arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional model GBHN adalah sejalan dengan esensi dari UUD NRI Tahun 1945 yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.