Prospektif Pilkada

Pemilihan Bupati Dikembalikan ke DPRD

Banjarmasin (Metrobali.com)-
Pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Nornasie Darlan MS, PH berpendapat, pemilihan bupati/wali kota sebaiknya dikembalikan ke DPRD.  “Pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pilkada dalam sepuluh tahun terakhir terlihat lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,” ujarnya kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu  (9/8/13).
“Pemilukada (pilkada-red), secara demokratis mungkin memang betul dirasakan, tapi juga menimbulkan rasa perpecahan yang mendalam di masyarakat,” lanjut guru besar PLS pada universitas negeri tertua di “Bumi Isen Mulang” Kalimantan Tengah tersebut.
Menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu, banyak terjadi perpecahan masyarakat, apakah antar kelompok atau sesama keluarga, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa kian menipis.
“Dengan pilkada memang secara hak azasi betul terpenuhi. Artinya hak semua orang untuk memilih betul-betul terlaksana. Tinggal apakah yang bersangkutan mau turun ke tempat pemungutan suara (TPS) ataukah tidak. Sementara pesan sponsor sering terjadi,” ujarnya.
Namun secara anggaran, biaya pilkada untuk mewujudkan demokrasi yang belum efektif itu, sangat besar, lanjutnya mencontohkan Pilkada Jawa Timur yang dilaksanakan tiga putaran.
“Sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pembiayaan pilkada yang sangat besar itu juga terjadi di provinsi lain, termasuk Pemilu Kada Jatim” ungkap Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pascasarjana Unpar tersebut.
Oleh karenanya, anak desa Anjir Serapat, Kapuas, Kalteng, yang meniti karier mulai pegawai bawahan (pesuruh) hingga menjadi profesor itu, sependapat bila Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada kembali seperti masa lampau, yaitu ke DPRD.
“Dengan pemilihan bupati/wali kota kembali ke sistem lampau (DPRD), maka selain bisa menghemat pembiayaan, juga menghindari makin menipisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena perpecahan keluarga ataupun masyarakat,” lanjutnya.
“Pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD itu, juga sesuai nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita, sebagaimana termaktub dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” demikian Norsanie. AN-MB
Short URL: http://metrobali.com/?p=34105